Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan kebijakan moratorium pertambangan sebagai langkah pengendalian risiko bencana banjir, menyusul hasil evaluasi terhadap sejumlah kejadian banjir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Banten Andra Soni mengakui aktivitas pertambangan, khususnya yang ilegal, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya potensi banjir, termasuk banjir bandang.

“Jadi begini, beberapa kejadian banjir, beberapa kejadian di masa lalu di wilayah Banten, salah satunya banjir bandang, itu dampaknya salah satunya terkait pertambangan, terutama pertambangan ilegal,” kata Andra Soni kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov Banten menyiapkan moratorium pertambangan yang dibarengi dengan penertiban dan penutupan tambang-tambang ilegal. Kebijakan ini diarahkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang telah ada.

“Tadi sudah kita perintahkan. Jadi izin-izin tersebut betul-betul dievaluasi, terutama yang sudah lama. Kemarin saya minta daftar, ada sekitar 200 sekian izin yang saat ini masih aktif di Provinsi Banten,” ujar Andra.

Ia menyebutkan, evaluasi perizinan dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain fokus pada tambang ilegal, Andra menegaskan pengawasan juga diperketat terhadap pertambangan yang telah mengantongi izin resmi.

Pemerintah memastikan seluruh perusahaan tambang memenuhi kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kemudian pertambangan yang legal pun harus kita monitoring, apakah pelaksanaannya sesuai, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, dan sebagainya. Ini semua kita lakukan dalam rangka bagaimana kita menjaga alam kita dan keselamatan warga kita,” katanya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan, saat ini terdapat 241 izin pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Jumlah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian dan tata kelola sektor pertambangan.

“Kenapa ada moratorium karena izin yang sudah kita keluarkan ada 241 tambang sekarang se-Provinsi Banten. Kita akan melihat (tugas) satgas itu terkait dengan tata kelola tambangnya masing-masing,” kata Ari.

Menurut dia, dari total izin tersebut, 156 perusahaan tambang telah memasuki tahap operasi produksi. Satgas yang dibentuk pemerintah tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga pembinaan terhadap perusahaan tambang yang beroperasi secara legal.

“Yang keduanya kita membina tata kelola tambang yang sudah ada. Apakah sudah mengikuti ketentuan belum, terkait lingkungannya kita periksa dari empat aspek: kewilayahan, administrasi, teknik dan lingkungan, dan finansial terkait bayar pajak,” ujarnya.

Melalui kebijakan moratorium dan pengawasan terpadu tersebut, Pemprov Banten berharap aktivitas pertambangan dapat dikendalikan secara lebih ketat, kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan keselamatan masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi dapat lebih terjamin.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat menyiapkan langkah untuk menarik kembali kewenangan penerbitan izin pertambangan pasir kuarsa dari pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola komoditas strategis tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, mencegah penyimpangan izin, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Bahlil, keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jabar, pada Minggu (23/11/2025), dengan fokus penanganan tambang dan perkebunan ilegal yang menimbulkan kerugian negara.

"Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan," kata Bahlil usai melantik pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

"Saya sering juga turun ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Dalam pembahasan ratas, menurut Bahlil, pemerintah turut menyoroti adanya praktik penambangan yang tidak sesuai izin, termasuk temuan pasir kuarsa yang dicampur dengan mineral timah.

"Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa, tapi di dalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diatur lebih baik lagi," sebutnya.

Penarikan kewenangan ini, tambah Bahlil, nantinya akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih, penyalahgunaan izin, serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung, seiring maraknya praktik penambangan pasir kuarsa yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Pasir kuarsa telah ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah membuka kembali enam izin usaha pertambangan (IUP) dari 190 IUP yang sebelumnya operasionalnya dibekukan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh perusahaan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Adapun dari 190 perusahaan yang ada, setidaknya hanya 126 perusahaan yang hadir.

"Jadi dari 190 IUP yang dikenakan itu, kemarin kita undang semua, hanya 126 yang menghadiri. Terdapat 64 yang tidak hadir. 6 sudah dibatalkan (pembatalan pembekuan)," kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (5/11/2025).

Menurut dia, dari 190 perusahaan tersebut sebanyak 99 perusahaan telah mengajukan permohonan penetapan kembali IUP. Sementara, sisanya tercatat belum menindaklanjuti atau belum mengajukan permohonan sama sekali.

