Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target lifting minyak bumi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari (bph).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mematok lifting minyak sebesar 602 ribu hingga 615 ribu bph.

Sementara itu, target lifting gas bumi disepakati sebesar 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), naik dari usulan awal pemerintah sebesar 934 ribu hingga 977 ribu BOEPD.

"Lifting minyak bumi dari 602 ribu-615 ribu menjadi 605 ribu-620 ribu bph. Ada perubahan, lifting gas bumi ribu barel setara minyak per hari 934 (ribu boepd)-977 (ribu boepd) menjadi 951 (ribu boepd)-990 (ribu boepd)," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6).

Selain menaikkan target lifting migas, Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR juga mendorong pemerintah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Dalam dokumen hasil pembahasan Panja Asumsi Makro RAPBN 2027, DPR menilai peningkatan produksi migas perlu didukung dengan penguatan investasi di sektor hulu migas (upstream).

"Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur-sumur migas baru," tulis Panja dalam dokumen tersebut.

DPR menilai peningkatan lifting migas menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada 2027 berada di kisaran US$70 hingga US$95 per barel.

Rentang ICP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika pasar energi global dan potensi gejolak geopolitik yang masih membayangi perdagangan minyak dunia.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat Banggar DPR RI pada Rabu (17/6), setelah Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.

"Baiklah Bapak-Ibu sekalian karena sudah bisa kita setujui bersama, rapat Panja Asumsi KEM-PPKF 2027 sebagai pengantar Nota Keuangan Bapak Presiden dapat kita akhiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Komisi XI DPR RI sebelumnya juga telah menyepakati KEM-PPKF 2027 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal berjalan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menjelaskan APBN 2027 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan investasi swasta.

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.

Pemerintah juga berencana melanjutkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperkuat iklim investasi.

"Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen," ujar Purbaya, Kamis (11/6) lalu.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan inflasi dijaga pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Selain asumsi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah sasaran pembangunan pada 2027.

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, rasio gini berada di kisaran 0,362 hingga 0,367, serta tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,3 persen hingga 4,87 persen.

Pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2027.

Sementara itu, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita ditargetkan berada di kisaran US$5.800 hingga US$5.840.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berhenti menggunakan dalih gejolak eksternal sebagai kambing hitam atas rentannya kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, pemerintah harus menghentikan kebiasaan menuding faktor-faktor di luar kendali domestik seperti kebijakan moneter ketat dari bank sentral Amerika Serikat The Fed maupun eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah, ketika merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.

"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," ujar Said dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu memaparkan, pemerintah harus membuka diri terhadap kritik demi meredam tekanan ganda dari pasar valas dan pasar modal. Banggar mendorong setidaknya tiga langkah yang harus segera dieksekusi untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Said mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi merupakan risiko terbesar bagi pelaku usaha sehingga otoritas tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.

Kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Secara khusus, Banggar mengapresiasi proposal pemerintah yang mematok target defisit RAPBN 2027 di level 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini menunjukkan tren positif. Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG [makan bergizi gratis] dan KDMP [koperasi desa merah putih]," jelasnya.

Ketiga, membenahi tata kelola pasar modal. Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham di bursa, meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15%, dan mengevaluasi self-regulatory organization (SRO).

Dilema Utang dan Anomali Energi

Di samping urusan pasar keuangan, Banggar DPR juga menyoroti dilema pengelolaan utang pada tahun depan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tumpukan utang jatuh tempo yang besar; di sisi lain, asumsi yield SBN 10 tahun dalam KEM-PPKF 2027 dipatok cukup tinggi yaitu 6,5%–7,3%.

Said mengingatkan bahwa yield utang negara yang tinggi akan membebani ruang fiskal pemerintah karena bengkaknya biaya bunga, meski juga berpotensi menarik minat investor. Investor, lanjutnya, tidak hanya tergiur imbal hasil, tetapi juga menimbang volatilitas kurs, defisit fiskal, hingga cadangan devisa.

"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Said.

Terakhir, menilik dinamika global yang tak menentu, Banggar mengkritik keras anomali kebijakan energi nasional yang dinilai tidak sinkron dan rawan guncangan.

