Sutan Emir Hidayat ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nagari Periode 2026-2030, sebagaimana ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Nagari, Senin (22/6).

Dalam rilis resminya disebutkan, penetapan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan syariah, serta mendorong pertumbuhan layanan perbankan syariah Bank Nagari yang semakin kompetitif.

"Dengan pengalaman, kapasitas, dan dedikasi yang dimilik, optimis kehadiran Sutan Emir Hidayat akan membawa kontribusi besar dalam memastikan Bank Nagari Syariah terus tumbuh dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, integritas, dan profesionalisme," demikian bank tersebut pada Senin.

Bank tersebut mengharapkan langkah itu akan mendukung Bank Nagari dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang semakin kuat, modern, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang membuka peluang unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi pengawasan sektor kesehatan.

Permenkes yang mulai berlaku pada 12 Juni 2026 itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Timboel menyoroti Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 yang menyebut pemilik rumah sakit dapat mengajukan permintaan anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan secara independen terhadap seluruh rumah sakit.

"Seluruh pegawai Kementerian Kesehatan seharusnya fokus menjalankan tugas negara di bidang kesehatan dan bersikap independen terhadap seluruh rumah sakit," kata Timboel, Kamis (19/6/2026).

Ia menilai keterlibatan pegawai Kemenkes dalam dewan pengawas rumah sakit berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika rumah sakit menghadapi persoalan dengan lembaga lain, termasuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, keberadaan unsur Kemenkes dalam dewan pengawas dapat membuat pemilik rumah sakit memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan operasional atau sengketa terkait layanan dan klaim.

"Apabila terjadi persoalan, misalnya dugaan fraud yang dipersoalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, terdapat potensi anggota dewan pengawas dari unsur Kemenkes berada pada posisi yang tidak independen," ujarnya.

Selain menyoroti potensi benturan kepentingan, Timboel juga mengkritik peluang ASN Kementerian Kesehatan memperoleh penghasilan tambahan dari jabatan tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memecah fokus kerja ASN yang telah menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit di luar rumah sakit umum pusat yang berada langsung di bawah kementerian.

Timboel berpendapat Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 berpotensi tidak sejalan dengan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan dan keselarasan.

Atas dasar itu, BPJS Watch meminta pemerintah merevisi ketentuan tersebut. Timboel mengusulkan agar unsur Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit, kecuali pada rumah sakit umum pusat yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Pasal 52 ayat (2) sebaiknya direvisi sehingga rumah sakit dilarang memilih anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan, kecuali untuk rumah sakit umum pusat milik Kemenkes," kata dia.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu fokus transformasi tersebut adalah penguatan fasilitas kesehatan rujukan, termasuk tata kelola rumah sakit, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Namun PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

"Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported.

Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.

Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar.

"Jika DSI diposisikan sebagai eksportir tunggal, saya melihat kebijakan ini akan sulit dijalankan dan berpotensi gagal. Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA seperti yang akan dijalankan Indonesia. "Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu," ujarnya.

Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurutnya, di Arab Saudi, perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali.

"Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal," jelasnya.

Hal serupa terjadi di China. Menurut Wijayanto, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung.

"Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor," katanya.

Dari sisi ekonomi, Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

"Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

"Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya," kata Wijayanto.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.

"Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss," ujarnya.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

"Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia," tandasnya.

BANDUNG - Komisi Pengawas (Komwas) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bersama Dewan Kehormatan bersinergi perkuat pengawasan etik advokat. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi bertajuk "Melalui Forum Diskusi Terjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengawan serta Pemeriksaan Etik Profesi Advokat" di Bandung, Kamis, 20 Mei 2026.

Hadir dalam diskusi tersebut tiga pembicara, yakni Otto Hasibuan, Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPN Peradi, Adardam Achyar, dan Saud Usman Nasution. Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan, forum ini sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

"Acara ini penting karena organisasi advokat, Peradi di bawah pimpiman Prof Otto Hasibuan punya tugas, punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya," kata Dwiyanto dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Pengawasan yang dilakukan Komwas DPN Peradi merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Agar advokat Peradi taat dan tertib terhadap kode etik advokat dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," ujarnya.

