REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tugas satuan pengamanan (satpam) kini tidak lagi terbatas pada menjaga keamanan. Di sejumlah sektor layanan, satpam menjadi pihak pertama yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemampuan komunikasi dan pelayanan menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan.

Perubahan peran tersebut seiring meningkatnya kebutuhan tenaga pengamanan di sektor yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan, seperti perbankan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kawasan industri, hingga kawasan hunian.

Direktur Bisnis PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Moh Harsono mengatakan, satpam saat ini berperan sebagai garda terdepan yang membentuk kesan awal masyarakat terhadap suatu layanan.

"Satpam adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pengguna layanan. Karena itu, profesionalisme, sikap dalam pelayanan, komunikasi yang baik serta pemahaman terhadap produk menjadi kompetensi yang harus terus ditingkatkan," kata Harsono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Harsono, kemampuan pelayanan menjadi semakin penting karena satpam tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga membantu pengguna layanan memperoleh informasi dan arahan yang dibutuhkan.

Di sektor perbankan, misalnya, satpam menjadi titik kontak pertama yang ditemui nasabah saat memasuki kantor cabang. Sementara di kawasan industri dan pusat logistik, satpam berperan menjaga keamanan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas operasional.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PKSS menggelar Jambore Satpam 2026 yang diikuti sekitar 600 personel dari wilayah Jakarta Raya. Kegiatan itu difokuskan pada peningkatan kemampuan pelayanan, komunikasi, dan pemahaman produk.

"Melalui Jambore Satpam ini, kami membangun satuan pengaman kami yang tidak hanya andal dalam menjaga keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik," ujar Harsono.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai service excellence dan product knowledge. Peserta juga mengikuti sesi berbagi pengalaman bersama praktisi customer experience dan human capital mengenai peran satpam dalam membangun kepercayaan pengguna layanan.

PKSS turut memberikan penghargaan kepada personel terbaik dari berbagai area kerja atas kinerja dan dedikasi mereka selama menjalankan tugas pengamanan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong sinergi pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan lainnya dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk menstabilkan kembali nilai tukar atau kurs rupiah.

“Saya berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kebijakan fiskal,” kata Said ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi nilai tukar rupiah saat ini telah “menyentuh batas level psikologis”.

“Persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued (terlalu rendah). Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600 (per dolar Amerika Serikat),” katanya.

Selain mendorong sinergisitas kebijakan fiskal dan moneter melalui forum KSSK, Said juga berharap pemerintah terus menggencarkan langkah mitigasi guna membangun optimisme investor.

“Yang menjadi sorotan daripada investor, mitigasinya itu sebenarnya bagaimana pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum,” ujar dia.

Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali tertekan 0,27 persen hingga menembus Rp18.015 per dolar AS pada perdagangan Kamis pagi.

Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru Rp18.000 per dolar AS.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Rabu (3/6), mengaku siap meningkatkan koordinasi KSSK untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, ia masih menghormati langkah intervensi Bank Indonesia sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar.

“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja, tapi kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis. Regulasi baru tersebut diharapkan memperkuat kerangka hukum sektor keuangan sekaligus meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya ketua dan wakil Komisi XI yang telah menginisiasi RUU ini dan kerja sama dengan pemerintah," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap RUU Perubahan atas UU PPSK. Sidang paripurna tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, termasuk Menteri PANRB Rini Widyantini.

Purbaya mengatakan perubahan regulasi omnibus law sektor keuangan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum di bidang keuangan yang terus berkembang. Selain itu, revisi aturan juga ditujukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga pengawas serta otoritas keuangan.

Menurut Purbaya, revisi UU PPSK mencakup 17 topik utama yang menyentuh berbagai aspek kelembagaan, pengawasan, pendalaman pasar keuangan, hingga pengaturan instrumen keuangan baru.

Adapun poin-poin perubahan yang diatur dalam revisi UU PPSK meliputi:

1. Penataan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2. Penataan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Penataan kelembagaan Bank Indonesia (BI)

4. Mekanisme evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR

5. Perluasan ruang lingkup usaha perbankan konvensional dan syariah

6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal.

7. Transfer margin dalam transaksi pasar keuangan

8. Penerbitan Surat Utang Danantara;

9. Penanganan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam fase resolusi

10. Pengelolaan dana pertanggungan wajib korban kecelakaan lalu lintas

11. Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis nasional; serta

12. Tata kelola dan pengaturan aset kripto.

13. Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman 14. Pengembangan kawasan pusat finansial internasional Indonesia 15. Skema penyelesaian piutang bermasalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

16. Penyelarasan proses penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan melalui pendekatan restorative justice

17. Penanganan bank yang berada dalam status penyehatan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan tegas terkait pergerakan nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati level Rp18.000 per dolar AS . Kendati situasi pasar bergejolak, Purbaya menyatakan belum ada urgensi untuk menggelar rapat darurat KSSK di luar jadwal kuartalan.