Indonesia selama ini mengekspor batu bara untuk menopang kebutuhan energi dunia, namun di saat yang bersamaan, konsumsi dalam negeri sangat bergantung pada impor BBM. Ironisnya, biaya impor energi yang mahal ini diperparah oleh penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasokan. Lebih tragis lagi, pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi agar kebijakan kita semakin resilien dari gejolak eksternal," jelasnya.

Adapun dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8%–6,5%, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–US$95 per barel.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong sinergi pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan lainnya dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk menstabilkan kembali nilai tukar atau kurs rupiah.

“Saya berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kebijakan fiskal,” kata Said ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi nilai tukar rupiah saat ini telah “menyentuh batas level psikologis”.

“Persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued (terlalu rendah). Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600 (per dolar Amerika Serikat),” katanya.

Selain mendorong sinergisitas kebijakan fiskal dan moneter melalui forum KSSK, Said juga berharap pemerintah terus menggencarkan langkah mitigasi guna membangun optimisme investor.

“Yang menjadi sorotan daripada investor, mitigasinya itu sebenarnya bagaimana pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum,” ujar dia.

Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali tertekan 0,27 persen hingga menembus Rp18.015 per dolar AS pada perdagangan Kamis pagi.

Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru Rp18.000 per dolar AS.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Rabu (3/6), mengaku siap meningkatkan koordinasi KSSK untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, ia masih menghormati langkah intervensi Bank Indonesia sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar.

“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja, tapi kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang langsung disampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menjawab keraguan pasar.

"Tradisi baru atau bukan, tetapi nampaknya ini Presiden hadir langsung pidato di paripurna tentu punya makna dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas, stabilitas, kemampuan, kesehatan, dan kontinuitas fiskal kita," ucap Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia melanjutkan "Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas akan direspon oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini."

Selain itu, Said menyebut Presiden juga akan merespons ketidakpastian ekonomi saat ini yang tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global.

"Tentu karena ini KEM-PPKF, kita tunggu apa arahan Bapak Presiden, apa visi Bapak Presiden, bagaimana mengelola fiskal di tahun 2027," ucapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.

Berdasarkan agenda dari DPR RI, Rapat Paripurna itu akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Adapun agenda yang akan diisi oleh Presiden Prabowo adalah penyampaian KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027.

Selain agenda penyampaian KEM-PPKF oleh Presiden, rapat paripurna itu juga beragendakan pelaporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian, agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tegas melalui kenaikan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (20/5/2026) siang ini.

Said menekankan kondisi global saat ini masih penuh tekanan, terutama akibat kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan tetap ketat dalam waktu cukup lama.

“Situasi global sedemikian rupa, bahkan kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun dalam waktu dekat,” ujar Said kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, tekanan eksternal tersebut berpotensi terus membebani rupiah sehingga diperlukan respons kebijakan moneter yang lebih agresif dari bank sentral.

Oleh karena itu, Said berharap Bank Indonesia dalam rapat dewan gubernur dapat mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan secara signifikan.

"Dan saya berharap BI hari ini dalam rapatnya bisa naik di 50 atau 75 basis poin untuk tahan gejolak rupiah kita," ungkap dia.

Sebelumnya pengamat komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan peluang kenaikan suku bunga acuan berpotensi terjadi pada Juni 2026. Menurut dia, BI dapat menaikkan BI Rate sekitar 25 basis poin (bps) hingga 50 bps.

“Ada kemungkinan besar Bank Sentral Indonesia kemungkinan dalam pertemuan di bulan Juni ini akan menaikkan suku bunga,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kebutuhan dolar AS di dalam negeri, terutama untuk membayar impor minyak mentah. Kondisi tersebut dinilai memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengusulkan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) perorangan setelah adanya kendala sistem teknologi informasi (IT) yang terjadi.

Per Kamis (30/6) atau hari terakhir pelaporan SPT perorangan, menurut dia, masih terdapat 3,3 juta wajib pajak yang belum lapor SPT, meskipun telah ada perpanjangan 1 bulan dari tenggat waktu semestinya pada 31 Maret 2026.

