REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai implementasi program pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat atau quick wins yang terukur dan berkelanjutan agar target ambisius pemerintah dapat tercapai.

Fabby mengatakan keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

Menurutnya, pada tahap awal pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek energi bersih berskala besar.

"Quick wins penting untuk menunjukkan program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi strategi nyata transformasi sistem energi," kata Fabby dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan 100 GW PLTS sebagai bagian dari transisi energi dan agenda kemandirian energi nasional. Program tersebut ditargetkan selesai sebelum 2029 dan diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di ASEAN.

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas untuk tahap awal implementasi program tersebut, yakni percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui koperasi desa atau badan usaha milik desa (BUMDes).

Fabby menilai program dedieselisasi menjadi pintu masuk paling strategis karena Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mencatat terdapat sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dengan target pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi dinilai belum optimal. Lelang proyek pada 2022 minim peminat, sementara penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih terkendala persetujuan tarif. Hingga kini, keputusan Menteri ESDM mengenai harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS juga belum diterbitkan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyampaikan transisi energi menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian nasional, sehingga Indonesia tidak terpapar oleh gejolak eksternal.

“Di tengah volatilitas harga energi dunia, penguatan EBT (energi baru terbarukan) menjadi kunci agar Indonesia semakin mandiri dan tangguh menghadapi tekanan global,” ujar Saleh dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Saleh berpandangan transisi energi bukan lagi sekadar tren global, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian nasional.

Menurut dia, percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus terpapar gejolak eksternal.

Dari sisi operasional, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terus memperkuat langkah antisipasi.

Direktur Pemasaran Eko Ricky Susanto menyebut pasar global saat ini masih dibayangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan (supply disruption fear).

Sebagai respons, Pertamina melakukan diversifikasi sumber impor, memperkuat kontrak jangka panjang, mengoptimalkan kapasitas kilang domestik, serta memperketat penyaluran subsidi agar stok BBM dan LPG tetap terjaga serta tepat sasaran.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjalankan beberapa langkah mitigasi komprehensif pascapenutupan Selat Hormuz imbas ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20 persen pasokan minyak mentah di Indonesia.

“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral, dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Magelang dalam waktu dekat untuk meresmikan pabrik kendaraan berbasis listrik.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelang taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon I di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Besok Bapak Presiden ada agenda untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, peresmian pabrik tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja dan pola transportasi masyarakat.

“Kita harus bekerja keras mengubah budaya, dari ketergantungan pada energi fosil menuju energi baru terbarukan, salah satunya berbasis listrik,” katanya.

Dia menjelaskan, langkah percepatan penggunaan kendaraan listrik juga tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang berdampak pada fluktuasi harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah, kata Prasetyo, telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dengan perkembangan geopolitik internasional, harga BBM dunia sangat dinamis. Karena itu, kita harus mulai beralih,” ujarnya.

Prasetyo menyebut kendaraan listrik menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong efisiensi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, termasuk di lingkungan pemerintahan dengan pengurangan penggunaan kendaraan dinas berbasis fosil.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong perbaikan sistem transportasi publik agar masyarakat beralih ke moda transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor transportasi nasional secara bertahap.

“Kita berharap ke depan masyarakat mulai bergeser menggunakan transportasi massal,” ujar Prasetyo.

Kendati demikian, Prasetyo mengakui bahwa proses transisi energi membutuhkan waktu dan kesiapan infrastruktur yang matang.

Pemerintah menargetkan dalam jangka panjang Indonesia dapat mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan EBT, termasuk kendaraan listrik.

“Harapannya kita bisa mandiri secara energi, tetapi ini memang membutuhkan proses,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong Integrated Terminal (IT) Tanjung Uban memperkuat perannya sebagai pusat energi (energy hub) kawasan Sumatera bagian utara, bahkan Asia Tenggara, guna mendukung kemandirian energi nasional.

"Sesuai dengan target pemerintah yang akan menghentikan impor solar di semester II 2026 dan impor bensin di 2027, Pertamina harus memiliki visi ke depan dengan tujuan menjadikan IT Tanjung Uban sebagai energy hub terbesar di Asia Tenggara," ujar Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut Fathul, potensi IT Tanjung Uban perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan agar pelayanan penyaluran BBM kepada masyarakat terus meningkat seiring dengan kebutuhan energi nasional.

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi IT Tanjung Uban untuk memastikan distribusi BBM tetap on-time (tepat waktu). Di antaranya melalui perencanaan optimalisasi jeti (tempat sandar kapal) dan perlunya simulasi penambahan jumlah kapal akibat pendangkalan di TBBM penerima," ucapnya.

Fathul menambahkan pengembangan jangka panjang IT Tanjung Uban tidak hanya memperkuat infrastruktur terminal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketahanan stok BBM secara nasional.

"Juga dengan melihat rencana pengembangan dan potensi kerja sama dalam upaya mewujudkan kemandirian energi, sehingga pasokan BBM dapat dipenuhi dan tersalurkan kepada masyarakat," tuturnya.

