Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan insentif potongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk dalam negeri mulai berlaku dalam satu hingga dua bulan ke depan atau pada Juli-Agustus 2026.

Target tersebut lebih cepat dari tenggat maksimal enam bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pemerintah bersama platform digital tengah mempercepat penyiapan sistem agar insentif tersebut segera dapat dimanfaatkan pelaku UMK.

“Pokoknya gini, maksimal kan 6 bulan. Kemarin kan diundangkan 17 Juni. Paling nggak 1 bulan—2 bulan ini sudah bisa lah harusnya. Jangan lama-lama, ini ditungguin loh oleh teman-teman seller mikro kecil. Jangan salah ya, mikro kecil lho, yang menengah sih enggak lah,” kata Temmy saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Temmy menjelaskan potongan biaya layanan sebesar 50% hanya diberikan kepada pelaku UMK yang benar-benar menjual produk dalam negeri. Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi bersama platform digital.

Dia menyampaikan pada tahap awal pemerintah telah meminta marketplace menyerahkan data penjual yang diyakini menjual produk lokal. Selanjutnya, pelaku UMK juga diwajibkan melakukan self declare melalui aplikasi Sapa UMKM untuk menyatakan bahwa produk yang dipasarkan merupakan produk dalam negeri sebelum diverifikasi oleh pemerintah.

“Nanti akan ada skema self declare dari masing-masing seller mengisi di Sapa UMKM, self declare bahwa mereka menjual produk lokal. Nanti kita sama-sama verifikasi apakah betul,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan insentif tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan daya saing produk lokal di platform digital, mengingat produk impor umumnya dijual dengan harga yang lebih murah.

“Kita ingin membangun semangat menjual produk lokal. Caranya apa? Dengan berikan insentif tentunya dong. Kita sama-sama tahu produk impor jauh lebih murah. Jadi kita ingin memberikan sedikit keseimbangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur mengatakan kementerian saat ini masih menyempurnakan sistem bersama platform digital agar implementasi kebijakan dapat dilakukan sebelum batas waktu enam bulan.

“Saya kira sesuai arahan Pak Deputi, kita sedang bekerja bersama platform untuk siapkan sistemnya. Di situ diregulasi, kita dikasih waktu 6 bulan. Tapi kita kejar secepat mungkin, sebelum 6 bulan sudah siap nanti UMKM sudah bisa mengajukan insentif potongan biaya 50%. Sesegera mungkin,” terangnya.

Seperti diketahui, Permen UMKM 3/2026 mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) memberikan insentif berupa potongan biaya layanan sedikitnya 50% kepada UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri.

Insentif tersebut diberikan per transaksi melalui mekanisme verifikasi Sapa UMKM. Namun, dapat ditolak atau dihentikan apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan. Namun, kebijakan insentif potongan biaya layanan tersebut mulai berlaku setelah 6 bulan sejak beleid itu diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dalam beleid itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan potongan biaya layanan tersebut diberikan untuk setiap transaksi penjualan produk dalam negeri yang dilakukan oleh UMKM di platform digital. Namun demikian, insentif tersebut tidak berlaku bagi beberapa UMKM.

“Pemotongan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji dan/atau produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (3).

Selanjutnya, PPMSE memberikan potongan biaya layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri berdasarkan permohonan UMK melalui Sapa UMKM.

Adapun, proses verifikasi akan dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi. Sementara itu, tata cara permohonan serta mekanisme verifikasi melalui Sapa UMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Meski demikian, Maman juga menyampaikan pemberian insentif potongan biaya layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE apabila UMKM menjual produk selain produk dalam negeri. Hal itu sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2).

“UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE,” bunyi Pasal 17 ayat (3).

Selanjutnya, ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE ditetapkan oleh Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sanksi tegas bagi marketplace yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran oleh platform perdagangan digital, mulai dari diumumkan ke publik hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Sanksinya pertama kita akan ekspos di publik apabila ada marketplace yang melanggar. Yang kedua, rekomendasi untuk pencabutan izin di kementerian terkait. Itu kan yang berhak di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komdigi,” kata Maman saat ditemui seusai acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Maman meyakini marketplace akan mematuhi aturan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para pelaku platform digital sebelum kebijakan diterbitkan.

