JAKARTA, iNews.id - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum baru terkait tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.

Berdasarkan salinan dokumen, pemerintah menetapkan bahwa besaran tarif PPh yang bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tertentu adalah sebesar 0,5 persen. 

Tarif ini ditujukan untuk menjaga praktik bisnis yang sehat serta menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pembukuan akuntansi secara komprehensif.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku UMKM berbentuk badan usaha non-perseorangan. Berdasarkan ketentuan peralihan yang tertuang dalam Pasal II ayat (1) huruf e, badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) non-perorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDes Bersama) masih diizinkan menggunakan tarif PPh final 0,5 persen.

Namun, hak pemanfaatan tarif murah tersebut dibatasi oleh tenggat waktu yang mengacu pada regulasi sebelumnya (PP 55/2022) dan dalam Pasal II ayat (1) huruf e sudah ditegaskan.

"Wajib Pajak badan berbentuk: 1) persekutuan komanditer; 2) firma; 3) perseroan terbatas selain perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; atau 4) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat finalnya belum berakhir, dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir," tulis Pasal II ayat (1) huruf e, dikutip Rabu (3/6/2026).

Melalui penegasan ini, pelaku usaha berbentuk CV, PT, dan Firma yang kuota jangka waktu fasilitas PPh finalnya belum habis, tetap dapat menyetor pajak dengan tarif 0,5 persen hingga batas waktu maksimalnya berakhir, sepanjang mereka terus memenuhi kriteria omzet yang ditentukan.

Sebagai contoh konkret yang dipaparkan dalam penjelasan undang-undang, sebuah Persekutuan Komanditer (CV) yang terdaftar sejak Juni 2023 dan memiliki omzet di bawah batas maksimal, dinyatakan tetap dapat memanfaatkan skema PPh final ini secara sah hingga akhir Tahun Pajak 2026.

Hak penggunaan tarif PPh final 0,5 persen bagi badan usaha berbentuk CV, PT, Firma, maupun BUMDes tersebut terikat ketat pada koridor jumlah omzet tahunan. Aturan ini mematok ambang batas peredaran bruto maksimal sebesar Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 miliar) dalam satu tahun pajak.

Jika akumulasi peredaran bruto atau nilai pengganti dari penyerahan barang dan jasa yang diperoleh badan usaha tersebut telah menembus angka Rp4,8 miliar di tengah berjalan atau pada akhir Tahun Pajak, maka pada Tahun Pajak berikutnya badan usaha tersebut wajib beralih menggunakan skema pajak normal. 

Hal tersebut artinya, mereka wajib menyelenggarakan pembukuan penuh dan dikenai tarif PPh berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan fasilitas Pasal 31E.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik bagi para penunggak pajak. Tercatat, ada 29 wajib pajak (WP) yang diblokir imbas tunggakan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto melaporkan bahwa sejak kebijakan ini dijalankan, puluhan wajib pajak telah kehilangan akses terhadap sejumlah layanan publik strategis akibat kelalaian mereka dalam melunasi kewajiban pajak.

"Sejak PER-27/PJ/2025 diterbitkan, sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak," ujar Bimo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Tindakan pemblokiran ini terbukti cukup ampuh sebagai instrumen pendesak. Dari 29 wajib pajak tersebut, total akumulasi tunggakan mencapai Rp170 miliar. Hingga saat ini, DJP berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp52 miliar setelah akses layanan publik mereka dibatasi.

Sebagai gambaran skala tunggakan secara nasional, Bimo mengungkapkan bahwa per 31 Desember 2025, terdapat 23.509 wajib pajak yang memiliki utang pajak di atas Rp100 juta.

Baca Juga

Bea Cukai Jakarta Segel Toko Perhiasan Mewah di Pluit, Diduga Langgar Pajak

Berdasarkan beleid terbaru tersebut, layanan publik yang dapat dibatasi atau diblokir meliputi akses penting yang menunjang operasional bisnis dan mobilitas wajib pajak, antara lain Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kemenkumham, Akses Kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Layanan Publik Lainnya yang terkait dengan perizinan dan administratif pemerintah.

Rekomendasi pemblokiran ini dapat diajukan jika wajib pajak memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki utang pajak berkekuatan hukum tetap minimal Rp100 juta, telah disampaikan Surat Paksa kepada penanggung pajak dan batas minimal Rp100 juta tidak berlaku jika pemblokiran bertujuan mendukung penyitaan aset tanah atau bangunan.