"Yang 99 sudah mengajukan permohonan penetapan. Yang belum menindaklanjuti sama sekali 91," kata Tri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara perihal keputusan pemerintah yang menangguhkan sementara kegiatan operasional sebanyak 190 perusahaan tambang batu bara dan mineral.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Pasalnya, sebelum penangguhan dilakukan, pemerintah telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Gini, yang 190 itu kan sebelum dipending, itu surat sudah diberikan tiga kali oleh Dirjen Minerba. Jadi bukan ujug-ujug ya. Pemerintah selalu berhati-hati dan sangat melakukan dengan kaedah-kaedah aturan," ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan bahwa inti persoalan sebenarnya sederhana, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun perusahaan untuk menganalisa kapasitas produksinya.

"Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai, dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nanti tambang ini kan tidak untuk generasi kita. Itu anak cucu kita ke belakang," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui lelang hanya menguntungkan perusahaan besar.

Ditambah lagi, sebagian perusahaan besar itu berkantor di Jakarta, sehingga menurutnya inimembuat daerah penghasil tambang hanya menjadi 'penonton' di wilayahnya sendiri.

Oleh karena itu, kini pemerintah menginisiasi untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara prioritas sesuai dengan aturan kepada UMKM, Koperasi, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.

"Contoh IUP-IUP semua sekarang dulu didapatkan lewat tender. Dan yang dapat itu lagi, itu lagi. Dan sebagian besar kantornya di Jakarta. Saya sebagai mantan pengusaha daerah merasa ini gak adil. Kita ubah undang-undang benar Pak. Kita kasih porsi untuk orang daerah. Untuk BUMD, Koperasi, UMKM. Kita jadikan orang daerah itu jadi tuan negerinya. Jangan jadi penonton ketika investasi masuk," jelas Bahlil di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sebagaimana diketahui, untuk mendukung pengelolaan pertambangan kepada UMKM, Koperasi hingga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni sama saat tanggal ditetapkan Presiden, 11 September 2025.

Pada PP No.39 tahun 2025 ini pertamanya yaitu mengubah terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara yang dapat dilakukan secara lelang dan pemberian prioritas.

Adapun untuk pemberian prioritas kini ditujukan untuk:

a. Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah (UKM), tau Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

b. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Shasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi.

c. BUMN dan Badan Usaha Shasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP mineral logam dan batu bara dengan cara prioritas paling sedikit memuat:

a. Lokasi WIUP

b. Luas WIUP

c. Jenis Komoditas

Sementara untuk WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 17 PP No.39 tahun 2025.

Sementara pada aturan sebelumnya, hanya disebutkan bahwa WIUP mineral logam dan batu bara diperoleh dengan cara lelang. Pada aturan sebelumnya, tak ada pemberian secara prioritas untuk WIUP.

Sedangkan untuk WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Artinya, tidak ada perubahan.

Luas Wilayah Tambang

Di dalam PP anyar tersebut juga diatur mengenai luasan lahan tambang yang dapat digarap oleh Koperasi dan Badan Usaha Kecil-Menengah, Organisasi Masyarakat (Ormas), BUMN-BUMD dan Badan Usaha Swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Berikut bunyinya:

Pasal 26F Ayat (1):

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)Mineral logam atau WIUP Batu bara untuk Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah diberikan:

a. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (2):

(2) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (3):

(3) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, diberikan:

a. Paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (4):

(4) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Selain itu, di aturan baru ini, di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

BUMN, BUMD, Koperasi, atau Badan Usaha penerima WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) mengajukan permohonan IUPK kepada Menteri melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B

Permohonan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A untuk:

a. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

b. Koperasi wajib mengajukan permohonan penerbitan IUPK dengan memenuhi persyaratan:

1. administratif meliputi:

a) surat permohonan;

b) NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau

Batu bara;

c) susunan pengurus Koperasi;

d) daftar anggota Koperasi;

2. teknis meliputi:

a) daftar tenaga kerja di bidang Pertambangan;dan

b) surat pernyataan dari pengurus Koperasi mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman;

3. lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

4. finansial meliputi:

a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;

b) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan

c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Badan Usaha kecil dan menengah wajib mengajukan permohonan penerbitan IUPK dengan memenuhi persyaratan:

1. administratif meliputi:

a) surat permohonan;

b) NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batu bara;

c) susunan pengurus; dan

d) daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.