Dia menegaskan pemerintah hanya akan turun tangan apabila terdapat pelanggaran yang merugikan pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM juga diwajibkan meningkatkan kualitas dan legalitas usahanya agar memiliki daya saing yang lebih baik.

“Dalam beberapa hal tertentu, apabila ada hal yang melanggar, pemerintah wajib dong ikut menertibkan. Nah begitu juga terhadap UMKM, di situ juga diwajibkan agar UMKM sudah mulai menata diri, yaitu sudah mulai mempersiapkan legalisasi dan segala macamnya. Tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing mereka,” ujarnya.

Maman menyampaikan pemerintah tidak ingin mempertentangkan kepentingan marketplace dan pelaku UMKM. Sebab, keduanya merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling bergantung. Menurutnya, keberlangsungan marketplace sangat bergantung pada aktivitas para penjual atau seller, sedangkan UMKM juga membutuhkan marketplace sebagai saluran pemasaran dan penjualan produk.

“Ekosistem ini harus kita jaga, menjadi sebuah ekosistem yang berkeadilan, yang saling support dan mendukung semua kita. Jadi semangatnya itu, agar ada 24 juta pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah, yang beraktivitas dan berjualan di marketplace,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan respons terkait potensi pengenaan sanksi terhadap platform e-commerce yang kerap menaikkan biaya layanan secara sepihak dalam waktu berdekatan.

Menteri Komunikasi dan DigitalMeutya Hafidmengatakan pemerintah masih menunggu pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memuat larangan bagi platform e-commerce menaikkan biaya layanan secara sepihak dan mendadak kepada penjual (seller).

“Kami akan diskusi lebih lanjut, tetapi memang tadi kami sepakat bahwa pendekatannya komunikatif terlebih dahulu,” kata Meutya setelah pertemuan dengan Menteri UMKMMaman Abdurrahmandi Kantor Komdigi, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengedepankan pendekatan komunikatif dalam menangani persoalan tersebut. Namun, apabila pelanggaran masih terus dilakukan, langkah penanganan akan ditingkatkan secara bertahap hingga ke tahap yang lebih tegas. Meski demikian, dia berharap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi tanpa harus sampai pada langkah terakhir.

Meutya menuturkan Permen tersebut sebenarnya sudah ada dan tinggal menunggu proses pengundangan. Menurutnya, aturan itu seharusnya sudah bisa menjadi pedoman bagi para aplikator karena mereka dinilai telah memahami isi regulasi tersebut. Dia juga menilai komitmen yang sebelumnya telah disepakati bersama Kementerian UMKM seharusnya menjadi pegangan bagi platform digital.

“Saya rasa itu juga ada pelanggaran di situ,” kata Meutya.

Sementara itu, Maman meyakini keterlibatan Komdigi akan membuat platform e-commerce lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, hubungan kontraktual terjadi antara marketplace dengan UMKM atau seller sehingga komunikasi menjadi hal penting apabila ada penyesuaian biaya layanan.

“Minimal kalaupun mereka mau naikkan harga, ya komunikasi dulu dong atau ada sosialisasi pemberitahuan,” kata Maman.

Dia menjelaskan substansi utama Permen yang tengah disusun Kementerian UMKM adalah perlindungan dan keadilan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam aspek perlindungan, pemerintah akan mendorong pemberian insentif berupa diskon biaya layanan sebesar 50% bagi usaha mikro dan kecil.

Sementara dalam aspek keadilan, pemerintah meminta marketplace memberikan pemberitahuan awal kepada seller apabila ingin menaikkan atau menyesuaikan harga layanan.

“Kalau marketplace mau naikkan harga atau mau melakukan penyesuaian harga, mohon ngomong dulu kepada si seller atau memberikan pemberitahuan dulu,” kata Maman.

Dia menambahkan bahwa Permen tersebut akan mewajibkan marketplace memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelum kebijakan penyesuaian biaya diterapkan.

