Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengembangkan National Fraud Portal melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memperkuat penanganan kasus penipuan keuangan secara lebih cepat, terintegrasi, dan efektif.

Platform ini dirancang sebagai pusat koordinasi nasional untuk mempermudah pelaporan, pertukaran data, hingga pelacakan transaksi yang terindikasi fraud.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat identifikasi kasus serta memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan ilegal.

Menurut Dicky, OJK saat ini masih melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan operasional hingga integrasi data berjalan optimal. Proses pengembangan juga mencakup penyelarasan tata kelola agar sistem dapat digunakan secara efektif oleh seluruh pihak terkait.

Tak hanya itu, OJK bersama IASC juga terus memperkuat kolaborasi dengan industri jasa keuangan dan sektor telekomunikasi guna meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait penipuan digital.

Sepanjang periode Januari hingga 29 April 2026, OJK menerima 14.232 laporan terkait entitas ilegal. Mayoritas pengaduan berasal dari kasus pinjaman online ilegal yang mencapai 11.753 laporan. Sementara itu, terdapat 2.379 laporan terkait investasi ilegal dan 100 laporan mengenai praktik gadai ilegal.

Di sisi lain, Satgas PASTI tercatat telah menindak 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi ilegal yang ditemukan di berbagai situs maupun aplikasi digital yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 29 April 2026, IASC telah menerima total 548.093 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 268.989 laporan disampaikan melalui bank dan penyedia sistem pembayaran, sedangkan 279.104 laporan dikirim langsung oleh korban ke sistem IASC.

Data IASC juga menunjukkan terdapat 932.138 rekening yang dilaporkan terkait aktivitas penipuan, dengan 485.758 rekening di antaranya telah diblokir. Total dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp614,3 miliar.

Selain rekening bank, IASC turut menemukan 106.477 nomor telepon yang dilaporkan terhubung dengan praktik penipuan. Hingga kini, lembaga tersebut berhasil membantu pengembalian dana korban sebesar Rp169,3 miliar dari rekening-rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan finansial.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus financial scam atau penipuan keuangan digital di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki menyampaikan dalam data OJK periode November 2024 hingga September 2025 terdapat 274.722 laporan scam atau rata-rata 874 laporan setiap hari.

"Total kerugian masyarakat sudah Rp7 triliun," ujar Kiki saat pembukaan Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Supermall, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025).

Kiki memaparkan jumlah laporan scam di Indonesia melampaui negara-negara lain seperti Kanada sebanyak 138.197 laporan atau 217 laporan per hari, Malaysia dengan 253.553 laporan atau 242 laporan per hari. Kemudian, ada Hong Kong sebanyak 65.240 laporan kasus per hari dan Singapura sebanyak 51.501 laporan scam sepanjang periode 2024.

Kiki menyampaikan terdapat setidaknya sepuluh modus scam terbesar, mulai dari transaksi belanja online, mengaku pihak lain (fake call), investasi, penawaran kerja, penipuan undian, hingga penipuan melalui media sosial. Kemudian, ada modus phising, social engineering, pinjaman online fiktif, serta APK Ilegal via WhatsApp.

"Penipuan transaksi belanja online yang banyak menjadi korban itu ibu-ibu," ucap Kiki.

Kiki pun meminta masyarakat mewaspadai modus mengaku atau menyerupai pihak lain (fake call) dengan AI. Kiki bahkan pernah mengalami serangan scam model ini, namun langsung menyadari potensi penipuan.

"Saya sudah tahu itu scam menggunakan AI, wajahnya sama, ucapan berbeda, tapi khawatirnya semakin lama inovasi teknologi juga semakin besar, orang bisa menyerupai dengan sangat mirip. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama," sambung Kiki.

Kiki menyampaikan tingginya intensitas keuangan digital di Indonesia merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam mengantisipasi ancaman scam. Kiki menyebut tingkat literasi dan inklusi keuangan menjadi benteng tangguh masyarakat dalam membendung ancaman berbagai modus scam.

"PR kita semua meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tingkat literasi sudah mencapai 66,46 persen. Tingkat inklusi industri yang diawasi OJK itu sudah 80 persen. Sementara yang mencakup berbagai hal lainnya sudah mencapai 92 persen," kata Kiki.