Dwiyanto menjelaskan, Komwas DPN Peradi yang diketuai oleh Komjen Pol. (Purn) Saud Usman Nasution mengawali penyelenggaran forum diskusi dari Jawa Barat (Jabar).

"Untuk mengadakan acara bertemu dengan seluruh DPC dan Dewan Kehormatan Daerah yang ada di Jawa Barat dan juga Komisi Pengawas Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Dwiyanto menegaskan, forum diskusi ini sangat penting karena pengawasan dan penegakan kode etik advokat oleh Peradi di bawah pimpan Prof Otto Hasibuan selaku wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, sudah berjalan sejak mendapat amanat dari UU Advokat.

"Peradi bergerak, kita punya pengalaman, kita punya rujukan dan mulai kita berpikir untuk menyempurnakan itu," ujarnya.

Acara di Jabar ini, lanjut Dwiyanto, dapat menghasilkan prosiding atau kumpulan pikiran maupun tulisan yang bisa digunakan di provinsi-provinsi lain. Kumpulan pemikiran tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Peradi dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Advokat agar anggotanya menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan.

"Itu targetnya, kita semua berkumpul dan materinya sudah berjalan dan saya berharap perjalanannya baik dan lancar dan ada rumusan yang kita bawa pulang ke masing-masing kota dan ke Jakarta," katanya.

Saud Usman menyampaikan, forum diskusi ini juga menyinkronkan pelaksanaan tugas dari Komwas dan Dewan Kehormatan, sehingga dalam perlaksanaannya bisa simultan dan terintegrasi.

"Karena kita menginginkan agar betul-betul organisasi kita, advokat Peradi yang besar ini, taat aturan sehingga nantinya semua kegiatan kita berdasarkan aturan yang ada," katanya.

Sinkronisasi antara Komwas dan Dewan Kehormatan ini membuat penegakan kode etik advokat akan lebih mudah. Dengan demikian, pelanggaran advokat sekecil apapun bisa ditindaklanjuti. "Bisa kita proses dan juga nantinya diharapan ke depan kita sudah tatat aturan," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pembinaan Advokat Muda DPN Peradi Sutrisno menambahkan, jumlah advokat Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan sangat banyak.

"Sekarang ini anggota Peradi itu sudah sampai dengan jumlah 70.000 orang advokat di seluruh Indonesia. Ada 190 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di seluruh Indonesia," katanya.

Sutrisno mengungkapkan, besarnya jumlah anggota dan DPC Peradi, tentunya membuat dinamika perkembangan organisasinya pun sangat pesat. Peradi mempunyai tanggung jawab moral terhadap anggotanya.

Peradi dan jajarannya di seluruh Indonesia, harus bisa menjaga kualitas dan integritas advokatnya. Di sinilah pentingnya peran Komwas, Komwasda, Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, dan DPC.

"Untuk menjaga ketertiban sikap daripada seluruh advokat Indonesia daripada anggota Peradi," katanya.

Menurut Sutrisno, sesuai UU Advokat, Peradi wajib mengawasi seluruh advokat yang menjadi anggotanya. "Dengan fungsi pengawasan itu, harapannya akan diperkecil kemungkinan ada pelanggaran etika profesi," ucanya.

Sutrisno menegaskan, jika semua advokat menjalankan profesinya sesuai kode etik, maka akan menguntungkan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pelaksana Forum Diskusi, Ika Rahwawati menyampaikan, forum ini bertujuan agar Komwas dan Komwasda, Dewan Kehormatan Daerah, DPN, dan DPC dapat menajamkan perannya masing-masing.

"Untuk tercapainya sinergitas antara DPN/DPC Peradi, Komwas, Dewan Kehormatan se-Jabodetabek dan Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amanat penegak etik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan keuangan perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah disorot belakangan. Pasalnya, setahun lebih sovereign wealth fund ini dibentuk, publik tengah menanti realisasinya dalam mendatangkan investasi ke RI.

Danantara dalam laman resminya, angkat suara perihal sorotan ini. Manajemen memastikan bahwa ketentuan pelaporan keuangan perdana Danantara masih akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pasal 43J Ayat 1, dijelaskan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dilakukan maksimum 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

”Sebagai badan sui generis yang dilahirkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan-peraturan turunannya,” kata manajemen dalam laman resminya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pengaturan mengenai pelaporan laporan keuangan juga termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa laporan keuangan Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Danantara sendiri merupakan pihak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, PP tersebut tidak terang menyebutkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada Dewan Pengawas Danantara. Dewan Pengawas, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh salah satunya komite audit.

