Industri perbankan nasional dinilai masih tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Meski demikian, perbankan perlu menyipakan sejumlah strategi antisipatif guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta keberlanjutan pertumbuhan ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PERBANAS yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi dalam forum CFO PERBANAS bertema "Driving Acceleration with Accountability" yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (6/3).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.

Dalam paparannya, Hery Gunardi menjelaskan bahwa fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY.

Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 10,8% (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) juga masih terjaga di kisaran 2,14%. Sementara itu, ketahanan permodalan industri perbankan pun tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9%.

"Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan," ucapnya.

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi.

Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi juga menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL, yang pada akhirnya menuntut perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.

Untuk itu, Hery menyebutkan bahwa industri perbankan perlu memperkuat berbagai langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Beberapa protokol mitigasi spesifik harus dipersiapkan oleh perbankan.

Pertama, penguatan manajemen risiko dengan melakukan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, melakukan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan risk-based pricing.

Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Tak ada pilihan lain, perbankan harus memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Ketiga, perbankan Indonesia harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.

Menurut Hery, langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Senada dengan Hery, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah menuturkan bahwa kondisi perbankan nasional dinilai masih cukup resilien, terutama dari sisi indikator permodalan. Industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.

"Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator," pungkas Deden.

BRI Group sebagai bagian dari ekosistem Danantara menggelar aksi kemanusiaan bertajuk "Satukan Langkah untuk Sumatra" guna membantu masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Kegiatan ini menjadi wujud solidaritas dan gotong royong perusahaan dalam mendukung pemulihan pascabencana.

Aksi kemanusiaan tersebut sekaligus merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130 BRI yang jatuh pada 16 Desember 2025. Peringatan dilakukan secara sederhana, namun sarat nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan.

Kegiatan "Satukan Langkah untuk Sumatra" digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Minggu (21/12). Acara ini dihadiri Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI Group.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen jajaran manajemen BRI Group untuk turun langsung dan bergerak bersama dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Sebanyak 5.000 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan jalan sehat yang menempuh jarak sekitar 5 kilometer atau setara dengan 7.500 langkah. Setiap langkah peserta dikonversi menjadi donasi senilai Rp1.300.

Melalui mekanisme tersebut, kegiatan ini diproyeksikan dapat menghimpun dana hingga Rp50 miliar yang akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur pascabencana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui program BRI Peduli dengan fokus pada wilayah terdampak bencana di Sumatra. Di Provinsi Aceh, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik, serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, BRI akan melakukan renovasi sekolah dasar/negeri dan Puskesmas yang terdampak banjir/longsor, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan dan renovasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rehabilitasi drainase dan akses jalan lingkungan.

Selain itu, bantuan juga akan disalurkan untuk pembangunan hunian sementara khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kegiatan "Satukan Langkah untuk Sumatra" merupakan inisiatif kolektif yang lahir dari semangat solidaritas dan kepedulian sosial seluruh elemen di BRI Group.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang bagi BRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

"Aksi sosial ini lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian sosial Insan BRILiaN. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kami percaya bahwa kolaborasi dan gotong royong mampu menjadi kekuatan dalam menghadirkan bantuan dan harapan bagi sesama," ujar Hery.

Selain penggalangan dana, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai aksi sosial, antara lain penyaluran 1.300 paket sembako gratis, pemeriksaan kesehatan bagi 1.300 orang, serta pembagian 1.300 cangkir kopi khas Sumatra seperti Aceh Gayo, Sidikalang, dan Mandailing.

Selain itu, BRI melalui program Pangkalan Nutrisi yang menyalurkan 1.300 porsi makanan bergizi bagi para pengemudi ojek online, sebuah wujud apresiasi bagi para pejuang jalanan yang turut menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-130 BRI.

Sejalan dengan semangat solidaritas yang diusung melalui kegiatan tersebut, BRI sejak awal telah konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra yang meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI Group melalui berbagai aksi tanggap darurat bergerak cepat dan terkoordinasi untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Tercatat, hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana.

Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi relawan, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan pun difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, yang meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut.

Untuk mendukung aspek kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihan.

Sementara itu, guna memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak dengan total nilai bantuan mencapai Rp11,68 miliar.

"BRI yang menjadi bagian ekosistem dari Danantara berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini sekaligus menegaskan peran BRI yang senantiasa hadir, peduli dan berkontribusi nyata dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, demi mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegas Hery.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bersiap menyambut posisi "Satu Bank untuk Semua" melalui Launching Corporate Rebranding BRI yang dilakukan pada Selasa (16/12) di Menara Brilian, Jakarta. Peluncuran ini turut menandai babak baru BRI dalam perjalanan transformasi BRIVolution Reignite.

