Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai model integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi menjadi solusi strategis untuk mengatasi defisit daging nasional sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

"Ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan mengurangi ketergantungan impor," kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu saat meninjau peternakan dengan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (19/6).

Menurut Hanif, sistem pengembangbiakan sapi yang dilakukan secara alami di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dibandingkan inseminasi buatan.

Selain biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami dinilai lebih efektif karena seluruh hormon yang dibutuhkan untuk kebuntingan tersedia secara alami.

"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif.

Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi di PT Buana Karya Bhakti yang semula hanya sekitar 300 ekor kini telah berkembang menjadi hampir 1.500 ekor. Populasi tersebut dipelihara di atas lahan perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.

Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, potensi integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan sangat besar. Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk program SISKA.

"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 56 ribu hingga 57 ribu ekor, sementara kemampuan produksi saat ini baru sekitar 33 ribu ekor sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Apabila konsep integrasi sawit-sapi dapat diperluas secara nasional, maka ketahanan pangan hewani Indonesia dinilai dapat semakin kuat.

Secara nasional, kata Hanif Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan 13 hingga 15 hektare lahan, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.

"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.

Selain mendukung penyediaan daging, integrasi sawit dan sapi juga dinilai memberikan manfaat bagi sektor perkebunan.

Kehadiran sapi disebut mampu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sementara kotoran ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

Untuk menghindari dampak negatif terhadap tanah, Hanif mengatakan sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir, di mana sapi hanya berada di satu lokasi selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.

Pemerintah, lanjut Hanif, akan membahas lebih lanjut pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan sektor perdagangan, guna menyusun regulasi dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.

"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengupayakan kemandirian susu nasional dari hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketahanan pangan serta pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru mampu memproduksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahun.

"Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka. Namun, hari ini mestinya kita kemudian mengevaluasi betapa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang kemudian harus kita lakukan bersama," kata Hanif saat membuka kegiatan Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan peringatan Hari Susu Nusantara harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk mempercepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, pengembangan sektor susu tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Pertanian semata, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.

Ia mengungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara satu sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal.

Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar dalam membangun kekuatan tulang, otot, serta perkembangan otak generasi muda.

Dia menuturkan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama karena Indonesia saat ini memiliki sekitar 70 persen penduduk usia produktif yang menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka pada kesempatan hari ini, ini harus menjadi perhatian kita serius. Belajar dari perkembangan susu ini, maka juga harus menjadi perhatian serius kita semua. Sejak tahun 1920-an masuklah investasi untuk pemenuhan susu nasional kita. Kemudian berkembang pesat di tahun 2000 sampai 2020," jelasnya.

"Namun semua masih berorientasi kepada impor. Jadi kebutuhan susu kita, yang tadi 1 sendok 1 hari, itu juga 80 persen-nya dipenuhi, diperoleh dari impor kita. Sudah cukup lama kita sebenarnya terbelenggu pada importasi," tambah Hanif.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor dapat menjadi risiko bagi ketahanan pangan nasional ketika terjadi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan dari negara-negara pemasok utama dunia.

"Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk benar-benar menghadirkan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional ini tidak bisa ditunda lagi," tegas Hanif.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dari sektor hulu, sektor tengah, hingga sektor hilir agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hanif menilai pengembangan sektor hulu perlu difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada ternak dari wilayah subtropis.

Selain itu, riset dan inovasi perlu diperkuat untuk menghasilkan varietas ternak yang adaptif terhadap kondisi lokal sekaligus meningkatkan produktivitas susu, sehingga industri nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Hanif menjelaskan pengembangan sektor persusuan nasional masih menghadapi tantangan karena sebagian besar sapi perah yang digunakan saat ini berasal dari wilayah subtropis seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki karakter iklim berbeda dengan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara tropis yang berada di kawasan sekitar garis khatulistiwa sehingga membutuhkan jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan kondisi suhu, kelembapan, dan lingkungan tropis secara optimal untuk mendukung produktivitas susu.

Ia menilai penggunaan ternak dari wilayah subtropis sering kali memerlukan penyesuaian lingkungan tertentu, termasuk pemeliharaan di kawasan dataran tinggi, sehingga pengembangan varietas ternak yang sesuai dengan karakter tropis Indonesia menjadi kebutuhan penting.

