Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

JAKARTA - Sejumlah akademisi menyatakan dukungannya kepada pemerintah agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan terus disempurnakan. Pasalnya, Program MBG memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah serta kelompok masyarakat kurang mampu.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) Edi Hasibuan menilai Program MBG merupakan salah satu kebijakan yang memiliki dampak sosial yang sangat positif karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Walaupun ada sebagian mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi agar program ini dihentikan, kami dari kalangan akademik justru mendukung pemerintah agar Program MBG tetap dilanjutkan. Kita melihat program ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi kita minta jangan dihentikan. Justru harus ditingkatkan dan dibuat semakin baik," kata Dosen Pascasarjana ini di Jakarta, Senin (16/6/2026).

Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum ini menilai Program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Selain itu, program tersebut juga dapat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus diperbaiki. Tetapi substansi program ini sangat baik karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki kualitas gizi anak-anak, dan membantu masyarakat miskin. Karena itu yang diperlukan adalah perbaikan dan penguatan program, bukan penghentian," ujarnya.

Lihat video: BGN TAK AKAN LAPORKAN WARGA! Bebas Unggah Kritik Menu Makan Bergizi Gratis

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini berharap pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Program yang baik harus kita dukung bersama. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, saya optimistis MBG akan menjadi salah satu program yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia," kata Pengamat Hukum Kepolisian ini.

JAKARTA - MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta kembali menggelar aksi sosial dengan menyalurkan makanan bergizi serta mengadakan senam sehat bagi warga prasejahtera di Duri Kepa, Jakarta Barat. Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) menerima manfaat dari program ini.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Director of Human Resources Park Hyatt Jakarta, Amih Rahayu Nuraini, menjelaskan kegiatan ini berangkat dari komitmen perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

“Park Hyatt Jakarta percaya bahwa keberlangsungan dan kepedulian sosial harus berjalan seiring. Sejak dibuka pada Juli 2022, kami telah bekerja sama dengan Yayasan Emanuel, salah satunya melalui program Food Rescue,” kata Amih, Kamis (11/6/2026).

Amih menambahkan, dalam program ini pihaknya menggandeng MNC Peduli untuk menyalurkan makanan layak konsumsi dari hotel agar tidak terbuang, melainkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Lihat video: AKSI NYATA MNC PEDULI! Gelar Screening Katarak Gratis Untuk Warga Prasejahtera!



Selain itu, program ini juga menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan Global Hyatt Wellbeing Week yang mengusung tiga pilar utama, yaitu community, discovery, dan rejuvenation. Melalui kegiatan ini, Park Hyatt Jakarta ingin membangun hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

“Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat mengurangi sampah organik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Kami percaya setiap makanan yang diselamatkan dapat menjadi sumber harapan bagi sesama,” ucap dia.

Selain pembagian bantuan pangan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kesehatan melalui senam bersama yang diikuti warga dengan penuh antusias sebagai bagian dari upaya mendorong gaya hidup sehat.

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta berharap dapat terus menghadirkan program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan infrastruktur pendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peran Kementerian PU adalah sebagai pendukung dalam membangun dan menyiapkan sarana pendukung infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum terjangkau kemitraan swasta, termasuk di Jawa dan daerah 3T. Kementerian PU tidak terlibat dalam pengelolaan operasional.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dukungan akses jalan dari bandara menuju lokasi SPPG Wirolegi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan program prioritas Presiden dapat terlaksana optimal,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Fasilitas SPPG Wirolegi dirancang sebagai pusat produksi dan distribusi makanan dengan kapasitas yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi (pax) per siklus distribusi, dengan kapasitas operasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Fasilitas ini melayani wilayah dengan jangkauan distribusi maksimal sekitar 30 menit dari lokasi operasional, guna menjaga kualitas makanan serta efisiensi logistik dan distribusi layanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan proyeksi penyerapan sekitar 50 tenaga kerja operasional. Lahan yang digunakan merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai selama 5 tahun.

Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung, antara lain bangunan utama, instalasi air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS), serta sarana penunjang operasional lainnya.

Ke depan, fasilitas ini akan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti SPPG tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi serta efisiensi distribusi pangan.

