Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno periode 2014-2019 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE)

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tahun 2020-2022 Sentot Harijady Brajanto Tri Putro; Mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM tahun 2020-2024 Tutuka Ariadji; dan Direktur Utama Pertamina Gas Agustus 2018-Maret 2022 Wiko Migantoro.

Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap Rini untuk mendalami penggabungan perusahaan BUMN di bidang minyak dan gas.

"Dalam pemeriksaan hari ini, Saksi Sdr. RMS dimintai keterangan terkait Holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN," kata Budi dalam keterangan tertulis.

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan, kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut

PT Pegadaian memperkuat komitmennya dalam penerapan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan pengukuran Maturitas Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk pertama kalinya pada tahun ini. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di seluruh lini perusahaan.

Pengukuran Maturitas GRC dilakukan oleh lembaga independen eksternal, PT Robere Manajemen Indonesia. Hasilnya, Pegadaian memperoleh skor 3,36 atau kategori 'consistent', yang menunjukkan bahwa implementasi GRC telah terdokumentasi dan dijalankan secara konsisten.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas, menerima hasil penilaian tersebut di Jakarta pada Kamis (4/12). Menurutnya, pengukuran ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan GRC.

"Penilaian awal Maturitas GRC ini merupakan perwujudan komitmen kuat Pegadaian dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan GRC. Proses pengukuran tersebut bertujuan untuk memetakan gap antara implementasi GRC yang telah berjalan dengan analisis peluang perbaikan guna mencapai peningkatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).

Ia memaparkan, penerapan sistem GRC bertujuan memastikan efektivitas dan integrasi proses tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sistem ini diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan akuntabel, sekaligus meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders.

Sebagai informasi, proses penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat kapabilitas dan kematangan penerapan GRC melalui empat aspek utama, yaitu pembelajaran, penyelarasan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Penilaian mengacu pada standar Open Compliance & Ethics Group (OCEG) GRC Assessment Framework 3.5.1, regulasi yang berlaku seperti Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan OJK, serta praktik terbaik termasuk Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI).

Metode penilaian mencakup pengkajian dokumen dan analisis data, observasi, penyebaran kuesioner, hingga wawancara dengan stakeholders.

Ismail menyatakan bahwa pencapaian ini diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan Pegadaian untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Kami terus berupaya untuk memastikan pertumbuhan kinerja Perusahaan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip GCG pada setiap aktivitas operasional bisnis, serta menjadikan Pegadaian sebagai perusahaan terpercaya dan beretika bagi masyarakat," tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bekerja sama memperkuat kolaborasi pengawasan.

Kerjasama tersebut disepakati dengan menandatangani nota kesepahaman dalam hal penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan akuntabilitas dan kapasitas reviu laporan keuangan, pengawasan pelaksanaan program strategis Kemenpora, lalu peningkatan kompetensi pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kemudian juga kompetensi pengawasan intern keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU), pengembangan sistem informasi pengawasan, peningkatan kompetensi pengawasan bidang investigasi, serta kegiatan kerja sama lain sesuai tugas, fungsi, serta regulasi yang berlaku.

“Kita saling menjaga integritas keuangan. Kami siap mendukung penuh program-program Kemenpora agar terus berkembang,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Ateh mendukung upaya Kemenpora dalam memperkuat tata kelola. Dirinya menegaskan urgensi menjaga integritas keuangan dan menjalankan program pemerintah secara akuntabel.

Dirinya menambahkan bahwa BPKP siap memberikan pendampingan sesuai kebutuhan Kemenpora.

“Kami berkomitmen semaksimal mungkin agar pembangunan olahraga berprestasi dapat berjalan akuntabel. Terima kasih kepada Pak Erick (Menteri BUMN) atas kepercayaannya kepada BPKP,” ucap Ateh.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan BPKP merupakan mitra strategis dalam memastikan administrasi pembangunan berjalan tepat sasaran.

“Saya dapat berkonsultasi dengan BPKP terkait penggunaan dana. Kami optimis berkolaborasi untuk masa depan anak muda dan olahraga Indonesia,” ungkapnya.

Menpora juga menekankan pentingnya membentuk karakter pemuda yang berintegritas, memiliki empati, dan gigih. Dengan begitu, pemuda dapat menjadi manusia yang lebih baik bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa.

Di dalam sektor olahraga, Erick menegaskan olahraga merupakan marwah dan martabat bangsa. Karena itu, ekosistem pemuda dan olahraga harus dibangun dengan mindset yang relevan dengan kebutuhan masa kini.

“Kita harus benar-benar mengawal program presiden yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kita semua satu tim di bawah Presiden untuk menyelesaikan visi dan misi,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria buka suara soal kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 413 karyawan PT Indofarma Tbk (INAF).

Ia menyebut langkah itu bukan PHK semata, melainkan bagian dari proses penyehatan perusahaan yang tengah dijalankan pemerintah dan Danantara.