Menurut Purbaya, stabilitas nilai tukar pada dasarnya berada di bawah kewenangan penuh Bank Indonesia (BI). Pemerintah memilih untuk memberikan ruang bagi bank sentral guna mengoptimalkan instrumen moneter yang mereka miliki.

"Pertama itu kan yurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja," ujar Purbaya usai rapat RUU P2SK, Rabu (3/6/2026).

Rupiah Sentuh Rp17.883 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Belum Hambat Aktivitas Ekonomi



Purbaya menambahkan, koordinasi antarlembaga di tingkat deputi KSSK terus berjalan secara rutin setiap bulan untuk memantau situasi keuangan. Namun, apabila bank sentral merasa membutuhkan konsolidasi yang lebih cepat, KSSK siap merespons.

"Tapi kalau ada, kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan, sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat," tambahnya.

Ketika dimintai tanggapan mengenai proyeksi pelemahan rupiah yang berpotensi menembus level Rp18.000 pada bulan Juni ini, Purbaya menilai pelemahan tajam dalam satu hingga dua hari terakhir dipicu oleh maraknya sentimen negatif dan rumor yang tidak berdasar di pasar keuangan.

Salah satu rumor yang beredar adalah adanya instruksi dari dirinya agar perbankan nasional segera melakukan stress test (uji ketahanan) menghadapi skenario rupiah di atas Rp18.000. Purbaya secara langsung membantah spekulasi tersebut.

"Kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatannya, pelemahannya 1-2 hari ini kan. Karena ada isu macam-macam, ada rumor di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress terst kalau rupiahnya Rp18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah, jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif," tegasnya.

Menghadapi situasi tersebut, Purbaya menegaskan fokus utamanya saat ini adalah memperkuat fondasi riil perekonomian domestik demi menyokong stabilitas mata uang dalam jangka panjang.

"Tapi kalau kita lihat kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi. Supaya ekonominya berjalan terus, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi untuk saya fokusnya di situ," jelasnya.

Purbaya juga menepis tudingan dari sejumlah pihak yang mengaitkan kejatuhan rupiah dengan kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap bermasalah atau tidak kredibel. Ia memastikan bahwa data APBN Kita untuk bulan Mei 2026 justru menunjukkan performa yang jauh lebih sehat dibanding bulan sebelumnya.

Pede Rupiah Menguat Mulai Juli 2026, Gubernur BI Ungkap Penyebab Mata Uang Garuda Kolaps



Menkeu bahkan memberikan bocoran indikator keuangan negara, di mana angka defisit anggaran berhasil ditekan hingga ke level 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun ini.

"Ga ada. Anda pasti menuduh kebijakan fiskal, kan? Banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan? Minggu depannya? Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. Itu bulan Mei membaik kan dibanding bulan April," ungkap dia.

Ia memproyeksikan, jika dihitung secara tahunan menggunakan metode linier para ekonom, total defisit anggaran hingga akhir tahun diprediksi hanya akan berada di kisaran 1,7% hingga 1,8% dari PDB.

Selain defisit yang terjaga, Purbaya mengonfirmasi bahwa keseimbangan primer (primary surplus) pada bulan Mei kembali mencatatkan nilai positif yang lebih tinggi dari April. Dari sisi penerimaan negara, reformasi perpajakan yang digulirkan pemerintah diklaim sukses memacu pertumbuhan setoran pajak hingga di atas 22 persen dibandingkan tahun lalu.

"Bulan Mei juga surplus, primary surplusnya positif. Lebih tinggi dibanding bulan April dan pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu. Tumbuhnya 22 persen lebih, jadi reformasi di perpajakan sudah menghasilkan peningkatan pendapatan signifikan. Sehingga anggaran kita amat aman," urainya.

Purbaya memastikan, seluruh visualisasi dan data detail mengenai kesehatan APBN ini akan dipaparkan secara transparan kepada publik dalam waktu dekat.

Kami lakukan rapat berkala secara normal saja. Tapi, kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap meningkatkan koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menstabilkan kembali kurs atau nilai tukar rupiah.

Namun, sejauh ini, ia masih menghormati langkah intervensi Bank Indonesia sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar.

“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja. Tapi, kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 127,5 poin atau 0,71 persen menjadi Rp17.966 per dolar AS pada perdagangan Rabu sore.

Menurut Purbaya, pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar, alih-alih kinerja perekonomian nasional.

