Otoritas Jasa Keuangan meminta para lender PT DSI segera mengajukan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) paling lambat 15 Mei 2026 sebagai bagian dari proses pengembalian dana kasus gagal bayar perusahaan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan regulator akan terus mendukung proses tersebut melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.

“OJK terus mendukung proses penegakan hukum terhadap PT DSI antara lain melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam upaya penelusuran aset dan pengembalian dana lender sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, saat ini proses pengembalian dana masih berjalan dan difokuskan pada mekanisme restitusi bagi para lender terdampak. Karena itu, para lender diminta segera melengkapi proses administrasi pengajuan restitusi melalui LPSK.

“Dalam rangka pengembalian dana, para lender diimbau untuk mendaftarkan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga 15 Mei 2026,” katanya.

Sebagai informasi, PT DSI terseret dugaan penipuan berkedok investasi syariah dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor rencana pelaksanaan rapat umum pemberi dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan perseroan tetap melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang lender (pemberi dana).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan penyelenggaraan rapat tersebut penting untuk menjaga tata kelola perseroan serta komunikasi dengan para lender tetap berjalan.

"OJK terus memonitor secara ketat rencana pelaksanaan RUPD, termasuk memastikan terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan mewakili perusahaan apabila Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPD," ucap Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait perusahaan fintench lending tersebut.

Melalui proses pemeriksaan OJK sebelumnya, ditemukan indikasi tindakan fraud di DSI yang kemudian ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, koordinasi dengan Bareskrim Polri masih terus dilakukan, termasuk untuk menelusuri aset perseroan dan/atau aset lain yang diduga terkait dengan penempatan dana para lender, guna mendukung proses pemulihan dana lender sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dugaan fraud DSI, OJK juga mendalami dugaan fraud di sejumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang umumnya disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal.

Agusman pun mendorong LKM untuk melakukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Tidak hanya menghadapi permasalahan tata kelola dan fraud, OJK juga menemukan banyak LKM yang mengalami permasalahan kinerja bisnis yang kurang optimal.

Ia menuturkan sepanjang 2025, sebanyak 18 LKM telah dilakukan pencabutan izin usaha dengan sebagian besar permintaan pengembalian izin usaha diajukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis LKM, pihaknya pun menyarankan penguatan struktur permodalan, baik melalui optimalisasi kinerja internal maupun mencari pendanaan eksternal.

"Penguatan struktur permodalan pada LKM dilakukan sesuai ketentuan, antara lain melalui peningkatan setoran modal, optimalisasi kinerja usaha, dan penjajakan kerja sama pendanaan yang prudent, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha," ujar Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (DSI) Taufiq Aljufri menyatakan siap mengembalikan 100% dana investasi semua lender dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan pengembalian dana ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lender yang terimbas dalam perkara ini.

Tak tanggung-tanggung, Taufiq juga mengaku bakal menambah uang sebagai bentuk itikad sekitar Rp10 miliar kepada lender yang terimbas.

"Kalau hitungan kami dengan nilai yang kami sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100 persen," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/2/2026).

Namun, dia belum mengungkap detail nilai investasi yang bakal dikembalikan para lender. Sebab, data nilai investasi itu masih perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait seperti OJK.

Di samping itu, Pris mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kerugian yang dialami lender melalui data dari rekening koran perusahaan.

"Karena kaitan dengan angka yang kita hitung bisa saja berbeda dengan PPATK, bisa juga berbeda dengan OJK, gitu kan. Tapi yang kita hitung itu didasarkan pada basis kita itu adalah rekening koran ya. Aliran dana," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Paguyuban Lender (pemberi pinjaman) untuk PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menyebutkan ada 4.898 lender berinvestasi di perusahaan pinjaman daring (pinjol) tersebut. Rekapitulasi dana yang belum kembali mencapai Rp1,408 triliun per Rabu (14/1).

Para pemberi pinjaman tersebut mengadu ke Komisi III DPR RI soal dugaan gagal bayar Rp1,4 triliun, Kamis (15/1).

Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo mengatakan niat awal para lender berinvestasi di DSI karena penawaran menarik. Ditambah lagi, perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

"Menurut pandangan kami investasi ini menarik, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya, ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, DSI mencari borrower dan kami mendapatkan imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi 2 kepada lender ekuivalen 18 persen per tahun, sementara 5 persen untuk DSI sebagai wakil kita menjembatani dengan borrower," kata Achmad dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Pada Mei 2025, lender mulai mengindikasikan adanya masalah karena sebagian tidak menerima imbal hasil, hingga menarik pokok dana investasinya.

"Ini berlangsung sampai 6 Oktober 2025, di mana puncaknya sama sekali DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar," kata Achmad.

Ia mengatakan setelah adanya permasalahan itu, para lender kemudian membuat paguyuban. Kumpulan para korban tersebut juga sempat melakukan pertemuan dan kesepakatan yang dibuat dengan PT DSI pada Oktober tahun lalu.

"Pertemuan berikutnya tidak didampingi OJK pada 18 oktober. Ada kesepakatan, beliau membentuk perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam periode satu tahun. Terealisasi pada 8 Desember, mereka memberikan 0,2 persen dari dana lender ke masing-masing, ke 14 ribu semua mendapat jatah 0,2 persen," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah menerima empat laporan terkait kasus dugaan gagal bayar DSI.

Ade menjelaskan polisi telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

"Dari empat LP yang kami terima, jadi ada 99 lender sebagai korban. Untuk dari hasil identifikasi dari hasil pengawasan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh OJK. Setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai adalah diduga korban dari hasil pemeriksaan OJK periode 2021 hingga 2025," kata Ade.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan modus bahwa PT DSI menciptakan borrower fiktif, atau borrower asli dengan proyek fiktif.

"Jadi menggunakan borrower asli, salah satu hasil penyelidikan yang kami dapatkan, betul borrower ini menjalin kerja sama dengan PT DSI dan kemudian disalurkan pinjamannya kepada borrower ini. Namun, kemudian pihak borrower ini tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh PT DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan PT DSI. Kalau bisa disampaikan di sini antara 100 yang diklaim 99-nya adalah fiktif," ujar Ade.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Selain menghentikan transaksi PT DSI, Danang menyebutkan, pihaknya juga memblokir rekening pihak yang terdeteksi terafiliasi dengan perusahaan. Pembekuan rekening dilakukan sejak 18 Desember 2025.

"Terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp4 miliar," kata Danang.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025 buntut kasus gagal bayar perusahaan kepada sejumlah pemberi pinjaman (lender).

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Informasi mengenai pemblokiran rekening DSI oleh PPATK yang diungkapoleh Paguyuban Lender DSI melalui media sosialnya @paguyubanlenderdsi.

Paguyuban Lender DSI menyebut DSI telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rekening perusahaan telah diblokir oleh PPATK. Saat ini DSI tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan sisa kewajiban kepada para lender.

"Penyelesaian masalah akan diarahkan melalui forum RUPD (Rapat Umum Pemberi Dana)," ujarnya dalam unggahan tersebut, Senin (29/12).

Pihak lender mengatakan DSI hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar, padahal dana macet yang harus dibayarkan ke lender mencapai Rp1,47 triliun.

Dalam surat kepada lender, DSI menyebutkan hanya mempunyai kemampuan keuangan senilai Rp450 miliar yang berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan telah menghentikan transaksi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono menyebut penghentian ini dilakukan terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” tuturnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Semula, Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha gaji iklan, dan sebagainya.

“Lalu Rp 796 miliar itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Danang meneruskan, Rp218 miliar sisanya itu pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya. Dengan demikian, dia menyebut yang menikmati aliran dana adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya indikasi fraud dalam kasus dugaan gagal bayar fintech P2P lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak menyebut dana pemberi pinjaman (lender) yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PT DSI.

Dengan demikian, lanjutnya, dana tersebut tidak disalurkan kepada peminjam (borrower), tetapi disalurkan ke rekening vehicle atau langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI.

“Yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI, dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukkan pendanaannya,” ucapnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Paguyuban lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menuntut keterbukaan total kondisi keuangan perusahaan dalam rencana Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD). Tuntutan ini disampaikan sebagai upaya pemulihan tata kelola pascakrisis dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di tengah belum jelasnya jadwal serta mekanisme pelaksanaan RUPD oleh manajemen DSI.