Hadir langsung dalam acara peluncuran, antara lain Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengungkapkan bahwa semangat "Satu Bank Untuk Semua" memperkuat komitmen BRI dalam menghadirkan nilai dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Semangat ini merefleksikan komitmen BRI untuk terus relevan, adaptif, dan hadir di setiap fase kehidupan masyarakat.

"BRI berupaya memastikan bahwa setiap ambisi, sekecil apa pun, dapat terwujud dan memberikan dampak bagi kemajuan negeri," kata Hery.

Pada peluncuran, turut dihadirkan identitas visual korporat dengan sentuhan desain baru, termasuk pada logo dan warna. Pembaruan corprorate branding ini turut menjadi simbol komitmen BRI dalam melanjutkan transformasi dan memperkuat posisi perseroan di industri keuangan.

Menariknya, identitas "Bank Rakyat Indonesia" akan kembali ditampilkan secara lebih menonjol dalam wajah baru tersebut. Penegasan ini dihadirkan untuk menjaga kedekatan historis BRI dengan masyarakat, sekaligus menegaskan kembali akar kerakyatan, bahwa di balik modernisasi yang dijalankan, BRI tetap merupakan bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat.

Hery Gunardi menambahkan, perseroan akan menata ulang arsitektur brand sehingga seluruh entitas memiliki identitas yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dinavigasi.

"Seluruh identitas tersebut disatukan dalam satu standar yang memperkuat citra BRI secara keseluruhan, di mana setiap brand memiliki peran, hubungan, dan positioning yang terdefinisi untuk membentuk satu ekosistem yang saling terhubung," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut atas penataan ulang tersebut, penyelarasan arsitektur brand akan diterapkan pada seluruh lini di bawah ekosistem BRI Group, mulai dari corporate, subsidiaries, lending, produk retail, transaction banking, investment dan insurance, hingga wealth management serta channel transaction. Seluruhnya kini membawa identitas baru BRI yang lebih seragam, modern, dan mudah dikenali.

Hery menambahkan, melalui langkah ini, BRI memastikan rebranding tetap selaras dengan dinamika masyarakat yang semakin beragam, sekaligus menegaskan komitmen untuk mendukung perjalanan finansial setiap orang Indonesia melalui layanan yang lebih responsif dan digital-friendly.

"Identitas baru ini diharapkan akan menjadikan BRI tetap kompetitif, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat lintas generasi," kata Hery Gunardi.

Sejalan, Komisaris Utama BRI, Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa melalui rebranding ini, BRI menegaskan posisinya sebagai bank yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan nasabah, termasuk generasi muda, sekaligus memperkuat hubungan dengan nasabah eksisting di seluruh Indonesia.

"Korporasi, konsumer, komersial, dan mikro tetap menjadi core business utama BRI. Namun, melalui pendekatan ekosistem, Perseroan berharap dapat menghubungkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki rantai pasok dengan pelaku usaha mikro, sehingga segmen mikro dapat masuk ke dalam supply chain perusahaan besar. Hal ini sejalan dengan identitas yang diperkenalkan Perseroan, yang merepresentasikan semangat 'Satu Bank untuk Semua', baik di wilayah rural maupun urban," tutur Kartika.

Pada kesempatan yang sama, COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria menyampaikan bahwa meningkatnya ekspektasi nasabah menuntut penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin ketatnya persaingan serta kemudahan akses informasi, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar tetap relevan dan mampu bersaing. Ia menilai bahwa transformasi menjadi langkah awal untuk memperjelas arah perusahaan.

"Selamat kepada BRI. Setiap perusahaan akan mengalami proses transformasi dari waktu ke waktu. Apa yang dilakukan BRI saat ini berangkat dari pemahaman bahwa branding memegang peran yang sangat penting. Branding merefleksikan bagaimana perusahaan ingin dirasakan oleh nasabahnya (how we want to be perceived by our customers). Tanpa kejelasan tersebut, perusahaan berisiko berjalan tanpa arah," pungkas Dony.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan rebranding menjadi bank universal yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi ingin perusahaan tidak hanya dikenal sebagai bank yang berfokus pada UMKM.

"Kita ingin menjadi bank yang universal, lebih modern, lebih inklusif, lebih dekat dengan milenial, kemudian kita memperluas jangkauan kita," katanya dalam Launching BRI Corporate Re-branding di Menara BRILiaN Jakarta, Selasaa (16/12).

Hery mengatakan bank pelat merah ini perlu melakukan corporate rebranding agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pasalnya, berdasarkan riset dari Kantar, Kadence, dan Nilsen, perseroan dipercaya dan mudah diakses, tetapi terlalu bergantung pada citra kerakyatan.

Kemudian, muncul persepsi tua terhadap BRI di di segmen urban dan anak muda. Selain itu, identitas brand BRI juga belum selaras dengan ekspektasi Generasi Z.

