Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi katalis terbesar bagi pengembangan industri susu nasional dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, peluang tersebut dibayangi persoalan struktural yang belum terselesaikan, yakni rendahnya produksi susu dalam negeri yang masih jauh dari kebutuhan nasional.
Kesenjangan antara produksi dan konsumsi susu diperkirakan semakin melebar seiring ekspansi program MBG yang ditargetkan menjangkau puluhan juta penerima manfaat dalam beberapa tahun mendatang.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Kementerian Pertanian Ali Agus, dalam Peta Jalan Pembangunan Peternakan Nasional 2025 - 2035 mengungkapkan produksi susu nasional justru mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Produksi yang pada 2018 mencapai sekitar 951.000 ton turun menjadi 837.000 ton pada 2023.
Di saat yang sama, kebutuhan susu nasional terus meningkat dari sekitar 4,35 juta ton menjadi 4,57 juta ton dalam periode yang sama. Akibatnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku maupun produk susu olahan.
Berdasarkan proyeksi Kementerian Pertanian, tanpa intervensi yang signifikan, produksi susu domestik diperkirakan turun dari 798.000 ton pada 2025 menjadi hanya 629.000 ton pada 2035. Sebaliknya, kebutuhan susu nasional diperkirakan meningkat dari 4,69 juta ton menjadi 5,21 juta ton.
Dengan tren tersebut, defisit susu nasional diperkirakan melebar dari 3,89 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 4,58 juta ton pada 2035.
Tantangan menjadi semakin besar ketika MBG dijalankan secara penuh. Dalam simulasi pemerintah, kebutuhan susu untuk program tersebut diproyeksikan mencapai 2,81 juta ton pada 2025 dan meningkat menjadi 3,43 juta ton pada 2035 apabila cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Besarnya kebutuhan itu hampir menyamai beberapa kali lipat produksi susu nasional saat ini.
Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mengatakan kalangan peternak sapi perah menyambut positif program MBG karena berpotensi menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan bagi susu segar domestik.
Namun, dia mengakui kapasitas produksi peternak rakyat masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Peternak sapi perah rakyat itu belum dapat maksimal untuk memanfaatkan. Kenapa? Karena produksi susu dalam negeri yang berupa susu segar itu saat ini masih digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan susu,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026)
Menurut Teguh, tantangan tidak hanya berada pada sisi produksi, tetapi juga pada kemampuan pengolahan susu. Karakter susu segar yang mudah rusak membuat produk tersebut harus diproses terlebih dahulu menggunakan fasilitas modern sebelum dapat didistribusikan secara luas.
“Untuk bisa memasok susu untuk program MBG, susu ini harus diproses dengan peralatan yang canggih karena susu ini sifatnya perishable, mudah rusak. Dia harus diproses dan didistribusi dalam bentuk susu steril atau susu UHT,” ujarnya.
Karena itu, pasokan susu untuk program pemerintah saat ini masih sangat bergantung pada perusahaan pengolahan susu skala besar yang memiliki fasilitas produksi dan distribusi memadai. Sementara kapasitas pengolahan milik koperasi peternak masih relatif terbatas.
Teguh mencontohkan salah satu pabrik susu koperasi di Jawa Barat hanya memiliki kapasitas sekitar 3.000 liter per jam, jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk memasok program MBG secara nasional.
Menurut dia, apabila pemerintah ingin nilai tambah industri susu lebih banyak dinikmati peternak rakyat, pembangunan fasilitas pengolahan berskala besar perlu dilakukan secara paralel dengan peningkatan produksi susu segar.
“Kalau ingin sepenuhnya nilai tambah itu bisa ke rakyat, pemerintah juga harus membantu mendirikan pabrik-pabrik susu kapasitas besar yang nantinya khusus untuk memasok kebutuhan program MBG dengan bahan baku susu segar rakyat,” katanya.
Saat ini produksi susu segar dari peternak rakyat diperkirakan hanya berkisar 2 juta hingga 2,5 juta liter per hari. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan jangka panjang MBG maupun permintaan pasar nasional secara keseluruhan.
Teguh bahkan menilai kondisi industri susu nasional sudah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
“Sudah hampir 2,5 dekade ini produksi itu stuck. Sedangkan permintaan naik tinggi sekali sehingga gap antara produksi susu segar dengan kebutuhan nasional itu sangat lebar,” ujarnya.
Akibat kesenjangan tersebut, Indonesia masih mengimpor susu dalam jumlah besar dengan nilai sekitar US$1,3 miliar per tahun.
Di tingkat peternak, berbagai persoalan juga masih membatasi peningkatan produksi. Mayoritas peternak rakyat hanya memiliki dua hingga empat ekor sapi perah dengan produktivitas yang relatif rendah. Keterbatasan modal, kualitas bibit, pakan, dan akses teknologi menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan.
Peta Jalan Pemenuhan Kebutuhan Susu Nasional 2025 - 2029
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan peta jalan pemenuhan kebutuhan susu nasional periode 2025—2029. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan populasi sapi perah melalui impor satu juta ekor secara bertahap hingga 2029.
Program tersebut menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025, meningkat menjadi 300.000 ekor pada 2026 dan 400.000 ekor pada 2027.
Melalui langkah tersebut, produksi susu nasional ditargetkan melonjak dari 1,55 juta ton pada 2025 menjadi 8,17 juta ton pada 2029. Jika terealisasi, tingkat pemenuhan kebutuhan susu dari produksi domestik dapat meningkat hingga 96,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 21% pada 2024.
Selain peningkatan populasi ternak, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan regulasi dan investasi, termasuk percepatan pembangunan peternakan nasional, revisi regulasi sektor peternakan, serta penyediaan lahan sekitar 500.000 hektare untuk mendukung pengembangan sapi perah.
Bagi industri persusuan nasional, MBG menjadi peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor sapi perah. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pengembangan peternakan, peningkatan produktivitas, pembangunan industri pengolahan, dan investasi berjalan secara bersamaan.
Tanpa percepatan di sisi hulu dan hilir, lonjakan kebutuhan susu akibat MBG berisiko memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor. Dalam kondisi tersebut, manfaat ekonomi dari program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat justru berpotensi lebih banyak dinikmati pemasok luar negeri dibandingkan peternak domestik.