Pemerintah juga menyediakan jalur untuk memulihkan kembali akses layanan publik tersebut. Nantinya, pemblokiran dapat dicabut apabila wajib pajak menunjukkan itikad baik atau memenuhi syarat administratif yakni melunasi seluruh utang pajak beserta biaya penagihan, adanya putusan pengadilan pajak yang menghapus utang pajak tersebut, telah dilakukan penyitaan aset dengan nilai yang dianggap mencukupi untuk melunasi utang, dan mendapatkan persetujuan resmi untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak.

Editor: Puti Aini Yasmin

DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai hari ke-19 tahun 2026 sebanyak 282 ribu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Pada saat bersamaan jumlah wajib pajak (WP) yang mengaktifkan akun Coretax sudah mencapai 12,1 juta.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan progres pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan terdiri dari Orang Pribadi Karyawan sebanyak 231.375 dan Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 36.498. Sedangkan untuk SPT PPh Badan sebanyak 14.048 dan SPT PPh Badan dengan mata uang dolar AS sebanyak 33.Angka ini terus bertambah. Pada 12 Januari 2026 total SPT yang dilaporkan sebanyak 126 ribu. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai 19 Januari 2026 jam 07:30 WIB (Tahun Pajak 2025) tercatat 282.047 SPT,” ucap Rosmauli lewat keterangan tertulis Senin, 19 Januari 2026 .Untuk dapat melaporkan SPT saat ini wajib pajak harus sudah memiliki akun Coretax dan KO/SE. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa tenggat aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) dapat dilakukan sebelum layanan digital bisa digunakan untuk pelaporan.Batas waktu pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, sedangkan batas waktu pelaporan bagi WP badan adalah 30 April. Adapun WP Orang Pribadi yang telah memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) tercatat sebanyak 9.151.722.Sampai hari ini jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.153.071. Terdiri dari WP Orang Pribadi sebanyak 11.225.314; WP Badan sebanyak 838.663; WP Instansi Pemerintah sebesar 88.871; dan WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 223.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sampai hari ke-12 tahun 2026 sebanyak 126 ribu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Pada saat bersamaan jumlah wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun Coretax sudah mencapai 11,8 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan progres pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan terdiri dari Orang Pribadi Karyawan sebanyak 101.089 dan Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 19.226. Sedangkan untuk SPT PPh Badan dengan mata uang dolar AS (USD) sebanyak 2 SPT dan Badan mata uang rupiah (IDR) sebanyak 6.371 SPT.

Angka ini terus bertambah. Pada 5 Januari 2026 secara total baru ada 20 SPT untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan. “Per 12 Januari 2026 pukul 14:00 WIB progres pelaporan SPT tahunan PPh untuk periode tahun Pajak 2025 tercatat 126.796 SPT,” ucap Rosmauli lewat keterangan tertulis Senin, 12 Januari 2026 .

Sementara itu, per 12 Januari 2026, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.867.729. Terdiri dari WP Orang Pribadi sebanyak 10.948.809; WP Badan sebanyak 829.995; WP Instansi Pemerintah sebesar 88.702; dan WP PMSE sebanyak 223.

Sebelumnya DJP menjelaskan bahwa tenggat aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Batas waktu pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. sedangkan batas waktu pelaporan bagi WP badan adalah 30 April. Untuk dapat melaporkan SPT tersebut, wajib pajak harus sudah memiliki akun Coretax dan KO/SE.

Langkah Aktivasi Coretax

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, syarat utama aktivasi adalah sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Akun Coretax berhasil diaktivasi.

Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”.

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

KO DJP sudah aktif dan tervalidasi.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu, 10 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Saat ini, menurut Rosmauli, proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK. “DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah."

Dalam kesempatan itu, Rosmauli menyatakan DJP terus berkomitmen dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Otoritas pajak juga siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DJP mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” kata Rosmauli.

Adapun Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya menyatakan OTT terhadap pegawai DJP terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan detail duduk perkara kasus tersebut. Yang pasti, komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Dari sana, KPK menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terjaring OTT. Total ada delapan orang yang diperiksa. Terdiri dari empat pegawai pajak dan empat pihak swasta. “Para pihak diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek,” tuturnya.