Manajemen Danantara, menerangkan bahwa penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 akan dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor pemerintah.

”Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

JAKARTA - Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri yang juga aktivis 1998 Faizal Assegaf kembali melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Setelah ke Polda Metro Jaya, kali ini laporan dibuat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (15/4/2026).

"Setelah melakukan pengaduan resmi ke Kepolisian kepada pribadi Budi Prasetyo berstatus sebagai juru bicara KPK dalam aduan kami tentang pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan, maka kami datang ke Dewan Pengawas KPK untuk menyampaikan surat pengaduan resmi," kata Faizal kepada wartawan di Gedung ACLC KPK.

Ia menegaskan, laporannya hanya ditujukan terhadap Budi seorang. Faizal berharap Dewas KPK segera menindaklanjuti laporannya ini.

"Laporan kami hanya spesifik kepada pribadi Budi Prasetyo karena kami menduga yang bersangkutan menggunakan fasilitas KPK untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta yang kami hadapi dalam proses pemeriksaan di KPK," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia turut merespons pernyataan Budi terkait penyitaan barang darinya. Ia menuding Budi melakukan fitnah lantaran barang yang dimaksud diserahkan secara sukarela, bukan disita.

"Semua tuduhan, opini yang dia bangun, termasuk yang terakhir menyangkut dengan fitnah besar, kebohongan besar bahwa KPK telah menyita barang dari kami, itu akan menjadi bukti tambahan di Polda Metro Jaya," ucapnya.

"Karena kawan-kawan ini pada hari Jumat kemarin atas dasar inisiatif pribadi menyerahkan barang yang diberikan oleh bantuan pribadi kepada mereka, jadi tidak ada penyitaan," sambungnya.

Sebelumnya, Faizal Assegaf mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (14/4/2026). Dia melaporkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo ke Polda Metro.

"Laporannya sudah diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 April 2026, pukul 12.41 WIB," ujarnya kepada wartawan.

Faizal melaporkan Jubir KPK atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dia menerangkan, pada 8 April 2026 lalu dirinya melihat adanya pemberitaan di media nasional tentang pernyataan Jubir KPK, Budi Prasetyo. Budi menyatakan, KPK memeriksa Faizal Assegaf terkait dugaan telah menerima barang dan fasilitas dari Bea Cukai.

Faizal pun merasa telah dicemarkan nama baiknya sehingga mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tersebut. Dia mengakui, dirinya memang pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 April 2026 lalu.

Di situ, katanya, hanya ada 5 pertanyaan yang dilayangkan padanya dan dia telah menjawabnya. "Pada tanggal 7 April saya dipanggil untuk diminta keterangan, klarifikasi dan diajukan 5 pertanyaan," kata dia.

"Sangat disayangkan pada saat kami keluar dari proses klarifikasi pemberian keterangan (di KPK), Juru Bicara KPK memelintir pemberitaan yang seolah-olah saya, Pak Faizal Assegaf dan kawan-kawan ini terlibat dalam kejahatan korupsi," imbuhnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan pengawas (Dewas) merestui kebijakan Direksi Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkaitan evaluasi seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal pengadaan air curah demi keberlangsungan lini bisnis perusahaan.

"Setiap bentuk kerja sama bisnis harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Jika dalam pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip tersebut, evaluasi dinilai sebagai langkah yang wajar bahkan diperlukan," kata Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi Ani Gustini di Cikarang, Rabu.

Ani yang juga menjabat Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kabupaten Bekasi itu menegaskan peninjauan ulang kerja sama tidak perlu terhambat oleh keputusan direksi sebelumnya serta harus berfokus pada prospek bisnis maupun nilai manfaat yang diperoleh perusahaan.

