perlu mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP), yaitu skenario percepatan aktivasi PPP dengan tingkat kesiapan minimum pada 2027 dan skenario implementasi penuh pada 2028 dengan tingkat kesiapan ideal.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand D. Purba melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyampaikan perlu mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi, dampaknya dapat dikelola secara tertib tanpa merugikan pemegang polis dan tanpa mengganggu stabilitas industri.

Kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika industri keuangan.

Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara, dengan mayoritas terjadi pada asuransi umum.

Sementara itu di Indonesia, Ferdinand mencatat bahwa dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) sangat diperlukan untuk memperkuat industri asuransi.

Melalui skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

“Di Indonesia, PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi,” kata Ferdinand.

Mengenai perkembangan persiapan PPP pada tahun ini, LPS antara lain telah membentuk kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP dan pelaksanaan simulasi, dengan bekerja sama dengan para ahli dan praktisi industri.

“Jika dipercepat aktivasinya pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” tutup Ferdinand.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, melantik para pejabat baru yang mengisi posisi sebagai direktur eksekutif, direktur group, kepala divisi, dan kepala tim, sebagai bagian dari langkah reorganisasi hingga persiapan pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya LPS agar senantiasa menjadi lembaga resolusi terdepan dan terpercaya bagi masyarakat.

“Momentum ini tidak hanya sekedar seremonial pergantian pejabat, saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global. Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” kata Anggito.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru di LPS juga merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi program penjaminan polis yang kemungkinan berlaku lebih cepat.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” kata Farid.

Pejabat baru LPS yang dilantik pada hari ini antara lain, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

Dalam kesempatan yang sama juga dilantik sembilan orang Kepala Divisi dan 25 orang Kepala Tim, di antaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, dan Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto.

Kemudian, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti, dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan progres program penjaminan polis (PPP) sejauh ini telah mencapai 65 hingga 85 persen dari sisi desain program, penyiapan regulasi atau kebijakan, infrastruktur IT, serta human resources atau kepesertaan.

“Sampai dengan posisi per saat ini, semua progres itu berkisar antara 65 hingga 85 persen,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D Purba dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1) malam.

Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan keempat pilar persiapan bergerak ke arah yang positif sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

Progres tersebut menjadi dasar bagi LPS untuk menyiapkan skenario percepatan implementasi program pada 2027 dari target awal 2028, seiring dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang masih berlangsung.

“Di undang-undang itu amanatnya 2028. Tapi kemudian di-drafting yang sekarang (UU P2SK yang sedang direvisi), disebut ‘paling lambat’. Artinya apa? Berarti ada kemungkinan (lebih cepat), makanya saya bikin skenario 2027,” kata Ferdinan.

Untuk memastikan kesiapan yang matang, LPS menargetkan seluruh aspek utama program dapat dipastikan pada akhir triwulan II 2026. Pada periode tersebut, LPS akan mengevaluasi apakah seluruh persiapan telah benar-benar siap untuk memasuki tahap berikutnya.

Penentuan kesiapan pada akhir triwulan II-2026 dinilai krusial karena setelahnya akan terdapat rangkaian proses lanjutan, seperti pendaftaran kepesertaan, penyiapan administrasi, serta pengaturan teknis operasional. Oleh sebab itu, status kesiapan penuh baru dapat dikonfirmasi setelah seluruh prasyarat tersebut terpenuhi.

“Kita rencananya harus mencapai 100 persen di akhir triwulan II, karena di situ proses pendaftaran (peserta penjaminan polis) sudah dimulai. Artinya, kalau proses pendaftaran dimulai, berarti desain harus sudah selesai,” ujar Ferdinan.

Dalam pengembangan program penjaminan polis, Ferdinan mengatakan bahwa tantangan utama terletak pada kompleksitas desain program. Meskipun industri asuransi secara skala lebih kecil dibandingkan perbankan, karakteristik produknya jauh lebih beragam dan kompleks.

Pada sektor asuransi, terdapat berbagai jenis produk, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, yang masing-masing memiliki karakteristik dan risiko berbeda. Seluruh variasi produk tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam desain program penjaminan polis.

Hingga saat ini, cakupan program penjaminan polis masih difokuskan pada asuransi jiwa dan asuransi umum. Reasuransi tetap dikecualikan dari skema penjaminan, sejalan dengan praktik terbaik di tingkat internasional. Sementara produk asuransi yang memiliki unsur investasi, yakni unit link atau PAYDI, tidak dijamin pada porsi investasinya.

