Bisnis.com, CIREBON--Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat progres pembangunan Kampung Nelayan Baru di Desa Gebang Mekar sudah mencapai sekitar 75%.

Program yang digarap melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini menjadi salah satu proyek penataan kawasan pesisir terbesar yang berlangsung di wilayah timur Cirebon sepanjang 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, mengatakan Gebang Mekar menjadi satu dari sejumlah titik pesisir yang dinilai mendesak untuk ditata.

"Pembenahan kampung nelayan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan pemukiman sekaligus memastikan aktivitas perikanan berjalan lebih tertib," kata Sudiharjo, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan pemerintah daerah tidak terlibat dalam eksekusi fisik program, namun berperan sebagai penerima manfaat sekaligus fasilitator koordinasi lapangan.

Sudiharjo menyampaikan pembangunan infrastruktur pendukung di Gebang Mekar kini memasuki tahap akhir. Sejumlah fasilitas seperti penataan jalur tambat perahu, kawasan permukiman, dan akses jalan sudah dikerjakan.

Menurut dia pesisir di wilayah tersebut selama ini menghadapi persoalan pendangkalan yang cukup mengganggu mobilitas perahu nelayan. Kondisi dasar perairan yang dangkal membuat perahu kerap tersangkut saat keluar atau masuk ke area tambat, terutama ketika air surut.

Ia menggarisbawahi banyak nelayan tidak lagi berada tepat di garis laut, melainkan menempati area yang sedikit masuk dari bibir pantai akibat relokasi sebelumnya. Situasi ini menuntut penataan baru agar perahu dapat berpindah dan bersandar tanpa hambatan.

"Pengerjaan lanjutan difokuskan pada perbaikan jalur akses serta rehabilitasi titik-titik yang selama ini dianggap rawan mengganggu aktivitas melaut," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Cirebon telah mengajukan tiga lokasi tambahan sebagai usulan Kampung Nelayan Baru untuk program tahun anggaran 2026. Tiga wilayah tersebut meliputi Desa Bondet, Desa Mundu, dan kawasan pesisir Citemu.

Sudiharjo menyebut ketiganya dipilih karena aktivitas tangkapnya cukup tinggi dan permukimannya memerlukan penataan terarah. Namun statusnya masih berupa pengajuan, sehingga belum ditetapkan sebagai lokus resmi oleh pemerintah pusat.

Ia menilai potensi kampung nelayan di Cirebon jauh lebih luas dibanding tiga usulan itu. Garis pantai sepanjang Bungko hingga Losari membentang melalui tujuh kecamatan pesisir yang memiliki basis masyarakat nelayan cukup besar.

"Sebagian besar kawasan tersebut layak menerima program serupa karena struktur permukiman, kondisi lingkungan, dan kebutuhan penataan tidak jauh berbeda satu sama lain," katanya.

Sudiharjo menambahkan salah satu manfaat terbesar dari pembangunan Kampung Nelayan Baru ialah mendorong perubahan kualitas hidup masyarakat pesisir. Penataan kawasan membuat lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, dan teratur.

Ia menilai kawasan pesisir Cirebon masih sering diidentikkan dengan permukiman padat dan kumuh, sehingga program ini diharapkan mampu mengubah wajah kampung nelayan ke arah yang lebih sehat.

Ia menyebut pembenahan tidak hanya menyangkut perbaikan fisik, tetapi juga tata aktivitas ekonomi nelayan. Akses yang lebih baik ke area sandar, jalur keluar masuk perahu yang aman, serta kawasan permukiman yang tertata dinilai dapat meningkatkan produktivitas nelayan di jangka panjang.

Pemkab Cirebon menunggu hasil evaluasi KKP untuk menentukan apakah usulan tahun 2026 akan disetujui. Sudiharjo mengatakan pemerintah daerah tetap menyiapkan pendampingan bagi desa yang diusulkan agar siap menjalani proses penetapan.

"Penataan kampung nelayan menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan sektor perikanan tangkap di Cirebon, terutama di wilayah pesisir timur yang aktivitas melautnya tinggi sepanjang tahun," katanya.