Maman juga menjelaskan pelaku UMKM nantinya dapat memperoleh insentif 50% dengan syarat yang relatif sederhana, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam sistem UMKM pemerintah, terintegrasi dengan sistem marketplace, serta mengutamakan produk lokal.

Menurutnya, aturan tersebut cukup adil dan bertujuan menciptakan kesepahaman antara platform dan seller dalam menjalin kerja sama. Dia menegaskan pengaturan tarif sebenarnya bukan domain Kementerian UMKM karena masuk dalam mekanisme bisnis ke bisnis (B2B), perdagangan, dan mekanisme pasar.

Namun, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan perusahaan besar. Maman mengatakan Permen tersebut saat ini tinggal menunggu proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua minggu.

Menurutnya, praktik menaikkan biaya layanan secara sepihak sejatinya tidak memerlukan aturan khusus untuk dinilai sebagai tindakan yang tidak wajar.

Dia menambahkan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna mengawal kebijakan tersebut.

“Arahan Presiden jelas kok, enggak ada tawar-menawar bagi mereka yang enggak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Clear itu,” tutupnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memprediksi akan terjadi lonjakan trafik data di wilayah timur Indonesia pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Lonjakan tertinggi diperkirakan terjadi utamanya untuk layanan e-commerce mencapai sekitar 43,9%. Kemudian media sosial sebesar 38,1%, video streaming sebesar 28,3%, komunikasi digital sebesar 26,9%, dan online gaming sebesar 23,2%.

Mengantisipasi kenaikan data payload tersebut, Telkomsel melakukan optimalisasi lebih dari 94.000 Base Transceiver Station (BTS) di area Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan (Pamasuka).

Termasuk 62.000 BTS 4G/LTE, 368 BTS 5G, serta penambahan combat sebanyak 4 titik dan optimalisasi jaringan di 75 titik keramaian seperti pusat perbelanjaan, jalur mudik, bandara, pelabuhan, area residensial, dan rumah ibadah.

"Kami juga melakukan drive test di sembilan rute strategis di Regional Kalimantan dan Papua Maluku, serta melakukan pemantauan network 24/7," ungkap Vice President Area Network Operations Telkomsel Pamasuka Anky Arief Priyagung dalam konferensi pers di Makassar, Kamis (18/12/2025).

Adapun jaringan 5G Telkomsel tetap tersedia di kota-kota prioritas dengan didukung total 368 BTS 5G pada akhir 2025. Serta memperkuatnya dengan teknologi AI Autonomous Network.

"Telkomsel juga berupaya menjaga kualitas layanan internet rumah, di antaranya melalui modernisasi perangkat dan perbaikan proaktif," ucap Anky.

Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka Muharlis menambahkan, untuk memberikan kemudahan akses layanan, pihaknya telah menyiapkan berbagai produknya, layanan migrasi kartu SIM/eSIM, bantuan layanan MyTelkomsel, sampai dengan penukaran Telkomsel POIN melalui 6 posko utama dan 33 posko reguler di berbagai lokasi strategis.

Posko tersebut didukung oleh lebih dari 3.120 outlet siaga, 62 TAP (Mitra Distributor Telkomsel), 3 GraPARI Siaga, serta ribuan tenaga sales, teknisi, dan service frontliner yang bersiaga selama periode Nataru.

Selain itu, layanan Telkomsel Area Pamasuka juga dapat ditemukan di 75 titik keramaian yang jaringannya telah dioptimalkan.

“Kami berupaya memastikan pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan Telkomsel selama Nataru. Baik di posko, GraPARI, digital, ataupun berbagai titik layanan. Semua tim kami telah siaga," tutur Muharlis.

Bisnis.com,PASURUAN — Telkomsel memperkuat kesiapan jaringan telekomunikasi di Jawa Timur untuk mengantisipasi lonjakan trafik data selama libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penguatan dilakukan melalui penambahan dan optimalisasi infrastruktur jaringan 4G dan 5G di sejumlah wilayah prioritas.

Perinciannya, Telkomsel menyiapkan 241 BTS 5G di 3 kota dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Wilayah itu mencakup kota Surabaya, Malang, Batu serta Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Jember, dan Kab. Gresik. Sedangkan BTS 4G yang sudah beroperasi mencapai lebih dari 6.700 site dan 4 Compact Mobile BTS.