Dalam operasi itu, kata Budi, tim juga turut menyita barang bukti berupa uang tunai mata uang asing maupun rupiah, hingga logam mulia. “Nilai dari uang dan logam mulia yang diamankan tersebut nilainya mencapai sekitar Rp 6 miliar." KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru untuk mengawasi kepatuhan perpajakan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.“Bahwa untuk pembinaan kepada wajib pajak sehubungan dengan penerapan sistem self assessment perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” demikian tertulis dalam beleid tersebut, dikutip Selasa, 6 Januari 2026.Adapun kewenangan untuk melakukan pengawasan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan terdiri atas pengawasan wajib pajak terdaftar, pengawasan wajib pajak belum terdaftar, serta pengawasan wilayah. Adapun jenis pajak yang diawasi adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Berdasarkan Pasal 4 aturan tersebut, bentuk kegiatan pengawasan meliputi meminta penjelasan atas data dan atau keterangan dari wajib pajak; melakukan pembahasan dengan wajib pajak; mengundang wajib pajak untuk hadir ke kantor Direktorat Jenderal Pajak secara luring atau melalui media daring; melakukan kunjungan; menyampaikan imbauan; memberikan teguran; meminta dokumen penentuan harga transfer; mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja; menerbitkan surat dalam rangka pengawasan; dan melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Sementara itu dalam pelaksanaan pengawasan, wajib pajak harus memberikan tanggapan terhadap permintaan penjelasan atas data, keterangan, atau imbauan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak juga harus memenuhi undangan untuk hadir ke kantor Direktorat Jenderal Pajak baik secara luring atau melalui media daring. Selain itu, wajib pajak juga harus memberikan kesempatan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan kunjungan.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sampai hari kelima 2026 sebanyak 20 ribu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan lewat sistem Coretax. Pada saat bersamaan jumlah wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun Coretax sudah mencapai 11,3 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan progres pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan terdiri dari Orang Pribadi Karyawan sebanyak 14.926 dan Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 3.959. Sedangkan untuk SPT PPh Badan dengan mata uang dolar AS (US$) sebanyak 7 SPT dan Badan mata uang rupiah (IDR) sebanyak 1.397 SPT.

Angka ini terus bertambah. Pada 3 Januari 2025 secara total baru ada 8.160 SPT untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan. “Per tanggal 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB, untuk periode 1-5 Januari 2026 Tahun Pajak 2025 tercatat 20.289 SPT,” ucap Rosmauli lewat keterangan tertulis.

Sementara itu, per 5 Januari 2025, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.397.471. Terdiri dari WP Orang Pribadi sebanyak 10.489.395; WP Badan sebanyak 819.407; WP Instansi Pemerintah sebesar 88.448; dan WP PMSE sebanyak 221.

Sebelumnya DJP menjelaskan bahwa tenggat aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Artinya batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember.

Munculnya imbauan agar aktivasi segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan. Adapun batas waktu pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, sedangkan batas waktu pelaporan bagi WP badan adalah 30 April.

DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai Sabtu pagi, 3 Januari 2026, sebanyak 8.160 surat pemberitahuan (SPT) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan. Data itu dihimpun dari wajib pajak (WP) yang melapor lewat sistem Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli mengatakan capaian ini menunjukan perbaikan perilaku kepatuhan wajib pajak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada periode 1–3 Januari 2026, pelaporan SPT Tahunan hanya tercatat sebanyak 39 dokumen.

Peningkatan yang sangat signifikan ini dinilai menandakan makin luasnya pemanfaatan Coretax dibarengi pertumbuhan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tahunan lebih dini. “Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk berkontribusi secara tertib yang jadi fondasi penting bagi sistem perpajakan sehat,” ucap Rosmauli lewat keterangan resmi, Sabtu, 3 Januari 2026.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, rincian pelaporan SPT Tahunan pada periode 1–3 Januari 2026 untuk tahun pajak 2025 terdiri atas Orang Pribadi Karyawan sebanyak 6.085 SPT; Orang Pribadi Non Karyawan 1.498 SPT; Badan mata uang dolar AS (US$) sebanyak 3 SPT; Badan mata uang rupiah (IDR) sebanyak 574 SPT. Sehingga total tercatat 8.160 SPT.

Ditjen Pajak juga mencatat laporan SPT untuk tahun pajak 2024 sebanyak 39. Rosmauli menyatakan peningkatan pelaporan terjadi pada seluruh kelompok Wajib Pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari WP Orang Pribadi, disusul oleh WP badan.

Sejalan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan penggunaan akun Coretax juga meningkat. Sampai 3 Januari 2026 pukul 10.27 WIB, tercatat 11.273.314 wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax.

DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai Sabtu pagi, 3 Januari 2026 sebanyak 8.160 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan. Data itu dihimpun dari Wajib Pajak (WP) yang melapor lewat sistem Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli mengatakan capaian ini menunjukan perbaikan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada periode 1–3 Januari 2026, pelaporan SPT Tahunan hanya tercatat sebanyak 39 dokumen.

