Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan Pelabuhan Mekar Putih sebagai urat nadi ekonomi baru tampaknya mulai menemui titik terang.

Gayung bersambut, usulan penguatan status pelabuhan tersebut dalam sistem pelabuhan nasional telah disepakati oleh Kementerian Perhubungan dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti mengatakan, kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi integrasi logistik daerah.

"Kami telah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas status Pelabuhan Mekar Putih Baru dan telah disepakati bahwa pelabuhan tersebut akan dimasukkan dalam status pelabuhan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Sebagaimana diketahui, langkah ini diproyeksikan menjadi katalisator utama dalam percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dengan masuknya Mekar Putih ke dalam peta pelabuhan nasional, kepastian hukum dan daya tarik investasi di wilayah pesisir Kalimantan Selatan diyakini akan meningkat secara signifikan.

Suprapti menyebutkan pemerintah menerapkan skema pembagian peran guna memastikan efisiensi anggaran negara.

Pembangunan fisik fasilitas pelabuhan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak operator atau perusahaan yang memegang konsesi di kawasan KEK tersebut.

Strategi ini diambil agar pemerintah tidak memikul beban finansial yang terlampau besar, mengingat pelabuhan ini bersifat profit-oriented bagi kawasan industri.

“Pelabuhan itu nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang menjadi operator di KEK tersebut sehingga pembangunan fasilitas pelabuhan menjadi kewenangan mereka,” katanya.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memastikan ekosistem ekonomi di sekitar KEK tidak jalan di tempat dengan memfokuskan sumber daya pada pembangunan infrastruktur pendukung di luar kawasan pelabuhan, seperti akses jalan dan integrasi utilitas lainnya.

Adapun, dia berharap keberadaan Pelabuhan Mekar Putih mampu memberikan efek rembesan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan turut berkontribusi mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, yang menjadi salah satu proyek strategis di provinsi itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi menjelaskan, lokasi Mekar Putih memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni jalur pelayaran internasional yang melewati Selat Makassar di antara Kalimantan dan Sulawesi.

“Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis.

Selain faktor jalur pelayaran, kawasan Mekar Putih juga memiliki kedalaman laut mencapai sekitar 20 meter.

Kondisi ini memungkinkan kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut ribuan DWT dapat bersandar dan melakukan aktivitas logistik.

Menurut Fitri, keberadaan pelabuhan ini nantinya diharapkan dapat menjadi simpul distribusi logistik, termasuk untuk mendukung kebutuhan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun wilayah lain di Kalimantan dari Kalimantan Selatan.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah aktif korespondensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Pelabuhan Mekar Putih telah resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Dengan telah diterbitkannya RIPN, secara prinsip Pelabuhan Mekar Putih sudah memiliki dasar untuk dapat dioperasikan oleh badan usaha yang nantinya menjadi pengelola,” jelas Fitri.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan melakukan pendampingan bersama Dinas PUPR, Bappeda, ITS Surabaya dan perusahaan calon pengelola, akan melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan guna memperoleh arahan lanjutan terkait persiapan yang masih diperlukan.

Meski demikian, Fitri menegaskan bahwa saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan.

Salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi basis operasional pelabuhan.

“KEK harus terbangun terlebih dahulu. Proses penetapan tidak mudah karena menjadi kewenangan Dewan Nasional KEK dan mensyaratkan kesiapan infrastruktur,” katanya.

Beberapa dukungan infrastruktur tengah disiapkan oleh pemerintah provinsi, antara lain pembangunan jalan pendekat menuju pelabuhan oleh Dinas PUPR serta penyiapan dan penguasaan lahan oleh perusahaan pengelola.

Selain itu, penetapan pembangunan Pelabuhan Mekar Putih dalam RIPN juga telah disertai pembangunan Jembatan Pulau Laut Kalimantan.

Dalam proses pembangunan jembatan vital ini, Dishub Provinsi Kalsel berperan dalam korespondensi dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk penerbitan clearance bawah jembatan untuk keselamatan pelayaran dan dengan Ditjen Perhubungan Udara untuk penerbitan clearance atas untuk menjamin keselamatan penerbangan yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh proses sinkronisasi dan persiapan dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih dapat segera berlanjut dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” tutupnya.

Pewarta: Imam Hanafi/MCProvkalsel
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026