Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak segan untuk menindak perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," kata Yassierli dikutip dari keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan terkait dengan THR atau BHR dapat menyampaikan aduan ke Posko THR yang berlokasi di Kantor Kemnaker. Posko THR berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari para pekerja di Posko ini terkait dengan hak dan mekanisme penghitungan THR, termasuk dalam situasi PHK.

"Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujarnya.

Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Dengan mekanisme ini, Kemnaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan THR

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026. Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” kata Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, SE tersebut menegaskan bahwa THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Poin kedua, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, tetapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Berikutnya, Menaker juga memerinci bahwa THR senilai satu bulan upah diberikan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari ketentuan tersebut diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Aturan BHR

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker juga telah menerbitkan aturan BHR untuk ojek online dan kurir online. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Ketentuan pemberian BHR oleh perusahan aplikator kepada mitra pengemudi ini bersifat imbauan.

“Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Dalam surat tersebut, Menaker menjelaskan bahwa BHR keagamaan 2026 diberikan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Poin kedua, pemberian BHR dilakukan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi atau kurir selama 12 bulan terakhir. Berikutnya, perusahaan aplikasi diimbau agar transparan dalam perhitungan besaran BHR, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR yang dibayarkan itu juga akan dipotong pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Secara umum, pembayaran THR untuk 2026 tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” terang Menaker Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

THR diberikan kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap, serta perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Selain harus dibayarkan tujuh hari paling lambat sebelum hari raya keagamaan, THR senilai satu bulan upah diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari itu diberikan secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

THR Tetap Dipotong Pajak

Adapun THR menjadi bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek pajak penghasilan (PPh) 21. Tata cara dan ketentuan pemungutan pajak itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168/2023.

Pemotongan pajak berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER). Pada pasal 2 ayat (4) PP No.58/2023, diatur bahwa terdapat tiga kategori tarif efektif dimaksud, yakni:

Kategori A

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP):

1. Tidak kawan tanpa tanggungan

2. Tidak kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

3. Kawin tanpa tanggungan

Kategori B

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang;

2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang;

3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang

Kategori C

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.

Masing-masing dari kategori tersebut memiliki tarif dengan rentang sampai dengan 0% sampai dengan 34%.

Bagaimana Simulasinya?

Sebagai contoh saja, Budi merupakan PKWTT atau karyawan tetap di PT BS. Dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dia menerima gaji 15 juta per bulannya. Budi sudah menikah tanpa tanggungan, dan dia menerima THR jelang Lebaran sebesar Rp3 juta.

Untuk itu, berdasarkan PP No.58/2023, Budi masuk ke dalam penghitungan tarif efektif (TER) bulanan kategori A. PPh yang dipotong selain masa pajak Maret (tanpa THR) yakni: Rp15 juta x tarif efektif (6%) = Rp900.000

Kemudian, PPh dipotong untuk masa pajak Maret (dengan THR) yakni: Rp18 juta x tarif efektif (8%) = Rp1,44 juta. Dengan demikian, terdapat selisih Rp540.000 di antara potongan pajak tanpa THR dan potongan pajak dengan THR.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mencanangkan pembaharuan ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja/buruh serta pemberian bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) menjelang lebaran Idulfitri 2026, yang menurut rencana akan diumumkan pada Selasa (3/3/2026) hari ini.

Sejumlah masukan telah dikemukakan berbagai pihak terkait THR, terutama agar batas waktu pencairan oleh perusahaan dapat dipercepat dari H-7 lebaran menjadi H-14. Sementara itu, pemberian BHR disarankan agar berdasarkan perhitungan yang lebih adil bagi pengemudi ojek daring dan kurir platform.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan ketentuan THR pekerja dan Bonus Hari Raya (BHR) ojol dilakukan bersama Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto, selagi pihaknya mempertimbangkan masukan yang ada.

“Terkait dengan THR, tentu saya dan Pak Menko harus konsultasi dahulu dengan Pak Presiden, ya," kata Yassierli kepada wartawan di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) lalu.

Lebih lanjut, dia menyebut telah bertemu dengan aplikator transportasi daring untuk membahas skema perhitungan BHR ojol. Yassierli mengaku telah menyamakan persepsi dengan aplikator bahwa pemberian BHR tahun ini akan menjangkau penerima manfaat yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar, meskipun tetap mempertimbangkan aspek keuangan perusahaan.