General Manager Region Network Operations and Productivity Jawa Timur Telkomsel Hersetyo Pramono mengatakan menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pihaknya memperkirakan terjadi kenaikan data payload hingga 12,9%.”

”[untuk antisipasi, sebanyak] empat Compact Mobile BTS (COMBAT) Telkomsel disiagakan, yaitu di Pelabuhan Ketapang, Telaga Sarangan, Simpang 5 Gumul, dan Jalan Tunjungan Surabaya,” ucapnya di Pasuruan, Rabu (17/12/2025).

Hersetyo menjelaskan, Telkomsel menetapkan 49 points of interest (POI) atau titik keramaian sebagai fokus optimalisasi jaringan. Penentuan POI tersebut dilakukan dengan pendekatan machine learning yang mengacu pada data pertumbuhan trafik serta potensi ekonomi wilayah.

Telkomsel memprediksi lonjakan trafik data selama periode Nataru, terutama pada layanan video streaming, media sosial, dan gim daring. Secara keseluruhan, proyeksi rerata trafik Nataru dibandingkan hari biasa mencakup kenaikan payload sebesar 12,9 persen, jumlah pelanggan 0,96 persen, trafik SMS 21,1 persen, trafik suara 0,8 persen, serta puncak payload mencapai 5,11 petabyte per hari.

Sementara itu, trafik tertinggi layanan digital diperkirakan terjadi pada video streaming yang naik 9,93 persen, media sosial 17,47 persen, layanan komunikasi 8,20 persen, e-commerce 7,81 persen, dan online gaming 4,36 persen.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Telkomsel mengoptimalkan jaringan 4G dan 5G di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, jalur mudik, bandara, pelabuhan, kawasan residensial, serta rumah ibadah. Pemantauan jaringan dilakukan melalui enam posko siaga network di wilayah Jawa Timur.

Jaringan 5G Telkomsel tetap difokuskan di kota-kota prioritas dan akan didukung lebih dari 241 BTS 5G hingga akhir 2025, serta diperkuat dengan penerapan teknologi AI Autonomous Network. Selain itu, Telkomsel juga melakukan modernisasi perangkat dan perbaikan proaktif guna menjaga kualitas layanan internet rumah.

“Di momen penuh arti seperti Natal dan Tahun Baru, kami ingin setiap pelanggan merasakan bahwa jaringan Telkomsel selalu siap dan dapat diandalkan. Dengan penguatan jaringan dan teknologi terdepan, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas konektivitas agar setiap momen kebersamaan dapat dinikmati dengan lancar,” ucapnya.

Di sisi layanan pelanggan, GM Mobile Consumer Business Region Jawa Timur Telkomsel Andri Kurniawan mengatakan, Telkomsel menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari layanan migrasi kartu SIM dan eSIM, bantuan MyTelkomsel, hingga penukaran Telkomsel POIN. Layanan tersebut tersedia melalui satu posko utama, tiga posko reguler, dan 11 posko mandiri di lokasi strategis.

Selain itu, Telkomsel juga berkolaborasi dengan Posko Danantara di Rest Area Tol Malang–Pandaan KM 66A serta Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan menyediakan akses WiFi gratis melalui layanan IndiHome.

Pelanggan juga dapat mengakses layanan Telkomsel melalui aplikasi MyTelkomsel, situs telkomsel.com, GraPARI, Call Center 188, media sosial @Telkomsel, serta 114 mitra outlet siaga yang tersebar di Jawa Timur.

“Kami senantiasa memastikan pelanggan tercinta dapat dengan mudah mengakses layanan Telkomsel selama momen spesial di periode Natal dan Tahun Baru serta masa liburan mendatang, baik di Posko, GraPARI, digital channel, ataupun berbagai titik layanan lainnya. Seluruh tim kami siaga untuk melayani sepenuh hati, memberikan pengalaman yang nyaman dan bersahabat untuk semua kalangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Braze, platform yang berfokus pada customer engagement, menyarankan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah perang harga yang terjadi di industri telekomunikasi dan e-commerce Indonesia.

