KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu sebagai tersangka suap dan pengurangan nilai pajak. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya.

Dwi Budi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026. Dalam peristiwa tangkap tangan ini KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai Rp 6,38 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir diunggah pada 31 Desember 2024, Dwi Budi tercatat memiliki harta berupa bangunan hingga transportasi. Total harta kekayaan bersih yang dimilikinya sebesar Rp 4,87 miliar.

Harta pejabat pajak tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,74 miliar. Aset properti Dwi tersebar di beberapa wilayah seperti Sukabumi Jawa Barat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang dan Magelang.

Dwi juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 406 juta. Terdiri dari Mobil Mazda sedan tahun 1987, BMW 3231 sedan tahun 1996, motor Piaggio 2014, vespa Piaggio Primavera tahun 2017. Lalu motor Honda Rebel CMX500 Tahun 2018 dan mobil Toyota Fortuner keluaran 2016.

Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 185 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 151 juta. Adapun total harta yang dimiliki Dwi adalah Rp 6,02 miliar namun tercatat memiliki utang Rp 1,14 miliar, sehingga total harta kekayaannya Rp 4.874.676.535.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Dwi dan 2 pejabat KPP Madya lainnya yang telah menjadi tersangka. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli menyatakan DJP telah menindaklanjuti secara tegas pegawai yang jadi tersangka korupsi pajak tersebut.

“Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ucapnya lewat keterangan resmi, Minggu, 11 Januari 2025.

JUMLAH wajib pajak (WP) yang melakukan aktivasi akun Coretax terus bertambah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai 30 Desember 2025, sudah ada 10,22 juta yang mengaktivasi akun atau meningkat dari hari sebelumnya yang tercatat 9,87 juta.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menyampaikan, aktivasi akun sebanyak 10,22 juta itu terdiri dari wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 9.332.720; wajib pajak badan sebanyak 805.607; instansi pemerintah sebanyak 88.208; serta Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221.Rosmauli menyatakan ada empat hal yang perlu diperhatikan wajib pajak, sehubungan dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE). Berikut 4 arahan dari DJP soal batas waktu aktvasi dan pemuatan KO/SE.Pertama, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax pada prinsipnya dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Artinya batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember.Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada Coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan. Adapun batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, sedangkan batas waktu pelaporan bagi wajib pajak badan adalah 30 April.Kedua, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.Ketiga, bagi https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.Keempat, seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak bisa mengaktivasi akun Coretax hingga waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan kata lain, batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember 2025.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli meminta agar wajib pajak segera mengaktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) pada Coretax. Hal itu untuk menghindari penumpukan proses pada periode laporan SPT Tahunan.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli mengutip Antara, Selasa, 30 Desember 2025.

Dia menjelaskan wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi DJP. Misalnya, situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis soal perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor Pajak, DJP mengimbau wajib pajak mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak. Hal itu bertujuan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

Rosmauli menyatakan seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya atau gratis. Maka dari itu, dia meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Adapun jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi Coretax per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB mencapai 10,22 juta. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh orang pribadi sebanyak 9.332.720 wajib pajak.

Sementara, wajib pajak Badan tercatat 805.607, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 wajib pajak. DJP menargetkan jumlah aktivasi akun Coretax mencapai sekitar 14 juta hingga pelaporan SPT.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera mengaktifkan akun Coretax. Meski tidak ada waktu maksimal aktivasi, wajib pajak diminta untuk aktivasi agar bisa mengurus kewajiban administrasi perpajakan.“Sistem perpajakan kita self assessment, jadi kami serahkan ke wajib pajak. Kami sudah memfasilitasi, memberikan alat yang lebih baik,” katanya saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, Selasa, 25 November 2025.Bimo menyampaikan, platform Coretax sebagai satu pintu untuk semua layanan perpajakan secara digital di Indonesia. Sebelumnya mengurus administrasi pajak terpisah-pisah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Kali ini data-data di semua kanal pelayanan sudah terintegrasi ke dalam Coretax.Coretax ini salah satunya menjadi wadah untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Pengguna hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk masuk ke akun Coretax setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).“Maksimalnya pada saat wajib pajak membutuhkan untuk bisa lapor SPT, bukti potong, dan segala macam,” ujar Bimo.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan 13 juta email telah dikirimkan kepada wajib pajak sebagai pemberitahuan aktivasi akun Coretax. Ketika mendekati waktu setor SPT tahunan, maka akan ada email lagi yang dikirimkan sebagai pengingat.Jika tidak mengaktivasi Coretax, maka wajib pajak tidak akan bisa mengurus kewajiban perpajakan. Rosmauli juga mengingatkan bahwa aktivasi akun harus sampai mendapatkan kode otorisasi atau sertifikasi digital elektronik.“Risikonya apa jika tidak diaktivasi? Mungkin tidak bisa lapor SPT, nanti bisa terlambat kalau tidak segera dilaporkan,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2024 sebanyak 14.782.954. Angka tersebut terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 13.657.808 dan wajib pajak badan 1.125.146.Dari periode pelaporan SPT 2024, jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Coretax sebanyak 3.329.873, yang terdiri dari 2.757.861 orang pribadi dan 572.012 wajib pajak badan. Persentase aktivasi akunnya baru 22,53 persen, karena 11.451.081 wajib pajak belum mengaktivasi. Kemudian jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun tapi belum melapor SPT tahunan PPh 2024 sebanyak 1.101.037.Data per 20 November, jumlah wajib pajak baru selama 2025 yang telah mengaktivasi akun Coretax sebanyak 1.307.555. Sehingga jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun baru 5.738.465.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan jumlah wajib pajak yang mengaktifkan akun Coretax baru 5.738.465 orang. Angkanya paling banyak dari kalangan wajib pajak orang pribadi.“Paling banyak memang orang pribadi 4.897.215, wajib pajak badan 755.021, instansi pemerintah 86.009, dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 220,” katanya saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, di Kota Denpasar, Bali, Selasa, 25 November 2025.Jumlah tersebut jauh dibandingkan dengan populasi wajib pajak pada 2024 sebanyak 14.782.954, yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Angka tersebut terdiri dari 13.657.808 orang pribadi dan 1.125.146 badan.Kemudian wajib pajak yang baru terdaftar di Coretax pada 2025 sebanyak 1.307.555, yang terdiri dari 1.193.437 orang pribadi, 109.983 badan, 4.108 instansi pemerintah, dan PMSE 27. Selanjutnya, persentase yang sudah aktivasi dengan registrasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik pada akun Coretax baru 1.700.142 atau 12,45 persen. Namun wajib pajak yang belum registrasi sebanyak 11.957.666 atau 87,55 persen.“Memang pekerjaan rumah besar, tentunya kami akan jemput bola terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kanal untuk pendaftaran di masing-masing kantor pelayanan kami di seluruh Indonesia,” ujar Bimo.Dia menyampaikan, platform Coretax memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan yang selama ini terpisah. Sehingga wajib pajak sebagai pengguna platform tidak perlu berpindah-pindah sistem.Meski sistem digital ini memudahkan, Bimo mengatakan masih ada wajib pajak yang nyaman dengan mengisi formulir kertas dan ditantatangani langsung. Masih ada anggapan hal tersebut sebagai bukti kebenaran telah melaporkan kewajiban pajak.Maka dari itu, dia meminta agar jajarannya untuk memfasilitasi untuk pelatihan kepada wajib pajak dan gencar melakukan sosialisasi. “Silakan yang memang ingin minta asistensi coaching clinic di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), di Kantor Wilayah,” katanya.