DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Januari 2025. Sebelumnya KPK telah menetapkan 3 orang pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara sebagai tersangka kasus suap dan penurunan nilai setoran pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli mengatakan DJP menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum KPK. Ditjen Pajak juga siap memfasilitasi seluruh kebutuhan penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan,” ujar Rosmauli lewat pernyataan resmi, Selasa, 13 Januari 2026

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak enggan menjelaskan substansi kasus dan informasi teknis lainnya. “Untuk detail perkara dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” ucapnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan pemeriksaan oleh penyidik di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kasus suap yang sedang ditangani. “Penggeledahan tentunya untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini,” kata Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau (OTT) terhadap 8 orang, termasuk kepala KPP Madya Jakarta Utara, pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Mereka adalah tiga pejabat DJP yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB). Selain itu Abdul Kadim Sahbudin (ABD) yang merupakan konsultan pajak serta Staf PT Wanatiara Persada atau PT WP Edy Yulianto (EY).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus korupsi bermula ketika PT WP melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. KPP Madya menemukan potensi kurang bayar pajak perusahaan itu sekitar Rp 75 miliar.

AGS, selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut lalu menyarankan PT WP membayar pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 15 miliar dihitung sebagai kekurangan bayar pajak dan Rp 8 miliar sebagai imbalan atau fee bagi pejabat pajak.

PT Wanatiara Persada sempat melakukan tawar menawar kembali agar imbalan turun dari Rp 8 miliar menjadi Rp 4 miliar. Setelah sepakat, pada Desember 2025, akhirnya dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) pajak yang isinya bahwa PT WP hanya punya kekurangan bayar Rp 15,7 miliar. Imbalan Rp 4 miliar itu dibagi-bagi kepada beberapa pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saat proses distribusi uang suap inilah KPK melakukan penangkapan.

Amelia Rahima berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengungkap kronologi dan modus korupsi pajak yang dilakukan oknum pejabat di Jakarta Utara. Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau (OTT) terhadap 8 orang termasuk kepala KPP Madya Jakarta Utara pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan para terduga pelaku merupakan pejabat pajak dan orang dari perusahaan berinisial PT WP. “Dalam peristiwa tangkap tangan ini KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai Rp 6,38 miliar,” ucapnya dalam konferensi pers pada Ahad, 11 Januari 2025, seperti dikutip dari YouTube KPK RI.

Mereka yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara dengan inisial DWB, lalu HRT selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan KPP Madya Jakut; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut; ASB sebagai Tim Penilai di KPP Madya Jakut; ABD sebagai Konsultan Pajak dari PT WP; PS selaku Direktur SDM dan PR PR PT WP; EY selaku Staf PT WP; dan ASP selaku pihak swasta lainnya.

Asep menjelaskan bahwa kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu bermula pada September hingga Desember 2025. Saat itu PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode 2023 yang dilaporkan ke KPP Madya Jakarta Utara pada 2025 sesuai domisili kantor perusahaan mereka.

KPP Madya Jakut kemudian memeriksa laporan itu untuk menelusuri apakah ada potensi kekurangan bayar. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar.

PT WP kemudian menyanggah dan menyatakan bahwa nilai kurang bayar lebih rendah hasil pemeriksaan tersebut. AGS, selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut lalu menyarankan PT WP membayar pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 15 miliar dihitung sebagai kekurangan bayar pajak dan Rp 8 miliar sebagai imbalan atau fee bagi oknum pejabat pajak.

Asep menambahkan, dengan penurunan potensi pembayaran pajak dari Rp 75 miliar jadi Rp 15 miliar, berarti ada kebocoran sekitar 80 persen. “Ada bargaining, tawar-menawar di situ. Turun Rp 60 miliar, hilang Rp 60 miliar kan seperti itu atau sekitar 80 persen,” ucapnya.

Adapun imbalan atau fee akan dibagi-bagi kepada beberapa pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. PT WP sempat melakukan tawar menawar kembali agar fee turun dari Rp 8 miliar menjadi Rp 4 miliar. Setelah sepakat, pada Desember 2025, akhirnya dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) pajak yang isinya bahwa PT WP hanya punya kekurangan bayar Rp 15,7 miliar.

Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS, PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki ABD selaku konsultan pajak. Tujuannya mengelabui pembukuan agar terlihat seolah-olah PT WP bekerja sama dengan konsultan pajak dengan membayar PT NBK. Padahal masuk ke kantong oknum pajak untuk pembayaran imbalan. Di Desember 2025, PT NBK mencairkan dana commitment fee sebesar Rp 4 miliar yang kemudian ditukar ke dalam mata uang dolar Singapura.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan siap mengenakan sanksi tegas kepada pegawai bila terbukti terlibat suap-menyuap pengurangan nilai pajak. “Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli seperti dikutip dari Antara.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu, 10 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Saat ini, menurut Rosmauli, proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK. “DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah."

Dalam kesempatan itu, Rosmauli menyatakan DJP terus berkomitmen dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Otoritas pajak juga siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DJP mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” kata Rosmauli.

Adapun Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya menyatakan OTT terhadap pegawai DJP terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan detail duduk perkara kasus tersebut. Yang pasti, komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Dari sana, KPK menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terjaring OTT. Total ada delapan orang yang diperiksa. Terdiri dari empat pegawai pajak dan empat pihak swasta. “Para pihak diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek,” tuturnya.

Dalam operasi itu, kata Budi, tim juga turut menyita barang bukti berupa uang tunai mata uang asing maupun rupiah, hingga logam mulia. “Nilai dari uang dan logam mulia yang diamankan tersebut nilainya mencapai sekitar Rp 6 miliar." KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penguatan sistem Coretax. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang merevisi PMK 124/2024.

“Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi,” demikian bunyi pertimbangan PMK 117/2025, sebagaimana dilansir dari Antara Selasa, 6 Januari 2026,

Pasal 1839 PMK 124/2024 mengatur pembentukan jabatan serta pelantikan pejabat baru di unit Kementerian Keuangan, termasuk DJP, dengan ketentuan paling lambat dilaksanakan pada akhir 2025. Namun, PMK 117/2025 menyisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 1839A, yang mengecualikan DJP dari Pasal 1839 PMK 124/2024.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP,” begitu bunyi Pasal 1839A PMK 117/2025.

Dengan pengecualian itu, DJP diberikan kelonggaran untuk membentuk jabatan baru, mengangkat pejabat baru, dan melantik pejabat baru paling lambat 31 Desember 2026. PMK ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025. Ketentuan PMK berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sebagai informasi, DJP mencatat sebanyak 20.289 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB.

Sebanyak 14.926 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 3.959 SPT wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Selanjutnya, 1.397 SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 7 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 11.397.471 per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB, terdiri atas 10.489.395 wajib pajak orang pribadi, 819.407 wajib pajak badan, 88.448 wajib pajak instansi pemerintah, dan 221 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

DJP meyakini tren tersebut menunjukkan bahwa Coretax dimanfaatkan secara aktif oleh wajib pajak.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk perusahaan riset dan penerapan artificial intelligence (AI) yakni OpenAI OpCo, LLC, sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang baru. OpenAI ditunjuk sebagai pemungut pajak digital bersama dua perusahaan lain, yakni International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global.

PPN PMSE adalah jenis pajak atas transaksi produk atau jasa secara digital. Selain menunjuk empat perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai PMSE yang baru, DJP juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan bahwa bahwa penunjukan pada perusahaan yang bergerak di bidang akal imitasi (AI) menunjukkan bahwa ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Khususnya dalam mendukung penerimaan negara,” ujarnya lewat keterangan resmi yang dikutip Selasa, 30 Desember 2025.

Sampai dengan November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagaipemungut PPN PMSE. Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 34,54 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp 9,19 triliun hingga 2025. Secara total, sampai akhir November 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 44,5 triliun.

Jumlah ini terdiri dari pemungutan pajak PPN PMSE sebesar Rp 34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp 1,81 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring Rp 4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 3,94 triliun.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. "Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Rosmauli.