Diketahui, perang harga di tengah pelemahan daya beli turut berdampak pada penurunan jumlah pelanggan operator seluler dan layanan e-commerce.

Sebagai contoh, salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia kehilangan 4 juta pelanggannya pada kuartal III/2025 dibandingkan dengan kuartal III/2024.

Di industri e-commerce, perusahaan dagang-el juga masih berjuang untuk menjaga daya beli penggunanya tanpa dukungan diskon, yang saat ini masih menjadi salah satu alasan pelanggan loyal terhadap satu brand e-commerce.

Co-Founder & CEO Braze Bill Magnuson mengatakan untuk menghadapi pelanggan yang sensitif harga, perusahaan perlu memilah dan mengindentifikasi pelanggan tersebut terlebih dahulu.

Tidak seluruh pelanggan perusahaan telko dan e-commerce sensitif dengan harga. Beberapa ada juga yang rela membayar mahal demi kualitas yang lebih baik. Pelanggan berkualitas tersebut perlu diberi pelayanan yang berbeda.

Sementara itu pelanggan yang sensitif dengan harga, perlu mendapat layanan diskon. Namun promo ini tidak perlu diberikan kepada seluruh pelanggan di tengah kondisi perekonomian yang menantang dan inflasi tinggi.

“Faktanya, salah satu tujuan optimasi profit paling penting yang kami lihat dari para pelanggan kami secara global adalah agar mereka makin sedikit mengandalkan diskon,” kata Bill, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Dia menekankan sebagian konsumen memang membutuhkan diskon, tetapi ada juga konsumen lain yang lebih mementingkan kualitas produk atau ingin selalu mendapatkan barang terbaru, misalnya di brand fesyen. Bagi mereka itu yang lebih penting.

Dia menilai saat ini strategi pemasaran perusahaan, termasuk e-commerce dan telekomunikasi, masih pakai pendekatan batch and blast. Kasih kupon dan diskon ke semua orang dan berharap hasil terbaik. Masalahnya, banyak pelanggan yang justru sebenarnya loyal tanpa diskon, malah jadi terbiasa menunggu diskon.

“Dan akhirnya bisnis kehilangan banyak margin keuntungan. Jadi, itu bagian penting dalam strategi marketing yang sangat kami bantu untuk pelanggan kami,” kata Bill.

Bill tidak menampik di persaingan bisnis aplikasi engagement terdapat juga pelanggan yang sensitif harga dan kualitas. Menghadapi hal itu Braze menyediakan solusi harga dan paket yang fleksibel, tergantung skala dan tujuan pelanggan.

Jika klien korporasi ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan penting dan bernilai tinggi (VIP), layak saja menggunakan kanal yang lebih mahal supaya mereka tetap terikat. Sementara pelanggan yang ‘kurang loyal’ atau lifetime value-nya rendah, tak perlu biaya mahal untuk mencari mereka lewat iklan TikTok atau WhatsApp, cukup gunakan channel lebih murah.

Braze menekankan selalu mengedepankan kualitas dalam memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga pelanggan benar-benar mendapat manfaat yang terukur.

“Jadi kami bekerja sama dengan pelanggan agar mereka punya fleksibilitas memilih channel komunikasi yang sesuai dan ini bisa berbeda di setiap wilayah,” kata Bill.

Sekadar informasi. Braze melayani 2.422 pelanggan, dengan lebih dari 300 di antaranya mengirimkan pesan kepada pelanggan lebih dari 1 miliar pesan per tahun.

Platform ini telah memproses lebih dari 8,6 triliun API call yang menunjang berbagai aktivitas engagement skala besar sepanjang 2024, serta mengeksekusi 3,9 triliun pesan dan aksi Canvas di seluruh channel pada tahun yang sama.

Jumlah pengguna aktif bulanan Braze tercatat melampaui 7,4 miliar. Dari sisi investasi, perusahaan yang didirikan pada 2011 dan resmi melantai di Nasdaq (BRZE) sejak 2021 ini telah menggelontorkan dana lebih dari US$434 juta untuk riset dan pengembangan periode 2020-2024 (GAAP).