Fathul juga menekankan pentingnya kesiapan distribusi BBM oleh badan usaha jasa logistik, khususnya Elnusa Petrofin, melalui mekanisme Regular, Alternative dan Emergency (RAE), terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 Hijriyah.

"Tolong tetap dijaga keandalan penyaluran BBM, utamanya sebentar lagi kita akan menyambut momen RAFI di tengah kondisi cuaca yang masih sulit diprediksi. Skenario RAE tetap diperkuat," ucap Fathul.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur diyakini menjadi tonggak penting menuju kemandirian energi nasional.

Pemerintah berencana mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Nantinya, gasoil atau solar, gasoline atau bensin dan avtur ditarget tak lagi impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, RDMP Balikpapan bukan sekadar proyek modernisasi kilang, melainkan fondasi strategis agar Indonesia tak lagi bergantung pada BBM impor.

Dengan beroperasinya RDMP, kapasitas Kilang Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) meningkat dari 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

Tambahan 100.000 barrel ini memperkuat pasokan BBM dalam negeri.

Menurutnya, ke depan Indonesia akan memfokuskan impor hanya pada minyak mentah (crude) sebagai bahan baku, sementara produk BBM diolah sepenuhnya di dalam negeri.

"Ke depan kita akan dorong, atas perintah Pak Presiden, kita hanya mengimpor crude-nya saja," ujarnya dalam peresmian proyek RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Setop Impor Solar Mulai 2026

Salah satu kebijakan yang akan segera dilaksanakan adalah penghentian impor solar.

Bahlil menyatakan, atas arahan Presiden Prabowo, pemerintah akan menyetop impor solar mulai pertengahan 2026.

Mengutip Instagram Bahlil @bahlillahadalia, Rabu (14/1/2026), ia menyebut produksi solar dalam negeri kini mencapai 26,5 juta kiloliter (KL) per tahun, sementara kebutuhan nasional sebesar 23,9 juta KL per tahun

Stok yang kini lebih tinggi dari kebutuhan itu didukung dengan beroperasinya RDMP Balikpapan dan rencana penerapan mandatori biodiesel B50—campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar—mulai tahun ini.

"Dengan kapasitas produksi nasional solar mencapai 26,5 juta KL per tahun dan kebutuhannya 23,9 juta KL, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai pertengahan 2026," ungkap Bahlil.

Avtur Tak Lagi Impor Mulai 2027

Selain solar, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur atau bahan bakar pesawat mulai 2027.

Bahlil menilai, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi kilang dalam negeri memungkinkan Indonesia memenuhi kebutuhan avtur secara mandiri.

"Termasuk avtur. Jadi avtur juga di 2027, insyaallah tidak lagi kita melakukan impor," ucapnya dalam peresmian RDMP Balikpapan.

Ia menekankan, Indonesia hanya akan mengimpor minyak mentah untuk sebagai bahan baku, sementara seluruh produk BBM diolah di dalam negeri.

Strategi ini diyakini mampu menekan defisit neraca perdagangan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Produksi bensin ditingkatkan, swasta beli dari Pertamina

Upaya mengurangi impor juga menyasar bensin. Saat ini, konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 38 juta KL per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 14,25 juta KL.

Artinya, sekitar 23 juta KL masih harus dipenuhi dari impor.

Beroperasinya RDMP Balikpapan akan menambah produksi bensin nasional sekitar 5,8 juta KL per tahun, sehingga kebutuhan impor bensin pun dapat ditekan.

"Dengan penambahan 5,8 juta KL, maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta KL," kata Bahlil.

Namun, pemerintah tidak berhenti hanya mengurangi impor.

Bahlil menegaskan, RDMP Balikpapan akan diarahkan untuk memproduksi bensin dengan kualitas tinggi, yakni RON 92, RON 95, hingga RON 98.

Tujuannya, agar Indonesia tak lagi mengimpor bensin.

Bahkan, SPBU swasta akan didorong untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) hasil produksi dalam negeri. "Tadi malam, Bapak Presiden, kami laporkan rapat sampai jam 2 pagi. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon (Dirut Pertamina), serta seluruh direksi dan komisarisnya, nanti dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98," ujar Bahlil.

"Itu supaya tidak kita impor lagi. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina," imbuhnya.

Menurut dia, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, dan oleh karena itu negara harus menyiapkan," ucapnya.

Adapun RDMP Balikpapan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) bernilai investasi Rp 123 triliun. Ini merupakan proyek modernisasi kilang terbesar di Indonesia.

Selain penambahan kapasitas produksi menjadi 360.000 barrel per hari, RDMP membuat Kilang Balikpapan mampu memproduksi BBM standar Euro 5 dengan kandungan sulfur hanya 10 ppm, naik dari sebelumnya standar Euro 2 dengan kandungan sulfur 2.500 ppm.

Fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex menjadi elemen kunci dalam RDMP Balikpapan, sebab dirancang untuk mengoptimalkan pengolahan residu minyak menjadi produk bahan bakar dan petrokimia bernilai tinggi.

