JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif bagi emiten yang meningkatkan porsi saham publik atau free float hingga 40 persen. Adapun, stimulus yang akan diberikan berupa pengurangan pajak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan. 

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," kata Hasan dalam acara MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026). 

Hasan menambahkan, bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat. 

"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float diatas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," tuturnya.

Dia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Baca Juga

OJK Klaim Reformasi Pasar Saham Buahkan Hasil, Kepercayaan Investor Meningkat

Hasan menyebut, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Baca Juga

OJK Pastikan Status RI di MSCI Tetap Emerging Market, Tak Turun Kelas

Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1 persen.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memasikan kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol belum akan berlaku dalam waktu dekat. Adapun, rencana aturan masih berada pada level kajian strategis. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang. Pasalnya, secara hukum belum ada regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait pungutan pajak itu dalam waktu dekat.

“Terkait dengan isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat,” kata Inge kepada iNews.id, Selasa (21/4/2026).

Inge menegaskan, setiap perumusan kebijakan baru di DJP akan dilakukan transparan serta melalui proses yang sangat hati-hati. Dia menyebut, pemerintah berkomitmen untuk menakar dampak ekonomi secara luas sebelum mengambil keputusan final.

Menurutnya, jika nantinya kebijakan tersebut akan diformalkan, pemerintah akan melibatkan koordinasi lintas sektoral serta kajian mendalam terhadap dunia usaha.

“Adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” tuturnya.

Inge mengatakan, rencana pengenaan pajak pada jalan tol adalah bagian dari visi jangka panjang guna menciptakan keadilan fiskal, namun belum bersifat operasional.

“Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tuturnya. 

Dia menekankan, pemerintah tetap memegang teguh prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam setiap langkah reformasi perpajakan.

“Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang akan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Hingga saat ini, DJP meminta masyarakat untuk merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah terkait setiap perkembangan kebijakan perpajakan guna menghindari disinformasi.

Editor: Aditya Pratama

KEMENTERIAN Keuangan menargetkan meraup Rp 33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pekan depan, Selasa, 20 Januari 2026. Pada lelang SUN 6 Januari 2026 lalu, Kementerian Keuangan mengumpulkan Rp 40 triliun.Ada 9 seri yang ditawarkan dengan tingkat kupon mulai dari 5,87 persen dan nominal per unit Rp 1 juta. “Lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026,” demikian dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Sabtu, 17 Januari 2026.Ini merupakan lelang SUN kedua di 2026. Lelang obligasi pemerintah kali ini akan dibuka pada 20 Januari 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Pemerintah memiliki hak untuk menjual 9 seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. Maksimal dimenangkan bisa mencapai 150 persen dari target indikatif Rp 33 triliun.Sembilan seri SUN yang akan dilelang adalah seri SPN01260221 (New Issuance); SPN12260423 (Reopening); SPN12270107 (Reopening); FR0109 (Reopening); FR0108 (Reopening); FR0106 (Reopening); FR0107 (Reopening); FR0102 (Reopening); dan FR0105 (Reopening).Pada lelang sebelumnya Kementerian Keuangan juga melelang 9 seri SPN (Surat Perbendaharaan Negara) atau instrumen obligasi jangka pendek dan FR (Fixed Rate) atau obligasi jangka panjang. Total penawaran investor yang masuk pada lelang di awal tahun itu mencapai Rp 90,9 triliun dan total yang dimenangkan sebesar Rp 40 triliun. Lelang SUN dilakukan untuk memenuhi target pembiayaan anggaran tahun ini. Penarikan utang merupakan bagian dari pembiayaan anggaran dan juga menalangi defisit APBN 2026 yang ditargetkan mencapai Rp 689,1 triliun. Berdasarkan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atau UU APBN nomor 17 tahun 2025, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan Rp 832,2 triliun. Angkanya naik dibanding target tahun lalu yang sebesar Rp 775,9 triliun.