2. teknis meliputi:

a) daftar tenaga kerja di bidang Pertambangan; dan

b) surat pernyataan dari pengurus mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman.

3. lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

4. finansial meliputi:

a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;

b) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan

c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengelola tambang melalui kebijakan baru yang mulai berlaku pada 11 September 2025. Kebijakan ini memberi prioritas kepada koperasi, pelaku usaha kecil-menengah (UMKM), dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh izin tambang, sekaligus memastikan tata kelola pertambangan lebih tertib dan ramah lingkungan.

Langkah ini diharapkan memperluas akses kesejahteraan bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara. Pemerintah menegaskan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan konsep "tambang pro-rakyat" yang membuka peluang ekonomi di sektor strategis.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini mengatur mekanisme pemberian izin prioritas kepada pelaku usaha skala kecil, koperasi, dan badan usaha keagamaan yang berdomisili di sekitar wilayah tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan aturan teknis agar koperasi dan UMKM benar-benar siap mengelola tambang secara profesional.

"Kita kan PP-nya baru keluar. Setelah keluar kita susun Permennya sekarang untuk UMKM dan koperasi kita akan memberikan IUP secara prioritas. Tapi bagi koperasi dan UMKM yang memenuhi," kata Bahlil dikutip Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan, Kementerian ESDM sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) yang akan memastikan koperasi dan UMKM penerima izin memiliki kapasitas teknis dan berbasis domisili setempat.

"Sumber daya alam kita harus dikelola sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan kesejahteraan rakyat," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, kebijakan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah memastikan pemberian izin tambang kepada koperasi dan UMKM tidak akan mengesampingkan aspek teknis maupun kewajiban lingkungan.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan akan tetap mematuhi standar yang ketat. Setiap pelaku usaha wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), menyiapkan jaminan reklamasi (jamrek), serta memenuhi standar lingkungan hidup agar kegiatan pertambangan berjalan aman dan berkelanjutan.

Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme verifikasi legalitas dan kapabilitas koperasi untuk memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara tertib dan transparan. Dengan langkah ini, diharapkan terbentuk sistem pertambangan rakyat yang profesional dan memberikan dampak ekonomi nyata di daerah.

Selain membuka akses bagi masyarakat, pemerintah memperkuat penegakan hukum untuk menertibkan praktik tambang ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menegaskan bahwa pengawasan di sektor pertambangan akan diperketat.

"Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik, kami terus memperkuat pengawasan dan penindakan pada praktik pertambangan ilegal," ujarnya.

Pada September 2025, Kementerian ESDM menangguhkan 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi. Dari jumlah tersebut, 44 perusahaan telah mengajukan permohonan pembukaan kembali, dan empat perusahaan telah diizinkan beroperasi setelah memenuhi kewajiban jamrek.

Pemerintah memberikan waktu 60 hari bagi perusahaan lain untuk melengkapi kewajiban. Jika tidak, izin mereka akan dicabut.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 39 Tahun 2025 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini menegaskan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dilakukan secara prioritas kepada koperasi, UMKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan.

Kebijakan afirmatif ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, memperkuat kemandirian energi nasional, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pertambangan. Pemerintah optimistis langkah ini akan menjadi fondasi ekonomi baru berbasis pemerataan dan partisipasi masyarakat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan, pelaku usaha menengah yang akan diberi izin mengelola tambang wajib menjalankan satu syarat utama, yakni membina dan bermitra dengan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah sekitar tambang.

"Si perusahaan menengah yang mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare itu wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility, bukan CSR namanya, tapi corporate business responsibility," ujar Maman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, konsep corporate business responsibility berbeda dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada umumnya. Skemanya bersifat profesional dan berorientasi bisnis, di mana perusahaan menengah wajib membantu usaha kecil melalui pembinaan, pemberian akses permodalan, hingga membuka pasar.

"Kita memberikan tanggung jawab kepada mereka, si perusahaan menengah yang mendapat konsesi tambang di daerah itu wajib melakukan pembinaan, engagement business dengan usaha mikro dan kecil di daerah itu," katanya.

Menurutnya, pola kemitraan itu dilakukan secara business to business seperti investor yang menanamkan modal kepada usaha kecil.

