"Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi kita, dan ujian itu berhasil kita lalui dengan cukup baik."

PEMERINTAH akhirnya mempublikasikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 pada Rabu, 7 Januari 2026 melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Publikasi APBN 2026 baru terbit setelah operasional anggaran tahun ini berjalan tujuh hari.

UU APBN 2026 disahkan dan berlaku pada Kamis, 1 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan . “Menetapkan: Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” mengutip dokumen, pada Rabu.

Dalam undang-undang ini, pemerintah menargetkan anggaran pendapatan negara tahun 2026 sebesar Rp 3.153.580.466.863.000 alias tiga kuadriliun seratus lima puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah. Penerimaan negara itu bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Adapun pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini dapat mencapai sebesar Rp 2.693.714.250.000.000 atau dua kuadriliun enam ratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah. Adapun penerimaan pajak tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Untuk penerimaan pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar Rp 2.6O1.247.989.783.000 atau dua kuadriliun enam ratus satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah.

Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan; pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; pendapatan pajak bumi dan bangunan; pendapatan cukai; dan pendapatan pajak lainnya.

Pada tahun ini, total APBN yang dialokasikan untuk dana belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) adalah sebesar Rp 3.842.728.369.471.000 atau tiga kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Adapun anggaran belanja pemerintahan pusat akan digelontorkan sebesar Rp 3.149.733. 390. 760.000 atau tiga kuadriliun seratus empat puluh sembilan triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.

Sementara itu pemerintah menetapkan dana TKD tahun ini sebesar Rp 692.994.978.711.000 atau enam ratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah.

Berikut merupakan target sasaran pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-undang APBN 2026.

Undang-undang APBN 2026 akhirnya diterbitkan hampir tiga bulan sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi UU APBN 2026 pada 23 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menyoroti ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang dinilai membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. "Tanpa transparansi dan pengawasan publik yang memadai, masyarakat hanya disuguhi informasi lisan dan paparan singkat terkait rencana pembangunan dan pemanfaatan anggaran, tanpa dapat memverifikasi kebenarannya secara langsung melalui dokumen resmi APBN," ujar Roy ketika dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurut dia, berdasarkan praktik siklus APBN yang berjalan relatif konsisten selama lebih dari satu dekade terakhir, rancangan APBN yang telah disetujui DPR pada akhir September 2025 lalu seharusnya disahkan dan diundangkan paling lambat bulan Oktober. “Tahap ini menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN,” kata Roy.

Tahapan itu juga sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga lainnya untuk menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran K/L dan non-K/L termasuk alokasi ke daerah dalam rentang November-Desember, untuk kemudian diserahkan kepada K/L dan pemerintah daerah sebelum akhir tahun.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PENERIMAAN pajak Provinsi Jawa Timur menurun 7 persen dibanding tahun lalu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menjelaskan penyebab merosotnya penerimaan pajak tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Kindy Rinaldy Syahrir membenarkan adanya penurunan penerimaan pajak 7,2 persen (year on year) terhitung hingga 30 November 2025. Total pencapaiannya Rp 101,1 triliun dari target Rp 128,48 triliun.Kindy menjelaskan tiga penyebabnya. Pertama, wajib pajak kategori tertentu dilakukan pemusatan. “Misalnya Pajak Penghasilan (PPh) Potong Pungut untuk PPH 21 dan PPh 23 dilakukan pemusatan,” ucap Kindy kepada Tempo, Selasa 23 Desember 2025.Kedua, kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang menyebabkan penerimaan bulanan PPh terlihat kecil. Namun, pada akhir tahun akan ditotalkan untuk penerimaan selama setahun “Setelah itu dikeluarkan surat tangkapan pajak untuk kurang bayarnya,” ujar Kindy.Ketiga adalah kebijakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak besar di Jawa Timur. Sebab, provinsi ini memiliki banyak industri manufaktur yang impor untuk ekspor. “Jadi waktu masuk, ada PPN impor. Pas keluar (ekspor) ada restitusi karena enggak ada pajak keluarannya,” kata Kindy. Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor oleh wajib pajak karena jumlah pajak yang seharusnya terutang lebih kecil daripada jumlah pajak yang disetor atau dipungut.Kindy menjelaskan bahwa pihaknya optimis penerimaan pajak akan bertambah. Terlebih, penerimaan pajak di Jawa Timur telah mencapai 83 persen per pertengahan Desember.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 30 November 2025 sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat jika dibandingkan defisit APBN per Oktober lalu sebesar Rp 497,7 triliun atau 2,02 persen.“Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN Kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 18 Desember 2025.Purbaya merincikan, pendapatan negara mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook APBN 2025. Penerimaan pajak tetap menjadi kontributor utama pendapatan. Namun angka ini lebih kecil jika dibandingkan pada periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.492,5 triliun.Selanjutnya pada realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook APBN 2025. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan pada periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.894,5 triliun.“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” ucap Purbaya.Sementara itu keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp 82,2 triliun. Purbaya mengatakan ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap di tengah berbagai tantangan global. Defisit ini lebih besar jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 46,9 triliun.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembiayaan APBN 2025 pada bagian pembiayaan utang per November 2025 telah terealisasi sebesar Rp 614,9 triliun atau 84,06 persen terhadap outlook. “Ini adalah 84 persen dari total Rp 731,5 triliun untuk menutup defisit 2,78 persen dari PDB,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.Suahasil mengatakan defisit APBN sebesar 2,35 persen ini sesuai dengan laporan semester yang telah disampaikan kepada DPR RI beberapa waktu lalu. Saat itu perkiraan defisitnya 2,78 persen dari PDB. “Defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track,” ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai angka impresif sebesar Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka itu mempertegas peran sektor digital sebagai salah satu motor penting penerimaan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menuturkan, total penerimaan tersebut bersumber dari empat komponen utama. 

Di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp33,88 triliun, Pajak atas aset kripto sebesar Rp1,76 triliun, Pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp4,19 triliun dan Pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.

“Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Rosmauli dalam keterangannya dikutip, Kamis (4/12/2025).

Pemerintah terus memperluas jangkauan pemajakan digital dengan menambah daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Oktober 2025, total perusahaan yang ditunjuk telah mencapai 251 perusahaan.

Pada bulan Oktober 2025, Kemenkeu melakukan penunjukan lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE, yang mencakup platform game global dan penyedia jasa digital lainnya. Kelima perusahaan tersebut adalah Notion Labs Inc, Roblox Corporation, Mixpanel Inc, MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE.

Bersamaan dengan penunjukan baru, pemerintah juga mencabut satu pemungut PPN PMSE, yaitu Amazon Services Europe S.a.r.l.

Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE hingga 31 Oktober 2025, dengan total sebesar Rp33,88 triliun. Jumlah ini terdiri atas setoran kumulatif dari tahun 2020 hingga 2025 (Rp8,54 triliun pada 2025).

Selain PPN PMSE, penerimaan dari sektor digital lainnya juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Untuk Pajak Kripto terkumpul sebesar Rp1,76 triliun, yang terdiri dari PPh 22 (Rp889,52 miliar) dan PPN DN (Rp873,76 miliar).

Pajak Fintech menyumbang Rp4,19 triliun, yang terdiri dari PPh 23 (Rp1,16 triliun), PPh 26 (Rp724,45 miliar), dan PPN DN (Rp2,3 triliun).

Kemudian, Pajak SIPP mencatat penerimaan Rp3,92 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 (Rp268,32 miliar) dan PPN (Rp3,65 triliun).

Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri dapat diakses di laman resmi DJP.

Editor: Aditya Pratama

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan ihwal penerimaan pajak yang belum mencapai target. Sampai dengan akhir Oktober 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459,03 triliun. Angka ini setara dengan 70,2 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp 2.076,9 triliun.Purbaya mengatakan tertekannya penerimaan pajak disebabkan oleh keadaan ekonomi yang belum membaik. “Ini saya banyak ditegur masalah pajak dan lain-lain, seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat, kita keadaannya enggak normal sampai September kemarin,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Kamis, 27 November 2025.Purbaya berujar, indikator ekonomi sudah mulai membaik pada Oktober, tapi bukan berarti keadaan sudah normal kembali. Dia pun menilai, dalam keadaan ini, tidak pas bila target penerimaan dinilai berdasarkan acuan-acuan penilaian untuk kondisi ekonomi yang sehat.Menurut bendahara negara, pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak. Akan tetapi, langkah itu akan membuat ekonomi semakin terpuruk. “Kalau businessman lagi susah dipajakin, ribut pasti kan. Uang-uangnya juga enggak ada. Orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama,” ucap Purbaya.Purbaya menyatakan ke depannya kementerian akan berupaya memperbaiki penerimaan negara. Menurutnya, agar mesin ekonomi bergerak, harus ada dorongan dari sisi kebijakan fiskal serta moneter.Pertumbuhan pajak neto pada Oktober hanya mencapai 0,7 persen year on year. Posisi ini lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1,0 persen year on year. “Secara neto, sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp 1.459,03 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 20 November 2025.Berdasarkan paparan Suahasil, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) menurun. Adapun PPh Badan tercatat minus 9,6 persen dengan nilai Rp 237,56 triliun; PPh orang pribadi dan PPH 21 minus 12,8 persen dengan nilai Rp 191,66 triliun; sedangkan PPH Final, PPh 22 dan PPh 26 minus 0,1 persen dengan nilai Rp 275,57 triliun. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga tercatat minus 10,3 persen dengan nilai Rp 556,61 triliun.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ada fatwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Sebelumnya, jajaran Direktorat Jenderal Pajak telah diskusi dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh.

Anggota Komisi Fatwa MUI, kata Bimo, memahami terjemahan dari undang-undang yang telah dijelaskan pada saat itu. MUI pun menjelaskan hal yang sesuai dengan konteks umat Islam dari sisi kesepakatan para ulama.

“Setelah ini kami juga akan tabayun supaya menghindari polemik perbedaan pendapat yang tidak perlu,” ucap Bimo saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, Selasa, 25 November 2025.

Bimo menyampaikan bahwa hasil kesepakatan musyawarah itu di antaranya tidak ada pengenaan pajak terhadap orang yang tidak sesuai kemampuannya. Dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia, ada konsep penghasilan tidak kena pajak, misalnya ambang batas atau threshold untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), serta untuk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang penghasilannya di bawah Rp 500 juta tidak kena pajak.

Lalu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, kewenangan pemajakannya sudah dialihkan kepada pemerintah daerah. Bimo mengatakan ada potongan pajak untuk fasilitas nonprofit seperti sekolah, pesantren, fasilitas rumah sakit, lembaga keagamaan non komersial.

Kemudian untuk kegiatan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, ada tarif khusus PBB yang kewenangannya tidak lagi di pemerintah pusat. Komoditas bahan pokok pun dipastikan tidak dikenakan PPN karena sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Bagi kami tidak ada polemik (soal Fatwa MUI),” katanya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan fatwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Fatwa Pajak Berkeadilan ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil dan meresahkan.

“Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi,” kata Ni’am dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 23 November 2025.

Objek pajak, kata Ni’am, dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Namun kebutuhan pokok seperti sembako dan rumah serta bumi yang dihuni tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak.

Dalam fatwa ini, terdapat 9 poin tentang ketentuan pajak menurut pandangan MUI. Poin keenam disebutkan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

MUI pun menyampaikan 6 poin rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi aturan pajak. Aturan yang perlu dievaluasi di antaranya PBB, PPn, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak waris yang dianggap seringkali naik hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap penerimaan pajak neto tahun ini turun disebabkan kenaikan angka restitusi pajak. Sampai akhir Oktober 2025 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459,03 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.517,54 triliun.