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan penyaluran uang program makan bergizi gratis (MBG) disalurkan melalui virtual account. Dana yang ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui BGN.“Tetapi karena virtual account, Kementerian Keuangan juga bisa mengontrol duitnya masih ada berapa di sana,” katanya saat di IDN HQ, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.Sebelumnya, BGN menerapkan sistem reimbursement atau penggantian dana pada semester pertama 2025. Kemudian penyaluran dana operasional diganti melalui virtual account khusus setelah mitra terverifikasi.Nanik mengatakan, uang akan ditransfer melalui virtual account di rekening kepala SPPG dan mitra. Uang yang dicairkan sesuai rencana belanja bahan makanan, sewa wadah makanan atau ompreng dan fasilitas lain, membayar relawan, hingga membayar listrik dan iuran air.Jika anggaran di SPPG masih ada yang tidak terpakai, maka akan ditarik lagi oleh Kementerian Keuangan.Uang MBG, kata Nanik, setelah masuk ke SPPG langsung dibelanjakan ke para penyalur bahan pangan. Ada juga SPPG yang langsung membeli dari petani yang bekerja sama dengan pihak dapur.Saat ini anggaran MBG dialokasikan Rp 15 ribu per hari untuk setiap dapur. Uang itu dibagi dengan rincian Rp 10 ribu per hari untuk anak-anak tingkat kelas 3 SD hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD sebesar Rp 8 ribu.Untuk bahan baku makanan sebesar Rp 10 ribu, serta Rp 3 ribu untuk operasional, meliputi menggaji relawan, membayar sewa listrik, sewa mobil, membeli gas, dan lain-lain. Lalu Rp 2 ribu untuk menyewa tanah, bangunan, dan alat masak. “Sisa uangnya masih ada di rekening itu, jadi bukan dimakan siapa-siapa,” tuturnya.Nanik mengklaim sistem virtual account bisa meminimalisir potensi penyelewengan dana, kecuali ada orang-orang yang turut serta kongkalikong.

PEMERINTAH akhirnya mempublikasikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 pada Rabu, 7 Januari 2026 melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Publikasi APBN 2026 baru terbit setelah operasional anggaran tahun ini berjalan tujuh hari.

UU APBN 2026 disahkan dan berlaku pada Kamis, 1 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan . “Menetapkan: Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” mengutip dokumen, pada Rabu.

Dalam undang-undang ini, pemerintah menargetkan anggaran pendapatan negara tahun 2026 sebesar Rp 3.153.580.466.863.000 alias tiga kuadriliun seratus lima puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah. Penerimaan negara itu bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Adapun pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini dapat mencapai sebesar Rp 2.693.714.250.000.000 atau dua kuadriliun enam ratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah. Adapun penerimaan pajak tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Untuk penerimaan pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar Rp 2.6O1.247.989.783.000 atau dua kuadriliun enam ratus satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah.

Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan; pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; pendapatan pajak bumi dan bangunan; pendapatan cukai; dan pendapatan pajak lainnya.

Pada tahun ini, total APBN yang dialokasikan untuk dana belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) adalah sebesar Rp 3.842.728.369.471.000 atau tiga kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Adapun anggaran belanja pemerintahan pusat akan digelontorkan sebesar Rp 3.149.733. 390. 760.000 atau tiga kuadriliun seratus empat puluh sembilan triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.

Sementara itu pemerintah menetapkan dana TKD tahun ini sebesar Rp 692.994.978.711.000 atau enam ratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah.

Berikut merupakan target sasaran pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-undang APBN 2026.

Undang-undang APBN 2026 akhirnya diterbitkan hampir tiga bulan sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi UU APBN 2026 pada 23 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menyoroti ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang dinilai membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. "Tanpa transparansi dan pengawasan publik yang memadai, masyarakat hanya disuguhi informasi lisan dan paparan singkat terkait rencana pembangunan dan pemanfaatan anggaran, tanpa dapat memverifikasi kebenarannya secara langsung melalui dokumen resmi APBN," ujar Roy ketika dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurut dia, berdasarkan praktik siklus APBN yang berjalan relatif konsisten selama lebih dari satu dekade terakhir, rancangan APBN yang telah disetujui DPR pada akhir September 2025 lalu seharusnya disahkan dan diundangkan paling lambat bulan Oktober. “Tahap ini menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN,” kata Roy.