Dengan dukungan infrastruktur ini, diharapkan layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kelancaran program prioritas pemerintah di bidang pangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dinilai penting. Hal itu sebagai langkah strategis menghadirkan layanan dasar yang adil dan merata di kawasan terdepan Indonesia–Papua Nugini.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Komjen Pol Makhruzi Rahman, saat melakukan kunjungan ke PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, guna memastikan pelayanan lintas batas berjalan optimal sekaligus menyerap langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat perbatasan, Kamis 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menempuh perjalanan darat selama kurang lebih tiga jam dari pusat Kabupaten Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun. Sepanjang perjalanan, Komjen Pol Makhruzi mencermati langsung kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius, khususnya pada sejumlah ruas yang belum beraspal dan beberapa titik rawan longsor di sisi tebing.

“Kita lihat bersama bahwa jalan dari Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun masih ada yang berbatu, kemudian ada juga yang sudah jadi tetapi di beberapa bagian terlihat longsor di pinggir-pinggir jalan,” ujarnya Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah pusat dan daerah, agar akses utama menuju kawasan perbatasan tetap terpelihara, aman, dan mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan negara.

Selain infrastruktur jalan, Sekretaris BNPP RI juga menyoroti keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah Yetetkun. Selama perjalanan, sinyal komunikasi sempat terputus, yang menandakan layanan telekomunikasi belum berjalan optimal.

Lihat video: Kepala BGN: 12 Ribu SPPG Beri Manfaat ke Hampir 37 Juta Jiwa!



“Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Boven Digoel, kita akan berusaha menyampaikan kepada pihak yang berwenang, terutama Kementerian Kominfo, untuk menambah titik-titik tower guna penguatan sinyal, khususnya di daerah Yetetkun,” jelasnya.

Namun demikian, perhatian utama dalam kunjungan ini mengerucut pada rencana pendirian SPPG. Dalam audiensi bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan setempat, Sekretaris BNPP RI menilai PLBN Yetetkun memiliki urgensi tinggi untuk mendapatkan fasilitas tersebut, mengingat wilayah ini masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Saya melihat Yetetkun ini memang perlu. Masyarakat di sekitar perbatasan ini pantas mendapatkan program tersebut,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemenuhan gizi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

BNPP RI, lanjutnya, akan mengupayakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait agar rencana pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun dapat direalisasikan, meskipun pelaksanaannya berada pada kewenangan instansi teknis.

Terkait sasaran penerima manfaat, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menilai cakupan program SPPG di kawasan perbatasan idealnya bersifat menyeluruh. Dengan jumlah penduduk yang relatif tidak besar, program ini dinilai memungkinkan untuk menjangkau seluruh masyarakat sekitar PLBN.

“Kalau melihat kondisi wilayah yang terpencil, terdepan, dan terluar, saya kira pantas seluruh masyarakat di sini mendapatkan manfaat program tersebut,” tegasnya.

Di bidang keamanan, Sekretaris BNPP RI menegaskan bahwa potensi penyelundupan lintas batas, termasuk narkotika, tetap menjadi perhatian serius pemerintah. BNPP RI terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah peredaran barang ilegal.

“Hal-hal seperti itu memang menjadi perhatian kita selama ini. Kita bekerja sama dengan BNN untuk mencegah penyelundupan, karena pertukaran lintas batas sering kali disalahgunakan untuk peredaran barang haram,” katanya.

Menutup rangkaian kunjungannya, Sekretaris BNPP RI menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan di PLBN Yetetkun meskipun berstatus sebagai PLBN tipe C. Menurutnya, keberadaan PLBN tidak semata diukur dari jumlah pelintas, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat perbatasan.

“Fokus kita di PLBN Yetetkun adalah melayani seluruh masyarakat, baik di perbatasan Indonesia maupun Papua Nugini. Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan, karena saudara-saudara kita di perbatasan sangat membutuhkan pelayanan dan perhatian tersebut,” pungkas Komjen Pol. Makhruzi.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan negara secara terpadu, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan di wilayah terluar Indonesia berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan.

PEGUNUNGAN BINTANG - Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar Dapur Rakyat. Dapur tersebut menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.



Kegiatan yang dipimpin langsung Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi ini, menghadirkan konten kreator kuliner ‘masakan jumbo’, Bobon Santoso, sebagai chef di Dapur Rakyat yang diadakan di Pos Tinibil Satgas Yonif 753/AVT, Distrik Tinibil, yang berada di sekitar permukiman masyarakat.

