Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menetapkan lima Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) di wilayah Ciayumajakuning pada 2026 sebagai upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan berbasis komunitas.

Program ini dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan pendekatan terintegrasi yang menyasar sektor riil dan masyarakat produktif.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan penetapan Desa EKI menjadi strategi utama untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Kami mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui pendekatan komunitas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lima desa yang ditetapkan sebagai Desa EKI meliputi kawasan wisata Situ Cipanten di Desa Gunung Kuning, Kabupaten Majalengka; Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon; Desa Jagara di Kabupaten Kuningan; Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu; serta kawasan wisata kuliner Jalan Mohammad Toha di Kota Cirebon.

Pada triwulan I 2026, pengembangan Desa EKI difokuskan pada dua wilayah utama, yakni Desa Gunung Kuning dan Desa Gebang Mekar. Di Desa Gunung Kuning, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka memperkuat pengembangan Desa EKI di kawasan wisata Situ Cipanten melalui penandatanganan komitmen bersama pada 16 April 2026.

Agus menjelaskan, kawasan wisata tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar karena melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga pengelola wisata. Karena itu, diperlukan dukungan literasi keuangan dan akses pembiayaan yang memadai agar pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkelanjutan.

“Melalui Desa EKI, kami menghadirkan edukasi keuangan, peningkatan pemahaman produk jasa keuangan, serta membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” katanya.

Sementara itu, di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, OJK menggelar kegiatan edukasi literasi keuangan bagi nelayan dalam rangka kick-off Desa EKI pada 2 Maret 2026. Kegiatan bertajuk “Bahari Tangguh, Ekonomi Maju” tersebut menyasar masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap.

Desa Gebang Mekar dinilai memiliki peran strategis dalam perekonomian pesisir. Oleh karena itu, pengembangan Desa EKI di wilayah ini dilakukan melalui pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan, identifikasi kebutuhan pembiayaan produktif, serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dan lembaga jasa keuangan.

Selain program Desa EKI, OJK Cirebon juga mendukung program pemerintah, salah satunya Program PINTAR yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Program ini difokuskan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Desa Paninggaran yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaannya, OJK melakukan edukasi secara bertahap dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan guna memperkenalkan produk dan layanan keuangan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, OJK juga akan menjalankan program “Buku Layak Pakai” untuk membantu siswa di wilayah tersebut.

Agus menegaskan, langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akses keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. “Kepercayaan menjadi fondasi penting sebelum edukasi keuangan dilakukan lebih dalam,” ujarnya.

Ke depan, OJK Cirebon akan terus mengakselerasi program literasi dan inklusi keuangan melalui skema product matching yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat Ciayumajakuning.

Di sisi lain, OJK Cirebon juga menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola yang baik melalui penerapan program pengendalian gratifikasi. OJK melarang seluruh pemangku kepentingan memberikan hadiah dalam bentuk apa pun kepada jajaran OJK.

“Dukungan semua pihak penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif sekaligus menjaga integritas lembaga,” kata Agus.