Karena itu, Hanif mendorong penguatan riset dan inovasi untuk menghasilkan ternak perah yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan tropis, sekaligus mampu meningkatkan produksi susu nasional guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Selain penguatan sektor hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir melalui pembangunan industri yang terintegrasi agar rantai pasok persusuan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

"Ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Mulai dari hulunya, seberapa besar kemudian penghasil susu ini mampu kita hadirkan di negara kita," kata Hanif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan riset sapi perah tropis guna mempercepat kemandirian susu nasional dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan penguatan sektor persusuan nasional memerlukan dukungan riset yang mampu menghasilkan terobosan sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.

"Riset-riset harus segera digalakkan. Ambil sapi-sapi yang sesuai dengan karakter tropis kita. Tidak memaksakan subtropis datang ke kita, sehingga begitu dipelihara banyak problem," kata Hanif.

Menurutnya, pengembangan sapi perah yang adaptif terhadap iklim tropis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas susu nasional secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Ia menjelaskan sebagian besar produksi susu saat ini masih bergantung pada jenis sapi yang berasal dari kawasan subtropis, sehingga pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan.

Kondisi iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi memerlukan pendekatan berbeda agar pengembangan peternakan sapi perah dapat berlangsung lebih optimal dan produktif.

Karena itu, Hanif mendorong lembaga riset, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pengembangan bibit sapi yang sesuai karakter wilayah Indonesia.

"Para riset-riset, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan seterusnya wajib segera menghadirkan jenis-jenis (sapi) yang mampu tumbuh dan berkembang baik, khusus dengan kesesuaian dengan kondisi kita," ujarnya.

"Susu kita sebagian besar masih berasal dari susu-susu subtropis yang tidak bisa kita kembangkan dengan baik di daerah tropis," tambah Hanif.

Adapun saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

Artinya, sekitar 75 persen komoditas itu masih dipasok dari luar negeri.

Oleh karena itu, penguatan riset, menurut Hanif, sangat penting untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan produksi susu sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dengan peningkatan produksi di dalam negeri, maka Indonesia akan terbebas dari importasi komoditas tersebut.

Selain pengembangan bibit, peningkatan kualitas penanganan produksi dan pengolahan susu juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok persusuan nasional.

Hanif menekankan percepatan kemandirian susu membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program pengembangan.

Menurutnya, pembangunan iklim usaha yang kondusif, penguatan hilirisasi, dan integrasi sektor persusuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan susu nasional.

"Jadi, langkah-langkah itu harus segera kita keroyok bersama. Tidak mungkin Kementerian Pertanian saja mampu menyelesaikan itu. Tetapi, kehadiran kita semua, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, itu harus kita lakukan bersama-sama," tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggelorakan semangat konsumsi susu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hanif optimistis penguatan riset, peningkatan produksi, dan kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya ketahanan susu nasional serta mendukung Indonesia Emas 2045 yang sehat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut program makan bergizi gratis (MBG) menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat.

"Justru di sini, maka kita ingin sangat titip dengan teman-teman di MBG bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Dengan program MBG ini, maka paling tidak diwajibkan susu ini, syukur-syukur setiap hari, tidak hanya dua kali seminggu," kata Hanif.

Menurutnya program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda.

Hanif mengungkapkan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun secara nasional.

"Karena harian kita kalau kita rata-rata hanya satu sendok makan per hari. Jadi satu orang satu hari, kita hanya mampu mengkonsumsi susu satu sendok makan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kita kalau ini tidak terus kita tingkatkan," ucapnya.

Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia menekankan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan gizi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, memperkuat otot, serta membantu perkembangan otak generasi muda secara optimal dan berkelanjutan.

Dia menegaskan penguatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama karena kualitas generasi produktif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, peningkatan konsumsi susu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem persusuan nasional melalui penyusunan roadmap kemandirian susu yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor persusuan nasional guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nggak nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting sosialisasikan terus sehingga kemudian tumbuh minat yang cukup besar, bangun iklimnya, selesaikan roadmap-nya," bebernya.

Hanif menilai hilirisasi, integrasi industri, dan penguatan investasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor persusuan nasional yang lebih tangguh dan kompetitif.

"Hilirisasi, integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambah Hanif.

