Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Bos PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sekaligus tersangka Taufiq Aljufri menjelaskan soal alasan gagal bayar ke lender dalam kasus dugaan fraudPT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan bahwa gagal bayar itu terjadi lantaran perusahaan mengalami gap likuiditas secara berulang kali.

"Jadi kalau ditanya kenapa kemudian bisa terjadi proses gagal bayar? Itu salah satu di antaranya itu bahwa proses berjalannya DSI itu mengalami gap likuiditas ya, pak ya. Gap likuiditas yang terus-menerus itu terjadi," ujar Pris di Bareskrim, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Taufiq, kata Pris telah melakukan sejumlah upaya dalam melakukan penyelamatan secara ekonomis agar persoalan PT DSI ini bisa selesai.

Namun, pihak DSI pun tidak dapat menyangkal adanya persoalan lain yang membuat perkara gagal bayar ini tak kunjung rampung.

"Tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu, beliau juga tidak bisa memungkiri ada beberapa hal yang coba untuk dicari solusinya," imbuhnya.

Lebih jauh, Taufiq juga sempat menginisiasi Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) dengan para lender atau korban pada (7/2/2026). Namun, rapat tersebut harus dibatalkan lantaran berpotensi melanggar hak lender.

Dengan begitu, RUPD pun bakal digelar pada 21 atau 22 Februari 2026 sesuai dengan kesepakatan antara pihak DSI dengan 2.300 lender.

"Maka kemudian kita sepakati dengan seluruh lender yang hadir pada saat itu sekitar 2.300 orang, kita menyepakati untuk RUPD dilaksanakan pada dua minggu ke depan ya, Pak ya. Sekitar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Februari 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (DSI) Taufiq Aljufri menyatakan siap mengembalikan 100% dana investasi semua lender dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan pengembalian dana ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lender yang terimbas dalam perkara ini.

Tak tanggung-tanggung, Taufiq juga mengaku bakal menambah uang sebagai bentuk itikad sekitar Rp10 miliar kepada lender yang terimbas.

"Kalau hitungan kami dengan nilai yang kami sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100 persen," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/2/2026).

Namun, dia belum mengungkap detail nilai investasi yang bakal dikembalikan para lender. Sebab, data nilai investasi itu masih perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait seperti OJK.

Di samping itu, Pris mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kerugian yang dialami lender melalui data dari rekening koran perusahaan.

"Karena kaitan dengan angka yang kita hitung bisa saja berbeda dengan PPATK, bisa juga berbeda dengan OJK, gitu kan. Tapi yang kita hitung itu didasarkan pada basis kita itu adalah rekening koran ya. Aliran dana," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bakal memeriksa tiga orang tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) hari ini, Senin (9/2/2026).

Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan surat panggilan terhadap ketiganya telah dilayangkan sejak Kamis (5/2/2026).

Tiga tersangka tersebut, yakni Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) Taufiq Taufiq Aljufri (TA); Eks Direktur PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berinisial MY; dan Komisaris PT DSI berinisial ARL.

"Jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yang diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Di samping itu, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi untuk mencegah ketiga tersangka ke luar negeri.

Pencegahan itu, kata Ade, dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara fraud PT DSI ini agar bisa diungkap secara terang benderang.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Ditjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terhadap tiga orang tersangka," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa 46 saksi terkait dengan kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan puluhan saksi itu dibagi menjadi sejumlah klaster, seperti pihak Lender, Borrower hingga petinggi DSI.

"Bahwa sampai saat ini penyidik telah memeriksa 46 orang saksi, masing-masing dari cluster saksi dari OJK, saksi dari Lender, saksi dan Borrower, serta saksi dari PT DSI," ujar Ade saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).

Dia menambahkan, penyidik juga saat ini masih harus memeriksa saksi lainnya untuk membuat terang peristiwa pidana yang ada terkait perusahaan fintech P2P itu.

Hanya saja, eks Dirkrimsus Polda Metro Jaya tidak menjelaskan saksi tersebut secara detail. Dia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan kasus ini.

"Nanti akan kita update perkembangannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut. Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan total korban dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai 15.000 orang.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan korban itu merupakan lender atau pemberi pinjaman.

"Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang lebih 15.000 lender atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya," ujar Ade di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

Peminjam aktif ini dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%.

"Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi," imbuhnya.

Usut punya usut, korban tidak bisa melakukan penarikan hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

"Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 Triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam dari tahap penyidikan yang kita lakukan," pungkasnya.