“BHR yang jelas kan komitmen dari aplikator, maka kan kita selalu komunikasi, akan lebih baik. Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar,” ujar Yassierli.

THR Diusulkan Cair H-14

Ketentuan tenggat pemberian THR selambat-lambatnya H-7 lebaran termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan. DPR RI hingga pengamat ketenagakerjaan mengusulkan tenggat diubah menjadi H-14 karena berkaitan dengan kepatuhan perusahaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengaitkan pemberian THR dengan imbauan kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Lebaran, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026. Jika batas pembayaran THR masih H-7, dia mencermati potensi adanya ketidakpatuhan oleh perusahaan dan perputaran ekonomi yang terhambat.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” kata Edy belum lama ini.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai jeda 7 hari sebelum hari raya tiba tidak cukup untuk tindak lanjut pengawas apabila menemukan pelanggaran kewajiban THR. Lebih lagi, pekerja juga membutuhkan THR untuk menyokong kebutuhan hari raya mereka.

“DPR dapat mendorong pemerintah merevisi Permenaker No. 6/2016 dari H-7 menjadi H-14. Kalau perusahaan pada H-14 tidak membayar, kan masih punya waktu sebelum hari raya. Pekerja bisa merancang mau beli ini-itu, pengawas punya waktu lebih satu minggu pengawasan,” kata Timboel kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Polemik BHR Ojol

Adapun, pemberian BHR untuk pengemudi ojek daring masih menuai pro-kontra sejak pertama kali diterapkan pada lebaran 2025 lalu. Hal ini berkaitan dengan posisi perusahaan aplikator dan besaran bonus yang akan diterima mitra pengemudi.

Perusahaan aplikator transportasi daring seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) hingga Grab Indonesia telah memastikan bahwa pemberian THR akan berlanjut pada lebaran tahun ini, terutama sebagai bentuk apresiasi perseroan terhadap kinerja mitra pengemudi.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” kata CEO GOTO Hans Patuwo dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) lalu.

Setali tiga uang, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyatakan bahwa pemberian BHR didasarkan pada tingkat aktivitas, kualitas layanan, serta konsistensi pengemudi dalam periode tertentu.

“BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa kebijakan BHR terbatas pada imbauan, bukan kewajiban perusahan. Ketua SPAI Lily Pujiati tetap menuntut agar pengemudi ojol mendapatkan THR, alih-alih mendapatkan BHR berdasarkan syarat yang dinilai diskriminatif seperti persentase minimum penyelesaian order.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujar Lily melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Posko Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Total sebanyak 54 titik posko disiapkan guna memastikan hak pekerja menerima THR dapat terpenuhi jelang Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto membeberka posko-posko tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Sebanyak 54 Posko THR kita dirikan di 38 kabupaten/kota, dan di seluruh UPT yang kita miliki karena setiap Hari Raya Idulfitri, ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja, baik yang berstatus PKWTT maupun PKWT,” ujar Sigit pada pekan lalu.

Dia membeberkan sesuai ketentuan pemerintah pusat, masing-masing pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, berdasarkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan diimbau untuk dapat mencairkan THR lebih awal, yakni dua pekan sebelum Lebaran.

“Karena ada kebijakan work from anywhere, maka diimbau agar H-14 Lebaran, THR sudah dicairkan oleh perusahaan kepada pekerja,” ucap Sigit.

Dirinya menegaskan THR bukan hanya sekadar tradisi tahunan, melainkan kewajiban para pemberi kerja yang melekat sebagai hak pekerja dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR keagamaan bagi pekerja merupakan upaya membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam menyambut hari raya, di mana biasanya terdapat peningkatan pengeluaran,” bebernya.

THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Besarannya diatur berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan tetap berhak memperoleh THR secara proporsional, dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, besaran satu bulan upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan diambil dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja.

Adapun, bagi pekerja dengan sistem upah satuan hasil, perhitungan satu bulan upah dilakukan berdasarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sigit juga mengungkapkan capaian penanganan pengaduan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, tercatat 236 laporan pengaduan THR yang masuk ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

"Sebanyak 231 pengaduan berhasil kami selesaikan, sementara lima lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena data pengadu maupun teradu tidak terverifikasi," jelasnya.

Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2026 mulai beroperasi pada 26 Februari hingga 17 Maret 2026, setiap hari kerja. Layanan dibuka pukul 08.00–15.00 pada Senin hingga Kamis, dan pada pukul 08.00–15.30 khusus hari Jumat.

Untuk tingkat provinsi, posko berada di Kantor Disnakertrans Jatim, Jalan Dukuh Menanggal 124–126 Surabaya. Selain itu, layanan serupa juga tersedia di 14 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jatim yang tersebar di Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung-Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep, serta di seluruh kantor dinas tenaga kerja kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu hal yang dinanti-nanti pekerja saat Lebaran Idulfitri tiba.

Menilik pada aturan tahun-tahun sebelumnya, pemberian THR oleh pemberi kerja diberikan minimal H-7 lebaran.

Pemberian THR ini pun bersifat wajib untuk pekerja yang sudah bekerja selama minimal 1 bulan atau sesuai dengan aturan perusahaan.

Pemerintah pun melarang perusahaan mencicil THR yang akan diberikan kepada karyawan. Perusahaan yang terlambat menyalurkan THR dapat dikenai denda sebesar 5% dari total kewajiban kepada pekerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di sektor swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Irma mengatakan ketentuan tersebut merupakan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan telah dikomunikasikan kepada Komisi IX DPR RI.

"Kalau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah dikomunikasikan kepada Komisi IX, THR paling lambat harus dibayarkan dua minggu sebelum hari raya. Ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Siapa yang melanggar harus diberikan sanksi," kata Irma dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026) dikutip dari Antaranews.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut berlaku tegas, khususnya bagi sektor swasta.

DPR RI juga akan melakukan pengawasan agar tidak ada lagi perusahaan yang menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

Ia juga menegaskan toleransi waktu pembayaran sudah sangat jelas yakni dua minggu sebelum hari raya. Bahkan menurutnya, pembayaran satu minggu sebelum hari raya pun seharusnya tidak lagi terjadi.

"Kalaupun paling lambat-lambatnya pun satu minggu itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Toleransinya sudah jelas, dua minggu sebelum hari raya. Jadi, kalau ada yang melanggar memang harus ada ketegasan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan tersebut," tuturnya.

Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR untuk karyawan swasta dilakukan h-7 atau seminggu sebelum lebaran.

Jika Idul Fitri 2026 jatuh pada tanggal 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pemberian THR diperkirakan pada 13 Maret 2026 atau 14 Maret 2026.

Kemudian apabila merujuk pada pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengenai ketentuan THR dibayarkan 2 minggu sebelum lebaran, maka karyawan akan mendapatkan THR pada 6 Maret 2025 atau 7 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam momentum hari besar keagamaan nasional, tak terkecuali menjelang hari raya lebaran Idulfitri.

Namun demikian, status pekerjaan dan masa kerja karyawan turut menentukan hak seseorang untuk menerima THR, sama halnya dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Aturan mengenai pemberian THR termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pasal 7 Permenaker No. 6/2016 secara spesifik menjelaskan perihal hak menerima THR bagi pekerja yang terdampak PHK menjelang hari raya keagamaan.

Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya, maka mereka berhak atas THR.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa THR itu berlaku untuk tahun berjalan pada saat dilakukannya PHK oleh pengusaha.

Kendati demikian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa ketentuan pemberian THR itu tak berlaku bagi buruh dengan status kerja kontrak alias perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berakhir sebelum hari raya.

Sejumlah ketentuan penting lainnya terkait pemberian THR bagi karyawan adalah bahwa THR keagamaan wajib diberikan bagi karyawan yang telah bekerja 1 bulan atau lebih, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2.

Besaran THR yang diberikan bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih sama dengan besaran upah 1 bulan, sedangkan bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Di samping itu, Permenaker No. 6/2016 juga mengatur denda dan sanksi bagi perusahaan yang tak membayar THR sesuai ketentuan.

Perusahaan akan didenda 5% dari total THR yang harus dibayar apabila terdapat keterlambatan pembayaran THR pekerja, hingga dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja magang menjelang Lebaran 2026 banyak dicari. Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, status hukum pemagang berbeda dengan pekerja dalam hubungan kerja, sehingga berimplikasi pada hak finansial yang diterima.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR hanya wajib diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

"THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu [PKWTT] atau perjanjian kerja waktu tertentu [PKWT],” bunyi beleid tersebut, dikutip Minggu (8/2/2026).