"Yang terpenting adalah melihat apakah kerja sama tersebut masih memberikan keuntungan atau tidak bagi perusahaan ke depan," ujarnya.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan menjelaskan perusahaan selama ini menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak swasta untuk penyediaan air curah dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dia menyatakan kebijakan evaluasi perjanjian kerja sama diambil sekaligus dalam rangka merespons keterbatasan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kerja sama dengan pihak ketiga telah berlangsung sejak tahun 2011 di antaranya dengan PT. Moya Bekasi Jaya, Grenex, Waterindo, Mahameru Group serta sejumlah perusahaan lain.

"Evaluasi yang sedang dilakukan diharapkan dapat memastikan keberlanjutan kerja sama yang lebih efektif dan menguntungkan di masa mendatang," ucap dia.

Kabag Pengembangan dan Kerja Sama Perumda Tirta Bhagasasi Wawan Hermawan melanjutkan evaluasi menyangkut teknis pengajuan usulan amandemen perjanjian bersama sebagai tindak lanjut hasil audit tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi, sebagaimana permintaan kepala daerah selaku kuasa pemilik modal.

Kemudian, berdasarkan hasil notulen rapat-rapat pembahasan sebelumnya yang didasari kondisi kerja sama saat ini sudah dinilai jauh dari asas saling menguntungkan serta ketidakseimbangan atas skema penerapan tarif penjualan air curah.

"Sedang asas saling menguntungkan yang dimaksud mencakup perusahaan belum dapat menyerap seluruh kapasitas air curah. Kemudian, kenaikan tarif tidak bisa dilakukan setiap tahun atau dua tahun, harus ada proses tertentu. Sementara kenaikan tarif air curah terjadi tiap tahun, seperti yang diberlakukan PT. Moya," ujarnya.

Wawan mengaku selama ini perusahaan dibebankan untuk menanggung sepenuhnya biaya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kondisi kehilangan air yang masih tinggi selama proses distribusi.

Rekalkulasi kewajaran parameter investasi meliputi kewajaran tarif, kewajaran kenaikan tarif oleh PT. Moya setiap tahun hingga kewajaran masa komersial menjadi sejumlah poin yang diajukan dalam pembahasan amandemen kerja sama kedua perusahaan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mendorong jajaran direksi untuk melakukan reaktivasi terhadap 58,32 juta jiwa peserta yang nonaktif.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan saat ini peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 284,6 juta jiwa atau 99,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Namun, Stevanus mengungkapkan 58,32 juta jiwa di antaranya merupakan peserta nonaktif sehingga perlu dibenahi secara serius oleh jajaran direksi BPJS Kesehatan.

"Walaupun saat ini cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai 284,6 juta jiwa, yaitu sebesar 99,3 persen dari jumlah penduduk, namun sebanyak 58,32 juta jiwa dari peserta tersebut statusnya masih tidak aktif," ungkap Stevanus dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Karenanya, Dewas meminta jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menyiapkan program reaktivasi kepesertaan. Adapun hal ini menjadi salah satu fokus utama dari rencana kerja dewan.

"Tentu ini harus ada upaya strategis dari kawan-kawan dari Direksi BPJS untuk upaya meningkatkan reaktivasi peserta dan memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan," ujar Stevanus.

Ia menyampaikan pihaknya juga mendorong Direksi BPJS Kesehatan memperketat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hal tersebut perlu untuk mempermudah pengalihan status kepesertaan dan penguatan sistem notifikasi kepada peserta, yakni segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dewas BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya validasi dan integrasi data kepesertaan agar program JKN lebih tepat sasaran.

Selain itu, jajaran direksi BPJS Kesehatan juga diminta untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya, memberikan kemudahan akses manfaat layanan JKN maksimal enam bulan bagi peserta yang terdampak PHK.

"Hari ini karena kami masih banyak melihat, masih banyak terdapat keluhan dari para pekerja yang mengalami PHK dan terkait kemudahan proses untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN," ungkap Stevanus.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menunjuk anggota dewan pengawas profesional di Indonesia Investment Authority (INA), di tengah upaya meningkatkan kredibilitas sovereign wealth fund tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik Fauzi Ichsan sebagai anggota Dewan Pengawas Profesional INA pada Rabu (1/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan menjaga integritas lembaga pengelola investasi .

Pelantikan tersebut juga melibatkan unsur pejabat dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah menekankan pentingnya peran dewan pengawas dalam memastikan tata kelola investasi yang kredibel.

