JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif bagi emiten yang meningkatkan porsi saham publik atau free float hingga 40 persen. Adapun, stimulus yang akan diberikan berupa pengurangan pajak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan. 

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," kata Hasan dalam acara MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026). 

Hasan menambahkan, bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat. 

"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float diatas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," tuturnya.

Dia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Baca Juga

OJK Klaim Reformasi Pasar Saham Buahkan Hasil, Kepercayaan Investor Meningkat

Hasan menyebut, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Baca Juga

OJK Pastikan Status RI di MSCI Tetap Emerging Market, Tak Turun Kelas

Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1 persen.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan kepemilikan saham publik atau free floatemiten secara signifikan pada tahun pertama implementasi kebijakan bertahap yang tengah disiapkan regulator. Dari total 960 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK membidik 75 persen di antaranya sudah memenuhi ketentuan minimal free float baru sebesar 15 persen pada tahun pertama.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini proporsi emiten yang telah memenuhi ketentuan tersebut masih berada di kisaran 60-an persen. Dengan demikian, terdapat potensi peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen dari sisi jumlah emiten pada tahun pertama.

"Dari sisi market cap dan jumlah emiten, kita targetkan mungkin totalnya akan mencapai sekitar 75 persen yang bisa kita dorong ke 15 persen di tahun pertama, dari total 960 emiten. Sekarang itu masih di angka 60-an persen, jadi ada peningkatan sekitar 10–15 persen dari sisi jumlah," kata Hasan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan peningkatan free float ini akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan berbasis kapasitas pasar. OJK akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia dari sisi suplai, serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur daya serap industri terhadap tambahan saham yang dilepas ke publik.

Menurutnya, pengukuran tersebut penting agar peningkatan free float tidak menimbulkan tekanan berlebihan di pasar. Karena itu, regulator akan menetapkan milestone pencapaian target pada tahun pertama, kedua, hingga ketiga.

"Nanti akan ada milestone pencapaian target angka di satu tahun pertama, dua tahun pertama, dan tiga tahun. Setelah itu ada exit policy yang akan kita lihat sesuai dengan kemampuan daya serap pasar," tuturnya.

Baca Juga

267 Emiten Tak Penuhi Free Float 15 Persen, Terancam Suspensi hingga Didepak Bursa

Baca Juga

OJK Ungkap Aturan Free Float 15 Persen Bisa Tekan Jumlah IPO

Dalam skema tersebut, OJK akan mengevaluasi secara berkala jumlah emiten yang siap meningkatkan free float serta respons pasar terhadap tambahan pasokan saham. Pada akhir tahun pertama, regulator berharap mayoritas emiten yang menjadi target sudah mencapai batas minimal 15 persen kepemilikan publik.

Adapun, hingga akhir tahun ketiga, implementasi kebijakan ini akan dimaksimalkan sesuai rencana awal. Namun demikian, OJK membuka ruang evaluasi melalui mekanisme exit policy bagi emiten yang dinilai secara umum tidak memungkinkan memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

"Kalau ada emiten yang memang secara umum tidak memungkinkan dan kemudian memilih exit policy, tentu akan kita fasilitasi. Demikian juga kalau ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu, nanti akan kita evaluasi case by case," tuturnya.

Dengan pendekatan bertahap dan berbasis evaluasi tersebut, OJK berharap peningkatan free float dapat memperkuat likuiditas pasar, memperdalam struktur pasar modal domestik, serta meningkatkan kualitas tata kelola emiten tanpa mengganggu stabilitas perdagangan.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun aturan baru terkait klasifikasi investor atau pemegang saham perusahaan terbuka. Sebelumnya, klasifikasi investor hanya ada 9 jenis, kini ditambah menjadi 27 jenis investor.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menuturkan, peningkatan klasifikasi jenis investor ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sesuai rekomendasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Untuk meyakinkan tingkat transparansi yang lebih granular, dan memenuhi keinginan MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya, lebih rinci," kata Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Beberapa jenis klasifikasi baru jenis investor pasar modal itu bahkan menunjukan, mana investor yang berasal dari pemerintah, swasta, hingga dana segar yang ditaruh oleh perusahaan pinjaman online. Sehingga, dengan semakin detail klasifikasi investor tersebut, data transaksi bisa terbaca lebih jelas.

"Jadi misalnya nanti juga ada klasifikasi investor yang recap-nya kita provide juga nanti ke publik dan MSCI. Misalnya berapa yang afiliasi, itu kan bakal jadi dasar pertimbangan, mau diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeksnya," tuturnya.

Baca Juga

Ini Hasil Pertemuan BEI-OJK dengan MSCI usai IHSG Rontok

Dia menilai, penambahan jumlah klasifikasi ini akan membuat MSCI lebih bisa leluasa melihat perusahaan mana cocok untuk dijadikan berinvestasi. Sebab, mereka akan punya data yang lebih kompleks terkait struktur pemilik modal dalam perusahaan tersebut.

Berikut daftar klasifikasi investor terbaru di pasar modal Indonesia:

Baca Juga

753 Saham Melemah, IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 4,88 Persen

1. Private Equity — Modal ekuitas swasta
2. Trustee Bank — Bank wali amanat
3. Venture Capital — Modal ventura
4. Government — Pemerintah
5. Sovereign Wealth Fund — Dana kekayaan negara
6. Investment Advisors — Penasihat investasi
7. Brokerage Firms — Perusahaan perantara perdagangan efek (broker)
8. Private Bank — Bank swasta
9. Investment Fund Selling Agent — Agen penjual reksa dana / dana investasi
10. State Owned Enterprises — Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
11. Permanent Establishment — Bentuk usaha tetap (BUT)
12. Limited Partnership — Persekutuan komanditer (CV)
13. Firm — Perusahaan
14. Peer to Peer Lending — Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (P2P lending)
15. Sole Proprietorship — Usaha perseorangan
16. State Owned Company — Perusahaan milik negara
17. Public Corporation — Perusahaan terbuka (Tbk)
18. Social Organizations — Organisasi sosial
19. Central Bank — Bank sentral
20. Diocese — Keuskupan
21. Conference — Konferensi
22. Congregation — Kongregasi
23. Cooperatives — Koperasi
24. International Organization — Organisasi internasional
25. Political Parties — Partai politik
26. Partnership — Persekutuan
27. Educational Institution — Lembaga pendidikan.

Editor: Aditya Pratama