Lebih lanjut, aturan itu juga mengatur kriteria utama penerima THR. Yakni adanya upah yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja. Sementara itu, pemagang dikategorikan sebagai peserta pelatihan kerja yang didasarkan pada perjanjian pemagangan, bukan perjanjian kerja.

Secara spesifik, Pasal 1 angka 11 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu. Karena tujuannya adalah penguasaan keterampilan, maka pemagang tidak menerima upah melainkan uang saku.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui berbagai sosialisasi regulasi menegaskan bahwa uang saku yang diterima pemagang mencakup uang transpor, uang makan, dan insentif pelatihan, namun tidak termasuk dalam komponen upah yang menjadi dasar perhitungan THR.

Oleh karena itu, perusahaan secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk membayar THR kepada pekerja magang.

Kendati demikian, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, pengusaha diperbolehkan memberikan fasilitas atau kesejahteraan tambahan di luar uang saku.

Hal ini berarti pemberian dana serupa THR kepada pemagang bersifat opsional dan bergantung pada kebijakan masing-masing internal perusahaan atau perjanjian pemagangan yang ditandatangani di awal.

Hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan dari pemerintah. Dengan demikian, aturan bakal tetap mengacu pada instrumen regulasi tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Setiap pekerja berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) 2026, termasuk Hari Raya Idulfitri. Simak besaran dan cara menghitung THR Lebaran 2026 untuk pekerja lama dan baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 (Permenaker 6/2016) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Adapun, THR tersebut diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (4).

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat. Adapun, sidang isbat dijadwalkan pada 17 Februari 2026. Namun, jika Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026, maka THR wajib cair paling lambat 13 Maret 2026.

Namun, jika pengusaha terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh maka akan dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Adapun, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh.

Sebaliknya, pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, cara menghitung besaran THR ditetapkan sesuai dengan masa kerja.

Berikut Cara Menghitung THR 2026:

1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Dalam Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa besaran THR ditetapkan untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka diberikan sebesar 1 bulan upah.

Upah satu bulan yang dimaksud terdiri dari upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Sebagai contoh, Mawar telah bekerja selama 2 tahun dan menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Rp5.729.876. Karena masa kerja Mawar sudah 12 bulan atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah, yakni Rp5.729.876.

2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan

Untuk pekerja buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan sesuai masa kerja dengan rumus: (masa kerja/12) × 1 bulan upah.

Jika mengacu pada UMP Jakarta Rp5.729.876 dan Mawar baru memiliki masa kerja 6 bulan, maka perhitungan THR yang diterima Mawar adalah (6/12) × Rp5.729.876 atau Rp2.864.938.

3. Pekerja/Buruh Harian Lepas

Di sisi lain, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, maka upah 1 bulan dihitung sebagai berikut.

Pertama, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.

Kedua, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal pegawai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hak THR bagi pegawai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

“Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN,” kata Dadan seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Sayangnya, Dadan tak memberikan tanggapan lebih lanjut saat ditanya mengenai kemungkinan pegawai SPPG yang bukan merupakan ASN untuk mendapatkan THR.

Jika menengok pada 2025, pemberian THR tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 (PP 11/2025). Beleid itu mengatur tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025.

Seperti diketahui, BGN memastikan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program MBG akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola BGN.

Nantinya, BGN akan mengangkat sebanyak 32.000 PPPK pada Februari 2026. Pegawai tersebut merupakan personel BGN yang ditempatkan di SPPG di berbagai daerah.

Adapun, anggaran sumber daya manusia (SDM) yang dialokasikan mencapai Rp7,1 triliun pada 2026, termasuk untuk PPPK. Anggaran tersebut telah disetujui Komisi IX DPR dan mencakup belanja pegawai dengan kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

BGN menjelaskan, alasan tidak terserapnya anggaran SDM BGN pada 2025 senilai Rp1,5 triliun proses pembentukan ASN PPPK BGN baru terealisasi pada 2026.

Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak dapat dilakukan secara otomatis, sehingga anggaran tersebut akhirnya dikembalikan ke kas negara.