Tahapan itu juga sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga lainnya untuk menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran K/L dan non-K/L termasuk alokasi ke daerah dalam rentang November-Desember, untuk kemudian diserahkan kepada K/L dan pemerintah daerah sebelum akhir tahun.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

LELANG Surat Utang Negara (SUN) perdana pada 2026 mencatatkan penawaran masuk dari investor sebesar Rp 90,96 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari lelang terakhir pada 2025 yang mencapai Rp 64,21 triliun.

Mengutip Antara, Rabu, 7 Januari 2026, dari sembilan seri SUN yang dilelang pada 6 Januari 2026, pemerintah menyerap dana senilai Rp 40 triliun atau di atas target indikatif sebesar Rp 33 triliun.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat penawaran masuk tertinggi diterima oleh seri SPN12270107 (penerbitan baru) senilai Rp 17,04 triliun, yang dimenangkan sebesar Rp 5 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut sebesar 4,82000 persen dengan jatuh tempo 7 Januari 2027.

Seri dengan penawaran tertinggi berikutnya adalah FR0106 (pembukaan kembali) senilai Rp 16,35 triliun dan dimenangkan Rp 5,4 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,35996 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Berikutnya, seri FR0108 (pembukaan kembali) mencatatkan penawaran masuk Rp 14,95 triliun dan dimenangkan Rp 7,3 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,07999 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Seri FR0109 (pembukaan kembali) mencetak penawaran double digit terakhir dengan nilai Rp 10,78 triliun dan diraup sebesar Rp 6,55 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,43508 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Selanjutnya, seri SPN03260408 (penerbitan baru) menerima penawaran masuk Rp 8,95 triliun dan dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,70000 persen dengan jatuh tempo 8 April 2026.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) menerima penawaran masuk Rp 7,67 triliun dan dimenangkan Rp 5,2 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,48858 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, seri SPN01260207 (penerbitan baru) mencatatkan penawaran masuk Rp 6,8 triliun dan dimenangkan Rp 2,4 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,63000 persen dengan jatuh tempo 7 Februari 2026.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) menerima penawaran masuk Rp 4,56 triliun dan dimenangkan Rp 3,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,69968 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Terakhir, seri FR0105 (pembukaan kembali) menerima penawaran masuk Rp 3,86 triliun dan dimenangkan Rp 3,35 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74830 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak bisa mengaktivasi akun Coretax hingga waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan kata lain, batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember 2025.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli meminta agar wajib pajak segera mengaktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) pada Coretax. Hal itu untuk menghindari penumpukan proses pada periode laporan SPT Tahunan.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli mengutip Antara, Selasa, 30 Desember 2025.

Dia menjelaskan wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi DJP. Misalnya, situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis soal perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor Pajak, DJP mengimbau wajib pajak mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak. Hal itu bertujuan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

Rosmauli menyatakan seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya atau gratis. Maka dari itu, dia meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Adapun jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi Coretax per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB mencapai 10,22 juta. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh orang pribadi sebanyak 9.332.720 wajib pajak.

Sementara, wajib pajak Badan tercatat 805.607, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 wajib pajak. DJP menargetkan jumlah aktivasi akun Coretax mencapai sekitar 14 juta hingga pelaporan SPT.

PT ADARO Andalan Indonesia Tbk (AADI) merespons soal rencana pemerintah menerapkan aturan bea keluar batu bara yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2026. Aturan ini rencananya terbit sebelum pergantian tahun.

Sekretaris Perusahaan Adaro Andalan Ray Aryaputra mengatakan kebijakan itu bisa mempengaruhi daya saing batu bara dalam negeri.

“Sebagai hipotesis, apabila ketentuan ini terbit, maka hal tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi daya saing batu bara Indonesia,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis, 25 Desember 2025.

Meski demikian, Ray mengatakan perusahaannya baru mendengar pemerintah akan menerbitkan aturan ini. Dia mengatakan Adaro Andalan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. “Dengan adanya kondisi pasar batubara yang cukup berat, mudah-mudahan ketentuan yang akan terbit dapat mendukung industri batu bara,” kata dia.

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bea keluar batu bara yang rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun.

