Bisnis.com, JAKARTA — China semakin mendominasi rantai pasok perdagangan internasional Indonesia, yang tampak dari meningkatnya pangsa pasar impor dari Negeri Panda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor nonmigas RI dari China sepanjang 2025 menembus US$86,99 miliar atau melonjak 21,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Lonjakan ini membuat pangsa pasar produk China di Tanah Air membengkak drastis dari 36,29% pada 2024 menjadi 41,60% pada 2025.

Kondisi ini kontras dengan peran mitra dagang tradisional lain seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara (Asean) yang justru menyusut.

Saat impor China meroket, impor RI dari Jepang justru turun dari US$14,86 miliar pada 2024 menjadi US$14,42 miliar pada 2025 (pangsa pasar turun dari 7,53 ke 6,90%).

Pada saat yang sama, penurunan juga terjadi pada impor dari Korea Selatan dari US$8,67 menjadi US$7,61 miliar (pangsa pasar turun dari 3,36% ke 4,10%), Asean dari US$34,60 miliar ke angka US$32,46 miliar (pangsa pasar turun dari 17,50 ke 15,53%), dan Uni Eropa dari US$14,01 miliar menjadi US$12,63 miliar (pangsa pasar turun dari 5,93% ke 6,40%).

Ketergantungan itu memicu lampu kuning dari kalangan ekonom hingga think-tank pemerintah. Ketergantungan rantai pasok yang terlalu dalam pada satu negara dinilai tidak hanya meningkatkan kerentanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal, tetapi juga berisiko menggerus kedaulatan kebijakan luar negeri Indonesia secara de facto.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai bahwa fenomena ini terjadi secara natural akibat struktur industri nasional yang mengalami hollow middle atau kekosongan di sektor industri antara.

"Industri kita hollow middle, tidak ada di tengahnya. Karena kita tidak punya manufaktur yang dalam dan saling terkait, kita rely on komoditas. Jadi mau tidak mau kita akan mengimpor dari negara lain," ujar Deni kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, pilihan logis bagi industri domestik saat ini jatuh pada China. Pasalnya, barang modal maupun bahan baku dari Jepang dan Korea Selatan relatif lebih mahal. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) kini lebih fokus pada jasa dan teknologi, sedangkan perkembangan industri Uni Eropa dinilai lambat.

Kendati demikian, Deni memperingatkan risiko besar di balik 'kenyamanan' harga murah tersebut. Ketergantungan pada satu poros kekuatan membuat ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap guncangan di Negeri Tirai Bambu.

"Kalau ekonomi China melambat karena masalah properti dan excess supply atau over production, ya kita jadinya akan sangat tergantung itu. Kalau China turun, mau tidak mau kita ikut turun," tegasnya.

Selain risiko ekonomi, Deni juga menyoroti potensi tergerusnya fleksibilitas Indonesia dalam mengambil sikap di panggung global.

Diversifikasi Rantai Pasok

Tampaknya, kalangan pemerintah menyadari bahaya ketergantungan rantai pasok dari China tersebut. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu misalnya yang menyoroti risiko fragmentasi ekonomi global yang kian nyata kekhawatiran terbesar pelaku usaha saat ini adalah gangguan rantai pasok akibat tensi geopolitik dan potensi banjir impor barang China ke negara ketiga, termasuk Indonesia, berdasarkan survei sektor swasta dalam Asean Geoeconomics Report.

"Ketakutan akan peningkatan impor dari China dan negara ketiga muncul karena mereka mencari pasar baru setelah tidak bisa mengekspor ke AS," jelas Mari dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Oleh karena itu, Mari menegaskan respons kebijakan Indonesia tidak bisa lagi business as usual. Strategi utama untuk memitigasi risiko adalah diversifikasi mitra dagang.

Mantan menteri perdagangan ini mendorong pemerintah untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan lewat Asean dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP yang terdiri 10 Negara Asean dan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, serta Selandia Baru), sekaligus mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral dengan pasar non-tradisional.

"Cara merespons risiko tinggi adalah diversifikasi. Kita diversifikasi mitra dagang dengan Uni Eropa [IEU-CEPA], aksesi ke OECD, serta perjanjian dengan Kanada dan negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS. Semuanya memiliki potensi pembukaan akses pasar dan peluang untuk rekonfigurasi rantai pasok," jelas Mari.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menempati posisi kelima sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak hingga kuartal III 2025.

Data bulanan penempatan PMI menunjukkan sebanyak 7.294 warga Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang periode tersebut.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai angka tersebut menjadi cerminan ketergantungan sebagian besar keluarga pada ekonomi migran.

Tenaga kerja asal Cirebon tetap diminati di sejumlah negara tujuan, terutama kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.

“Kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi rumah tangga di Cirebon sangat signifikan. Banyak keluarga menggantungkan kesejahteraannya pada hasil kerja anggota keluarga di luar negeri,” ujar Imron di Cirebon, Senin (1/12/2025).

Angka penempatan PMI memunculkan dua sisi realitas. Satu sisi, peluang ekonomi nyata muncul melalui lapangan kerja di luar negeri.

Namun sisi lain menegaskan keterbatasan kesempatan kerja formal di dalam daerah, yang mendorong warga untuk mencari penghasilan di luar negeri.

Rata-rata penempatan PMI Kabupaten Cirebon tercatat mencapai 810 orang per bulan. Jumlah tertinggi terjadi pada Juli dengan 898 PMI, sedangkan bulan terendah tercatat pada April sebanyak 724 PMI.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka Cirebon berada di bawah Indramayu (13.448 PMI), Lombok Timur (8.911), dan Cilacap (8.175), namun masih di atas Subang (4.723), Karawang (3.775), dan Malang (5.499).

Cirebon mempertahankan angka penempatan relatif stabil berkat pengalaman warga, jaringan agen resmi, dan disiplin administrasi.

Imron menyebutkan pemkab terus memperkuat program pelatihan sebelum keberangkatan dan pendampingan hukum bagi calon pekerja migran.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh tenaga kerja berangkat melalui jalur resmi dan mendapatkan perlindungan penuh.

Pemkab Cirebon bersama BP3MI terus mendorong calon PMI mendaftar melalui sistem legal, lengkap dengan dokumen resmi.

Selain pelatihan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan sektor swasta untuk membuka akses lapangan kerja formal di sektor manufaktur, perhotelan, dan kesehatan.

Upaya ini diarahkan agar penempatan PMI tidak hanya berfokus pada sektor domestik atau informal.

Kontribusi Cirebon mencapai 3,7% dari total penempatan PMI nasional sebanyak 196.355 orang sepanjang sembilan bulan pertama 2025.

Remitansi dari pekerja migran menjadi penggerak ekonomi di berbagai kecamatan, termasuk Kapetakan, Gebang, dan Losari.

Perputaran uang dari kiriman tersebut meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendukung usaha mikro. Imron menekankan pentingnya strategi jangka panjang menuju kemandirian ekonomi daerah, agar ketergantungan pada tenaga kerja migran bisa berkurang.

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan investasi serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor industri padat karya dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Imron menegaskan, Cirebon tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah pengirim pekerja migran. Kabupaten ini harus menjadi pusat penyedia tenaga kerja terampil tingkat regional.

“Kami bangga masyarakat Cirebon mampu bersaing di luar negeri, namun lebih penting membuka kesempatan kerja layak di tanah sendiri,” katanya.

Dengan strategi penguatan ekonomi lokal, tren penempatan PMI di Cirebon diharapkan tetap positif, seiring peningkatan kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.