Tim Media dan Komunikasi Paguyuban Lender DSI menyatakan transparansi menjadi agenda utama yang akan dibawa dalam RUPD dan telah disampaikan kepada manajemen perusahaan. “(Kami menuntut) keterbukaan total tentang situasi DSI dan keuangan DSI,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Paguyuban menjelaskan, usulan penyelenggaraan RUPD sebenarnya telah disampaikan kepada manajemen PT DSI sejak beberapa waktu lalu sebagai bentuk transparansi dan perlindungan konsumen. Namun, hingga akhir Desember 2025, perusahaan dinilai belum memberikan kepastian terkait waktu dan mekanisme pelaksanaannya.

“Paguyuban telah menyarankan PT DSI untuk melakukan RUPD sebagai wujud transparansi dan perlindungan konsumen. Namun baru bulan ini DSI mengambil langkah RUPD. Namun DSI belum memberikan jadwal exact dan mekanisme seperti apa,” tuturnya.

Ketidakjelasan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan lender terhadap komitmen perbaikan tata kelola perusahaan pascakrisis. Kekhawatiran itu diperkuat oleh realisasi pengembalian dana tahap awal yang dinilai masih jauh dari harapan para pemberi dana.

Berdasarkan catatan paguyuban, dana yang didistribusikan pada tahap awal pengembalian mencapai sekitar Rp3,5 miliar dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh lender. “Sekitar Rp3,5 miliar dibagi rata ke semua lender proporsional sekitar 0,197 persen dari total dana masing-masing lender,” ujarnya.

Besaran pengembalian tersebut dinilai menunjukkan jarak signifikan dengan tuntutan lender agar dana dikembalikan secara penuh. Kondisi itu juga memunculkan keraguan atas janji penyelesaian pengembalian dana dalam jangka waktu satu tahun. “Janji satu tahun terasa mustahil jika melihat besaran pengembalian di fase pertama,” ungkapnya.

Oleh karena itu, paguyuban berharap RUPD tidak sekadar menjadi forum administratif, melainkan sarana dialog setara antara perusahaan dan lender serta menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum. “Kami berharap RUPD menghasilkan sebuah produk hukum (keputusan berkekuatan hukum) yang bisa dijadikan jaminan oleh lender dalam penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Paguyuban juga menegaskan bahwa RUPD tidak boleh dijadikan dasar penghapusan kewajiban perusahaan kepada lender. “Tidak menjadikan RUPD sebagai alat untuk discharge kewajiban. Pelepasan kewajiban penuh,” lanjutnya.

Di sisi regulator, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan OJK telah menjalankan perannya dalam melindungi konsumen. “Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami,” kata Rizal.

Paguyuban juga menyinggung keterlibatan aktor Dude Herlino sebagai brand ambassador PT DSI. Tim menyebut Dude kini membantu para lender menyuarakan polemik agar perhatian publik dan pemangku kepentingan meningkat. “Mas Dude berkomitmen untuk mendampingi lenders dengan usaha menyuarakan masalah yang terjadi dengan harapan awareness masyarakat terhadap kasus ini dan juga awareness pejabat yang kewajiban untuk melakukan intervensi meningkat, dengan goals akhir penyelesaian maksimal. Dana lender kembali 100%,” ujarnya.

Sementara itu, Dude Herlino menegaskan keterlibatannya di DSI hanya sebatas sebagai brand ambassador dan tidak terkait operasional maupun pengelolaan internal perusahaan. “Jadi saya keterlibatan di dana syariah itu hanya sebagai brand ambassador. Tidak ada kaitan dengan internal perusahaan, tidak ada kaitan dengan operasional, dengan semua sistem yang di dalam itu,” ujar Dude dalam podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu (28/12/2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan melakukan upaya terbaik untuk menjalankan kewenangannya dalam penyelesaian kasus gagal bayar DSI kepada lender-nya. Ia juga mengatakan PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap rekening DSI.

"Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI," ujar Rizal dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (31/12).

OJK juga telah meningkatkan status pengawasan khusus terhadap DSI dan melakukan pemeriksaan khusus untuk melacak transaksi DSI.

OJK juga telah menerbitkan instruksi tertulis kepada direksi, komisaris, DPS, dan pemegang saham DSI untuk melaksanakan seluruh kewajiban penyelesaian dan pengembalian hak lender.

Selain itu, OJK juga meminta pihak terkait untuk menyusun rencana dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur dalam kerangka waktu yang jelas baik yang telah disepakati maupun belum.

"Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI," tambahnya.

Sementara itu, Paguyuban Lender DSI meminta pihak DSI untuk melaksanakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) paling lambat minggu kedua Januari 2026.

"Menindaklanjuti keterangan dalam Surat DSI bahwa RUPD akan menjadi forum sah untuk pengambilan keputusan mengenai langkah penyelesaian kewajiban PT Dana Syariah Indonesia," ujar Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo dalam Surat Permintaan RUPD kepada DSI, Sabtu (27/12).

Selain itu, Paguyuban Lender DSI juga meminta DSI untuk membuka seluruh data aset dan rincian sumber dana secara total, transparan, dan dapat divalidasi oleh perwakilan Lender sebelum proses pendistribusian termin Rp450 miliar dilakukan.

Mereka juga menuntut DSI melakukan pembayaran secara penuh dan pembayaran termin Rp450 miliar tidak menghapuskan hak tagih para lender.

"Rencana distribusi dana sebesar ± Rp450 miliar wajib dinyatakan secara hukum sebagai pembayaran sebagian (parsial). Dana tersebut sama sekali tidak menghapuskan, dan menggugurkan, hak tagih Para Lender atas sisa dana lebih Rp1 triliun," ujar Achmad.

Sebelumnya, DSI mengakui hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar kepada para lender. Sementara itu, DSI masih mempunyai sisa kewajiban mencapai Rp1,47 triliun.

Hal ini tertuang dalam surat yang diberikan DSI kepada Paguyuban Lender DSI dan diunggah melalui media sosial @paguyubanlenderdsi.

Dalam surat tersebut, DSI menjelaskan uang yang tersedia berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) disebut hanya punya Rp3,5 miliar untuk dibagikan ke 14 ribu lender. Padahal. dana yang gagal dibayarkan jumlahnya mencapai Rp1,13 triliun yang diakumulasi dari 3.312 lender.

Dana Rp3,5 miliar itu diketahui dari hasil pertemuan virtual Paguyuban Lender DSI dengan manajemen DSI pada 3 Desember lalu.

"Paguyuban menyoroti fakta bahwa nilai Rp3,5 miliar tersebut hanya 0,2 persen dari total kewajiban DSI kepada lender. Angka ini bukan saja kecil, ini menghina akal sehat," bunyi keterangan Paguyuban Lender DSI, Kamis (4/12).

Paguyuban mengatakan DSI sendiri tidak yakin dengan data lender. Mereka menilai untuk perusahaan yang wajib rapi, diaudit, diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah bersertifikasi international standards organization (ISO), tidak tahu data lender sendiri adalah bentuk kelalaian fatal, bahkan bisa disebut malapraktik pengelolaan.

"Ini semua disampaikan langsung dalam pertemuan, bukan asumsi," terang Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI mengatakan lender yang menjadi korban bukan hanya investor biasa. Mereka adalah pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, orang tua yang menyiapkan pendidikan anak, rakyat kecil, serta anak muda yang mulai membangun masa depan. Para korban disebut membutuhkan solusi yang konkret.

Paguyuban Lender mengatakan DSI berjanji akan mencairkan dana Rp3,5 miliar tersebut mulai 8 Desember. DSI juga menjanjikan pengembalian dana 100 persen dalam waktu kurang dari setahun.

Namun, Paguyuban Lender menilai hal itu tidak masuk akal. Pasalnya dalam hampir dua bulan sejak Oktober, tidak ada progres penagihan borrower, tidak ada kenaikan kas, dan tidak ada rencana pemulihan yang konkret.

"Namun janji pencairan tetap diumbar. Ini membuat janji tersebut terdengar bukan seperti rencana, tetapi pengalihan isu sementara," kata Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI menuntut dana lender baik Rp3,5 miliar atau berapa pun angkanya harus segera disalurkan secara proporsional kepada lender dengan data yang valid. Lender meminta tidak ada penundaan, tidak ada permainan angka, dan tidak ada manuver internal.

"Uang tersebut adalah hak lender, milik lender, bukan komoditas untuk diputarbalikkan oleh manajemen. Kami adalah korban dan kami akan mempertahankan hak-hak kami," tegas Paguyuban Lender DSI.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Pihak PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bertemu dengan Paguyuban Lender DSI pada 18 November 2025 untuk membahas permasalahan gagal bayar.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, DSI dan Paguyuban Lender menyepakati beberapa poin sebagai dasar kerja sama yang akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertama, pihak DSI meminta Paguyuban Lender DSI sebagai perwakilan lender untuk diajukan kepada OJK.

"DSI mengusulkan Paguyuban Lender DSI menjadi wadah tunggal perwakilan lender untuk diajukan Persetujuan Kepada OJK," ujar Pengurus Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Bagian Sekretariat Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (19/11).

Kedua, pihak DSI dan Paguyuban Lender DSI sepakat membuka jalur komunikasi dua arah yang akan terus berlanjut sepanjang proses penyelesaian masalah.

Ketiga, secara berkala akan dilakukan penyampaian pandangan dan aspirasi dari lender, serta update kondisi DSI yang masih dalam masa pemeriksaan OJK.

Keempat, penyampaian proposal penyelesaian pencairan dana lender akan disampaikan oleh DSI, mencakup sumber daya manusia (SDM), pendataan lender, sumber dana pencairan, dan timeline.

"Selama pertemuan telah terjadi diskusi dan tanya jawab antara kedua belah pihak terkait koreksi dan masukan terhadap Proposal DSI," kata Bayu.

Diketahui, berdasarkan unggahan Instagram @paguyubanlenderdsi, per 18 November 2025 tercatat dana lender yang direkapitulasi adalah Rp1.004.571.508.599 yang diakumulasi dari 3.312 lender DSI.

"Kami menuntut pengembalian dana lender DSI segera dan ada timeline jelas!" tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan tersebut.

Sementara itu, OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada atau lender.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Jakarta (ANTARA) - PT Dana Syariah Indonesia (DSI) segera membentuk Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP) dalam beberapa bulan ke depan agar mempercepat pembayaran hak para pemberi dana (lender) yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu tahun.

Direktur Utama DSI Taufiq Al Jufri menyatakan, pihaknya telah menyusun kerangka kerja yang terdiri dari sejumlah tahapan aksi agar pihaknya dapat membayarkan imbal hasil dan sisa imbal hasil serta mengembalikan dana pokok lender sebelum tenggat waktu 18 November 2026.

"Tahap pertama, mungkin dua minggu sampai satu bulan pertama ini, kita akan melakukan persiapan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan persiapan itu meliputi audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukuhkan status Paguyuban Lender DSI dari gerakan solidaritas menjadi entitas resmi.

Ia mengatakan legalitas paguyuban tersebut penting agar mekanisme pengawasan, transparansi, dan komunikasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Setelah fase persiapan tersebut selesai, DSI akan masuk ke tahap pembentukan BPP.

Badan tersebut nantinya akan terdiri atas beberapa tim khusus, termasuk tim penagihan, tim penjualan aset, hingga tim verifikasi data.

"Badan pelaksana ini bekerjanya kita perkirakan bisa sampai enam bulanan ya, untuk bisa melakukan verifikasi data (lender), penjualan aset kalau diperlukan, kemudian mekanisme penagihan yang transparan dan lain-lain. Ini butuh waktu sekitar enam bulanan atau lebih gitu ya," jelas Taufiq.

Ia menuturkan solusi yang ditawarkan pihaknya merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara DSI dan perwakilan lender yang difasilitasi OJK pada 28 Oktober lalu.

Perseroan pun berkomitmen untuk memberikan laporan progres penyelesaian masalah gagal bayar tersebut secara berkala kepada seluruh pemberi dana melalui saluran resmi.

Berdasarkan catatan DSI, sejak perusahaan berdiri pada 2018, terdapat lebih dari 40 ribu pemberi dana yang bergabung.

Dari jumlah tersebut, sekitar 26 ribu lender telah menerima pengembalian dana pokok beserta imbal hasil secara utuh dan kini statusnya sudah tidak aktif.

Taufiq menyatakan fokus pihaknya saat ini tertuju pada sekitar 14 ribu lender yang masih memiliki dana tertahan (outstanding).

Nantinya, BPP yang dibentuk akan bekerja sama dengan Paguyuban Lender DSI untuk mengonfirmasi validitas nama, alamat, dan nominal dana dari 14 ribu lender tersebut.

Paguyuban lender dilibatkan sebagai pengawas eksternal.

"Nah, 14 ribuan itulah yang harus kita verifikasi keakuratannya karena bisa terjadi adanya kesalahan-kesalahan tertentu," katanya.

Terkait penyebab gagal bayar, Taufiq menyebut kondisi ekonomi dalam negeri yang tertekan akibat tensi geopolitik dunia yang memanas selama dua tahun terakhir turut memukul bisnis para peminjam dana (borrower), yang berujung pada gangguan likuiditas perusahaan.

"Kami berharap penyelesaian ini bisa selesai dalam kurun waktu satu tahun atau secepatnya kalau bisa, karena hal yang baik itu lebih cepat, lebih bagus," ucap Taufiq.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Manajemen perusahaan pinjaman daring PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan Paguyuban Lender DSI menyepakati pembayaran hak pendana (lender), berupa imbal hasil, dana pokok dan sisa imbal hasil, untuk diselesaikan selama satu tahun ke depan.

Wakil Ketua Paguyuban Lender DSI Adlun Al Ahkaam menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tercapai setelah diskusi yang digelar pada Selasa (18/11), sehingga pembayaran hak para pemberi dana diharapkan selesai pada 18 November 2026.

“Periode satu tahun ini, periode yang kami rasa setelah berdiskusi dengan teman-teman pengurus paguyuban juga ini adalah periode yang wajar untuk penyelesaian satu tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pihaknya menilai, penyelesaian kasus gagal bayar tersebut bukan sekadar urusan finansial para lender, tapi juga merupakan upaya menjaga ekosistem ekonomi syariah nasional.

Kesulitan DSI untuk membayarkan imbal hasil sejak Juni 2025 lalu dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan masyarakat yang ingin berinvestasi secara syariah untuk menghindari riba.

“Prinsip dalam syariah, khususnya akad wakalah bil ujrah, tidak boleh ada unsur spekulatif atau gharar, dan sebagainya, sehingga hak muwakkil (pemberi kuasa, dalam kasus ini para lender sebagai investor) itu harus dipenuhi,” kata Adlun Al Ahkaam.

Sebagai tindak lanjut konkret dari kesepakatan yang dicapai, DSI akan membentuk Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP) yang bertugas mengeksekusi pengembalian dana.

Sementara itu, Paguyuban Lender DSI, yang mewadahi sekitar 14.099 pemberi dana, akan berperan sebagai pengawas eksternal atas upaya pengembalian dana tersebut.

Untuk memperkuat transparansi antara kedua pihak, DSI diwajibkan memberikan laporan progres mingguan melalui pertemuan daring, tanpa menutup kemungkinan adanya inspeksi langsung oleh paguyuban lender ke kantor DSI.

Dalam pertemuan pada Selasa (18/11) tersebut, DSI telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembayaran secepat mungkin tanpa menunggu batas akhir satu tahun, selama tidak melanggar prosedur dan prinsip syariah.

Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI Muhammad Munir menyatakan bahwa langkah penyelesaian ini tidak lepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyelenggarakan mediasi antara lender dan DSI pada 28 Oktober lalu.

“OJK punya peran yang penting di dalam keberlangsungan dan keberlanjutan dari perusahaan ini sebagai pengawas. Untuk itu, kami pada saat itu berkoordinasi dengan OJK meminta kepada OJK bagaimana proses pengawasan yang telah dilakukan,” ucapnya.

Para lender mulai tidak menerima imbal hasil dan tidak dapat menarik dana pokok mereka sejak 3 Juni 2025. OJK lalu melakukan audit umum pada Agustus hingga September 2025 dan memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI pada 15 Oktober lalu.

Saat ini, lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut tengah melakukan audit khusus terhadap DSI sejak 13 Oktober hingga 31 Desember mendatang.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025