“Limit (penjaminan) berapa? Yang sekarang kita masih kaji terus kisaran 500-750 (juta). Di akhir triwulan II, itu (desain program) sudah harus fix, karena kita harapkan triwulan I itu amandemen (UU P2SK) sudah diketok, kemudian PP juga sudah selesai, desain program bisa difinalisasi. Karena desain program itu akan tergantung dengan UU dan PP. Tapi kita siapkan sekarang di-drafting-nya, sehingga ketika itu (UU P2SK) diketok, kita tinggal smoothing saja,” kata Ferdinan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapannya apabila program penjaminan polis asuransi diimplementasikan pada 2027 dari semestinya pada 2028, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba dalam Temu Media LPS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Purba mengatakan berlakunya program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, serta dapat meningkatkan premi industri asuransi.

“Keberadaan program ini bagian dari recovery and resolution framework untuk menghadapi kemungkinan gagal perusahaan asuransi. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” ujar Purba.

Ia menjelaskan, rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 15,3 persen setelah LPS beroperasi, dibandingkan sebesar 7,7 persen sebelum LPS beroperasi.

Ia mencontohkan, penerapan program penjaminan polis di Malaysia, juga mencatatkan peningkatan premi yang lebih tinggi setelah berlakunya program ini di negara tersebut.

Tiga tahun sebelum berlakunya program penjaminan polis asuransi pada 2007-2009, rata-rata pertumbuhan pendapatan premi asuransi sebesar 5,5 persen per tahun.

Setelah program penjaminan polis berlaku pada 2010, rata-rata pertumbuhan premi pada periode 2011-2013 menjadi 9,7 persen per tahun.

Melihat contoh tersebut, Purba meyakini bahwa pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga pada gilirannya pendapatan premi asuransi akan meningkat.

Ia menjelaskan, LPS menyiapkan tiga jenis jaminan dalam program ini, diantaranya, pertama, jaminan klaim polis yaitu apabila perusahaan asuransi bermasalah maka LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian.

Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat, polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama.

Kemudian, ketiga, pengembalian polis yaitu apabila pengalihan tidak dapat dilakukan maka LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan.

Pihaknya memproyeksikan penjaminan akan mencakup nilai pertanggungan antara Rp500 juta-Rp700 juta, yang mencakup sekitar 90 persen dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

“Skema ini akan otomatis dilakukan oleh LPS tanpa perlu pilihan dari pemegang polis,” ujar Purba.

Lebih lanjut, program akan diformalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), dengan ketentuan teknis seperti nilai batas penjaminan dan jenis produk yang dijamin akan ditetapkan lebih lanjut.

Tingkat penetrasi industri asuransi di Indonesia masih rendah, dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN, yang mana berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024, atau relatif tidak banyak berubah sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda.

Sementara itu, Filipina mencapai 1,80 persen, Malaysia 3,80 persen, Thailand 5,10 persen, dan Singapura 7,40 persen pada akhir 2024, dan untuk negara-negara maju umumnya berada di level 9-10 persen.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi menyebut beberapa variabel yang menjadi penghambat tingkat penetrasi, di antaranya maraknya sejumlah kasus yang mendera perusahaan asuransi dan berujung menggerus kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

“Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi memang cukup menekan penetrasi industri asuransi. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Suwandi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyusun desain awal skema penjaminan polis asuransi yang disesuaikan dengan karakteristik industri perasuransian Indonesia. Hal ini sehubungan dengan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan dijalankan LPS.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan bahwa skema tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adapun, PPP ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

Sebagai inisiatif dan pondasi langkah awal, Mahendra mengatakan OJK telah meluncurkan database polis nasional pada Juni lalu. Tujuannya, untuk memastikan penjaminan polis asuransi berbasis data yang akurat.

"Implementasi penuh skema ini akan memperkuat mekanisme resolusi perusahaan asuransi, memberikan kepastian pembayaran klaim pasca likuidasi, dan menjadi pilar utama dalam pemulihan serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi," terang Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Program tersebut merupakan hal penting yang merupakan mandat penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Mahendra menjelaskan, secara historis, program ini diamanatkan dalam UU nomor 40 2014 tentang perasuransian yang seharusnya berlaku tahun 2017, namun belum dapat diimplementasikan sampai sekarang karena belum tersedia landasan operasional dan lembaga.

"Namun, melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK, maka mandat tersebut kembali ditegaskan pelaksanaannya dilakukan dalam 5 tahun sejak Undang-Undang P2SK yaitu tahun 2028," terang Mahendra.

Sebagai informasi, PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) No.4/2023. Dalam penyelenggaraan PPP, setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis. Selain itu, perusahaan asuransi yang akan mengikuti program tersebut harus dinyatakan memenuhi tingkat kesehatan tertentu.

Salah satu indikator untuk kepesertaan program tersebut adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Maka, risk based capital (RBC) menjadi salah satu kriterianya. Tetapi, hal itu masih dalam pembahasan.