IDXChannel - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI berhasil mengungkap penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (Koperasi BLN).

Pengungkapan perkara Koperasi BLN dilakukan melalui berbagai rangkaian investigasi yang dilakukan oleh Satgas PASTI antara lain mencakup pemeriksaan bersama yang melibatkan anggota Satgas PASTI antara lain OJK, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai anggota Satgas PASTI juga melaksanakan profiling para pelaku dan mengukur potensi dampak serta menelusuri penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antaranggota Satgas PASTI, penanganan perkara ini berhasil dilanjutkan hingga tahap penangkapan terhadap tersangka yaitu Nicholas Nyoto Prasetyo selaku Ketua Koperasi BLN. Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17 persen per bulan.

Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara Otoritas, Kementerian, dan Lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menghadapi ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157).

Selain itu, apabila masyarakat menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghimpunan dana masyarakat di perbankan masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,39 persen secara tahunan pada April 2026.

"Pertumbuhan DPK tersebut diikuti peningkatan penyaluran kredit sebesar 9,98 persen secara tahunan. Kondisi itu mencerminkan fungsi intermediasi perbankan yang masih berjalan positif di tengah dinamika perekonomian," demikian dikutip dari keterangan resmi LPS, Jumat (29/5/2026).

LPS menilai kinerja intermediasi perbankan yang tetap kuat didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang masih terjaga. Pertumbuhan simpanan rupiah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan simpanan dalam valuta asing.

Di tengah kondisi tersebut, LPS memastikan mayoritas dana masyarakat di perbankan masih berada dalam cakupan program penjaminan simpanan. Per April 2026, sebanyak 99,94 persen rekening nasabah bank umum dijamin penuh oleh LPS.

"Jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp 2 miliar mencapai 666,72 juta rekening," demikian dikutip dari keterangan resmi LPS.

Sementara itu, pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), cakupan penjaminan mencapai 99,98 persen atau sekitar 15,58 juta rekening.

LPS menilai tingkat cakupan penjaminan tersebut masih terjaga dan berada jauh di atas amanat undang-undang yang mensyaratkan cakupan lebih dari 90 persen total rekening nasabah bank.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, LPS memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan hingga 30 September 2026. Tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 3,5 persen untuk simpanan rupiah di bank umum, 6 persen untuk simpanan rupiah di BPR, dan 2 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum.

Menurut LPS, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar simpanan yang masih mengalami kenaikan terbatas, kondisi likuiditas perbankan yang memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

LPS menambahkan, tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sistem perbankan.

LPS juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Sebab, selain tercatat dalam pembukuan bank dan tidak terkait tindakan yang merugikan bank, simpanan yang dijamin LPS harus memperoleh bunga yang tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang berlaku.

Ke depan, LPS akan terus memantau perkembangan suku bunga pasar, pertumbuhan simpanan, serta tingkat cakupan penjaminan guna menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan nasional.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada PT Bank Nagari selaku badan usaha milik daerah (BUMD) untuk berperan menjadi lokomotifnya penggerak perekonomian daerah.

Dia menyatakan budaya menabung merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun daerah. Karena, setiap rupiah yang ditabung masyarakat sesungguhnya ikut menjadi kekuatan pembangunan daerah.

“Bank Nagari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan, memperkuat UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Mahyeldi menegaskan Bank Nagari perlu terus melakukan transformasi, baik dari sisi digitalisasi layanan, penguatan manajemen risiko, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Bank Nagari menjadi semakin dipercaya masyarakat Sumbar.

Dia menekankan peningkatan inklusi keuangan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam layanan perbankan, semakin besar pula peluang daerah memperkuat pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM dan ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar.

“Dana masyarakat yang dihimpun harus kembali disalurkan untuk pembiayaan sektor pertanian, industri pengelolaan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyampaikan sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Nagari akan terus hadir mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dia juga memastikan, bahwa setiap dana yang disimpan di Bank Nagari, akan aman dan dikelola secara profesional di bawah pengawasan regulator keuangan nasional.

Gusti Candra menjelaskan hingga tutup buku tahun 2025 total aset Bank Nagari telah mencapai Rp33,6 triliun.