"Si perusahaan yang mendapatkan konsesi tambang itu wajib melakukan business engagement dengan perusahaan-perusahaan mikro dan kecil di daerah itu dan mereka professional, business to business, memberikan bantuan pinjaman modal, pembinaan, membuka akses pasar yang sifatnya lebih profesional. Jadi dia jatuhnya jadi kayak angel investor," terang dia.

Selain itu, Maman juga memberi syarat tambahan bagi perusahaan menengah penerima konsesi tambang juga harus berasal dari daerah setempat.

"Pemilik perusahaan usaha menengahnya wajib orang lokal, domisilinya di lokal di daerah tambang tersebut. Jadi ini memberikan kesempatan daerah tersebut untuk berkembang," tegasnya.

Maman meluruskan, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh kategori UMKM. Pengelolaan tambang, kata dia, hanya diperuntukkan bagi usaha menengah yang memiliki kapasitas finansial dan administratif yang cukup kuat.

Foto: Ilustrasi Tambang Ilustrasi Tambang

"Ada persepsi di publik seakan-akan UMKM itu ya pada tingkat lima aja. Salah. UMKM itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, treatment-nya beda-beda. Khusus untuk tambang ini diturunkan untuk usaha kecil ke atas dan usaha menengah, jadi bukan untuk usaha mikro dan kecil, tapi usaha menengah yang nanti lebih banyak diberikan kesempatan," jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi terhadap perusahaan menengah setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan lokasi tambang yang akan dikelola.

"Nantikan setelah Kementerian ESDM menentukan lokasi dan diarahkan ke perusahaan menengah, kan akan diverifikasi oleh Kementerian UMKM. Lalu di Kementerian UMKM setelah kita verifikasi dan kita anggap mereka memenuhi persyaratan, kita tambahkan satu saran," ujar Maman.

Namun, jika di daerah tambang tidak terdapat pelaku usaha menengah yang memenuhi syarat, peluang bisa diberikan kepada pelaku usaha kecil di wilayah tersebut.

"Kalau ternyata nanti di daerah tambang itu nggak ada usaha menengah, sudah aja lah, kasihan kali lah dari tambang itu. Ya kan ada usaha kecil dan usaha menengahnya. Jadi sebetulnya prinsipnya kita memberikan kesempatan kalau tidak di aturannya itu usaha kecil dan menengah," ucapnya.

Kendati demikian, Maman memastikan seluruh proses tetap mengacu pada mekanisme yang diatur oleh Kementerian ESDM.

"Nanti kan kalau secara kedaerahan, lokasi, kan di ESDM. Kalau kita kan menunggu pengambilan dari ESDM, baru diverifikasi di kita," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini paling banyak mengeluarkan izin tambang. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 5.300 izin usaha pertambangan (IUP).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan betapa masifnya kegiatan pertambangan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

"Kita perlu sampaikan bahwa kita ini salah satu negara yang memiliki jumlah perizinan di industri pertambangan ini paling gede di dunia. Dengan sekitar 5.300an izin. Itu luar biasa lah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujar Tri dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri mengaku sekitar periode tahun 2006 hingga 2007, industri pertambangan di Indonesia mulai berkembang pesat. Bahkan puncak produksi batu bara terjadi pada tahun 2024.

Sementara untuk komoditas nikel pergerakannya juga terus meningkat hingga saat ini. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika yang terjadi di sektor pertambangan nasional.

Tri lantas menilai, apabila berkaca dengan beberapa negara maju, misalnya yang terdekat yakni Australia, apabila terjadi kecelakaan tambang dan lokasi tersebut ditutup oleh inspektur tambang, pihak perusahaan akan mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku tanpa pengecualian.

"Saya pernah ke sana terus kemudian mencoba bertanya kenapa tambang ini 6 bulan masih tutup, karena kami belum yakin apakah kecelakaan ini akan terjadi lagi," ujar Tri

"Tingkat kesadaran untuk industri itu semakin tinggi. Nah, poin yang ingin kita sampaikan, memang di RKAB yang dulu kita menginginkan dokumen itu banyak. Kenapa? Supaya perusahaan itu taat asas kira-kira seperti itu," tambahnya.

Oleh sebab itu, pemerintah kemudian melakukan evaluasi untuk implementasi di dalam negeri. Adapun, di dalam RKAB yang telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, sejumlah ketentuan disederhanakan.

"Beberapa yang merupakan tanggung jawab perusahaan itu kita serahkan kepada perusahaan," katanya.