Ia optimistis penguatan konsumsi susu melalui program MBG dan percepatan kemandirian susu nasional akan melahirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif kepada ANTARA.

Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Hanif menyampaikan pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan.

Selain mendukung penguatan sektor pangan nasional, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Hanif menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kemandirian pangan nasional.

Hanya saja, dia menyebutkan saat ini belum ada pembahasan mengenai usulan komoditas gula masuk pada komponen bantuan pangan yang saat ini berjalan meliputi beras dan gula yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucapnya.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendorong pemerintah memasukkan gula pasir sebagai komponen bantuan pangan nasional guna memperkuat perlindungan petani tebu dan menjaga keseimbangan pasar komoditas gula domestik.

APTRI menilai penambahan gula dalam bantuan pangan dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan produksi gula petani nasional.

Menurut asosiasi petani tersebut, kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar komoditas beras karena volume konsumsi gula masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras nasional harian.

APTRI mengusulkan pemerintah cukup menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan apabila penyaluran beras mencapai 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat.

"Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Adapun pemerintah saat ini melalui Perum Bulog terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah seluruh Indonesia secara bertahap.

Dalam program stimulus ekonomi tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk membantu kebutuhan masyarakat. Saat ini Bulog terus menggencarkan bantuan tersebut agar mencapai target distribusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan roadmap kemandirian susu nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan perlunya percepatan penyusunan dan pelaksanaan roadmap kemandirian susu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu mulai dari hulu dan hilir, segera wajib kita lakukan," kata Hanif.

Hanif menuturkan upaya itu dilakukan sebab kebutuhan susu masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi pasokan dari luar negeri sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi domestik.

Disebutkan saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

"Itu hampir 80 persen lebih diperoleh dari impor. Maka langkah-langkah kita semua untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu," bebernya.

Ia menyebut sebagian besar konsumsi susu nasional masih bergantung pada impor sehingga ketahanan sektor persusuan nasional perlu terus diperkuat.

Penguatan produksi susu dalam negeri dinilai penting untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi peternak lokal.

Hanif menekankan pengembangan industri susu nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat.

Peran riset menjadi penting untuk menghasilkan jenis sapi perah yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim tropis Indonesia sehingga produktivitas dapat meningkat.

Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan akan membantu menciptakan sistem peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain penguatan produksi, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri susu guna meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

Hanif menilai integrasi sektor hulu dan hilir menjadi kunci dalam membangun ekosistem persusuan nasional yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Ia optimistis percepatan roadmap kemandirian susu akan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan konsumsi susu masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan daya saing demi menciptakan generasi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita selamatkan bangsa kita, dengan menyelamatkan generasi kita. Mari promosikan terus untuk minum susu setiap hari," kata Hanif ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia yang rata-rata baru setara satu sendok per hari dan perlu segera ditingkatkan.

Hanif menilai peningkatan konsumsi susu menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang sehat dan produktif.

Dia konsumsi susu nasional saat ini masih berkisar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara sekitar satu sendok susu per orang setiap hari.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Ia menekankan ketersediaan gizi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas generasi produktif yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional pada masa mendatang.

Hanif menegaskan peningkatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Segera gelorakan semangat minum susu. Wajib, karena sampai hari ini baru satu sendok (konsumsi susu), kita tidak mau kehilangan satu pun generasi kita setiap harinya. Bangun iklim, hilirisasi," katanya.

Menurutnya, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada peringatan Hari Susu Nusantara, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

Ia mengingatkan Indonesia sedang menikmati bonus demografi sehingga penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat strategis bagi masa depan bangsa.

Karena itu, edukasi mengenai pentingnya konsumsi susu perlu terus diperluas agar kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi semakin meningkat.

Melalui peringatan Hari Susu Nusantara 2026, Hanif berharap gerakan minum susu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak pasar modal tidak memberikan dampak signifikan ke industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Belakangan banyak isu bahwa kenaikan mata uang asing dan penekanan rupiah kondisi pasar seolah-olah pengaruhnya besar pada industri. Tapi, kita tahu bahwa justru sekarang sektor-sektor tertentu mengalami panen peluang,” ujar Faisol Riza dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Faisol Riza​​​​​​​ melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di PT Gajah Angkasa Perkasa di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini.