“Syukur alhamdulillah, kegiatan Dapur Rakyat disambut sangat antusias oleh masyarakat, di mana seluruh warga dapat menikmati sajian lezat dan bergizi yang dimasak langsung oleh Bobon Santoso,” kata Bambang, Rabu (28/1/2026).

Bambang menuturkan, kegiatan Dapur Rakyat dapat menjadi sarana edukasi, sekaligus ‘benih baik’ untuk menumbuhkembangkan budaya pola hidup sehat masyarakat Papua.

Melalui Dapur Sehat, lanjut Bambang, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat bahwa gizi yang baik adalah investasi jangka panjang. Di mana dengan gizi seimbang, Papua akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, pintar dan produktif, di masa depan.

“Asupan nutrisi yang baik, sangat menentukan tingkat kognitif dan semangat belajar generasi muda Papua. Hal ini menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Papua Emas yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” tutur Bambang.

Selain Dapur Rakyat, Kogabwilhan III juga menggelar kegiatan sosial lainnya, antara lain pemberian paket sembako, baju seragam dan buku sekolah bagi anak-anak, pemeriksaan hingga pengobatan massal, serta kegiatan borong hasil tani (rosita) masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.

“Menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah tugas suci TNI. Namun sejalan dengan itu, TNI juga hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga gizi dan kesehatan rakyat Indonesia, karena bangsa yang kuat lahir dari rakyat yang sehat sebagai fondasi ketahanan nasional,” ucapnya

JAKARTA - Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Imamudin Yuliadi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dipersepsikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan maupun dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Sebab, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri pada mandat konstitusional yang jelas.

Tujuannya yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

“Program MBG harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru. Peruntukannya berbeda, meskipun dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik,” kata Imamudin, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, MBG dirancang untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan kondisi fisik yang sehat, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting dan gangguan kesehatan lainnya.

Namun demikian, lanjut Imamudin, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.

Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung program MBG. Menurutnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur-mayur, susu, hingga buah-buahan.

“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” jelasnya.

Ia menilai, apabila program MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.

Efek tersebut, kata dia, antara lain berupa peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, MBG juga dinilai mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Imamudin menyoroti rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini sebagai peluang besar bagi ekonomi daerah. Keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut dinilai akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.

“Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya perlu dilibatkan secara nyata, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Keterlibatan masyarakat akan memastikan MBG benar-benar menjadi program rakyat yang merakyat, bukan sekadar proyek birokrasi,” tegas Imamudin.

Di sisi lain, ia mengingatkan besarnya anggaran MBG menuntut adanya sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa pengelolaan yang baik, program ini berisiko ditunggangi kepentingan politik jangka pendek atau praktik rente yang merugikan kepentingan publik.

“Program MBG jangan sampai menjadi ajang rent seeking. Jika itu terjadi, yang dikorbankan adalah rakyat, misalnya melalui kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang asal-asalan,” katanya.

Imamudin menekankan pentingnya pengawasan keuangan negara yang ketat serta pelibatan unsur masyarakat dalam sistem kontrol sosial untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, ia menegaskan bahwa semaksimal mungkin bahan baku MBG harus dipasok dari dalam negeri, baik oleh petani, peternak, maupun nelayan lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional.

“Jika seluruh rantai pasok MBG bertumpu pada produksi dalam negeri, maka program ini akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Yogyakarta kerap dirayakan sebagai ruang nostalgia tentang rindu, pulang, dan angkringan. Pengujung tahun selalu membawa keramaian tersendiri ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ketika wisatawan datang dan aktivitas pariwisata bergerak lebih padat daripada hari-hari biasa.

Di balik ritme aktivitas yang kian meningkat itu, persoalan upah dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup layak masih menjadi bagian dari keseharian banyak buruh di DIY.

Provinsi ini sering dipersepsikan sebagai wilayah dengan biaya hidup rendah. Faktanya, kebutuhan hidup terus meningkat, harga tanah melambung, sementara upah buruh bergerak jauh lebih lambat.

Ketimpangan inilah yang membuat persoalan upah minimum di DIY relevan untuk dibaca lebih dalam, bukan semata sebagai angka administratif tahunan, melainkan sebagai indikator kemampuan buruh mempertahankan standar hidup yang layak.

Pada 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetapkan sebesar Rp2.417.495, naik 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengikuti formula nasional dengan nilai alpha 0,8 di tengah rentang 0,5 hingga 0,9 yang ditetapkan pemerintah pusat.

Secara nominal, kenaikan tersebut tampak cukup signifikan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah besaran upah tersebut memadai untuk menjawab kebutuhan hidup buruh di DIY?

Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DIY tahun 2025 menunjukkan angka Rp4.604.982. Nilai ini mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh satu pekerja untuk menopang kehidupan rumah tangganya secara layak. Artinya, terdapat selisih yang sangat lebar antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang dihadapi buruh. Kenaikan upah, meskipun penting, belum sepenuhnya mampu menutup jurang tersebut.

Gambaran ini semakin jelas jika dikaitkan dengan data garis kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan DIY tahun 2025 mencapai Rp626.363 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sekitar empat orang, satu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah Rp2.505.452 per bulan.

Dengan UMP sebesar Rp2.417.495, seorang buruh lajang sekalipun, berada sangat dekat dengan batas minimum pemenuhan kebutuhan dasar, terlebih bagi buruh yang menjadi tulang punggung rumah tangga.

Perbandingan dengan daerah lain di Pulau Jawa memperlihatkan kontras yang mencolok. Kota Surabaya, misalnya, memiliki garis kemiskinan Rp775.579 per kapita per bulan atau sekitar Rp3.102.316 per rumah tangga. Namun, Upah Minimum Kota Surabaya pada 2026 mencapai Rp5.288.796. Dengan kebutuhan hidup dasar yang tidak terpaut jauh, buruh di Surabaya memiliki ruang fiskal yang jauh lebih longgar dibandingkan buruh di DIY.

Di Yogyakarta, upah minimum berada sangat dekat dengan batas bertahan hidup, sementara kota besar lain memberikan margin yang lebih aman bagi buruhnya.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan upah di DIY bukan semata soal kemampuan fiskal daerah, melainkan juga berkaitan dengan struktur pasar kerja dan arah kebijakan yang diambil.

Dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, tekanan terhadap rumah tangga buruh di DIY menjadi lebih berat dibandingkan daerah lain dengan tingkat upah yang lebih longgar. Dalam konteks ini, kenaikan upah yang bersifat administratif berisiko tidak cukup menjawab tantangan kesejahteraan secara substantif.

Tanpa penyesuaian yang lebih sensitif terhadap dinamika biaya hidup, upah minimum dapat kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan dasar bagi rumah tangga pekerja.

Ironi ini semakin terasa ketika melihat posisi KHL DIY secara nasional. Nilai KHL DIY yang menyentuh Rp4,6 juta lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Banten (Rp4,3 juta), Jawa Barat (Rp4,2 juta), Jawa Tengah (Rp3,6 juta), dan Jawa Timur (Rp3,6 juta). Dengan kata lain, biaya hidup di DIY mendekati wilayah metropolitan, tetapi tingkat upahnya justru berada di level yang jauh lebih rendah.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari struktur ekonomi DIY. Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY triwulan III-2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya menyumbang 12,93 persen terhadap perekonomian daerah. Pariwisata menjadi penggerak utama, menarik jutaan wisatawan setiap tahun dan menghidupkan hotel, restoran, serta jasa transportasi.

Di sisi lain, DIY juga menjadi tujuan pendidikan dan migrasi kerja dari berbagai daerah. Ratusan ribu mahasiswa dan pendatang baru menciptakan pasokan tenaga kerja yang melimpah. Dalam kondisi ini, daya tawar buruh cenderung melemah. Ketika tenaga kerja tersedia dalam jumlah besar, tekanan untuk menahan upah menjadi lebih kuat, meskipun biaya hidup terus meningkat.

Situasi ini menempatkan banyak rumah tangga buruh dalam kondisi rentan. Dengan pendapatan sekitar Rp2,4 juta per bulan, ruang untuk menabung hampir tidak ada. Pengeluaran difokuskan untuk kebutuhan harian, sementara kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan anak, dana darurat, atau perlindungan kesehatan, sering kali harus dikorbankan. Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi material, tetapi juga pada rasa aman dan stabilitas sosial rumah tangga buruh.

Dalam jangka panjang, tantangan ini berpotensi membentuk persoalan struktural yang lebih luas. Harga tanah dan rumah di DIY terus meningkat, sementara kemampuan buruh untuk mengakses kepemilikan rumah sangat terbatas. Dengan tingkat upah saat ini, akses terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi hampir mustahil bagi buruh muda yang tidak memiliki dukungan aset keluarga. Ketimpangan kepemilikan aset pun berisiko semakin menganga.