Purbaya menilai banyak isu dan spekulasi negatif yang beredar di kalangan pelaku pasar, termasuk kabar bahwa dia meminta perbankan melakukan simulasi atau stress test terhadap nilai tukar rupiah bila melampaui level Rp18.000 per dolar AS.

“Kalau kita lihat, kan tiba-tiba saja pelemahannya satu-dua hari ini, karena ada isu macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau Rp18.000 lebih, padahal saya pernah isu seperti itu. Jadi, banyak isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif,” jelas Menkeu.

Dia menyatakan bakal berfokus pada tugas utamanya menjaga fundamental perekonomian nasional melalui berbagai langkah intervensi kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan.

Bendahara Negara itu meyakini fundamental ekonomi yang kuat merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang.

“Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Untuk saya fokusnya di situ,” tutur Purbaya.

Di sisi lain, Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar, BI mulai 2 Juni 2026 juga telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 dolar AS per pelaku per bulan.

Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kemenkeu, termasuk special mission vehicle (SMV), guna menjaga stabilitas pasar surat utang domestik.

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis.

Purbaya menegaskan bahwa pembentukan dana stabilisasi obligasi bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan yield secara cepat.

Menurutnya, volume arus keluar tersebut tidak terlalu besar, namun telah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau cuma Rp1-2 triliun seharusnya kita bisa kendalikan dengan mudah. Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah," kata dia.

Purbaya menambahkan bahwa implementasi dana stabilisasi obligasi masih akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas terkait, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaannya, serta diharapkan mulai berjalan dalam waktu dekat.

Sebelumnya pada Rabu (6/5/2026), Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara," kata Purbaya.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF), yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami 'inflow' yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan 'outflow'

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Secara tahun kalender berjalan (year to date/ytd), ia menyebutkan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami inflow yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan outflow.

“Inflow dari SRBI year to date itu Rp78,1 triliun, outflow di saham Rp38,6 triliun. SBN, meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tapi year to date-nya Rp11,7 triliun outflow,” kata Perry.

Untuk diketahui, BI tengah menjalankan strategi untuk memperkuat struktur suku bunga SBRI agar menarik inflow asing. Upaya ini ditempuh dalam rangka mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Perry menegaskan bahwa bank sentral all out dalam menjaga nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

“Intervensinya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai dan DNDF, tapi around the world, around the clock. Kami intervensi di pasar luar negeri (offshore) NDF. Di Hong Kong, Singapura, London, New York, kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” kata Perry.

Tak hanya itu, bank sentral juga melonggarkan larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar offshore bagi dealer atau bank-bank tertentu.

Perry memastikan cadangan devisa juga lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi rupiah dengan posisi sebesar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

“Tolong diingat cadangan devisa itu dikumpulkan pada saat ‘panen’ inflow besar. Makanya kita gunakan pada saat ‘paceklik’, pada saat outflow. Jumlahnya (cadangan devisa) besar,” kata dia.

Perry pun menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia melainkan juga negara-negara emerging market lainnya seiring dengan tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kenaikan harga minyak dunia.

“Demikian juga suku bunga AS meningkat tinggi, 4,41 persen. Dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global terkait pelemahan rupiah,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami 'inflow' yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan 'outflow'

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Secara tahun kalender berjalan (year to date/ytd), ia menyebutkan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami inflow yang lebih besar dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih mencatatkan outflow.

“Inflow dari SRBI year to date itu Rp78,1 triliun, outflow di saham Rp38,6 triliun. SBN, meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tapi year to date-nya Rp11,7 triliun outflow,” kata Perry.

Untuk diketahui, BI tengah menjalankan strategi untuk memperkuat struktur suku bunga SBRI agar menarik inflow asing. Upaya ini ditempuh dalam rangka mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Perry menegaskan bahwa bank sentral all out dalam menjaga nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

“Intervensinya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai dan DNDF, tapi around the world, around the clock. Kami intervensi di pasar luar negeri (offshore) NDF. Di Hong Kong, Singapura, London, New York, kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” kata Perry.

Tak hanya itu, bank sentral juga melonggarkan larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar offshore bagi dealer atau bank-bank tertentu.

Perry memastikan cadangan devisa juga lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi rupiah dengan posisi sebesar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

“Tolong diingat cadangan devisa itu dikumpulkan pada saat ‘panen’ inflow besar. Makanya kita gunakan pada saat ‘paceklik’, pada saat outflow. Jumlahnya (cadangan devisa) besar,” kata dia.

Perry pun menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia melainkan juga negara-negara emerging market lainnya seiring dengan tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kenaikan harga minyak dunia.

