Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund (IMF) memperingatkan bahwa dampak konflik di Iran akan dirasakan paling berat oleh negara-negara miskin dan rentan, seiring lonjakan harga energi dan terbatasnya ruang fiskal untuk meredam tekanan ekonomi.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menegaskan bahwa kenaikan harga akibat konflik akan memperburuk kondisi negara yang bergantung pada impor energi.

Tanpa cadangan energi dan dukungan fiskal yang memadai, negara-negara ini berisiko menghadapi tekanan inflasi yang lebih tajam.

“Semua arah saat ini mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujar Georgieva, dilansir Middle East Eye, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, bahkan jika konflik berakhir segera, dampaknya akan bertahan lama dan menekan perekonomian global, terutama di negara berkembang.

Menurut IMF, sekitar 85% negara anggotanya merupakan pengimpor energi, sehingga lonjakan harga minyak dan gas akan langsung membebani neraca perdagangan serta anggaran negara. Kondisi ini mempersempit ruang pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan sosial.

Georgieva mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah mulai mengajukan bantuan pembiayaan ke IMF. Namun, keterbatasan fiskal membuat banyak pemerintah sulit merespons lonjakan harga tanpa memicu tekanan inflasi lanjutan.

Dia juga memperingatkan potensi meningkatnya ketegangan sosial di negara-negara miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama energi dan pangan.

Lonjakan harga energi dipicu oleh terganggunya pasokan global setelah penutupan Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia.

Harga minyak mentah Brent bahkan sempat mendekati US$110 per barel.

Dampak lanjutan juga mulai terasa pada sektor pangan. IMF bekerja sama dengan World Food Programme dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memantau risiko gangguan ketahanan pangan global.

Program Pangan Dunia sebelumnya telah memperingatkan bahwa jutaan orang berpotensi menghadapi kelaparan akut jika konflik berlanjut.

IMF menilai, negara miskin akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya, terutama jika distribusi pupuk dan rantai pasok pangan terganggu.

Selain itu, kerusakan infrastruktur energi akibat konflik juga memperpanjang tekanan pasokan. Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan puluhan fasilitas energi terdampak, yang memperlambat pemulihan produksi global.

IMF menekankan bahwa respons kebijakan harus lebih terarah, bukan melalui subsidi energi secara luas yang justru berpotensi memperburuk inflasi.

Dukungan yang tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Bisnis.com, BATAM – Pelaku usaha di Batam tengah memantau ketat ketegangan bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang dinilai berpotensi mengguncang ekonomi daerah melalui lonjakan harga minyak dunia dan gangguan logistik.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan konflik yang berpusat di Selat Hormuz, jalur strategis distribusi energi global, dapat mendorong kenaikan harga minyak karena jalur ini dilalui sekitar 80% minyak dari kawasan Teluk.

“Kenaikan harga minyak akan langsung memengaruhi biaya transportasi dan logistik. Saat transportasi naik, harga barang dan jasa juga ikut terdorong, sehingga tekanan inflasi sulit dihindari,” ujar Rafki, Rabu (4/3).

Ia menambahkan arus investasi ke Batam juga berpotensi tertahan karena investor cenderung mengambil posisi menunggu kondisi geopolitik stabil sebelum menambah ekspansi. Dunia usaha pun mulai menyusun mitigasi risiko, termasuk potensi penurunan permintaan ekspor akibat gangguan ekonomi global.

“Kalau permintaan turun, perusahaan biasanya menyesuaikan operasional. Kita tentu berharap hal ini tidak sampai berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” kata Rafki.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Batam, Suyono Saputra, menekankan bahwa dampak jangka pendek konflik terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia, khususnya minyak mentah, masih terbatas. Namun, penutupan Selat Hormuz telah mendorong harga Brent Crude naik sekitar dua persen per 3 Maret.

“Sekitar 20% arus minyak dunia melewati Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Arab Saudi, Irak, Qatar, Kuwait, dan Iran. Jika konflik meluas, harga energi global diproyeksikan terus meningkat,” ujar Suyono.

Selain minyak, hubungan dagang Indonesia dengan beberapa negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan Oman juga berpotensi terdampak. Komoditas ekspor-impor utama mencakup logam mulia dan perhiasan, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 5–6 miliar dolar AS.

