Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,67 persen dan kondisi geopolitik dunia tentu menjadi tantangan tersendiri

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, mengatakan, kajian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan sektor hulu hingga hilir, peluang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing daerah, serta proyeksi pengembangan ekonomi kawasan di masa mendatang.

“Melalui kajian ini, pemerintah daerah berupaya mendorong terciptanya ekosistem industri dan investasi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. KEK Mekar Putih diharapkan tidak hanya menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga mampu memberikan dampak ikutan terhadap sektor-sektor unggulan daerah,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin.

Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen kajian strategis guna menganalisis potensi pengembangan rantai nilai komoditas unggulan Kalsel yang terintegrasi dengan keberadaan KEK Mekar Putih.

Keberadaan KEK Mekar Putih nantinya diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam rantai pasok regional maupun nasional.

Kepala Bappeda juga menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.

Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Di dalam RPJMD kita, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2029 berada di angka 8,1 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,67 persen dan kondisi geopolitik dunia tentu menjadi tantangan tersendiri,” katanya.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Bappenas dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 6,7 hingga 7,2 persen.

“Target ini sangat tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain. Karena itu, kami berharap ketika Peraturan Presiden terkait KEK terbit dan KEK Mekar Putih mulai beroperasi, target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen pada 2029 dapat tercapai,” lanjutnya.

Mewujudkan target tersebut diperlukan keterlibatan dan kontribusi seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha agar dokumen yang dihasilkan benar-benar implementatif dan dapat diterapkan di lapangan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan, masukan, serta pengalaman yang relevan sehingga hasil akhir dokumen nantinya dapat menjadi acuan yang berkualitas dalam mendukung pengembangan KEK Mekar Putih dan komoditas unggulan Kalimantan Selatan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan Pelabuhan Mekar Putih sebagai urat nadi ekonomi baru tampaknya mulai menemui titik terang.

Gayung bersambut, usulan penguatan status pelabuhan tersebut dalam sistem pelabuhan nasional telah disepakati oleh Kementerian Perhubungan dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti mengatakan, kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi integrasi logistik daerah.

"Kami telah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas status Pelabuhan Mekar Putih Baru dan telah disepakati bahwa pelabuhan tersebut akan dimasukkan dalam status pelabuhan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Sebagaimana diketahui, langkah ini diproyeksikan menjadi katalisator utama dalam percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dengan masuknya Mekar Putih ke dalam peta pelabuhan nasional, kepastian hukum dan daya tarik investasi di wilayah pesisir Kalimantan Selatan diyakini akan meningkat secara signifikan.

Suprapti menyebutkan pemerintah menerapkan skema pembagian peran guna memastikan efisiensi anggaran negara.

Pembangunan fisik fasilitas pelabuhan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak operator atau perusahaan yang memegang konsesi di kawasan KEK tersebut.

Strategi ini diambil agar pemerintah tidak memikul beban finansial yang terlampau besar, mengingat pelabuhan ini bersifat profit-oriented bagi kawasan industri.

“Pelabuhan itu nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang menjadi operator di KEK tersebut sehingga pembangunan fasilitas pelabuhan menjadi kewenangan mereka,” katanya.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memastikan ekosistem ekonomi di sekitar KEK tidak jalan di tempat dengan memfokuskan sumber daya pada pembangunan infrastruktur pendukung di luar kawasan pelabuhan, seperti akses jalan dan integrasi utilitas lainnya.

Adapun, dia berharap keberadaan Pelabuhan Mekar Putih mampu memberikan efek rembesan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah memutar otak untuk mengakselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti menyatakan langkah ini diambil guna memastikan kawasan tersebut naik kelas dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat.

Dia menambahkan, progres pengajuan ini bukan tanpa hambatan. Kendati telah berjalan cukup lama, saat ini seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh Dewan KEK telah berhasil dipenuhi oleh pemerintah daerah.

"Pengembangan KEK ini sebenarnya sudah berproses cukup lama, namun ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan dari Dewan KEK," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Selain itu, dia menyebutkan aspek ketersediaan lahan yang menjadi batu sandungan selama ini, akhirnya menemui titik terang.

Legalitas dan kesiapan lahan dianggap sebagai fondasi utama agar proyek ini tidak hanya bagus secara teori, melainkan benar-benar siap secara operasional untuk menarik investasi skala besar di masa mendatang.

Lebih jauh, Suprapti menjelaskan pemerintah daerah kini memasang target yang lebih spesifik. Usulan KEK Mekar Putih diproyeksikan masuk ke dalam meja pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional pada tahun 2026. Hal ini krusial sebagai pintu masuk formal untuk menyandang status PSN.

Sebagai konsekuensi logis, apabila status PSN berhasil diraih, beban fiskal daerah dalam membangun infrastruktur pendukung dapat teratasi.

Adapun, dia berharap anggaran dari kementerian terkait dapat segera mengalir pada tahun 2027 untuk mempercepat pembangunan fisik di sekitar kawasan strategis tersebut.

Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan turut berkontribusi mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, yang menjadi salah satu proyek strategis di provinsi itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi menjelaskan, lokasi Mekar Putih memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni jalur pelayaran internasional yang melewati Selat Makassar di antara Kalimantan dan Sulawesi.

“Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis.

Selain faktor jalur pelayaran, kawasan Mekar Putih juga memiliki kedalaman laut mencapai sekitar 20 meter.

Kondisi ini memungkinkan kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut ribuan DWT dapat bersandar dan melakukan aktivitas logistik.

Menurut Fitri, keberadaan pelabuhan ini nantinya diharapkan dapat menjadi simpul distribusi logistik, termasuk untuk mendukung kebutuhan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun wilayah lain di Kalimantan dari Kalimantan Selatan.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah aktif korespondensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Pelabuhan Mekar Putih telah resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Dengan telah diterbitkannya RIPN, secara prinsip Pelabuhan Mekar Putih sudah memiliki dasar untuk dapat dioperasikan oleh badan usaha yang nantinya menjadi pengelola,” jelas Fitri.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan melakukan pendampingan bersama Dinas PUPR, Bappeda, ITS Surabaya dan perusahaan calon pengelola, akan melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan guna memperoleh arahan lanjutan terkait persiapan yang masih diperlukan.

Meski demikian, Fitri menegaskan bahwa saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan.

Salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi basis operasional pelabuhan.

“KEK harus terbangun terlebih dahulu. Proses penetapan tidak mudah karena menjadi kewenangan Dewan Nasional KEK dan mensyaratkan kesiapan infrastruktur,” katanya.

Beberapa dukungan infrastruktur tengah disiapkan oleh pemerintah provinsi, antara lain pembangunan jalan pendekat menuju pelabuhan oleh Dinas PUPR serta penyiapan dan penguasaan lahan oleh perusahaan pengelola.

Selain itu, penetapan pembangunan Pelabuhan Mekar Putih dalam RIPN juga telah disertai pembangunan Jembatan Pulau Laut Kalimantan.

Dalam proses pembangunan jembatan vital ini, Dishub Provinsi Kalsel berperan dalam korespondensi dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk penerbitan clearance bawah jembatan untuk keselamatan pelayaran dan dengan Ditjen Perhubungan Udara untuk penerbitan clearance atas untuk menjamin keselamatan penerbangan yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh proses sinkronisasi dan persiapan dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih dapat segera berlanjut dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” tutupnya.

Pewarta: Imam Hanafi/MCProvkalsel
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026