Karena itu, perseroan melakukan rebranding untuk membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap perseroan.

"Agar tadi bank hanya untuk melayani masyarakat kecil dan kurang terlayani, mungkin kita ingin juga bisa membantu semua orang dimanapun mereka berada," terang Heri.

Salah satu upaya rebranding yang dilakukan adalah dengan sedikit perubahan pada logo. Logo BRI yang selama ini sudah kuat, kini diperbarui dengan warna yang lebih segar.

Warna Biru tetap menjadi inti identitas BRI sebagai jembatan tradisi dengan citra modern. Namun warna biru logo BRI yang selama ini lebih gelap kini berubah menjadi lebih terang yang disebut Nusantara Blue.

Dalam paparan Hery, Nusantara Blue diperkaya dengan palet biru sekunder untuk merefleksikan nilai-nilai progresif dan customercentric.

Kombinasi Biru dan Putih akan diterapkan untuk menciptakan estetika yang tenang, kontemporer, dan secara tegas mencerminkan identitas BRI.

Tak hanya logo, BRI juga melakukan transformasi, baik itu dari sisi bisnis, enabler, serta budaya perusahaan.

"Budaya perusahaan kita namakan Brilian Waty. Ada 5 values; integrity, collaborative, accountability, growth mindset, dan customer focus. Di samping itu, kita merumuskan rancangan pondasi kuat untuk transformasi, baik di sisi bisnis maupun enabler," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rebranding tidak akan mengubah fokus utama BRI di segmen UMKM terutama mikro.

Namun, perseroan akan bertransformasi menjadi bank universal yang juga masuk ke segmen consumer dan corporate.

"Universal bank tentunya masuk ke urban, masuk ke corporate, masuk ke consumer juga. Itu semua kita rajut menjadi satu ekosistem, yang merupakan satu supply chain yang menggabungkan antara ekonomi desa dengan ekonomi kota, dengan program-program yang saling terkoneksi," ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) segera merombak kembali susunan pengurus perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB tersebut, salah satunya adalah perubahan susunan pengurus perseroan yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara rapat.

“Berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-66/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada RUPSLB PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam Rapat,” tulis manajemen, dikutip Rabu (26/11/2025).

Selain perubahan susunan pengurus perseroan, mata acara lainnya yakni perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Untuk diketahui, BRI pada awal tahun melakukan perubahan susunan pengurus perseroan. Perubahan itu dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2025.

Seluruhnya telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam catatan Bisnis, para pemegang saham BRI kala itu menyepakati pengangkatan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Sunarso.

Sebelumnya, Hery menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak 2021. Selain itu, bank pelat merah ini juga mengubah susunan dewan komisaris.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi BRI yang disetujui dalam RUPST 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen: Parman Nataatmadja

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Komisaris Independen: Edi Susianto

Komisaris Independen: Lukmanul Khakim

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Agus Noorsanto

Direktur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Operations: Hakim Putratama

Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya

Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto

Direktur Treasury dan International Banking: Farida Thamrin

Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y S

Direktur Consumer Banking: Nancy Adistyasari

Direktur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

Direktur Manajemen Risiko: Mucharom

Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria buka suara soal kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 413 karyawan PT Indofarma Tbk (INAF).

Ia menyebut langkah itu bukan PHK semata, melainkan bagian dari proses penyehatan perusahaan yang tengah dijalankan pemerintah dan Danantara.

"Sebenarnya kan bukan PHK ya, tetapi kita menawarkan offering untuk penyehatan itu, tapi sebagian kita rekrut kembali," ujar Dony di Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Tangerang, Kamis (13/11).

Ia menambahkan seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan menjadi bagian dari upaya turn around perusahaan. Menurutnya, para karyawan juga menerima keputusan tersebut dan sebagian akan direkrut kembali seiring penyesuaian kebutuhan SDM.

Dony menegaskan upaya perbaikan Indofarma harus dilakukan secara logis dan hati-hati. Perusahaan tidak ingin menyalurkan dana tanpa kejelasan arah bisnis, terutama karena menyangkut penggunaan uang negara.

Karena itu, langkah efisiensi dan penataan ulang struktur SDM menjadi bagian dari proses penyehatan yang masih berjalan.

Ke depan, Dony menyebut Indofarma akan berada di bawah pengelolaan Kimia Farma sebagai bagian dari konsolidasi BUMN farmasi.

Menanggapi jumlah karyawan yang tersisa hanya belasan orang setelah restrukturisasi, Dony memastikan perusahaan akan kembali merekrut pegawai baru sesuai kebutuhan operasional.

Ia menyebutkan para mantan karyawan yang meminta untuk kembali bergabung juga akan dipertimbangkan selama proses penyehatan berjalan.

