Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) mengonfirmasi tengah menunggu perkembangan inisiatif deholdingisasi atau pelepasan dari struktur holding farmasi BUMN yang saat ini dipimpin oleh PT Bio Farma (Persero).

Rencana tersebut menjadi bagian dari agenda penataan ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah digodok oleh Danantara.

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa menjelaskan terkait dengan rencana deholdingisasi tersebut, pihaknya belum dapat memastikan apakah dapat dilakukan pada tahun ini atau tahun depan.

"Memang benar ada inisiatif yang disebut deholdingisasi. Namun kami di sini posisinya sebagai objek, bukan pihak yang menginisiasi. Kami menunggu arahan dan pelaksanaan dari Bio Farma," ujarnya usai RUPST, Rabu (3/6/2026).

Djagad menjelaskan pemerintah saat ini tengah mendorong penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah.

Jumlah entitas BUMN dan anak usaha yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan akan dirampingkan menjadi sekitar hingga 250 entitas.

Sejalan dengan rencana pemerintah tersebut, proses streamlining atau penyederhanaan struktur organisasi sedang berjalan. Perseroan tengah mengkaji anak-anak usaha yang nantinya mungkin menjadi bagian dari proses tersebut.

"Jadi lengkapnya, pelaksanaan deholdingisasi, kami menunggu saja sesuai dengan Bio Farma," terangnya.

Adapun Danantara Indonesia berencana merombak struktur holding BUMN farmasi pada tahun ini. Nantinya KAEF akan dilepas dari PT Bio Farma (Persero).

Melalui skema tersebut, Kimia Farma akan langsung berada di bawah kendali Danantara. Sementara untuk skema pengelolaan PT Kimia Farma Apotek (KFA), anak usaha Kimia Farma, masih dalam tahap kajian.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan, ke depannya Bio Farma tidak lagi menjadi induk perusahaan bagi Kimia Farma maupun Kimia Farma Apotek. Langkah ini diambil karena masing-masing entitas memiliki model bisnis yang berbeda.

Menurut Dony, Bio Farma akan difokuskan pada pengembangan riset dan produksi vaksin. Induk BUMN sektor farmasi ini memiliki basis utama pada kegiatan riset, yang diharapkan lebih berfokus pada pengembangan vaksin-vaksin baru. Sedangkan Kimia Farma bergerak di bidang manufaktur obat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno periode 2014-2019 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE)

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tahun 2020-2022 Sentot Harijady Brajanto Tri Putro; Mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM tahun 2020-2024 Tutuka Ariadji; dan Direktur Utama Pertamina Gas Agustus 2018-Maret 2022 Wiko Migantoro.

Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan terhadap Rini untuk mendalami penggabungan perusahaan BUMN di bidang minyak dan gas.

"Dalam pemeriksaan hari ini, Saksi Sdr. RMS dimintai keterangan terkait Holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN," kata Budi dalam keterangan tertulis.

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan, kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina tahun 2018-2024, Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Gas Negara (PT PGN).

Selain Nicke, KPK juga memeriksa Marta Kurniawan selaku ASN; Mohammad Alfansyah selaku Kasubdit Niaga Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM sejak tahun 2015-2018; Muhammad Wahid Sutopo selaku Mantan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk; dan Rainoc Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Januari 2024-sekarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan seluruhnya diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Budi menjelaskan para saksi didalami mengenai proses perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE).

"Termasuk terhadap saksi Sdr. NW, selaku Dirut PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 s.d 2024, penyidik meminta keterangan perihal holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam hal ini PT Pertamina dan PT PGN pada saat periode Nicke Sebagai Dirut Pertamina," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2026).

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Integrasi BUMN Karya melalui skema merger dinilai berpotensi merugikan dan hanya menjadi solusi jangka pendek, yang tidak menyelesaikan masalah fundamental perusahaan konstruksi pelat merah.

Sejauh ini, skema integrasi BUMN Karya memang belum diumumkan baik oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN ataupun PT Danantara Asset Management (Persero). Namun, proses integrasi diperkirakan selesai pada Desember 2025.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai jika integrasi BUMN Karya dilakukan melalui skema merger, hal tersebut dinilai menjadi upaya jangka pendek untuk mengatasi persoalan.

Dia menjelaskan bahwa prinsip dasar merger adalah menyatukan nilai lebih untuk ekspansi dan penguatan fondasi. Namun, hal tersebut dinilai tidak berlaku pada kondisi fundamental BUMN Karya saat ini.

“Sementara pada kasus BUMN Karya, ini karena ada beberapa yang sakit dari sisi keuangan. Kalau digabung dengan yang sehat, prospek usaha yang sehat justru akan menurun,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Oleh sebab itu, opsi holdingisasi dinilai dapat menjadi alternatif. Kendati demikian, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terencana.

Herry menekankan bahwa emiten yang bermasalah, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tidak boleh langsung digabung, melainkan perlu direstrukturisasi secara individual.

“Kalau sudah relatif bersih, baru turut dikonsolidasikan. Danantara punya perusahaan yang khusus menangani BUMN sakit, yakni PT PPA [Perusahaan Pengelola Aset] atau bisa dilakukan oleh yang lain,” ucapnya.

Di sisi lain, seluruh emiten BUMN Karya akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025, yang disinyalir menjadi agenda penentu rencana konsolidasi atau merger.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) pada 16 Desember.

Adapun, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menjadwalkan RUPSLB pada 18 Desember 2025 dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) di tanggal 23 Desember.

Jadwal RUPSLB yang hampir bersamaan dari empat perusahaan konstruksi pelat merah ini memunculkan dugaan bahwa Badan Pengaturan (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero), selaku pemegang saham, tengah menyiapkan kebijakan besar untuk menata ulang struktur BUMN Karya.

Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan bahwa proses kajian merger BUMN Karya masih berjalan dan diharapkan selesai pada bulan depan.

“Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya. Mudah-mudahan, Desember ini selesai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, BUMN Karya akan dibentuk dalam tiga klaster. Pertama, Waskita Karya dan WIKA bakal dipasangkan dengan PT Hutama Karya (Persero) selaku induk. Kedua, ADHI digabung ke PTPP, sementara PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Nindya Karya (Persero).

“Ya nanti tunggu saja, kami nanti akan buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu. Harusnya Desember sudah selesai. Kami juga sedang bekerja dengan Danantara untuk memastikan proses itu berjalan,” ucap Aminuddin.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.