“Demikian juga suku bunga AS meningkat tinggi, 4,41 persen. Dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global terkait pelemahan rupiah,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisamendekati 6% sampai akhir tahun 2026. Iamengungkapkan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia mampu berakselerasi lebih tinggi hingga akhir tahun.

Meski kondisi global masih dibayangi gejolak pasar keuangan dan tensi geopolitik, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui angka yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Purbaya menegaskan, komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas permintaan domestik sebagai mesin utama penggerak ekonomi sepanjang tahun ini.

“Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal yang ekspansif serta pemberian stimulus ekonomi, khususnya memasuki kuartal II 2026. Fokus utama pemerintah adalah mempertahankan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen, seperti bantuan sosial dan program makanan bergizi gratis.

Langkah ini diambil untuk memastikan konsumsi dalam negeri tetap kokoh di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia. “Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” jelasnya.

Wamenkeu Klaim Ekonomi Tumbuh 5,61% Bukan Autopilot, Ini Buktinya



Selain perlindungan sosial, Purbaya membocorkan bahwa pemerintah tengah merancang tambahan insentif bagi dunia usaha untuk memperkuat aktivitas ekonomi pada periode April-Juni tahun ini. “Pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” tambah Purbaya.

Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 5,61%.

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Capaian ini menunjukkan tren penguatan yang konsisten jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39%, maupun posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada di angka 4,87%.

Dengan fondasi awal tahun yang kuat, pemerintah percaya diri bahwa sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional menuju level 6% pada penutupan tahun anggaran.

JAKARTA - Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, bahwa sistem keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi yang baik sepanjang kuartal I 2026. Meskipun pasar keuangan global sedang mengalami volatilitas tinggi akibat ketegangan geopolitik, stabilitas domestik dilaporkan tetap dalam kondisi yang terjaga.

“Stabilitas sistem keuangan kuartal I dalam kondisi terjaga. Dengan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global serta eskalasi konflik geopolitik, kami terus mencermati perkembangan yang ada,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin (27/4) melibatkan jajaran pimpinan otoritas keuangan, yakni Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memitigasi dampak risiko eksternal terhadap ekonomi nasional. 4 Program Stimulus 2025 Bakal Lanjut Tahun Ini, Purbaya Umumkan Daftarnya



Purbaya menyoroti bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Hal tersebut berdampak langsung pada fluktuasi pasar modal dan potensi lonjakan harga energi internasional yang perlu diantisipasi secara cermat.

“Dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi,” kata dia.

Memasuki bulan April 2026, KSSK berkomitmen untuk terus menjalankan penilaian berorientasi masa depan (forward looking) guna memastikan sektor keuangan nasional tetap mampu merespons berbagai dinamika yang muncul secara efektif.

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Akhir 2025, KSSK Proyeksi Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4%



Meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama dinilai memuaskan, pemerintah tidak ingin lengah. Purbaya menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga akan terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di kuartal kedua tahun ini.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan mewaspadai ini terus. Untuk domestik, kita lihat kuartal pertama pertumbuhan cukup bagus, tapi kita akan melihat seperti apa di kuartal II tahun ini,” jelas Purbaya.

Sebagai langkah proaktif, pemerintah berencana untuk menyuntikkan stimulus tambahan guna memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan terlindungi dari hambatan variabel makroekonomi.

“Kita waspadai segala kendala yang mungkin timbul dan melihat semua variabel makro yang ada. Kelihatannya pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan untuk perekonomian kuartal II 2026,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) , serta Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Soeharto Fuad Bawazier ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026) sore.Dari pantauan langsung, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution tiba lebih dulu.

Kemudian disusul, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Ketua LPS Anggito Abimannyu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Rupiah Ambruk ke Rp17.424 per Dolar AS, Sentimen Pertumbuhan Ekonomi Belum Terasa



"Diskusi masalah ekonomi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam kesempatan itu juga nampak hadir Komisaris Utama MIND ID juga Mantan Menkeu era Presiden Soeharto Fuad Bawazier juga hadir dalam kesempatan ini. Hanya saja para menteri dan kepala lembaga yang hadir masih belum mau memberikan komentar.

"Nanti saja habis rapat," kata Suahasil.

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Kemudian ada juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diminta keterangan, juga belum mau membahas perihal rapat yang dilakukan. "Nanti ada beberapa yang dibahas tadi sudah kita bahas. Nanti aja," kata Airlangga saat ditanya apakah akan membahas pelemahan rupiah.

Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan ketahanan perbankan nasional tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.

“Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah,” ungkapnya dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83 persen, yang disebut tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Untuk rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan, secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada Februari 2026.

Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Perry Warjiyo.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, lanjutnya, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Pihaknya memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Melihat dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan disebut masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Adapun dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 persen yoy pada Maret 2026.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan,” kata Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026