"Jika SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kalau sistemnya bermasalah, kata dia, para wajib pajak perorangan tentunya bisa terkendala saat melaporkan SPT. Apabila tidak lapor SPT, sejumlah sanksi pun menanti, tetapi jika sistemnya yang terkendala tentu bukan sepenuhnya salah wajib pajak.

Agar kebijakan strategis maksimal dan penerimaan pajak bisa sesuai target, Said menuturkan secara teknis telah disediakan sistem Coretax.

Namun saat Coretax bermasalah, lanjut dia, maka jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis sehingga lebih baik tenggat waktu pelaporan SPT-nya yang diundur.

"Ditjen Pajak atur saja teknis waktunya agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta dan menopang penerimaan negara," ujar dia.

Ia tak menampik sistem Coretax memperlihatkan kemajuan penting dalam perpajakan di tanah air semenjak dijalankan.

Kendati demikian sejak awal pelaksanaan, menurut dia, terjadi beberapa kali kendala pada sistem IT Coretax dan kini terulang kembali.

Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut berpendapat seharusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji lalu-lintas atau traffic, dan berbagai uji teknis lainnya, guna memastikan sistem meyakinkan untuk dirilis dan dipergunakan ke publik.

"Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaannya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang disiapkan ada kendala," kata anggota komisi DPR yang membidangi sektor keuangan itu.

Padahal, lanjut dia, saat ini penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung penting di mana sebagai penopang pembiayaan berbagai program pemerintah dan pembangunan.

Apabila kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, dirinya mengingatkan penerimaan pajak juga akan anjlok di tengah tantangan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini karena faktor geopolitik yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik.

Oleh karenanya, Said berharap Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 12,7 juta per 30 April 2026.

Bimo menyebut angka tersebut merupakan laporan yang telah masuk hingga pukul 12.00 WIB pada hari terakhir penyampaian SPT PPh badan di seluruh Indonesia.

"Di sini kami sedang meninjau hari terakhir submission dari SPT PPh badan tahun 2025, tahun pajak 2025. Dapat kami laporkan SPT yang sudah masuk per jam 12 tadi itu sudah 12,7 juta SPT masuk," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan capaian tersebut menunjukkan partisipasi wajib pajak yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan kepada pemerintah secara nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak orang pribadi.

Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat adanya kendala teknis pada sistem informasi teknologi (IT) Coretax tepat di hari terakhir pelaporan, Kamis (30/4/2026).

Said mengatakan, hingga hari terakhir pelaporan masih terdapat sekitar 3,3 juta wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, meskipun batas waktu pelaporan telah diperpanjang satu bulan dari ketentuan semestinya, yakni 31 Maret 2026.

“Kalau sistemnya eror, mereka terkendala lapor, padahal sejumlah sanksi telah menanti. Jika sistemnya yang bermasalah, tentu bukan sepenuhnya salah mereka,” ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis.

Oleh karena itu, ia berharap Ditjen Pajak dapat memberikan kebijakan diskresi berupa perpanjangan waktu tambahan, setidaknya satu hari hingga satu minggu.

“Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT. Jika SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada masalah jika wajib pajak perorangan diperpanjang sehari atau bahkan seminggu,” tutur Said.

Soroti performa Coretax

Selain mendesak perpanjangan waktu pelaporan SPT, Said juga menyoroti performa sistem Coretax yang berulang kali mengalami hambatan teknis.

Padahal, Coretax dirancang untuk mendukung sistem administrasi perpajakan dengan kemampuan mengintegrasikan data serta membaca kewajiban pajak secara lebih rinci guna meningkatkan penerimaan negara.

“Kini sistem Coretax telah dijalankan dan saya melihat ada kemajuan penting dalam administrasi perpajakan. Namun, sejak awal implementasi, sistem TI Coretax beberapa kali mengalami kendala,” kata Said.

Ia juga mempertanyakan waktu pemeliharaan sistem yang tidak dilakukan pada malam hari, sebagaimana lazim diterapkan di sektor perbankan.