Bimo memaparkan realisasi restitusi hingga akhir Oktober tercatat Rp 340,5 triliun. Melonjak dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 249,5 triliun. Dengan kata lain, restitusi meningkat 36,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kontraksi yang terbesar memang penerimaan neto kami yang terkoreksi oleh dampak restitusi,” ucapnya saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dikutip dari Youtube Komisi XI, Selasa, 25 November 2025.

Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor oleh Wajib Pajak (WP) karena jumlah pajak yang seharusnya terutang lebih kecil daripada jumlah pajak yang telah disetor atau dipungut.

Pemberian restitusi terbesar didominasi jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 238,8 triliun. Selanjutnya pajak pertambahan nilai (PPh) badan sebesar Rp 93,8 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp 7,87 triliun.

Menurut Bimo, restitusi yang besar di jenis PPN DN dan PPh badan mengakibatkan penurunan bersih signifikan pada realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut. Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh badan hingga akhir Oktober 2025 sebesar Rp 237,5 triliun atau minus 9,6 persen. Sedangkan setoran PPN dan PPnBM sebesar Rp 556,6 triliun atau minus 10,3 persen.

“Kalau kita lihat restitusi ini didominasi PPh badan dan PPN DN, sehingga koreksi pertumbuhan netonya sangat dalam dari pajak-pajak tersebut,” ucapnya.

Hingga akhir Oktober penerimaan pajak bersih baru mencapai Rp 1.459,03 triliun atau 70,2 persen dari target outlook yang ditetapkan Rp 2.076,9 triliun. Butuh Rp 617,87 triliun untuk mengejar target penerimaan di akhir tahun.

KEMENTERIAN Keuangan mencatat penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp 1.459,03 triliun. Angka ini setara dengan 70,2 persen dari outlook sebesar Rp 2.076,9 triliun. Posisi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp1.517,54 triliun.

“Secara neto, sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp 1.459,03 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 20 November 2025. Pertumbuhan pajak neto pada Oktober hanya mencapai 0,7 persen year on year. Posisi ini lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1,0 persen year on year.

Berdasarkan paparan Suahasil, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) mengalami penurunan. Adapun PPh Badan tercatat minus 9,6 persen dengan nilai Rp 237,56 triliun; PPh orang pribadi dan PPh 21 minus 12,8 persen dengan nilai Rp 191,66 triliun; sedangkan PPh Final, PPh 22 dan PPh 26 minus 0,1 persen dengan nilai Rp 275,57 triliun. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga tercatat minus 10,3 persen dengan nilai Rp 556,61 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara per Oktober 2025 mencapai Rp 2.113,3 triliun atau setara 73,7 persen dari outlook sebesar Rp 2.865,5 triliun. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.708,3 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 402,4 triliun.

Di sisi lain, belanja negara sampai dengan akhir Oktober tercatat sebesar Rp 2.593 triliun atau setara 73,5 persen dari outlook sebesar Rp 3.527,5 triliun. Pengeluaran APBN ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.879,6 triliun dan realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 713,4 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit APBN per 31 Oktober sebesar Rp 497,7 triliun atau setara 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen dari PDB,” ucap Purbaya dalam konferensi pers.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, iNews.id - Kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2025 masih lebih rendah dibanding tahun lalu. Berdasarkan laporan APBN yang dipaparkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setoran pajak hingga akhir Oktober baru mencapai Rp1.459 triliun, atau 70,2 persen dari proyeksi hingga akhir 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

Realisasi ini juga lebih rendah dibanding 10 bulan pertama 2024, ketika penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun.

“Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp1.459,03 triliun, ini di bawah tahun lalu masih,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Suahasil menjelaskan, pelemahan terjadi di hampir seluruh komponen pajak. Beberapa realisasi per Oktober 2025 antara lain PPh Badan Rp237,56 triliun (turun 9,6 persen yoy); PPh Orang Pribadi & PPh 21 Rp191,66 triliun (minus 12,8 persen).

Kemudian, PPh Final, PPh 22, PPh 26 Rp275,57 triliun (minus 0,1 persen); PPN & PPnBM Rp556,61 triliun (minus 10,3 persen) dan; Pajak lainnya Rp197,61 triliun (tumbuh 42,3 persen).

“Nah untuk yang PPN PPnBM ini artinya restitusinya cukup tinggi di sini,” katanya. 

Mengacu pada data presentasi APBN yang ditampilkan dalam rapat, hingga 31 Oktober 2025, pendapatan negara tercatat Rp2.113,3 triliun, atau 73,7 persen dari outlook.

Belanja negara terserap Rp2.593,0 triliun, atau 75,5 persen dari outlook. Defisit APBN mencapai Rp479,7 triliun, setara 2,02 persen PDB. Defisit keseimbangan primer berada di level Rp45,0 triliun.

Pemerintah menilai pelemahan penerimaan pajak masih dapat dikendalikan melalui akselerasi kegiatan ekonomi di kuartal IV dan perbaikan basis pajak.

Editor: Aditya Pratama

SETORAN penerimaan pajak hingga akhir September 2025 baru Rp 1.295,3 triliun. Jumlah itu baru 62,4 persen dari target 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bisa menekan risiko melebarnya gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025. Purbaya menyiapkan sejumlah strategi untuk mengakselerasi serapan pajak pada sisa akhir tahun ini.“Ya kami tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antara pada Senin malam, 20 Oktober 2025.Purbaya akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Dia mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak. “Nanti ke depan, kami akan menerapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Coretax sudah siap. Jadi, itu akan meningkatkan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Coretax-nya,” tambah dia.Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga aktif memberikan insentif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun pada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang bertujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.“Kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis (penerimaan) lebih cepat kan? Apalagi sektor swasta didorong kan sekarang, harusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan mengecilnya penerimaan pajak ini merupakan buntut dari lemahnya daya beli masyarakat. Menurut Bhima, persoalan seperti industri loyo, harga komoditas turun, ekonomi eksploitatif, Coretax bermasalah, dan tak ada perluasan basis pajak menjadi masalah tambahan. Menurut dia, kondisi ini berkelindan dengan ketidakpercayaan masyarakat atau distrust terhadap pemerintah yang memungut pajak. “Pajak yang disetor tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 21 Oktober 2025. Sementara itu, Bhima mengatakan apabila kondisi ini dibiarkan dan defisit melebar hingga akhir tahun, dampaknya bakal panjang. Selain menarik utang baru, Bhima mengatakan anggaran perlindungan sosial bakal turun. Lapangan kerja sulit tercipta dan penghematan anggaran bakal berlanjut. Bahkan bukan tidak mungkin pemangkasan anggaran tahun depan lebih brutal. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan mengecilnya penerimaan pajak maupun negara ini menyebabkan pemerintah semakin bergantung pada utang. Apalagi, kata Wijayanto, pemerintah menghadapi masalah struktural seperti kepatuhan pajak menurun, deindustrialisasi, sektor informal mendominasi, dan membesarnya shadow economy. Jika penerimaan sulit ditingkatkan, Wijayanto mengatakan APBN tak bisa menjadi motor pemerataan pertumbuhan. “Peran APBN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan akan semakin kecil,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 21 Oktober 2025. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang ini juga bukan pilihan baik bagi pemerintah. Wijayanto mengatakan kapasitas utang Indonesia sudah menipis dan pembayaran bunga utang sudah mendekati 20 persen dari penerimaan negara. Menurut dia, pemerintah harus mendongkrak penerimaan agar lolos dari ketergantungan dan defisit. “Selain mendongkrak penerimaan, pemerintah perlu melakukan perbaikan alokasi belanja, yang termudah adalah dengan mengkalibrasi program-program prioritas yang mahal,” kata dia. Di samping itu, Wijayanto mengatakan Purbaya harus menepati janji untuk mengejar pajak dari 200 penunggak pajak senilai Rp 60 triliun yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Apalagi, tahun ini sudah mendekati tutup buku. “Melakukan penagihan penunggak pajak senilai Rp 60 T, seperti pernah diungkap Menkeu,” katanya.