Merespons kondisi ini, ruang perbaikan kebijakan masih terbuka. Pertama, penetapan upah minimum ke depan dapat secara bertahap lebih responsif terhadap KHL. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengusulkan penyesuaian agar upah minimum bergerak menuju 70–80 persen KHL dalam beberapa tahun ke depan, dengan target jangka menengah mencapai 100 persen, tentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Kedua, pendekatan sektoral dalam kebijakan pengupahan layak dipertimbangkan. Tidak semua sektor memiliki kapasitas yang sama. Sektor pariwisata premium, misalnya, memiliki margin keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan UMKM. Diferensiasi kebijakan upah dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan buruh dan keberlanjutan pelaku usaha kecil.

Ketiga, persoalan mendasar di DIY adalah kelebihan pasokan tenaga kerja. Investasi pada pelatihan keterampilan, ekonomi digital, kewirausahaan, dan manajemen pariwisata bernilai tambah tinggi dapat membantu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas dan upah yang lebih baik. Upaya ini bukan solusi instan, tetapi penting untuk memperkuat struktur pasar kerja dalam jangka panjang.

Terakhir, pengawasan dan transparansi tetap menjadi elemen penting. Kepatuhan terhadap upah minimum perlu dijaga melalui mekanisme pengawasan yang konsisten, disertai insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi proporsional bagi pelanggaran. Pendekatan ini dapat menjaga iklim usaha, sekaligus melindungi hak dasar buruh.

Yogyakarta akan selalu memiliki daya tarik budaya dan sosial yang membuat orang ingin kembali. Hanya saja, keberlanjutan daya tarik tersebut sangat bergantung pada kesejahteraan mereka yang menjaga dan menggerakkan ekonomi sehari-hari. Ketika buruh memperoleh upah yang lebih layak, daya beli meningkat, usaha lokal bergerak lebih dinamis, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Pada akhirnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari ramainya wisatawan atau tingginya PDRB, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan itu dirasakan secara nyata oleh rumah tangga buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

*) Arvia Dwi Royani dan Lili Retnosari adalah statistisi BPS RI

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Sri Yunanto menegaskan bahwa libur sekolah tidak boleh menjadi alasan terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun, termasuk saat peserta didik tidak menjalani aktivitas belajar mengajar.

Sri Yunanto mengatakan, MBG tidak dapat dipahami semata sebagai program pendukung kegiatan sekolah, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini.

“Libur sekolah itu urusan kalender pendidikan. Tapi kebutuhan gizi anak tidak pernah libur. Dalam kondisi apa pun, makan adalah kebutuhan dasar. Jadi tidak tepat kalau MBG ikut diliburkan,” kata Sri Yunanto di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurut Sri Yunanto, pemenuhan gizi sejatinya tidak hanya dibutuhkan oleh anak sekolah. Ibu hamil, balita, hingga lansia juga merupakan kelompok yang sangat membutuhkan intervensi gizi.

“Stunting harus dicegah sejak dalam kandungan. Bantuan tunai tidak selalu efektif karena belum tentu digunakan untuk pemenuhan gizi. Intervensi langsung melalui makanan bergizi jauh lebih tepat,” katanya.

Terkait muncul tudingan bahwa program MBG saat libur sekolah upaya menghabiskan anggaran, Sri Yunanto menilai pandangan semacam ini menunjukkan masih sempitnya cara memaknai intervensi gizi sebagai kebijakan jangka panjang.

Menurutnya, bagi ibu menyusui dan balita, libur sekolah tidak pernah berarti libur kebutuhan. Gizi tetap harus terpenuhi setiap hari. Ibu menyusui membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar kualitas dan kuantitas ASI terjaga. Balita membutuhkan makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta pembentukan sistem imun.

“Kekosongan intervensi pada fase ini bukan hanya berdampak sesaat, tetapi bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa stunting, gangguan kognitif, hingga kerentanan penyakit,” terangnya.

Ia menambahkan, kebutuhan nutrisi tidak mengenal waktu libur. Meski sekolah libur, kebutuhan makan tetap ada dan bersifat rutin.

“Dalam kondisi apa pun, makanan adalah kebutuhan dasar. Seperti saat pandemi Covid-19, kebutuhan pangan tidak bisa berhenti. Jadi libur sekolah bukan berarti MBG ikut libur,” tegasnya.