“Kami sedang siapkan. Sesuai dengan hasil di DPR kemarin kan arahannya demikian,” ucap Febrio di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas. Aturan bea keluar emas sudah terbit terlebih dahulu yaitu melalui PMK Nomor 80 tahun 2025. Dalam aturan itu, tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Senin, 8 Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. “Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” kata Purbaya.

Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/Kanwil LTO) meraup Rp 4,121 triliun dari hasil penagihan wajib pajak besar yang mempunyai tunggakan utang pajak. Penarikan tersebut dilakukan lewat blokir rekining hingga penyitaan aset.

“Langkah ini diambil untuk mengamankan penerimaan negara tahun 2025, memberi kepastian hukum, dan keadilan bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh serta detterent effect bagi penunggak pajak,” demikian bunyi keterangan resmi Kanwil LTO, Rabu, 24 Desember 2025.

Kanwil Large Tax Office (LTO) adalah kantor pajak khusus yang menangani kelompok WP yang memiliki kontribusi pajak besar atau sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam keterangan resminya disebutkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilandasi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak sukarela melalui sistem self-assessment dinilai semakin membaik. Namun penyelarasan dengan upaya penegakan hukum administrasi perpajakan dilakukan dengan optimalisasi penagihan aktif.

Langkah penagihan yang telah dilakukan adalah pemblokiran lewat pekan pemblokiran rekening serentak pada periode 12-21 November 2025. Sebanyak 33 rekening bank milik 17 wajib pajak (WP) dari 4 kantor pelayanan Wajib Pajak Besar diblokir oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

Tujuannya untuk mendorong percepatan pelunasan utang pajak sekaligus memberikan efek jera agar WP segera melunasi utang pajaknya. Kegiatan blokir rekening bank dilanjutkan dengan penyitaan rekening dan pemindahbukuan saldo bank yang ada untuk melunasi utang pajak.

Selain pemblokiran, dilakukan pula penyitaan setelah seluruh upaya persuasif dan upaya penagihan aktif tak direspons dengan pelunasan utang pajak. Hingga 12 Desember 2025, sudah ada 35 aset milik WP atau Penanggung Pajak yang disita. Meliputi 1 bidang tanah, 3 kendaraan bermotor roda empat, 2 unit peralatan dan/ atau mesin, serta 29 rekening bank. Kegiatan penyitaan oleh JSPN dengan nilai aset yang signifikan antara lain berupa sebidang tanah seluas 10 hektare milik satu WP di Gresik dan peralatan teknologi informasi milik satu WP di Bali.

Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengejar pelunasan tunggakan pajak 200 Wajib Pajak Penunggak Terbesar Nasional. Sejalan dengan itu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melakukan optimalisasi penagihan aktif atas 35 Wajib Pajak yang termasuk 200 penunggak terbesar nasional dengan total tunggakan sebesar Rp 7,521 triliun.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menetapkan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris perseroan. Pengangkatan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BNI pada 15 Desember 2025.Posisi Febrio menggantikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris BNI. Agenda terakhir RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” ucap Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam siaran pers yang dikutip Selasa, 16 Desember 2025.Adapun agenda pertama rapat adalah persetujuan dari para pemegang saham soal perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Perubahan ini dilakukan sebagai respons atas permintaan resmi dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) lewat surat permintaan ini pada 28 Oktober 2025. BP BUMN bertindak sebagai perwakilan Pemerintah, pemegang saham Seri A Dwiwarna. Agenda selanjutnya adalah persetujuan pendelegasian kewenangan penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Selanjutnya, para pemegang saham juga menyetujui pembaruan dokumen Rencana Pemulihan (Recovery Plan) untuk periode 2025/2026.Febrio Kacaribu sebelumnya sempat tercatat menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 2020. Ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemeterian Keuangan pada 23 Mei 2025. Tempo telah mencoba mengonfirmasi Febrio soal visi dan tugas barunya sebagai Komisaris BNI, namun ia tak merespons hingga berita ini ditulis.

Dengan bergabungnya Febrio, berikut susunan komisaris BNI.

