Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan penangkapan warga negara Indonesia (WNI) dalam misi kemanusiaan Armada Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza bukan merupakan kasus penculikan maupun penyanderaan.

Sugiono menjelaskan pemerintah terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak Israel melalui bantuan Turki, Yordania, dan Mesir untuk memastikan kondisi para WNI tetap aman.

“Kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa pun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Ia menyebut proses deportasi WNI tidak memiliki persyaratan khusus, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus serupa sebelumnya.

Menurut Sugiono, tindakan militer Israel lebih tepat disebut sebagai pencegatan atau intersepsi terhadap kapal bantuan kemanusiaan yang menuju wilayah Gaza.

“Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di-intercept karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apa pun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apa pun,” jelasnya.

Terkait kemungkinan memanfaatkan Board of Peace (BoP), Sugiono mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap komunikasi. Ia menilai para relawan yang tergabung dalam misi tersebut telah memahami risiko yang dihadapi sejak awal keberangkatan.

Sugiono juga mengapresiasi keberanian para relawan yang terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Saya apresiasi courage-nya, keberaniannya, dan kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur dan berbagai sumber,” katanya.

Diketahui, terdapat sembilan WNI yang ditangkap militer Israel dalam misi GSF 2.0. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari relawan lembaga kemanusiaan hingga jurnalis.

Berikut sembilan nama WNI tersebut:

Herman Budianto Sudarsono — relawan Dompet Dhuafa
Ronggo Wirasanu — relawan Dompet Dhuafa
Andi Angga Prasadewa — relawan Rumah Zakat
Asad Aras Muhammad — relawan Spirit of Aqsa
Hendro Prasetyo — Smart 171
Bambang Noroyono — jurnalis Republika
Thoudy Badai Rifan Billah — jurnalis Republika
Andre Prasetyo Nugroho — jurnalis Tempo
Rahendro Herubowo — kontributor iNewsTV, Beritasatu, dan CNN Indonesia

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan perkembangan terkini terkait adanya 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan di perairan Hafun, Somalia. Kemlu menyebut keempat WNI itu saat ini dalam kondisi baik.

“Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada di kapal tersebut dalam kondisi baik,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah, Kamis (30/4/2026).

Heni menerangkan, keempat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia pada Rabu, 22 April 2026.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar dia.

Heni menjelaskan, selain 4 WNI yang merupakan ABK, ada Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi korban lainnya. “Nah berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan dan 1 ABK India dan Myanmar,” ungkap dia.

Heni menambahkan, saat ini Kemlu tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” jelas dia.

IDXChannel - Wajib Pajak (WP) berinisial SHB resmi dibebaskan dari tindakan penyanderaan (gijzeling) setelah melunasi seluruh kewajibannya kepada negara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mengonfirmasi pelunasan utang pajak sebesar Rp25.461.551.451 (Rp25,4 miliar) beserta biaya penagihan senilai Rp7.588.000 (Rp7,58 juta) pada Kamis (15/1/2026).

Pembebasan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa penanggung pajak dapat dilepaskan jika utang dan biaya penagihan yang menjadi dasar penyanderaan telah dibayar lunas. Sebelumnya, SHB dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses, mulai dari penyanderaan hingga pelepasan, dilakukan secara profesional sesuai prosedur.

“Penyanderaan kami lakukan sebagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yakni UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Seluruh proses telah dilakukan sesuai aturan dan prosedur,” ujar Nurbaeti dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Tindakan penyanderaan ini dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Dua Semarang dengan bantuan Bareskrim Polri. Sesuai aturan, gijzeling hanya diterapkan kepada penanggung pajak yang memiliki utang minimal Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi kewajiban tersebut.

Nurbaeti menekankan bahwa DJP selalu mengutamakan pendekatan pelayanan dan edukasi dalam menghimpun penerimaan negara, sehingga tindakan represif hanya dilakukan sebagai opsi terakhir.

"Kami selalu mengedepankan pelayanan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga langkah law enforcement merupakan upaya terakhir," kata dia.

Nurbaeti berharap, kasus ini diharapkan menjadi pengingat bagi wajib pajak lainnya untuk senantiasa patuh pada aturan perpajakan. DJP memastikan terus melakukan pemantauan ketat terhadap para penunggak pajak guna menjaga keadilan dan penerimaan negara.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh dan memberikan efek jera, bahwa penegakan hukum perpajakan tidak memandang siapa pun dan dapat diterapkan kepada siapa saja yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan,” kata Nurbaeti.

Bagi wajib pajak yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan atau ketentuan perpajakan lainnya, DJP menyediakan layanan melalui Kring Pajak 1500200 atau kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

(NIA DEVIYANA)

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak berinisial MW. Ia adalah komisaris sekaligus Pemegang Saham PT SI yang ditangkap di kediamannya, Jakarta Utara pada Kamis, 11 Desember 2025. Penunggak tersebut memiliki utang pajak Rp 21,15 miliar.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat II Dasto Ledyanto menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pemulihan penerimaan negara dan penegakan hukum perpajakan. “Gijzeling selalu menjadi langkah terakhir setelah seluruh proses penagihan ditempuh. Kami menjunjung tinggi kepastian hukum, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam setiap tindakan penegakan hukum,” ucapnya lewat keterangan resmi, Kamis, 11 Desember 2025.

Mengutip laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pelaksanaan gijzeling merupakan langkah terakhir yang diambil untuk menagih utang pajak agar penunggak pajak melunasinya. Gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu atau rumah tahanan. Penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak berutang minimal Rp 100 juta dan dianggap tidak beriktikad baik melunasi.

MW dijemput di kediamannya dan dibacakan surat perintah penyanderaan oleh juru sita pajak. Ia dibawa ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Harum Sisma Medika untuk memastikan kondisi medisnya layak.

Serangkaian upaya penagihan sudah dilakukan sebelum penyanderaan. Mulanya KPP Pratama Cikarang Selatan telah menerbitkan surat teguran, imbauan, pemanggilan, hingga penyampaian surat paksa. Upaya penagihan aktif juga telah dilakukan, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening, pemindahbukuan saldo, serta pencegahan ke luar negeri sejak 2023–2024.

Berdasarkan data administrasi, utang pajak Penanggung Pajak telah tercatat sejak 2021 dan bertambah seiring terbitnya surat ketetapan pajak untuk tahun 2022 dan 2023. DJP berharap lewat langkah ini, utang sebesar Rp 21,15 miliar beserta biaya penagihan dapat segera dilunasi sehingga penerimaan negara dapat dipulihkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan detail proses penagihan pajak terhadap 200 wajib pajak yang memiliki tunggakan besar.

Dari total tagihan para pengemplang pajak senilai Rp 60 triliun sampai akhir 2025, saat ini yang sudah menyetorkan kewajibannya ke negara baru senilai Rp 7 triliun.

"Dari Rp 60 triliun tunggakan pajak sudah bisa direalisasi sekitar Rp 7 triliun," kata Bimo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Bimo mengatakan, perolehan tagihan para pengemplang pajak itu berasal dari 91 wajib pajak yang telah membayar dan berkomitmen untuk mengangsur kewajibannya.

Sementara itu, tercatat ada 5 wajib pajak yang kesulitan likuditas hingga masuk kategori macet dalam melunasi tunggakan pajaknya yang sudah berstatus inkrah di mata hukum.

Adapula 27 pengemplang pajak yang ia sebut sudah dalam status pailit, 4 wajib pajak dalam status pengawasan oleh aparat penegak hukum, 5 wajib pajak masuk tahap aset tracing, 9 wajib pajak dalam proses pencegahan, dan satu dalam proses penyanderaan.

"Jadi yang sudah kita lakukan pencegahan terhadap beneficial owner ada 9, yang dalam proses penyandaraan itu 1, dan yang proses tindak lanjut lainnya ada 59," ucap Bimo.

Sebagaimana diketahui, khusus tindakan penyanderaan oleh DJP diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000.

Penyanderaan atau gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) PMK Nomor 189/PMK.03/2020, tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dalam hal mempunyai utang pajak paling sedikit Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

Adapun pelaksanaan penyanderaan hanya dapat dilakukan setelah ada Sprindera atas izin Menteri Keuangan atau gubernur dan diterima oleh penanggung pajak.

Waktu penyanderaan maksimal 6 bulan sejak penanggung pajak dimasukkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan. Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]