Menurutnya hal ini didorong adanya dukungan jaringan layanan juga terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumbar, termasuk daerah kepulauan, melalui penguatan kantor layanan, ATM, CRM, EDC, serta layanan digital yang memudahkan transaksi masyarakat kapan pun dan di mana pun.

“Bank ini tunduk pada regulasi dan secara berkala diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Alhamdulillah, tingkat kesehatan bank kita berada pada kategori sehat dengan rating yang kuat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI.

Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan fengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Sekadar informasi, Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan PT DSI diduga menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaannya.

Danang menjabarkan selama periode 2021—2025 PT DSI berhasil menghimpun dana sejumlah Rp7,478 triliun. Dari dana tersebut, sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada pemberi dana (lender) berupa imbal hasil.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat selisih dana kurang lebih Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat atau dalam hal ini adalah lender.

PPATK, ujarnya, mencermati dari dana selisih tersebut, kurang lebih sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional; Rp796 miliar untuk disalurkan ke perusahaan terafiliasi; dan Rp218 miliar sisanya dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” ujar Danang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengungkapkan bahwa kondisi industri perbankan sepanjang 2025 masih mengalami pertumbuhan meski moderat.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan dari sisi aset, industri perbankan tercatat tumbuh 9,43% secara tahunan (year on year/YoY) per Juni 2025.

“Industri perbankan selama 2025 ini masih mengalami pertumbuhan tapi moderat,” kata Hery dalam agenda 40 Bisnis Indonesia Group Conference, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, dari sisi kredit/pembiayaan juga tumbuh 7,7% YoY pada Juni 2025. Pada saat yang sama, Hery mengungkap bahwa dana masyarakat tumbuh 8,4% YoY.

Dari sisi LDR, Hery mengungkap bahwa LDR berada di angka 84,2%. Dia menyebut, LDR yang rendah ini menunjukkan bank memiliki dana yang likuid.

“Jadi masih banyak ruang untuk melakukan pembiayaan atau menyalurkan kredit,” ujarnya.

Kemudian dari sisi NIM, Hery mengungkap bahwa NIM berada di level 4.58%. Menurutnya, ini menjadi kabar baik lantaran permodalan bank sangat kuat dan tebal sebesar 26,2%.

“Ini tertinggi di kawasan Asean. Bank-bank Singapura, Malaysia, Thailand nggak setinggi ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dari sisi rasio loan at risk, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) itu mengungkap bahwa LAR cukup landai dibandingkan masa pandemi. NPL gross juga masih terjaga di level 2,2%.

Secara umum, dia mengungkapkan bahwa perbankan Indonesia masih cukup baik. Demikian pula dari sisi net interest margin yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kawasan Asean.

“Dan ini yang membuat Malaysia, Singapura, bahkan India ingin punya bisnis bank di Indonesia karena melihat NIM kita masih sangat bagus dan cukup baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total kerugian dana masyarakat imbas penipuan atau scam yang dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencapai Rp6,1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan total itu merupakan kumulatif sejak November 2024 hingga 30 September 2025.

“Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 374,2 miliar,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK September 2025, dikutip Senin (13/10/2025).

Kiki, sapaan akrabnya, turut menyebut jumlah rekening yang dilaporkan ke IASC atas dugaan scam atau fraud mencapai 443.235 rekening. Sementara itu, yang berhasil diblokir sebanyak 87.819 rekening.

Adapun, IASC telah menerima 274.772 laporan yang terdiri dari 163.945 laporan disampaikan korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 110.827 laporan langsung ke IASC.

Kiki memastikan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau SATGAS pasti OJK terus memonitor laporan penipuan yang masuk ke IASC. Hingga 30 September 2025 saja ditemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan terkait penipuan.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi,” ucap dia.

Lebih jauh, ujarnya, dalam rangka menegakkan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi administratif berupa 119 peringatan tertulis kepada 99 PUJK, 32 instruksi tertulis kepada 32 PUJK, dan 33 sanksi denda kepada 31 PUJK.

“Selain itu, pada periode 1 Januari sampai dengan 21 September 2025 terdapat 153 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp67,57 miliar dan US$3,281,” sebutnya dalam rilis RDK.