"Sebenarnya kan bukan PHK ya, tetapi kita menawarkan offering untuk penyehatan itu, tapi sebagian kita rekrut kembali," ujar Dony di Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Tangerang, Kamis (13/11).

Ia menambahkan seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan menjadi bagian dari upaya turn around perusahaan. Menurutnya, para karyawan juga menerima keputusan tersebut dan sebagian akan direkrut kembali seiring penyesuaian kebutuhan SDM.

Dony menegaskan upaya perbaikan Indofarma harus dilakukan secara logis dan hati-hati. Perusahaan tidak ingin menyalurkan dana tanpa kejelasan arah bisnis, terutama karena menyangkut penggunaan uang negara.

Karena itu, langkah efisiensi dan penataan ulang struktur SDM menjadi bagian dari proses penyehatan yang masih berjalan.

Ke depan, Dony menyebut Indofarma akan berada di bawah pengelolaan Kimia Farma sebagai bagian dari konsolidasi BUMN farmasi.

Menanggapi jumlah karyawan yang tersisa hanya belasan orang setelah restrukturisasi, Dony memastikan perusahaan akan kembali merekrut pegawai baru sesuai kebutuhan operasional.

Ia menyebutkan para mantan karyawan yang meminta untuk kembali bergabung juga akan dipertimbangkan selama proses penyehatan berjalan.

"Kalau perusahaannya tidak masuk dalam profile sehat, kan percuma dikasih uang itu orang bisnisnya yang enggak ada. Jadi kita mesti logic," ujarnya lebih lanjut.

PT Indofarma Tbk sebelumnya melaporkan telah melakukan PHK massal terhadap 413 karyawan pada 15 September 2025, sehingga hanya tersisa 3 karyawan aktif.

Langkah tersebut tercantum dalam laporan keuangan kuartal III 2025 dan disebut sebagai bagian dari restrukturisasi demi efisiensi.

Pada akhir September, perusahaan membuka rekrutmen ulang untuk 18 pegawai sehingga total karyawan menjadi 21 orang. Penyesuaian SDM dilakukan mengikuti model bisnis terbatas yang ditetapkan dalam Putusan Homologasi.

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan PHK, perusahaan mendapat pinjaman Rp220 miliar dari holding BUMN farmasi, PT Bio Farma.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung efisiensi biaya operasional. Pinjaman berjangka 12 bulan dengan bunga 7 persen itu disertai jaminan aset non-jaminan di 18 lokasi.

Permasalahan Indofarma sudah mengemuka sejak 2024. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perusahaan menghadapi dua persoalan besar, yakni dugaan fraud berdasarkan audit BPKP yang kini menuju proses hukum, serta upaya penyelamatan perusahaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga mengungkapkan fraud terjadi di anak usaha, PT Indofarma Global Medika, yang tidak menyetorkan dana Rp470 miliar kepada Indofarma.

Masalah itu kemudian mengganggu kondisi keuangan perseroan hingga kesulitan membayar gaji, yang sejak tahun lalu ditanggung oleh Bio Farma.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir masih menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Danantara Indonesia, kendati sudah tidak lagi menjabat Menteri BUMN.

Sebagaimana diketahui, Dewas Danantara dijabat oleh Erick ketika masih menjadi Menteri BUMN. Jajaran Dewas turut dijabat oleh Purbaya selaku Menkeu, Muliaman Hadad, serta tujuh orang menteri koordinator (menko).

Pada rapat dewas dan pimpinan Danantara, Rabu (14/10/2025), Purbaya hadir secara perdana sebagai anggota dewas. Dia menyebut Erick saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewas kendati sudah tidak lagi mengurusi BUMN di Kabinet Merah Putih.

"Masih, Pak Erick. Enggak ada [pergantian]," terangnya kepada wartawan usai rapat, dikutip Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Erick hadir dalam rapat tersebut di gedung Danantara. Dia meninggalkan Wisma Danantara Indonesia setelah CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, serta Purbaya dan Menko Infrastruktur Agus Yudhoyono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko PMK Pratikno.

Pada rapat tersebut, lanjut Purbaya, Dewas ikut membahas soal rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Danantara termasuk rencana pemilihan komite independen. Namun, dia tidak mengelaborasi lebih lanjut mengenai komite independen dimaksud.

"Ada pemilihan komite independen untuk Danantara. Jadi rapatnya berlangsung bagus. Saya tanya macam-macam," terangnya.

Pada tahun ini, apabila merujuk kepada sasaran APBN 2025 sebelum berlakunya revisi UU BUMN, dividen perusahaan pelat merah ditargetkan sebesar Rp90 triliun. Purbaya berharap agar keuntungan BUMN itu bisa dialihkan Danantara untuk berinvestasi kepada proyek-proyek yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi.