Bisnis.com, MEDAN - Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) di Medan menyebut pelanggan berhak mendapat kompensasi dari PT PLN (Persero) pascainsiden blackoutatau padam listrik massal se-Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) yang berlangsung hingga 27 jam lebih di beberapa daerah.

Ketua LAPK Padian Adi S Siregar mengatakan blackout telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. PLN sebagai penyelenggara layanan publik strategis disebutnya wajib bertanggung jawab terhadap dampak blackout yang terjadi.

"Pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak merupakan hal yang wajib dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab atas terganggunya pelayanan kelistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Padian, Senin (25/5/2026).

Adapun blackout yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) petang hingga Sabtu (23/5/2026) malam tidak hanya menghentikan aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap usaha kecil, sektor perdagangan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Kerugian yang dialami pelanggan tak hanya berupa kerugian material langsung akibat padamnya listrik dan kerusakan perangkat elektronik. Namun juga kerugian tambahan yang muncul selama pemadaman berlangsung.

Dikatakan Padian, banyak masyarakat yang mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar genset, lilin, lampu darurat, es batu, hingga kebutuhan lain untuk mempertahankan aktivitas rumah tangga maupun usaha mereka selama listrik padam lebih dari satu hari sehingga kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus diprioritaskan PLN.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini pun menekankan bahwa PLN tidak boleh hanya menunggu adanya putusan pengadilan untuk membebankan tanggung jawab atas blackout yang terjadi.

Sebagai penyelenggara layanan publik strategis, lanjutnya, PLN seharusnya memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan profesional untuk segera mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban seharusnya dapat dijalankan secara proaktif tanpa harus menunggu masyarakat menempuh proses hukum yang panjang dan melelahkan," jelasnya.

Dia menyebut hal itu sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan pelayanan publik, di mana tanggung jawab tidak semata-mata lahir karena adanya putusan pengadilan, tetapi juga karena adanya kewajiban penyelenggara layanan untuk menjamin kualitas pelayanan dan meminimalkan kerugian pelanggan ketika terjadi kegagalan sistem.

Lebih jauh, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengatur soal hak dan kewajiban konsumen.

Selain mendapat pelayanan dan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, Pasal 29 Ayat 1 UU tersebut pada poin (e) juga menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Ganti rugi itu sesuai dengan syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Praktik penipuan sektor keuangan atau scam masih menjadi ancaman serius di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sepanjang 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat ada 7.530 laporan penipuan digital di wilayah ini, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp106 miliar.

Angka tersebut menempatkan Sulsel di urutan ke-10 provinsi dengan jumlah pengaduan scam terbanyak di Indonesia.

Merespons maraknya kasus tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berencana memperkuat edukasi kepada nasabahnya guna memutus rantai korban kejahatan digital.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen memanfaatkan seluruh lini komunikasi untuk memberikan pemahaman preventif kepada masyarakat.

Secara internal, BRI menginstruksikan seluruh tenaga pemasar dan garda depan, mulai dari customer service (CS), teller, hingga mantri yang turun ke lapangan, untuk aktif mengedukasi nasabah yang datang.

"Intinya BRI melakukan semua upaya untuk mengedukasi masyarakat ketika bertemu dengan bagian dari kami, baik secara offline maupun online," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Dari sisi digital, BRI memaksimalkan aplikasi mobile banking BRImo, situs resmi, hingga layar ATM untuk menampilkan pesan edukasi harian, seperti peringatan agar tidak membuka pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal.

Meskipun tidak memegang data penurunan kasus secara spesifik, Argo optimistis penetrasi edukasi dalam 2-3 tahun terakhir telah meningkatkan kewaspadaan masyarakat dibandingkan saat maraknya kasus skimming di masa lalu.

Selain langkah preventif, BRI juga menyediakan hotline resmi di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Saluran ini berfungsi ganda, baik sebagai media edukasi maupun saluran pengaduan jika nasabah menemui indikasi kejahatan digital.

Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin merinci, berdasarkan data IASC, bahwa penipuan transaksi belanja atau jual-beli online menjadi jenis yang paling marak di Sulsel dengan 1.810 laporan.

Modus lainnya meliputi fake call atau mengaku sebagai pihak lain (649 laporan), penawaran kerja (624 laporan), penipuan media sosial (552 laporan), hingga penipuan berkedok hadiah (391 laporan).

Selain itu, tercatat pula penipuan investasi (384 laporan), phishing (236 laporan), social engineering (152 laporan), penyebaran file APK via WhatsApp (132 laporan), dan pinjaman online fiktif (94 laporan).

"Daerah dengan nilai kerugian tertinggi berdasarkan laporan tersebut, terkonsentrasi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Luwu Timur," ungkap Muchlasin.

Kian mutakhirnya modus penipuan juga dibuktikan lewat aksi kriminal siber yang belum lama ini mencatut nama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.

Pelaku memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berupa rekayasa suara (voice note cloning) yang sangat mirip dengan suara asli Wagub untuk menjerat korban dengan iming-iming dana bantuan Rp50 juta.

"Pelaku menggunakan foto profil Wagub di WhatsApp dan meminta korban menyerahkan data sensitif seperti nama lengkap, alamat, nomor rekening, hingga detail institusi perbankan sebelum dana fiktif tersebut dicairkan," papar Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulsel Muhammad Salim Basmin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan mencapai Rp 8,2 triliun.

Data ini bersumber dari laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak November 2024 hingga 30 November 2025.

IASC kini menjadi pusat pelaporan bagi korban penipuan dan kejahatan finansial.

"Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp 8,2 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 389,3 miliar," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

Kiki, sapaan Friderica, menjelaskan angka kerugian itu berasal dari 373.129 laporan yang masuk ke IASC.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 202.426 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan seperti bank dan penyedia sistem pembayaran.

Sementara 170.703 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban ke sistem IASC.

Adapun total rekening yang dilaporkan mencapai 619.394 rekening, sedangkan rekening yang berhasil diblokir sebanyak 117.301 rekening.

Kiki menegaskan OJK bersama IASC akan terus memperkuat dan mempercepat kapasitas dalam menangani kasus penipuan di sektor keuangan.

Ia juga menjelaskan OJK telah menegakkan ketentuan perlindungan konsumen sepanjang 1 Januari hingga 30 November 2025.

Terdapat 157 peringatan tertulis kepada 130 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), 37 instruksi tertulis kepada 37 PUJK, dan 43 sanksi denda kepada 40 PUJK.

Selain itu, sebanyak 165 PUJK telah mengganti kerugian konsumen dengan total Rp 79,6 miliar dan 3.281 dollar AS dalam periode 1 Januari hingga 16 November 2025.

Dalam pengawasan perilaku usaha jasa keuangan (market conduct), OJK juga menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen.

"Sejak 1 Januari-30 November 2025, OJK telah mengenakan 16 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 17 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 432 juta atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi," kata Kiki.

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan di seluruh daerah. Ia menempatkan evaluasi ini sebagai langkah sistematis untuk menegakkan ketertiban dan mengurangi risiko kerugian bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan usai meninjau warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Rabu (3/12/2025).

Bahlil menyampaikan evaluasi izin akan diarahkan pada penegakan standar teknis dan kepatuhan operasional. Ia menekankan pentingnya disiplin perusahaan dalam menjalankan proses pertambangan sesuai koridor yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan tidak akan pandang bulu. Semua perusahaan wajib menaati standar proses pertambangan,” ujarnya, dikutip Kamis (4/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Bahlil menekankan kembali komitmen pemerintah menuntaskan persoalan tambang ilegal. Ia menempatkan pencabutan izin sebagai langkah korektif bagi perusahaan yang tidak tertib menjalankan kewajiban. Arahan tersebut ia tegaskan agar proses evaluasi berjalan terukur dan menghasilkan penertiban yang berdampak nyata.

Langkah evaluasi izin yang dilakukan Dirjen Minerba mencakup peninjauan operasional, legalitas, dan kesesuaian pelaksanaan pertambangan dengan kewajiban teknis. Pemeriksaan diarahkan pada badan usaha yang selama ini dilaporkan beroperasi di luar ketentuan, baik terkait aspek lingkungan maupun pengelolaan sumber daya.

“Kalau dalam evaluasi ditemukan mereka melanggar atau tidak tertib, kami akan ambil tindakan sesuai aturan. Untuk usaha pertambangan yang tidak sesuai standar, saya tidak segan mencabut izinnya,” kata Bahlil.

Gerak pembenahan sektor pertambangan ini berjalan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya penindakan praktik penambangan ilegal. Instruksi presiden menjadi acuan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dari hulu hingga hilir.

Upaya penertiban juga diperkuat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Menteri ESDM menjadi salah satu anggotanya. Satgas tersebut menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara.

Hingga kini, luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 3.312.022,75 hektare. Dari jumlah itu, 915.206,46 hektare telah diserahkan kepada kementerian terkait, terdiri atas 833.413,46 hektare untuk pengelolaan produktif oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan 81.793,00 hektare sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sisanya, seluas 2.398.816,29 hektare, masuk proses administrasi untuk kemudian diserahkan sesuai kewenangan.

Satgas PKH juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal. Pemerintah menegaskan aset ini harus memberi manfaat langsung kepada negara dan masyarakat. Penegakan hukum dan kolaborasi lintas lembaga menjadi pijakan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan dalam koridor kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur anti-scam di seluruh operator seluler, menyusul melonjaknya kasus penipuan digital yang meresahkan masyarakat. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, memaparkan bahwa tingkat serangan scam di Indonesia sudah mencapai level memprihatinkan.

"Yang paling rame sekarang kan mengenai scam, scam call. Banyaknya sekali penipuan online apakah itu melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan email, dan lainnya. Bagaimana kita bisa melakukan percegahan ini. Ini karena datanya sudah semakin memkhawatirkan," ujar Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jumat (14/11/2025).

Ia kemudian menyampaikan laporan dari Penipuan Asia GASA 2024, yang menunjukkan bahwa 65% masyarakat Indonesia mengalami upaya penipuan setiap minggu. Artinya, minimal satu kali dalam seminggu warga menerima SMS, telepon, atau pesan scam.

Tak hanya itu, mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menunjukkan kerugian masif. Sejak pusat aduan tersebut diluncurkan pada 22 November 2024 hingga 31 Oktober 2025, total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp7,5 triliun.

Foto: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. (CNBC Indonesia/ Intan Rakhmayanti Dewi) Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)

Dari total kerugian Rp7,5 triliun, ia menyebut hanya Rp367 miliar yang berhasil dikembalikan, tingkat pemulihan sekitar 5,4%

Edwin menilai angka-angka ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat Indonesia terhadap kejahatan digital.

"Kalau kita melihat ini ternyata memang Indonesia ini mau tidak mau harus lebih ketat dalam penjagaan scam ini. Karena ini benar-benar merugikan masyarakat kita," terangnya.

Edwin menjelaskan bahwa upaya penanggulangan scam membutuhkan keterlibatan aktif operator seluler. Menurutnya, industri telekomunikasi harus mulai menjalankan tanggung jawab bisnis secara lebih serius untuk melindungi pelanggan.

Dalam waktu dekat, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid akan mengumumkan langkah resmi yang mewajibkan operator seluler membangun infrastruktur dan teknologi anti-scam.

"Dalam waktu dekat nanti akan, ibu menteri sendiri yang akan mengumumkan, mereka diminta untuk membangun infrastruktur ataupun anti-scam teknologinya mereka," ungkapnya.

"Jadi untuk menglindunginya jangan sampai spam call yang menggunakan masking. Nomor-nomor yang dimasking," sambungnya.

Edwin mengungkapkan bahwa saat ini terjadi tren penyalahgunaan masking, di mana pelaku memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk menyembunyikan identitas asli.

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat akibat terkena penipuan atau scam di sektor keuangan mencapai Rp 7 triliun.

Nilai itu berasal dari laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sepanjang 22 November 2024 hingga 16 Oktober 2025.

"Angka kerugiannya itu Rp 7 triliun. Itu angka yang sangat besar," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam diskusi dengan media di Purwokerto, Jawa Tengah, dikutip Minggu (19/2025).

Total kerugian dana itu berasal dari 299.237 laporan scam yang telah diterima IASC.

Sementara, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 487.378 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 94.344.

Adapun dari laporan itu, jumlah dana yang berhasil diblokir atau diselamatkan yakni sebesar Rp 376,8 miliar.

Friderica menuturkan, ada berbagai macam modus penipuan yang saat ini terjadi, yakni penipuan transaksi belanja online, penipuan mengaku pihak lain (fake call), penipuan investasi, penipuan penawaran kerja, penipuan mendapatkan hadiah, penipuan melalui media sosial, phishing, social engineering, penipuan online fiktif, dan penipuan berkedok kiriman file APK via WhatsApp.

Secara perinci, tiga laporan penipuan terbanyak yakni transaksi belanja online yang mencapai 53.928 kasus dengan jumlah kerugian sebesar Rp 988 miliar.

Lalu diikuti penipuan mengaku pihak lain sebanyak 31.299 kasus dengan kerugian mencapai Rp 1,31 triliun, serta penipuan investasi sebanyak 19.850 kasus dengan kerugian Rp 1,09 triliun.

