Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (DSI) Taufiq Aljufri menyatakan siap mengembalikan 100% dana investasi semua lender dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan pengembalian dana ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lender yang terimbas dalam perkara ini.

Tak tanggung-tanggung, Taufiq juga mengaku bakal menambah uang sebagai bentuk itikad sekitar Rp10 miliar kepada lender yang terimbas.

"Kalau hitungan kami dengan nilai yang kami sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100 persen," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (9/2/2026).

Namun, dia belum mengungkap detail nilai investasi yang bakal dikembalikan para lender. Sebab, data nilai investasi itu masih perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait seperti OJK.

Di samping itu, Pris mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kerugian yang dialami lender melalui data dari rekening koran perusahaan.

"Karena kaitan dengan angka yang kita hitung bisa saja berbeda dengan PPATK, bisa juga berbeda dengan OJK, gitu kan. Tapi yang kita hitung itu didasarkan pada basis kita itu adalah rekening koran ya. Aliran dana," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) berinisial TA sebagai kasus dugaan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

Selain itu, Bareskrim juga menetapkan status tersangka kepada Eks Direktur PT DSI dan Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berinisial MY. Kemudian Komisaris PT DSI berinisial ARL.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (5/2/2026). Pihaknya telah mengeluarkan surat pencekalan pergi ke luar negeri bagi para tersangka.

"Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan Pencegahan ke Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terhadap 3 (tiga) orang tersangka pada perkara aquo," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/2/2026).

Ade melaporkan bahwa Dittipideksus Bareskrim Polri kembali menerima satu laporan dari lender yang mewakili 146 orang lender sehingga total lima laporan polisi diterima Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri.

Sebagai upaya membongkar kasus penipuan ini, Bareskrim akan memanggil sejumlah ahli untuk dimintai keterangan yang berasal dari Ahli Fintech dari OJK, Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana dan Ahli Keuangan Syariah dari DSN MUI.

"Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," jelas Ade.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Dalam perkara ini, korban tidak bisa melakukan penarikan dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut setelah korban diiming-imingi imbal balik 16%-18%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan total korban dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai 15.000 orang.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan korban itu merupakan lender atau pemberi pinjaman.

"Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang lebih 15.000 lender atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya," ujar Ade di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

Peminjam aktif ini dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%.

"Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi," imbuhnya.

Usut punya usut, korban tidak bisa melakukan penarikan hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

"Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 Triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam dari tahap penyidikan yang kita lakukan," pungkasnya.