Peningkatan yang sangat signifikan ini dinilai menandakan makin luasnya pemanfaatan Coretax dibarengi pertumbuhan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini. “Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk berkontribusi secara tertib yang jadi fondasi penting bagi sistem perpajakan sehat,” ucap Rosmauli lewat keterangan resmi, Sabtu, 3 Januari 2026.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, rincian pelaporan SPT Tahunan pada periode 1–3 Januari 2026 untuk tahun pajak 2025 terdiri dari Orang Pribadi Karyawan sebanyak 6.085 SPT; Orang Pribadi Non Karyawan 1.498 SPT; Badan mata uang dolar AS (USD) sebanyak 3 SPT; Badan mata uang rupiah (IDR) sebanyak 574 SPT. Sehingga total tercatat 8.160 SPT.

Ditjen Pajak juga mencatat laporan SPT untuk tahun pajak 2024 sebanyak 39. Rosmauli menyatakan peningkatan pelaporan terjadi pada seluruh kelompok Wajib Pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari WP Orang Pribadi, disusul oleh WP Badan.

Sejalan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan penggunaan akun Coretax juga meningkat. Sampai 3 Januari 2026 pukul 10.27 WIB, tercatat 11.273.314 Wajib Pajak telah mengaktivasi akun Coretax.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sampai 2 Januari 2026, sudah ada 11,19 juta Wajib Pajak (WP) yang mengaktivasi akun Coretax. Aktivasi akun diperlukan karena penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib melalui sistem administrasi perpajakan ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan, per 2 Januari 2026 jam 10.04 WIB aktivasi akun Wajib Pajak sudah mencapai 11.192.297. Terdiri dari WP Orang Pribadi 10,28 juta, WP Badan 816,1 ribu, Instansi Pemerintah 88,3 ribu dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221,” demikian disampaikan Rosmauli lewat keterangannya kepada media.

Jumlah ini terus meningkat dibanding 30 Desember 2025 lalu yang tercatat 10,22 juta. Sebelumnya DJP menjelaskan bahwa tenggat aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Artinya batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember.

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa ia sempat menerima keluhan masyarakat terkait sulitnya aktivasi dan akses akun Coretax. “Ada beberapa orang yang ngomel ke saya,” ucap Purbaya di kantornya, 31 Desember 2025.

Purbaya menilai sistem yang ada masih rumit dan butuh petunjuk lebih jelas. Karena itu, perlu bantuan langsung dari petugas pajak. “Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated, nanti saya cek lagi” ujarnya.

Sebelumnya DJP menjelaskan bahwa aktivasi akun Wajib Pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Munculnya imbauan agar aktivasi segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan. Adapun batas waktu pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, sedangkan batas waktu pelaporan bagi WP badan adalah 30 April.

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi WP yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

JUMLAH wajib pajak (WP) yang melakukan aktivasi akun Coretax terus bertambah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai 30 Desember 2025, sudah ada 10,22 juta yang mengaktivasi akun atau meningkat dari hari sebelumnya yang tercatat 9,87 juta.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menyampaikan, aktivasi akun sebanyak 10,22 juta itu terdiri dari wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 9.332.720; wajib pajak badan sebanyak 805.607; instansi pemerintah sebanyak 88.208; serta Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221.Rosmauli menyatakan ada empat hal yang perlu diperhatikan wajib pajak, sehubungan dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE). Berikut 4 arahan dari DJP soal batas waktu aktvasi dan pemuatan KO/SE.Pertama, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax pada prinsipnya dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Artinya batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember.Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada Coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan. Adapun batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, sedangkan batas waktu pelaporan bagi wajib pajak badan adalah 30 April.Kedua, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.Ketiga, bagi https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.Keempat, seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak bisa mengaktivasi akun Coretax hingga waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan kata lain, batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember 2025.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli meminta agar wajib pajak segera mengaktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) pada Coretax. Hal itu untuk menghindari penumpukan proses pada periode laporan SPT Tahunan.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli mengutip Antara, Selasa, 30 Desember 2025.

Dia menjelaskan wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi DJP. Misalnya, situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis soal perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor Pajak, DJP mengimbau wajib pajak mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak. Hal itu bertujuan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

Rosmauli menyatakan seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya atau gratis. Maka dari itu, dia meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Adapun jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi Coretax per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB mencapai 10,22 juta. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh orang pribadi sebanyak 9.332.720 wajib pajak.

Sementara, wajib pajak Badan tercatat 805.607, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 wajib pajak. DJP menargetkan jumlah aktivasi akun Coretax mencapai sekitar 14 juta hingga pelaporan SPT.