Menurutnya, Coretax seharusnya melalui uji keamanan, uji lalu lintas (traffic), dan berbagai uji teknis lainnya sebelum diberlakukan secara penuh untuk memastikan sistem aman digunakan publik.

“Jika terjadi beberapa kali hambatan dalam penggunaannya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak akan menurun karena sistem yang disiapkan masih bermasalah,” ungkap Said.

Ia menambahkan, penerimaan perpajakan saat ini merupakan tulang punggung negara dan menjadi penopang utama pembiayaan program pemerintah serta pembangunan.

Said menilai penurunan kepatuhan wajib pajak akibat kendala sistem dapat berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara.

Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan mengingat target pajak 2026 berada di tengah tekanan geopolitik yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.

Oleh karena itu, Said berharap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya melibatkan instansi terkait atau tenaga profesional untuk melakukan audit sistem Coretax guna mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jangan sampai kendala teknis ini mengganggu target kebijakan strategis. Ditjen Pajak harus mengatur teknis waktunya agar jumlah wajib pajak yang lapor bisa mencapai target lebih dari 15 juta orang untuk menopang penerimaan negara,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai di tengah situasi Perang Teluk.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan reformasi perlu segera dilakukan Indonesia lantaran tidak ada satu pun pihak yang mengetahui persis kapan konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tersebut akan berakhir.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan subsidi elpiji sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.

Menurut Said, program untuk 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa opsi teknis, yakni data harus akurat serta penerima manfaat dapat menggunakan biometrik.

Said mengatakan pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.

Said berpendapat keunggulan sistem tersebut sulit dimanipulasi sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi elpiji melalui rekening penerima dan hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli elpiji melalui biometrik.

Pada awal program, lanjut Said, akan dibutuhkan upaya keras, tetapi keberhasilan pendataan tersebut akan memudahkan pemerintah di kemudian hari. Lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang data subsidi elpiji yang terdigitalisasi.

"Di India, dengan penduduknya lebih banyak dan program ini bisa berjalan. Harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," tuturnya.

Said berpendapat sebagai konsekuensi dari kebijakan subsidi elpiji yang tertutup maka penjualan elpiji 3 kilogram di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.

Sementara untuk subsidi solar dan pertalite, kata dia, pendataan barcode melalui aplikasi MyPertamina harus divalidasi ulang.

PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.

Dengan demikian, fokus subsidi bahan bakar minyak (BBM) diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat-alat pertanian dari petani kecil, hingga sepeda motor pelaku UMKM, sehingga kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite.

Selama ini, menurut Said, para pemilik kendaraan roda empat masuk golongan penikmat subsidi yang paling banyak sehingga ke depan bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat, guna menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi.

Di sisi lain, Ketua Banggar mengingatkan para penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PT Pembangkit Listrik Negara PLN (Persero).

Dia mengatakan PLN dapat melakukan integrasi data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga desil masyarakat yang lebih sejahtera bisa naik dan diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 Volt Ampere ke bawah.

"Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah," ucap Said.

Sejalan dengan langkah itu, lanjut dia, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, yakni menggunakan elpiji subsidi atau kompor listrik.

Dengan begitu, dia menyampaikan PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listrik masyarakat yang berada di desil 7–10, yaitu kelompok rumah tangga yang berada dalam 30 persen sampai 40 persen tertinggi atau lebih sejahtera.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan pemerintah untuk membuat aturan agar pembelian LPG 3 kilogram (kg) menggunakan sidik jari atau retina mata. Tujuannya agar penyaluran subsidi gas melon tepat sasaran.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan cara tersebut paling ampuh untuk mencegah kebocoran gas subsidi ke orang kaya. Sebab, tak bisa dipindah tangankan.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (usul) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4) dikutip Detik News.

Usulan itu muncul saat ia menjawab soal adanya rencana mengurangi subsidi BBM lantaran dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua DPP PDIP ini tak setuju dengan gagasan tersebut.

"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said.

Menurutnya, penerima subsidi 3 kg sebenarnya lebih kecil dari pagu yang dianggarkan saat ini. Angka orang yang berhak menikmati gas melon hanya 5,4 juta orang jika benar-benar tepat sasaran.

"Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta. Cukup, dari 8,6 yang ada di pagu," imbuhnya.

Said menyebut kenaikan harga minyak dunia berdampak ke segala aspek, bukan hanya BBM. Ia berharap tak ada pihak yang mengotak-atik subsidi BBM bagi rakyat.

"Kalau soal beban-membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik?" ujarnya.

"Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang nggak harga keekonomian, itu lebih make sense," pungkasnya.

DPR RI mengusulkan pembelian gas subsidi LPG 3 kg menggunakan sidik jari atau retina mata.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan distribusi LPG 3 kg saat ini belum tepat sasaran dan mengusulkan pembelian LPG 3 kg dengan memakai sidik jari atau retina mata. Dengan mekanisme tersebut, maka penerima subsidi bisa tepat sasaran.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (usul) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4) dikutip Detik News.

Uslan itu muncul saat ia menjawab soal adanya usulan subsidi BBM dikurangi lantaran dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua DPP PDIP ini tak setuju dengan gagasan tersebut.

"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said.

Menurutnya, penerima subsidi 3 kg sebenarnya lebih kecil dari pagu yang dianggarkan saat ini. Angka orang yang berhak menikmati gas melon hanya 5,4 juta orang jika benar-benar tepat sasaran.

"Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta. Cukup, dari 8,6 yang ada di pagu," imbuhnya.

Said menyebut kenaikan harga minyak dunia berdampak ke segala aspek, bukan hanya BBM. Ia berharap tak ada pihak yang mengotak-atik subsidi BBM bagi rakyat.

"Kalau soal beban-membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik?" ujarnya.

"Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang nggak harga keekonomian, itu lebih make sense," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI Said Abdullah melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak dalam defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan itu merespons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka ruang opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas 3 persen terhadap PDB.

"Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut tentu ada banyak cara," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menyebut berbagai cari itu meliputi menjaga tingkat pendapatan negara tercapai, pembenahan perpajakan melalui coretax system yang diharapkan menjadi perbaikan pengumpulan penerimaan perpajakan lebih baik, hingga peningkatan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara, yang akan menambah "dompet" Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari sisi belanja, kata dia, cara lainnya, yakni pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan fokus terhadap berbagai program yang tidak prioritas, di mana pemerintah memiliki pengalaman atas hal tersebut.

Menurutnya, jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, maka target defisit di bawah 3 persen bisa dijaga.

Selain itu, Said menambahkan pemerintah juga perlu menjaga target pembiayaan agar bisa dikelola dengan baik. Di tengah terpaan pemeringkatan kredit yang negatif, sambung dia, tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).

"Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa meyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN dan memperluas SBN pada porsi ritel," ucap dia.

Dirinya menuturkan di Banggar DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah terkait pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB maupun kebijakan pelonggaran kuantitatif alias quantitave easing.

Jika pemerintah menempuh kebijakan defisit lebih dari 3 persen PDB, Said mengatakan terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam jangka pendek, fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari sebab pelebaran defisit dibiayai dengan utang.

Dia menyampaikan demikian halnya dengan kebijakan pelonggaran kuantitatif, jika menggunakan model Bank Indonesia (BI) menyerap SBN dari pasar sekunder, maka harus diperhitungkan kemampuan BI lantaran Bank Sentral memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi.

Dikatakan bahwa kedua tanggung jawab itu tidak mudah, butuh kewaspadaan, serta bauran kerja dari amunisi dari BI yang harus kuat.

"Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Risikonya harus dihitung dengan matang," tutur Said.

Demikian pula, lanjut dia, dengan pencetakan uang, di mana risiko stagflasinya harus dianalisa dengan jernih dan tidak bisa sembarangan karena kondisi saat ini daya beli rakyat belum baik, sehingga jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan bisa terjadi stagflasi.

Ketua Banggar DPR RI pun mengharapkan ada kajian melibatkan para ekonom agar setiap kebijakan ekonomi mendapatkan basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga segala risikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya.

"Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026