"Kalau perusahaannya tidak masuk dalam profile sehat, kan percuma dikasih uang itu orang bisnisnya yang enggak ada. Jadi kita mesti logic," ujarnya lebih lanjut.

PT Indofarma Tbk sebelumnya melaporkan telah melakukan PHK massal terhadap 413 karyawan pada 15 September 2025, sehingga hanya tersisa 3 karyawan aktif.

Langkah tersebut tercantum dalam laporan keuangan kuartal III 2025 dan disebut sebagai bagian dari restrukturisasi demi efisiensi.

Pada akhir September, perusahaan membuka rekrutmen ulang untuk 18 pegawai sehingga total karyawan menjadi 21 orang. Penyesuaian SDM dilakukan mengikuti model bisnis terbatas yang ditetapkan dalam Putusan Homologasi.

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan PHK, perusahaan mendapat pinjaman Rp220 miliar dari holding BUMN farmasi, PT Bio Farma.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung efisiensi biaya operasional. Pinjaman berjangka 12 bulan dengan bunga 7 persen itu disertai jaminan aset non-jaminan di 18 lokasi.

Permasalahan Indofarma sudah mengemuka sejak 2024. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perusahaan menghadapi dua persoalan besar, yakni dugaan fraud berdasarkan audit BPKP yang kini menuju proses hukum, serta upaya penyelamatan perusahaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga mengungkapkan fraud terjadi di anak usaha, PT Indofarma Global Medika, yang tidak menyetorkan dana Rp470 miliar kepada Indofarma.

Masalah itu kemudian mengganggu kondisi keuangan perseroan hingga kesulitan membayar gaji, yang sejak tahun lalu ditanggung oleh Bio Farma.

PT Indofarma Tbk (INAF) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 413 karyawan pada 15 September lalu, sehingga hanya tersisa 3 orang.

Manajemen Indofarma menyatakan PHK massal dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan agar lebih efisien.

Informasi PHK massal itu diumumkan dalam laporan keuangan Indofarma kuartal III 2025.

"Pada tanggal 15 September 2025 perseroan telah melaksanakan rightsizing terhadap karyawan dengan jumlah 413 orang, sehingga praktis per tanggal 15 September 2025 jumlah karyawan adalah 3 orang," tulis manajemen Indofarma dalam keterbukaan informasi, Jumat (31/10).

Usai melakukan PHK massal, perseroan membuka rekrutmen karyawan baru sebanyak 18 orang pada akhir September. Dengan begitu, jumlah karyawan Indofarma bertambah dari 3 menjadi 21 orang.

"Pada akhir September 2025 perseroan melakukan rekrutmen ulang karyawan sejumlah 18 orang sehingga jumlah karyawan per 30 September menjadi 21 orang," imbuh Indofarma.

Indofarma menjelaskan penambahan karyawan akan disesuaikan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan model bisnis terbatas, sesuai Putusan Homologasi.

Pada 15 September 2025, Indofarma mendapat pinjaman dari holding BUMN farmasi, PT Bio Farma, sebesar Rp220 miliar. Utang itu dipakai untuk mendukung efisiensi biaya operasi perseroan.

Berdasarkan putusan homologasi, Indofarma harus memprioritaskan efisiensi biaya operasi, yang meliputi seluruh komponen biaya operasi yang tidak efisien dan produktif untuk menekan ongkos operasional dan menambah profitabilitas. Pinjaman tersebut bertenor 12 bulan, dengan bunga sebesar 7 persen.

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut, Indofarma akan memberikan jaminan berupa aset non-jaminan perseroan di 18 lokasi. Pemberian jaminan ini setelah Indofarma memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Mei 2024, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan menjelaskan kondisi Indofarma sangat berat. Setidaknya permasalahan di perusahaan pelat merah ini mencakup dua aspek.

Pertama, dugaan fraud berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dibawa ke penegak hukum. Kedua, mengenai penyelamatan perusahaan.

Saat itu, Kementerian BUMN menyusun rencana terkait operasi Indofarma ke depan, termasuk penyelamatan oleh PT Biofarma (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat mengungkap biang kerok Indofarma krisis hingga kesulitan membayar gaji karyawan.

Menurutnya, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sebenarnya bukan terjadi di Indofarma. Fraud terjadi di anak perusahaan, yakni PT Indofarma Global Medika.

Seharusnya, Indofarma Global Medika menyetorkan dana Rp470 miliar ke Indofarma. Namun, dana tersebut malah tak kunjung diberikan.

"Ternyata tagihannya udah masuk tapi dia enggak kasih ke Indofarma. Di situ lah masalah utamanya," katanya pada 21 Mei 2024.

Hal itu kemudian yang mengganggu keuangan Indofarma sehingga sulit membayar gaji karyawan. Akibatnya, sejak tahun lalu gaji karyawan Indofarma ditanggung oleh induk perusahaannya, Biofarma.