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen - Omar Sjawaldy Anwar2. Wakil Komisaris Utama - Tedi Bharata3. Komisaris Independen - Vera Febyanthy4. Komisaris Independen - Didik Junaedi Rachbini5. Komisaris - Donny Hutabarat6. Komisaris - Febrio Nathan Kacaribu

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak berinisial MW. Ia adalah komisaris sekaligus Pemegang Saham PT SI yang ditangkap di kediamannya, Jakarta Utara pada Kamis, 11 Desember 2025. Penunggak tersebut memiliki utang pajak Rp 21,15 miliar.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat II Dasto Ledyanto menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pemulihan penerimaan negara dan penegakan hukum perpajakan. “Gijzeling selalu menjadi langkah terakhir setelah seluruh proses penagihan ditempuh. Kami menjunjung tinggi kepastian hukum, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam setiap tindakan penegakan hukum,” ucapnya lewat keterangan resmi, Kamis, 11 Desember 2025.

Mengutip laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pelaksanaan gijzeling merupakan langkah terakhir yang diambil untuk menagih utang pajak agar penunggak pajak melunasinya. Gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu atau rumah tahanan. Penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak berutang minimal Rp 100 juta dan dianggap tidak beriktikad baik melunasi.

MW dijemput di kediamannya dan dibacakan surat perintah penyanderaan oleh juru sita pajak. Ia dibawa ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Harum Sisma Medika untuk memastikan kondisi medisnya layak.

Serangkaian upaya penagihan sudah dilakukan sebelum penyanderaan. Mulanya KPP Pratama Cikarang Selatan telah menerbitkan surat teguran, imbauan, pemanggilan, hingga penyampaian surat paksa. Upaya penagihan aktif juga telah dilakukan, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening, pemindahbukuan saldo, serta pencegahan ke luar negeri sejak 2023–2024.

Berdasarkan data administrasi, utang pajak Penanggung Pajak telah tercatat sejak 2021 dan bertambah seiring terbitnya surat ketetapan pajak untuk tahun 2022 dan 2023. DJP berharap lewat langkah ini, utang sebesar Rp 21,15 miliar beserta biaya penagihan dapat segera dilunasi sehingga penerimaan negara dapat dipulihkan.

KEMENTERIAN Keuangan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun pada 2026 atau meningkat dari Rp 144,6 triliun pada tahun ini. Dari jumlah itu, pemerintah mengalokasikan Rp 23,7 triliun untuk lumbung pangan, cetak sawah, dan optimasi lahan seluas 550 hektare.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan anggaran ketahanan pangan masih menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. “Saya rasa anggaran cadangan pangan ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah,” katanya kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 9 Desember 2025.

Budhianto mengatakan anggaran lumbung pangan ini masuk kategori produksi yang mendapat jatah Rp 162,4 triliun dari seluruh program.

Selain lumbung pangan, kategori produksi ini meliputi subsidi pupuk Rp 8,8 juta ton atau Rp 46,9 triliun; bantuan alat mesin pertanian prapanen tanaman pangan 42,3 ribu unit; bendungan 15 unit, irigasi 212 ribu hektare, dan sarana prasarana senilai Rp 19,1 triliun; pengembangan kawasan padi 2,6 juta hektare; bantuan benih-indukan 137,6 juta ekor; kampung nelayan merah putih 250 kampung senilai Rp 5,5 triliun; dan pergaraman nasional 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun.

Selain sektor produksi, Budhianto mengatakan sektor konsumsi juga mendapat jatah anggaran. Dia mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Adapun, untuk SPHP, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5,8 triliun pada tahun depan.

Budhianto mengatakan pemerintah tak hanya menargetkan kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi, tapi juga bisa mengekspor pangan. “Targetnya adalah melakukan ekspor pangan,” ujarnya.

Pada tahun ini, Budhianto menyampaikan bahwa alokasi APBN 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh. Dia mengatakan alokasi anggaran bukan hanya dari aspek produksi tetapi juga kualitas gizi pangan.

Budhianto memastikan APBN 2026 tetap dialokasikan sektor yang mendukung ketahanan pangan.

“Ke depan, melalui APBN 2026, pemerintah akan terus memperkuat program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional,” kata Budhianto.