Suyono menambahkan lonjakan harga minyak dan gas alam cair (LNG) berisiko menekan biaya produksi sektor manufaktur global. Kenaikan biaya ini berpotensi diteruskan ke harga barang, menurunkan daya beli masyarakat, dan mengurangi utilisasi pabrik manufaktur.

“Dinamika ini perlu dipantau secara berkala karena Batam merupakan kawasan industri dan perdagangan yang terhubung langsung dengan rantai pasok internasional,” kata Suyono.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, mengatakan perkembangan konflik di Teluk Persia dan Timur Tengah perlu terus dimonitor karena situasinya sangat dinamis dan dapat berubah secara tiba-tiba.

Heru menjelaskan eskalasi konflik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dapat meningkatkan biaya logistik global. Penutupan jalur tersebut memaksa kapal memutar rute sehingga ongkos pengiriman meningkat.

Menurutnya, Indonesia yang masih bergantung pada impor perangkat teknologi, seperti semikonduktor, perangkat jaringan, dan komponen elektronik, berpotensi terdampak melalui kenaikan harga landed cost.

“Dampak ke harga domestik tidak selalu langsung, tetapi jika gangguan berlangsung lama,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (2/3/2026).

Heru mengatakan distributor dan vendor kemungkinan akan menyesuaikan harga, terutama untuk perangkat yang bergantung pada impor dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, menurutnya penguatan dolar AS yang disertai pelemahan rupiah juga tidak menguntungkan. Kondisi tersebut akan langsung meningkatkan beban biaya perusahaan telekomunikasi karena banyak kontrak menggunakan mata uang dolar, termasuk sewa satelit, kapasitas kabel laut, lisensi perangkat, dan pembelian infrastruktur jaringan.

Heru menuturkan operator dengan utang valuta asing atau kewajiban pembayaran ke luar negeri akan menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam jangka pendek, perusahaan masih dapat menahan kenaikan biaya.

Namun, jika nilai tukar bertahan tinggi, tekanan terhadap arus kas dan belanja modal akan meningkat, sehingga berpotensi menunda ekspansi atau mendorong kenaikan tarif layanan secara selektif.

Terkait gangguan pada pusat data Amazon di Uni Emirat Arab, Heru menambahkan jika dimonitor, gangguan tersebut tidak otomatis berdampak ke Indonesia. Pasalnya, arsitektur cloud modern dirancang dengan sistem redundansi lintas region.

Penyedia cloud global umumnya memiliki mekanisme failover, replikasi data, serta distribusi beban ke berbagai lokasi, termasuk kawasan Asia Pasifik.

“Dampak baru terasa jika gangguan meluas ke beberapa region sekaligus. Selama aplikasi menggunakan konfigurasi multi-region atau backup yang baik, keandalan layanan di Indonesia umumnya tetap terjaga,” katanya.

Heru juga menyoroti potensi kenaikan harga energi global yang dapat meningkatkan biaya operasional pusat data. Listrik merupakan komponen biaya terbesar dalam layanan cloud.

Menurutnya, apabila harga energi naik signifikan dan berlangsung lama, penyedia layanan dapat mengalami tekanan margin, terutama pada kontrak berharga tetap. Dampaknya dapat berupa efisiensi operasional, penyesuaian harga layanan B2B, atau penjadwalan ulang ekspansi kapasitas. Meski demikian, perusahaan hyperscale umumnya memiliki kontrak energi jangka panjang sehingga dampak langsungnya tidak bersifat seketika.

Namun demikian, Heru menegaskan apabila perang meluas secara ekstrem, bahkan hingga memicu Perang Dunia III atau perang nuklir, seluruh negara, termasuk Indonesia, akan terdampak.

Jika hal tersebut terjadi, lanjut Heru, sektor telekomunikasi, internet global, dan pusat data juga tidak akan luput dari gangguan. Dunia berpotensi memasuki masa gelap atau “kiamat internet” secara global yang memicu kekacauan luas.

“Sehingga, kita sebagai masyarakat juga harus bersiap atau berancang-ancang jika dunia memasuki kegelapan, ada kiamat internet. Salah satunya adalah berlatih puasa internet, agar kalau kiamat internet terjadi, kita tidak panik dan stres,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter, menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi menekan ekonomi nasional.

Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.

Dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar Misbakhun.

Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.

Gejolak global, menurut dia, kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.

"Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," ujar dia.

Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga.

Jika harga minyak melonjak signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.

"Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri," ujar Misbakhun.

Komisi XI DPR, lanjut dia, akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026