Kehadiran fasilitas ini menjadikan Kilang Balikpapan mampu memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi setara standar Euro 5, yang lebih bersih dan rendah emisi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan beroperasinya RFCC Complex, Kilang Balikpapan tidak hanya memproduksi bensin dan solar, tetapi juga mampu menambah produksi elpiji serta menghasilkan produk petrokimia yang sebelumnya belum dapat dihasilkan di kilang ini.

RFCC Complex juga memungkinkan pengolahan minyak residu yang sebelumnya sulit diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti nafta dan propylene.

Dari sisi kinerja, kompleksitas Kilang Balikpapan meningkat signifikan, tecermin dari Nelson Complexity Index (NCI) yang melonjak dari 3,7 menjadi 8,0.

Di mana semakin tinggi angkanya, menunjukkan kilang lebih kompleks, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak produk berkualitas tinggi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: Upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional terus dipercepat.

PT Pertamina (Persero) bersama Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui pengembangan hilirisasi batu bara berbasis teknologi.

Fokus kerja sama ini diarahkan pada pemanfaatan sumber daya domestik guna menghadirkan energi alternatif pengganti LPG, sekaligus menekan ketergantungan impor yang selama ini membebani sektor energi nasional.

Melalui teknologi proses gasifikasi, batu bara akan diubah menjadi Synthetic Natural Gas (SNG), selanjutnya diproses pemurnian dan didehidrasi menjadi Dimethyl Ether (DME), sebagai energi alternatif pengganti LPG.

Langkah transformatif ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara Pertamina dan MIND ID yang disaksikan oleh Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santoso kemarin.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menyatakan kolaborasi ini adalah tonggak sejarah bagi kedaulatan energi Indonesia.

Pertamina memainkan peran sebagai offtaker dan agregator infrastruktur distribusi. Dengan keunggulan jaringan distribusi yang dimiliki, Pertamina memastikan hasil hilirisasi batu bara, seperti Dimethyl Ether (DME), Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol, dapat terserap dan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat maupun industri sebagai substitusi energi yang didapatkan melalui impor.

“Sebagai tulang punggung energi nasional, kami berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi Pertamina untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerja sama dengan MIND ID. Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah," ujar Simon dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa, juga menyampaikan kerja sama antara Pertamina dan MIND ID mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional.

“Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sigit.

Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.

“Melalui kerja sama dengan Pertamina, MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” kata Maroef.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (MT) pada 2026, sementara produksi domestik baru mencapai 1,3-1,4 juta MT.

Sinergi Pertamina-MIND ID melalui pemanfaatan Coal to DME dan Coal to SNG menjadi solusi strategis untuk menutup defisit tersebut menggunakan kekayaan alam domestik, sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor energi nasional.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama PT Pertamina (Persero) mempercepat hilirisasi batu bara sebagai strategi memperkuat kemandirian energi nasional sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini diarahkan untuk mengubah batu bara menjadi sumber energi alternatif berbasis kebutuhan domestik.

Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan produk hilirisasi seperti Dimethyl Ether (DME), Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol melalui penguatan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi nasional. Sinergi ini juga menempatkan BUMN tambang dan energi dalam satu ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa menyampaikan kolaborasi MIND ID dan Pertamina mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional. Indonesia dinilai membutuhkan diversifikasi energi untuk menopang pembangunan jangka panjang.

“Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh dan efisien,” kata Sigit di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Langkah percepatan hilirisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara MIND ID dan Pertamina yang disaksikan jajaran Danantara Indonesia pada Jumat (9/1/2026). Kerja sama ini menjadi bagian dari mandat pemerintah kepada MIND ID dalam agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menilai kolaborasi ini memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri. Hilirisasi diposisikan sebagai motor penciptaan nilai tambah sekaligus penguatan daya saing industri nasional.

“Hilirisasi memberi nilai tambah ekonomi, menekan ketergantungan impor, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Maroef.

Dalam skema kerja sama ini, PT Bukit Asam disiapkan berperan sebagai pemasok batu bara, sementara Pertamina bertindak sebagai offtaker dan agregator infrastruktur distribusi. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal hingga realisasi proyek agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Pertamina mengoptimalkan jaringan distribusi nasional untuk memastikan produk hilirisasi batu bara terserap dan tersalurkan kepada masyarakat serta industri. DME, SNG, dan metanol diarahkan menjadi substitusi energi impor, khususnya LPG.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut kolaborasi ini sebagai tonggak penting bagi kedaulatan energi Indonesia. Optimalisasi infrastruktur distribusi menjadi kunci keberhasilan hilirisasi tersebut.

“Ini langkah nyata mengurangi ketergantungan impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah,” ujar Simon.

Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional mencapai 10 juta metrik ton pada 2026, sementara produksi domestik berada di kisaran 1,3–1,4 juta metrik ton. Kesenjangan tersebut mendorong kebutuhan solusi berbasis sumber daya dalam negeri.

Pemanfaatan coal to DME dan coal to SNG melalui sinergi MIND ID dan Pertamina diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk menutup defisit LPG nasional. Langkah ini memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional.