Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor rencana pelaksanaan rapat umum pemberi dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan perseroan tetap melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang lender (pemberi dana).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan penyelenggaraan rapat tersebut penting untuk menjaga tata kelola perseroan serta komunikasi dengan para lender tetap berjalan.

"OJK terus memonitor secara ketat rencana pelaksanaan RUPD, termasuk memastikan terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan mewakili perusahaan apabila Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPD," ucap Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait perusahaan fintench lending tersebut.

Melalui proses pemeriksaan OJK sebelumnya, ditemukan indikasi tindakan fraud di DSI yang kemudian ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, koordinasi dengan Bareskrim Polri masih terus dilakukan, termasuk untuk menelusuri aset perseroan dan/atau aset lain yang diduga terkait dengan penempatan dana para lender, guna mendukung proses pemulihan dana lender sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dugaan fraud DSI, OJK juga mendalami dugaan fraud di sejumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang umumnya disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal.

Agusman pun mendorong LKM untuk melakukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Tidak hanya menghadapi permasalahan tata kelola dan fraud, OJK juga menemukan banyak LKM yang mengalami permasalahan kinerja bisnis yang kurang optimal.

Ia menuturkan sepanjang 2025, sebanyak 18 LKM telah dilakukan pencabutan izin usaha dengan sebagian besar permintaan pengembalian izin usaha diajukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis LKM, pihaknya pun menyarankan penguatan struktur permodalan, baik melalui optimalisasi kinerja internal maupun mencari pendanaan eksternal.

"Penguatan struktur permodalan pada LKM dilakukan sesuai ketentuan, antara lain melalui peningkatan setoran modal, optimalisasi kinerja usaha, dan penjajakan kerja sama pendanaan yang prudent, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha," ujar Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan telah menghentikan transaksi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono menyebut penghentian ini dilakukan terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” tuturnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Semula, Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha gaji iklan, dan sebagainya.

“Lalu Rp 796 miliar itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Danang meneruskan, Rp218 miliar sisanya itu pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya. Dengan demikian, dia menyebut yang menikmati aliran dana adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya indikasi fraud dalam kasus dugaan gagal bayar fintech P2P lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak menyebut dana pemberi pinjaman (lender) yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PT DSI.

Dengan demikian, lanjutnya, dana tersebut tidak disalurkan kepada peminjam (borrower), tetapi disalurkan ke rekening vehicle atau langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI.

“Yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI, dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukkan pendanaannya,” ucapnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).