Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 Indonesia merupakan yang kedua tertinggi di negara-negara Group of Twenty (G20).

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39%. Pertumbuhan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) ini merupakan yang tertinggi pascapandemi.

"Indonesia di antara negara G20 dalam kuartal keempat nomor 2 sesudah India yang 7,4%," terangnya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Airlangga menyampaikan bahwa sepanjang tahun lalu ekonomi tumbuh 5,11% didorong oleh konsumsi masyarakat. Dia menyebut ini merupakan bukti dari efektivitas stimulus ekonomi pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 lalu itu mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal IV/2025 juga ditopang oleh stabilitas harga dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Khusus mobilitas, Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tiga bulan terakhir 2025 ditopang oleh libur Natal dan Tahun Baru, dia memperkirakan momentum bisa berlanjut pada kuartal I/2026 lantaran tidak lama lagi libur Idulfitri 2026.

"Ini pertama kalinya kuartal IV dan kuartal I back to back hari besar keagamaan, diharapkan selama pengalaman kita pada saat terjadi Lebaran pertumbuhan [ekonomi] tertinggi. Kami akan dorong terus pertumbuhan kuartal pertama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada November 2025 mengalami perlambatan. Padahal, secara historis, inflasi kerap meningkat pada akhir tahun akibat permintaan yang meningkat.

BPS mencatat inflasi November 2025 melambat ke level 0,17% secara bulanan (month to month/MtM), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,28% MtM.

Pola ini berbanding terbalik dengan kondisi pada 2019 sampai dengan 2024. Selama itu, grafik inflasi bulanan konsisten menanjak dalam tiga bulan terakhir setiap tahunnya.

Misalnya pada tahun lalu, inflasi bergerak dari 0,08% MtM pada Oktober 2024 menjadi 0,30% MtM pada November 2024, dan terus mendaki ke 0,44% MtM pada Desember 2024.

Terakhir kali, perlambatan inflasi pada November terjadi pada 2018. Kala itu, BPS mencatat inflasi sebesar 0,27% atau lebih rendah sedikit dari 0,28% pada bulan sebelumnya atau Oktober 2018.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai anomali perlambatan inflasi pada November 2025 bukan merupakan sinyal permintaan ekonomi yang tajam, melainkan indikasi normalisasi harga pangan dan energi yang justru menguntungkan daya beli masyarakat.

"Penurunan inflasi November 2025 menurut saya lebih mencerminkan kombinasi normalisasi harga pangan dan energi serta permintaan domestik yang masih terkendali, bukan sinyal bahwa ekonomi tiba-tiba melemah tajam," ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Josua memaparkan, faktor utama yang membuat inflasi November tampak anomali dibanding pola historis adalah penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan yang biasanya justru menjadi pendorong kenaikan harga jelang libur akhir tahun.

Secara bulanan, terjadi penurunan harga pada daging ayam ras, beras, cabai merah, telur ayam ras, hingga kentang. Perinciannya, daging ayam ras menjadi penahan utama dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,03%.

Selanjutnya, komoditas beras dan cabai merah masing-masing menyumbang andil deflasi 0,02%. Adapun, telur ayam ras dan kentang turut berkontribusi menahan laju inflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%.

Menurut Josua, penurunan harga itu mengindikasikan pasokan pangan pokok relatif memadai berkat panen raya dan operasi pasar yang agresif.

"Di sisi lain, tidak ada penyesuaian besar pada harga yang diatur pemerintah seperti BBM dan tarif listrik, sehingga komponen energi hanya mencatat inflasi tahunan sekitar 0,34%," tambahnya.

Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi

Lantas, apakah inflasi yang melambat ini akan menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025? Josua justru memproyeksikan dampak yang positif.

Dia menjelaskan bahwa inflasi yang landai akan menjaga pendapatan riil masyarakat sehingga ruang konsumsi menjadi lebih longgar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

"Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 kemungkinan justru cenderung positif bagi daya beli. Inflasi yang lebih rendah membuat kenaikan pendapatan nominal rumah tangga lebih banyak tercermin sebagai kenaikan pendapatan riil," jelas Josua.

Dia juga menyoroti adanya dukungan stimulus fiskal di akhir tahun, termasuk bantuan sosial (bansos) tunai skala besar yang diproyeksikan mencapai Rp30 triliun pada kuartal terakhir tahun ini. Bansos, sambungnya, akan menyuntikkan tambahan permintaan ke sektor perdagangan dan jasa di akar rumput.

Dari sisi perilaku konsumen, Josua mencatat adanya sikap kehati-hatian (precautionary motive). Data Survei Konsumen Oktober 2025 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik ke level 121,2, namun porsi pendapatan yang ditabung juga meningkat dari 13,7% menjadi 14,3%.

"Artinya, konsumen merasa lebih optimis ke depan tetapi masih berhati-hati dalam belanja saat ini, cenderung memperkuat tabungan," tuturnya.

Meskipun demikian, indikator sisi produksi menunjukkan penguatan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 53,3 pada November, tertinggi sejak Februari, yang mencerminkan peningkatan pesanan domestik.

Dengan kombinasi faktor tersebut, Josua optimistis pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun akan tetap terjaga. "Yang lebih mungkin terjadi, inflasi yang rendah akan membantu menahan perlambatan konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian global, sehingga pertumbuhan triwulan IV tetap bertahan di kisaran sekitar 5%," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan membuka peluang menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah bank Himbara seperti BRI telah mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan meninjau kembali kapasitas penyerapan masing-masing bank.

“Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kami lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menjelaskan, dampak penempatan dana pemerintah di perbankan akan mulai terlihat pada kuartal IV/2025. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai di atas 5,5% pada periode tersebut.

“Ke ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia, triwulan keempat bisa tunggu di atas 5,5%, mungkin lebih. Dan ke depannya, kalau kebijakan enggak diubah, ekonomi kita akan semakin cepat tumbuh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa penempatan dana di Himbara justru membebani bank. Menurutnya, kebijakan itu justru memperkuat penyaluran kredit dan mempercepat perputaran ekonomi.

“Ada salah persepsi, seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Padahal kalau bisa menyalurkan lebih banyak, ekonomi tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Mungkin dari margin turun sedikit, tapi volumenya makin bagus dan kualitas kreditnya ikut membaik,” tuturnya.

Purbaya mengaku terbuka untuk kembali menambah likuiditas ke Himbara, mengingat pertumbuhan uang beredar (base money) saat ini baru sekitar 13%, sementara idealnya mencapai sedikit di atas 20%.

“Open. Karena lagi pertumbuhan uangnya baru 13%. Saya pikir seharusnya ideanya 20% lebih sedikit,” katanya.

Meski demikian, Purbaya enggan merinci berapa tambahan penempatan dana yang akan diberikan. Dia hanya menyebut masih memiliki cadangan dana sebesar Rp250 triliun di Bank Sentral, yang bisa dioptimalkan sewaktu-waktu.

“Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral. Nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah struktur anggaran negara maupun memperluas kebijakan fiskal.

"Kalau mau menambah pun kami enggak akan kasih tahu lagi sekarang, operasi uang biasa lagi kami nanti orang banyak protes,” tegasnya.

Dengan sinyal tersebut, pemerintah tampaknya masih menyiapkan ruang kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di akhir tahun, sekaligus memastikan likuiditas perbankan nasional tetap ample.