“Kelihatan bahwa (industri tekstil) punya fundamental yang baik, dan hampir tidak terpengaruh oleh lemahnya atau tidak stabilnya nilai tukar rupiah maupun pasar modal. Saya juga melihat industri nasional kita memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi situasi yang tidak stabil secara global,” terangnya.

Dia juga mengapresiasi pencapaian industri garmen tersebut yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun juga merambah pasar mancanegara. Hal itu membuktikan bahwa produk-produk tekstil Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk-produk impor, baik secara kualitas maupun harga.

“Kita bisa bersaing dengan harga tekstil yang diproduksi negara lain bahkan dengan harga di pasar. Ini membanggakan. Tentu, pemerintah juga akan terus mendukung industri tekstil di Indonesia,” kata Wamen Riza.

Lebih lanjut, Riza mendorong industri tekstil untuk memanfaatkan tantangan geopolitik untuk meningkatkan ekspansi pasar ekspor. Salah satunya, melalui perjanjian dagang Indonesia dengan Eropa, yang memberikan bea masuk 0 persen untuk produk tekstil Indonesia.

“Pemerintah juga mengatur supaya di border betul-betul ketat. Presiden sudah memerintahkan agar bea cukai jadi kekuatan ekonomi kita, dengan membatasi barang ilegal, tidak memenuhi standar, dan barang yang merusak pasar dalam negeri,” ujar Wamen Riza.

Sementara, Direktur Gajah Group Dedy Zein mengatakan bahwa PT Gajah Angkasa Perkasa saat ini mampu memproduksi total 3 juta meter produk garmen dalam sebulan, guna memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor, khususnya kebutuhan seragam militer dan pemerintahan di Malaysia, Jepang, dan India.

Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 85 persen, Dedy optimistis pihaknya dapat terus menambah negara tujuan ekspor, dengan beberapa target termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Prancis, Inggris, Spanyol, Korea Selatan, Vietnam, Papua Nugini, dan Kanada.

“Kami berharap ke depannya bisa mengekspor bahan jadi, specialty menjadi uniform (seragam) militer dan pemerintah di negara lain,” kata Dedy.

Diketahui, selain baju seragam, PT Gajah Angkasa Perkasa dalam lini usahanya juga memproduksi berbagai produk garmen, antara lain sepatu, tanda pangkat, kain batik, hingga sepatu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026). Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Hanif menilai pergeseran itu dilakukan mengingat pertimbangan yang matang dari Presiden Prabowo atas dinamika yang terjadi saat ini.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi untuk penempatan kami," kata Hanif di Istana Negara pada Senin (27/4/2026) usai pelantikan.

Dia menjelaskan bahwa di bawah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dirinya akan mendukung berbagai langkah guna merealisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja, semuanya, MBG [Makan Bergizi Gratis] dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup kini digantikan oleh Jumhur Hidayat.

Adapun, pelantikan Hanif itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Hanif yang dilantik sebagai Wamenko Pangan, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menteri Lingkungan Hidup kemudian kini dijabat Jumhur Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dijabat oleh Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi Muhammad Qodari.

Lalu, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Hanif Faisol Nurofiq menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan (wamenko pangan).

Salah satu tugas awal yang disebut Hanif ialah ikut mengawal percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar program unggulan pemerintahan Prabowo.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko (Zulkifli Hasan/ Zulhas) akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Hanif usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Hanif mengatakan tidak ada masa tunggu setelah pelantikan. Ia memastikan dirinya bersama jajaran Kemenko Pangan akan langsung bergerak menjalankan arahan Sang Kepala Negara, termasuk menyentuh program MBG dan agenda pangan lain yang menjadi prioritas pemerintah.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Hanif menegaskan seluruh langkah lanjutan nantinya akan dijalankan setelah mendapat arahan teknis dari Menko Pangan Zulhas.

"Insyaallah dengan kerja keras kita ingin mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Hanif sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Sebelum masuk ke jabatan baru ini, Hanif menjabat sebagai menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup.

Hanif kini dipercaya mendampingi Zulhas di Kemenko Pangan untuk membantu percepatan sejumlah program strategis pemerintah di sektor pangan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.

Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.

Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.

Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.

Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.

Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.

Profil Hanif Faisol

Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.