Dalam konteks inilah kebijakan MBG saat libur sekolah menemukan relevansinya. Negara hadir bukan untuk memaksa anak-anak kembali ke sekolah, melainkan memastikan bahwa kelompok paling rentan tetap terlindungi.

Lebih lanjut Sri Yunanto mengatakan, tujuan utama Presiden Prabowo Subianto menggulirkan MBG adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga pada penurunan stunting, peningkatan kecerdasan, dan kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi 2035 hingga Indonesia Emas 2045.

“Dari sisi visi, ini sudah sangat jelas. Negara sedang menanam investasi jangka panjang. Kalau anak-anak diberi makan bergizi secara konsisten selama 10 tahun, mereka akan menjadi motor pembangunan ekonomi. Sepuluh tahun berikutnya, Indonesia masuk fase emas dengan SDM yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyeksi usia produktif Indonesia menunjukkan bahwa saat ini adalah waktu yang krusial untuk memastikan kualitas generasi mendatang.

Selain aspek gizi, Sri Yunanto menilai penghentian MBG saat libur sekolah juga berpotensi mengganggu roda ekonomi daerah. Pasalnya, program ini melibatkan ribuan dapur MBG, UMKM, serta rantai pasok pangan lokal.

“Kalau MBG berhenti saat libur, maka aktivitas ekonomi di dapur, UMKM, dan rantai pasok ikut berhenti. Padahal anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun itu seharusnya menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan dapur MBG telah membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Namun, aspek kesejahteraan tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian.

"Tenaga kerja dapur MBG harus tetap dilihat, apakah honornya sesuai UMR daerah. Jangan sampai saat libur, mereka juga kehilangan pendapatan,” katanya.

Setelah hampir satu tahun berjalan, Sri Yunanto mendorong pemerintah untuk memperkuat evaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak.

“Yang perlu diukur bukan hanya jumlah paket yang dibagikan, tapi apakah ada peningkatan kondisi fisik anak, penurunan potensi stunting, peningkatan daya tahan tubuh dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil,” ujarnya.

Menurutnya, MBG harus dinilai dari dampak riil terhadap kesehatan masyarakat, bukan semata dari sisi administrasi. Sri Yunanto juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok MBG. Ia mengingatkan agar distribusi bahan pangan tidak dikuasai tengkulak dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan.

“Koperasi desa harus diperkuat. Jangan hanya simpan pinjam, tapi masuk ke bisnis dan rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi tetap merata, termasuk saat sekolah libur,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan produk lokal seperti ikan dari daerah pesisir juga harus terus didorong agar industri lokal tetap bergerak. Dari sisi ideologis, Sri Yunanto menilai MBG merupakan instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas, termasuk saat masa libur sekolah.

“Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota yang akses pangannya sudah baik. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara,” pungkasnya.

PEKANBARU - Badan Gizi Nasional (BGN) sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau. Kegiatan berlangsung selama tiga hari di Pekanbaru dan dipimpin langsung Sekretaris Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Ermiati Sofi Yessi.

Ermiati menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. “Hari ini Provinsi Riau mendapat penjelasan untuk menyosialisasikan kebijakan dan pedoman yang telah disusun Deputi terkait program MBG,” katanya, Rabu (15/10/2025). 9 Bulan Program MBG, Habiskan Anggaran Rp21,64 Triliun

Ia menambahkan, sejumlah mitra yang tergabung dalam program MBG telah mendapat arahan mengenai aturan pelaksanaan dan tata kelola program agar berjalan sesuai ketentuan dan menghindari potensi penyimpangan. “Sosialisasi ini akan dilaksanakan selama tiga hari agar penerima manfaat memperoleh gizi sesuai standar yang telah ditetapkan. Kami ingin program ini menjadi pondasi kuat bagi terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045,” teranhnya.

Sementara itu, Prof Tria Astika Endah Permatasari, pakar gizi masyarakat menjelaskan, program MBG memiliki peran strategis dalam menekan angka kekurangan gizi di Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang sehat dan produktif.

“Peningkatan gizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal edukasi dan pola hidup. Program seperti MBG ini bisa menjadi momentum besar untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan keluarga kurang mampu,” tuturnya. Di Depan Steve Forbes, Prabowo Ungkap Program MBG Direncanakan sejak Tahun 2023

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan aktif dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. “Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang,” tambahnya.

BGN berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar program MBG berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Riau.