Ia mengatakan, laporan-laporan penipuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

Selain dengan memblokir rekening, beberapa juga telah diproses secara hukum hingga ditangkap pelakunya.

Meski begitu, ia memastikan, OJK akan terus meningkatkan edukasi keuangan kepada masyarakat guna menekan potensi terjadinya berbagai modus penipuan.

Terlebih, dengan adanya IASC ini diharapkan semakin mempercepat penanganan kasus penipuan keuangan di Indonesia.

"Dengan Anti-Scam Centre ini, kami bersama beberapa bank yang sering digunakan untuk kejahatan, kita berada di satu lokasi, yang juga terhubung dengan marketplace, sistem pembayaran, bahkan beberapa kripto dan sebagainya, untuk kita berusaha sebaik mungkin memblokir uang-uang yang tadinya sudah telanjur terkirim kepada para scammer tersebut," kata dia.

"Tapi tentu kecepatan seseorang melapor sangat akan mempengaruhi keberhasilan untuk kita memblokir dana-dana tersebut," tambah Friderica.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus financial scam atau penipuan keuangan digital di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki menyampaikan dalam data OJK periode November 2024 hingga September 2025 terdapat 274.722 laporan scam atau rata-rata 874 laporan setiap hari.

"Total kerugian masyarakat sudah Rp7 triliun," ujar Kiki saat pembukaan Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Supermall, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025).

Kiki memaparkan jumlah laporan scam di Indonesia melampaui negara-negara lain seperti Kanada sebanyak 138.197 laporan atau 217 laporan per hari, Malaysia dengan 253.553 laporan atau 242 laporan per hari. Kemudian, ada Hong Kong sebanyak 65.240 laporan kasus per hari dan Singapura sebanyak 51.501 laporan scam sepanjang periode 2024.

Kiki menyampaikan terdapat setidaknya sepuluh modus scam terbesar, mulai dari transaksi belanja online, mengaku pihak lain (fake call), investasi, penawaran kerja, penipuan undian, hingga penipuan melalui media sosial. Kemudian, ada modus phising, social engineering, pinjaman online fiktif, serta APK Ilegal via WhatsApp.

"Penipuan transaksi belanja online yang banyak menjadi korban itu ibu-ibu," ucap Kiki.

Kiki pun meminta masyarakat mewaspadai modus mengaku atau menyerupai pihak lain (fake call) dengan AI. Kiki bahkan pernah mengalami serangan scam model ini, namun langsung menyadari potensi penipuan.

"Saya sudah tahu itu scam menggunakan AI, wajahnya sama, ucapan berbeda, tapi khawatirnya semakin lama inovasi teknologi juga semakin besar, orang bisa menyerupai dengan sangat mirip. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama," sambung Kiki.

Kiki menyampaikan tingginya intensitas keuangan digital di Indonesia merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam mengantisipasi ancaman scam. Kiki menyebut tingkat literasi dan inklusi keuangan menjadi benteng tangguh masyarakat dalam membendung ancaman berbagai modus scam.

"PR kita semua meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tingkat literasi sudah mencapai 66,46 persen. Tingkat inklusi industri yang diawasi OJK itu sudah 80 persen. Sementara yang mencakup berbagai hal lainnya sudah mencapai 92 persen," kata Kiki.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total kerugian dana masyarakat imbas penipuan atau scam yang dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencapai Rp6,1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan total itu merupakan kumulatif sejak November 2024 hingga 30 September 2025.

“Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 374,2 miliar,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK September 2025, dikutip Senin (13/10/2025).

Kiki, sapaan akrabnya, turut menyebut jumlah rekening yang dilaporkan ke IASC atas dugaan scam atau fraud mencapai 443.235 rekening. Sementara itu, yang berhasil diblokir sebanyak 87.819 rekening.

Adapun, IASC telah menerima 274.772 laporan yang terdiri dari 163.945 laporan disampaikan korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 110.827 laporan langsung ke IASC.

Kiki memastikan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau SATGAS pasti OJK terus memonitor laporan penipuan yang masuk ke IASC. Hingga 30 September 2025 saja ditemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan terkait penipuan.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi,” ucap dia.

Lebih jauh, ujarnya, dalam rangka menegakkan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi administratif berupa 119 peringatan tertulis kepada 99 PUJK, 32 instruksi tertulis kepada 32 PUJK, dan 33 sanksi denda kepada 31 PUJK.

“Selain itu, pada periode 1 Januari sampai dengan 21 September 2025 terdapat 153 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp67,57 miliar dan US$3,281,” sebutnya dalam rilis RDK.