“Investasi adalah instrumen untuk pembangunan ekonomi, maka peranan Dewan Pengawas ini sangat krusial untuk mewujudkan tata kelola investasi yang prudent dan kredibel,” ujar Menteri Keuangan.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan posisi INA sebagai katalis investasi nasional sekaligus mitra strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Lembaga ini diharapkan mampu menarik investasi dan memperkuat pembiayaan sektor prioritas.

Pemerintah juga mendorong sinergi antara INA dan Danantara sebagai co-partner dalam membangun portofolio investasi. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pembiayaan proyek strategis serta mendukung agenda prioritas nasional.

Selain itu, dewan pengawas diharapkan menjaga arah strategis INA agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih progresif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Melalui penguatan struktur pengawasan ini, pemerintah menargetkan peningkatan profesionalisme, integritas, serta efektivitas tata kelola INA dalam jangka panjang.

Bisnis.com, BANDUNG-- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melakukan rotasi sejumlah direksi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Bank Sumedang dan PDAM Tirta Medal.

Rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan Direktur Operasional dan Dewan Pengawas dengan seleksi terbuka bagi nama-nama yang sudah mendaftar pada awal 2026 lalu.

“Proses seleksi yang transparan dan objektif ini, terpilih jajaran pengawas dan manajemen yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan daerah,” kata Dony.

Ia mengatakan seleksi dilakukan terbuka agar menjadi langkah penguatan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel. Selain dirinya, Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila pun ikut mewawancarai para calon direksi di dua perusahaan pelat merah itu.

Menurutnya, BUMD menjadi salah satu pilar penting dalam pemerintahan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga ia meminta para calon direksi untuk bisa memberikan pembenahan pada proses bisnis pada perusahaan daerah.

Dony mengaku, memang ada banyak tantangan yang ada dalam tubuh BUMD. Sehingga perlu adanya inovasi dan integritas dari para calon direksi BUMD dalam menjalankan tugasnya.

"Harus bisa menjalankan tugas dengan baik, karena menjalankan amanah ini merupakan bagian dari ibadah," katanya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menegaskan bahwa proses alih status penahanan tahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) sesuai mekanisme dan prosedur. KPK menyebut, alih status tahanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi laporan terhadap pimpinan dan struktural ke Dewan Pengawas KPK yang disampaikan pengacara eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Azis Yanuar, Jumat ini.

"KPK pastikan bahwa seluruh proses dan langkah yang diambil dalam penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

KPK menilai, pelaporan ke Dewan Pengawas merupakan sesuatu yang sah. Budi menyebutkan, pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik yang dijamin oleh peraturan perundangan.

"Partisipasi masyarakat adalah salah satu pengejawantahan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Budi meyakini bahwa Dewas akan objektif, independen, dan profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. "Kami meyakini Dewan Pengawas akan melakukan assessment secara objektif, independen, dan profesional dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balances untuk menjaga integritas dan akuntabilitas kelembagaan," jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Aziz Yanuar, melaporkan ketua, empat wakil ketua, sejumlah deputi, hingga juru bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait dugaan pelanggaran etik pengalihan status penahanan Gus Yaqut dari rutan menjadi tahanan rumah.

"Kita ke Dewas menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku komisi. Yang kita laporin ada ketua KPK, kemudian Wakil Ketua KPK wakil ketuanya itu ada empat, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicaranya," kata Aziz di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/3/2026).

Menurut Aziz, keputusan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran nilai dasar lembaga antirasuah. "Yang diduga dilanggar itu nilai dasar keadilan, profesionalisme, transparan dan tidak objektif, serta yang terakhir bertentangan dengan etika pemerintahan," ujarnya.

Aziz menyatakan, pengalihan penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah merupakan anomali dalam perkara korupsi. "Ini jarang, sangat jarang dan suatu anomali. Satu kejadian extraordinary crime mendapatkan privilege."

Aziz menyoroti alasan pengalihan yang dinilai tidak berbasis kebutuhan medis yang objektif. "Alasannya itu ternyata permintaan dari pihak keluarga, bukan alasan objektif. Misalnya alasan kesehatan yang mengharuskan berdasarkan rekam medis valid," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)