Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor secara ketat rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana atau RUPD PT Dana Syariah Indonesia (DSI), untuk memastikan perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang pemberi dana (lender).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk memastikan terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan mewakili perusahaan apabila Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPD.

“Sehingga proses tata kelola dan komunikasidengan lender tetap berjalan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

OJK, kata Agusman, terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terkait PT DSI, yang setelah diperiksa ditemukan indikasi tindakan fraud, sehingga ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Saat ini koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan, termasuk dalam proses penelusuran aset PT DSI dan/atau aset lain yang diduga terkait dengan penempatan dana para lender, guna mendukung proses pemulihan dana lender sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Teranyar, Bareskrim Polri resmi menahan dua tersangka dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI. Kedua tersangka yang ditahan adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Taufiq Aljufri (TA) dan Komisaris sekaligus pemegang PT DSI Ari Rizal Lesmana (ARL).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dua tersangka itu ditahan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua orang tersangka [TA dan ARL] di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan," ujar Ade saat dihubungi, Selasa (10/2/2026).

Di samping itu, Ade mengemukakan bahwa dalam perkara ini terdapat satu tersangka yang masih belum diperiksa, yakni mantan Direktur PT DSI Mery Yuniarni (MY).

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%—18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor rencana pelaksanaan rapat umum pemberi dana (RUPD) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk memastikan perseroan tetap melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang lender (pemberi dana).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan penyelenggaraan rapat tersebut penting untuk menjaga tata kelola perseroan serta komunikasi dengan para lender tetap berjalan.

"OJK terus memonitor secara ketat rencana pelaksanaan RUPD, termasuk memastikan terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan mewakili perusahaan apabila Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPD," ucap Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait perusahaan fintench lending tersebut.

Melalui proses pemeriksaan OJK sebelumnya, ditemukan indikasi tindakan fraud di DSI yang kemudian ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, koordinasi dengan Bareskrim Polri masih terus dilakukan, termasuk untuk menelusuri aset perseroan dan/atau aset lain yang diduga terkait dengan penempatan dana para lender, guna mendukung proses pemulihan dana lender sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dugaan fraud DSI, OJK juga mendalami dugaan fraud di sejumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang umumnya disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal.

Agusman pun mendorong LKM untuk melakukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Tidak hanya menghadapi permasalahan tata kelola dan fraud, OJK juga menemukan banyak LKM yang mengalami permasalahan kinerja bisnis yang kurang optimal.

Ia menuturkan sepanjang 2025, sebanyak 18 LKM telah dilakukan pencabutan izin usaha dengan sebagian besar permintaan pengembalian izin usaha diajukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis LKM, pihaknya pun menyarankan penguatan struktur permodalan, baik melalui optimalisasi kinerja internal maupun mencari pendanaan eksternal.

"Penguatan struktur permodalan pada LKM dilakukan sesuai ketentuan, antara lain melalui peningkatan setoran modal, optimalisasi kinerja usaha, dan penjajakan kerja sama pendanaan yang prudent, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha," ujar Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

jika terdapat unsur kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi atau dugaan penipuan, maka Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen harus dapat diberlakukan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menyatakan bahwa kasus gagal bayar yang menjerat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ia meminta aparat penegak hukum juga menerapkan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut demi melindungi hak masyarakat sebagai konsumen secara optimal.

“Secara kewenangan pengawasan, ini memang wilayah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Namun, jika terdapat unsur kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi, atau dugaan penipuan, maka ketentuan pidana dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dapat diberlakukan,” ujar Mufti Mubarok di Jakarta, Rabu.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, pihaknya menilai kasus gagal bayar atau dugaan fraud (kecurangan) DSI bukan hanya persoalan administratif pada sektor jasa keuangan, tapi juga berpotensi kuat masuk ke ranah pidana perlindungan konsumen.

Ia menuturkan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang merugikan pihak konsumen.