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/Kanwil LTO) meraup Rp 4,121 triliun dari hasil penagihan wajib pajak besar yang mempunyai tunggakan utang pajak. Penarikan tersebut dilakukan lewat blokir rekining hingga penyitaan aset.

“Langkah ini diambil untuk mengamankan penerimaan negara tahun 2025, memberi kepastian hukum, dan keadilan bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh serta detterent effect bagi penunggak pajak,” demikian bunyi keterangan resmi Kanwil LTO, Rabu, 24 Desember 2025.

Kanwil Large Tax Office (LTO) adalah kantor pajak khusus yang menangani kelompok WP yang memiliki kontribusi pajak besar atau sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam keterangan resminya disebutkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilandasi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak sukarela melalui sistem self-assessment dinilai semakin membaik. Namun penyelarasan dengan upaya penegakan hukum administrasi perpajakan dilakukan dengan optimalisasi penagihan aktif.

Langkah penagihan yang telah dilakukan adalah pemblokiran lewat pekan pemblokiran rekening serentak pada periode 12-21 November 2025. Sebanyak 33 rekening bank milik 17 wajib pajak (WP) dari 4 kantor pelayanan Wajib Pajak Besar diblokir oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

Tujuannya untuk mendorong percepatan pelunasan utang pajak sekaligus memberikan efek jera agar WP segera melunasi utang pajaknya. Kegiatan blokir rekening bank dilanjutkan dengan penyitaan rekening dan pemindahbukuan saldo bank yang ada untuk melunasi utang pajak.

Selain pemblokiran, dilakukan pula penyitaan setelah seluruh upaya persuasif dan upaya penagihan aktif tak direspons dengan pelunasan utang pajak. Hingga 12 Desember 2025, sudah ada 35 aset milik WP atau Penanggung Pajak yang disita. Meliputi 1 bidang tanah, 3 kendaraan bermotor roda empat, 2 unit peralatan dan/ atau mesin, serta 29 rekening bank. Kegiatan penyitaan oleh JSPN dengan nilai aset yang signifikan antara lain berupa sebidang tanah seluas 10 hektare milik satu WP di Gresik dan peralatan teknologi informasi milik satu WP di Bali.

Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengejar pelunasan tunggakan pajak 200 Wajib Pajak Penunggak Terbesar Nasional. Sejalan dengan itu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melakukan optimalisasi penagihan aktif atas 35 Wajib Pajak yang termasuk 200 penunggak terbesar nasional dengan total tunggakan sebesar Rp 7,521 triliun.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan Indonesia telah menjalin kerja sama dengan otoritas perpajakan di Malaysia, Fiji, Australia, Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura. Kerja sama tersebut meliputi pencegahan kejahatan perpajakan hingga belajar memanfaatkan Akal Imitasi (AI).

Salah satu yang disorot adalah kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan National Tax Agency Jepang untuk menyelesaikan nota kesepahaman Assistance in Collection (AIC) dan penanganan kejahatan perpajakan. Negara itu, kata Bimo, juga mendorong Indonesia memperkuat Asian Initiative agar menghindari negara-negara yang jadi tempat pelarian.

“Tentunya menghindari negara-negara yang menjadi tempat pelarian tax crime, jadi area mereka untuk lari semakin sempit karena kita sudah kerja sama,” katanya saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa, 25 November 2025.

Kerja sama dengan Thailand, Korea Selatan, dan Singapura juga untuk belajar memanfaatkan AI dalam membaca algoritma yang berhubungan dengan modus-modus penyelewengan pajak. Sehingga cara menghindar dari pajak sudah bisa dideteksi oleh sistem.

“Kami pun sudah mengarah ke arah sana, jadi di Coretax kami akan terus perkuat AI terkait dengan analisis dari data yang tidak terstruktur, data yang terstruktur,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Coretax merupakan platform yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak mengurus kewajiban perpajakan. Bimo mengatakan AI yang mungkin akan diadaptasi nantinya bisa melihat pola, identifikasi, dan menandai abnormalitas. Setelah itu akan dianalisis oleh sumber daya manusia yang tersedia.

Selanjutnya, kata Bimo, kerja sama dengan Malaysia berhubungan urusan perpajakan investor dari kedua negara yang sama-sama menanam modal di lintas negara, khususnya industri kelapa sawit. “Kemudian tentu ada Exchange of Information dan juga Exchange Knowledge Sharing dengan Fiji dan Australia,” tuturnya.

Sementara dengan Fiji adalah ingin mempelajari profil wajib pajak dan manajemen risiko kepatuhan dari Indonesia. Kemudian dengan Australia juga termasuk akan belajar menangani kasus perpajakan.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap adanya 201 penunggak pajak terbesar. Namun saat ini ada yang sudah membayar dan/atau mengangsur ke otoritas perpajakan dengan total Rp 11,99 triliun per 24 November 2025.

Waktu tunggakan para wajib pajak tersebut ada yang lebih dari lima tahun. “Ada yang sudah di atas 10 tahun, tapi ada juga yang memang keberadaannya tidak bisa diacak lagi karena sudah tidak di Indonesia,” ucapnya saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, Selasa, 25 November 2025.

Bimo mengatakan data tersebut berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk penunggak pajak yang masih memiliki aset dan badan usahanya aktif, maka Direktorat Jenderal Pajak tetap akan menagih.

Apabila ada badan usaha yang sudah tidak aktif, maka pelacakan aset akan dilakukan, karena bisa jadi berganti badan usaha. Pendeteksian ini dilakukan melalui pelacakan rekening dan berbagai aset yang dimiliki wajib pajak.

Kementerian Keuangan, kata Bimo, akan bekerja sama dengan Badan Pemulihan Aset dari Kejaksaan Agung untuk meminta bantuan. “Ada Badan Pemulihan Aset yang bisa nanti menjadi sumber terakhir untuk tindakan-tindakan penagihan atas utang-utang negara,” katanya.

Bimo mengatakan baru ada 104 dari 201 penunggak pajak yang sudah memenuhi kewajibannya. Tahun ini target yang bisa diperoleh sebesar Rp 20 triliun, namun target paling banyak sebesar Rp 50-60 triliun.

Tindak lanjut kepada mereka yang belum memenuhi kewajibannya tetap dilakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak maupun penanggung pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga bekerja sama dengan jajaran eselon I di Kementerian Keuangan, lembaga jasa keuangan, serta aparat penegak hukum.

Selain itu, Ditjen Pajak juga berkoodinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menangani penunggak yang memiliki permasalahan hukum. “Koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset terhadap wajib pajak yang bersinggungan dengan permasalahan hukum,” tutur Bimo.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal dugaan korupsi yang melibatkan beberapa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Bendahara negara itu menyerahkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus lama.

Saat ini ia fokus untuk mendorong pejabat di lingkup DJP bekerja lebih serius. Purbaya menyerahkan segala proses penanganan kepada Kejaksaan Agung.

“Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar saja Kejaksaan yang memprosesnya,” ujar Purbaya seusai konferensi pers APBN di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 November 2025.

Dia menyatakan kasus tersebut tak ada hubungannya dengan kasus pengemplang pajak yang saat ini sedang ditangani Kementerian Keuangan.

“Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat saya enggak tahu. Nanti biar saja Pak Jaksa Agung menjelaskan,” ujarnya.

Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi pengurangan kewajiban pajak sejumlah perusahaan pada periode 2016-2020.

“Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum pegawai pajak pada Direktorat Jendera Pajak Kementerian Keuangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna, Senin, 17 November 2025.

Menurut seorang penegak hukum yang mengetahui operasi ini, penyidik menggeledah enam lokasi. Mereka mendatangi rumah serta kantor para pejabat pajak, baik yang aktif maupun sudah pensiun. Salah satu tempat yang digeledah ialah kediaman mantan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu berinisial KD.

Selain itu, Kejaksaan mencekal tiga mantan pejabat pajak ke luar negeri imbas kasus ini. Data pencegahan Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan ketentuan cekal berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Ketiganya adalah mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Pemeriksa Pajak Muda Kanwil DJP Jakarta Selatan I Karl Layman, dan Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang Bernadette Ning Djah Prananingrum.

Jaksa juga mencekal Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono dan konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo, Ketentuan cekal tercatat berdasarkan permohonan Kejaksaan Agung lewat surat rujukan R-1431/D/DIP-4/1/2025. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman membenarkan permintaan cegah terhadap Ken dan pejabat lain. “Iya, sudah diajukan dan sudah dicekal,” kata Yuldi saat dikonfirmasi Kamis, 20 November 2025.

Jihan Ristiyanti dan Intan Setiawanty berkontribusi dalam penulisan artikel ini

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mencatat hingga 30 September 2025, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 42,53 triliun.

Pajak digital tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol), dan pajak dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli memastikan seluruh potensi ekonomi digital itu terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.

“Realisasi sebesar Rp 42,53 triliun jadi bukti bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli lewat keterangan resmi, Rabu, 22 Oktober 2025.

Nilai total setoran pajak dari PMSE sebesar Rp 32,94 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 7,6 triliun hingga 2025.

Sedangkan penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,71 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp 621,3 miliar penerimaan 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar Rp 836,36 miliar dan PPN dalam negeri sebesar Rp 872,62 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan sebesar Rp 4,1 triliun hingga September 2025. Penerimaan dari pajak fintech itu berasal dari Rp 446,39 miliar tahun 2022, Rp 1,11 triliun pada 2023, Rp 1,48 triliun untuk 2024, dan Rp 1,06 triliun di tahun ini.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap BUT sebesar Rp 1,14 triliun. Serta PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp 724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 2,24 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP mencapai Rp 3,78 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, lalu Rp 1,12 triliun pada 2023, Rp 1,33 triliun di 2024, dan Rp 931,12 miliar pada tahun ini. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 251,14 miliar dan PPN sebesar Rp 3,53 triliun.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan kinerja penagihan dari 200 wajib pajak yang menunggak. Sebanyak 91 orang mulai membayar dan mengangsur.

Bimo menyatakan bahwa tunggakan yang telah terbayar sekitar Rp 7,21 triliun.

“Dari 200 (pengemplang pajak) tersebut, summary yang sudah kami lakukan, tindakan-tindakan penagihan aktif kami, meliputi 91 wajib pajak itu membayar dan mengangsur,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Selain itu, ia memaparkan, ada 5 pengemplang pajak yang kesulitan likuiditas, sehingga pembayaran pajaknya macet. Kemudian ada 27 yang pailit dan 4 orang dalam pengawasan aparat penegak hukum.

Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan penelusuran aset atau asset tracing pada 5 wajib pajak. Bimo dan tim juga melakukan pencegahan terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner 9 wajib pajak. “Kemudian yang dalam proses penyanderaan ada 1, dan yang dalam proses tindak lanjut lainnya ada 59,” ujarnya.

Bimo menyatakan target akhir tahun masih diproses. Namun berdasarkan hasil rapat terakhir, Kemenkeu menargetkan pembayaran dari 200 pengemplang pajak itu akan terkumpul sekitar Rp 20 triliun. "Karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturasi hutangnya diperpanjang," kata Bimo.

Rencana mengejar 200 pengemplang pajak awalnya diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada koferensi pers APBN 22 September 2025. Ia menyatakan negara berpotensi memperoleh penerimaan hingga Rp 60 triliun dari penagihan tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan jumlah penunggak pajak di Indonesia mencapai ribuan. Namun 200 wajib pajak besar ini dapat perhatian khusus. “Karena jumlahnya yang besar dan case-nya yang melibatkan banyak pihak," kata Yon seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, daftar 200 penunggak pajak itu merupakan kasus-kasus dengan nilai besar dan kompleksitas tinggi. Sehingga membutuhkan perhatian lintas unit dan waktu penyelesaian lebih panjang.