Pelanggaran tersebut termasuk tidak memenuhi kewajiban untuk selalu memenuhi hak-hak konsumen atas keamanan serta kepastian atas dana yang telah ditempatkan di lembaga tersebut.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak konsumen diselamatkan. Prinsip perlindungan konsumen harus menjadi prioritas, termasuk pengembalian dana masyarakat yang menjadi korban,” kata Mufti.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan OJK serta aparat penegak hukum.

Ia mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga pengelola dana masyarakat serta perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

“Negara harus hadir memastikan masyarakat tidak dirugikan. Penegakan hukum dan pemulihan hak konsumen harus berjalan secara tegas dan transparan,” ucap Mufti.

OJK telah melakukan pengawasan khusus terhadap DSI pada Agustus-Desember 2025 dan melaporkan dugaan tidak pidana fraud perusahaan tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Oktober 2025.

Polri telah menyita Kantor DSI pada Rabu (18/2) dan Kamis (19/2), serta menahan tiga tersangka, yakni Direktur Utama DSI TA, Komisaris DSI ARL, serta pemegang saham dan mantan Direktur DSI MY, pada 9 Februari dan 13 Februari 2026.

TA sebelumnya telah menyatakan komitmen perusahaan untuk mengembalikan dana milik para pemberi dana (lender) secara penuh.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Bos PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sekaligus tersangka Taufiq Aljufri menjelaskan soal alasan gagal bayar ke lender dalam kasus dugaan fraudPT DSI.

Kuasa Hukum Taufiq, Pris Madani mengatakan bahwa gagal bayar itu terjadi lantaran perusahaan mengalami gap likuiditas secara berulang kali.

"Jadi kalau ditanya kenapa kemudian bisa terjadi proses gagal bayar? Itu salah satu di antaranya itu bahwa proses berjalannya DSI itu mengalami gap likuiditas ya, pak ya. Gap likuiditas yang terus-menerus itu terjadi," ujar Pris di Bareskrim, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Taufiq, kata Pris telah melakukan sejumlah upaya dalam melakukan penyelamatan secara ekonomis agar persoalan PT DSI ini bisa selesai.

Namun, pihak DSI pun tidak dapat menyangkal adanya persoalan lain yang membuat perkara gagal bayar ini tak kunjung rampung.

"Tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu, beliau juga tidak bisa memungkiri ada beberapa hal yang coba untuk dicari solusinya," imbuhnya.

Lebih jauh, Taufiq juga sempat menginisiasi Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) dengan para lender atau korban pada (7/2/2026). Namun, rapat tersebut harus dibatalkan lantaran berpotensi melanggar hak lender.

Dengan begitu, RUPD pun bakal digelar pada 21 atau 22 Februari 2026 sesuai dengan kesepakatan antara pihak DSI dengan 2.300 lender.

"Maka kemudian kita sepakati dengan seluruh lender yang hadir pada saat itu sekitar 2.300 orang, kita menyepakati untuk RUPD dilaksanakan pada dua minggu ke depan ya, Pak ya. Sekitar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Februari 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar merespons langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

Mahendra menyebut bahwa perkara itu merupakan masalah hukum. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan polisi dan akan melihat hasilnya nanti.

“Nah itu sudah masalah hukum ya, nanti kita lihat hasilnya dan koordinasi dengan polisi,” katanya usai rapat dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Kantor Kemenkeu pada Jumat (23/1/2025).

Sekadar informasi, Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI. Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

“Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

“Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan telah menghentikan transaksi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono menyebut penghentian ini dilakukan terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” tuturnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Semula, Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha gaji iklan, dan sebagainya.

“Lalu Rp 796 miliar itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya dimiliki oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Danang meneruskan, Rp218 miliar sisanya itu pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya. Dengan demikian, dia menyebut yang menikmati aliran dana adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya indikasi fraud dalam kasus dugaan gagal bayar fintech P2P lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak menyebut dana pemberi pinjaman (lender) yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PT DSI.

Dengan demikian, lanjutnya, dana tersebut tidak disalurkan kepada peminjam (borrower), tetapi disalurkan ke rekening vehicle atau langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI.

“Yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI, dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukkan pendanaannya,” ucapnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).