Malang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur memperkuat literasi dan inklusi keuangan pelajar di daerah itu dengan mengenalkan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dan Rajin Menabung (Rabu) sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial.

Penguatan dan komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam penyelenggaraan Program Kejar dan Rabu di satuan pendidikan se-Kabupaten Malang dengan tema “Pelajar Makmur, Cerdas Finansial”.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan di Malang, Rabu, mengatakan melalui Program Kejar, pihaknya mendorong pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak.

"Budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan,” ujar Farid.

Hingga 31 Mei 2026, Program Kejar di Kabupaten Malang mencatatkan lebih dari 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar, yang menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan, OJK berharap Program Kejar dan Rabu tidak hanya meningkatkan kepemilikan rekening tabungan pelajar, tetapi juga menanamkan budaya menabung, disiplin dalam mengelola keuangan, serta perilaku finansial yang bertanggung jawab sejak usia dini sebagai fondasi menuju masyarakat yang semakin inklusif dan sejahtera.

Pada kesempatan itu, Farid Faletehan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung implementasi Program Kejar tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam membangun budaya menabung sejak dini.

Sementara itu , Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Siti Nurfalinda menyampaikan bahwa Program Kejar dan Rabu sejalan dengan berbagai program edukasi keuangan Bank Indonesia, antara lain melalui Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Bupati Malang Sanusi berharap kolaborasi yang terjalin dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Kebiasaan menabung sejak dini tidak hanya membentuk kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan perencanaan yang baik,” ujar Sanusi

Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Selasa (30/6) itu juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati, serta diikuti lebih dari 500 kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa dari 33 kecamatan di kabupaten setempat, serta diikuti sekitar 1.100 peserta secara daring.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Program Kejar dan Rabu di Satuan Pendidikan Kabupaten Malang sebagai pembaruan komitmen yang telah dibangun sejak tahun 2021.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas implementasi program secara berkelanjutan.

Kegiatan juga diisi dengan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) oleh BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruan kepada siswa SD dan SMP/MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Malang.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang aktif mendukung implementasi Program Kejar dan Rabu.

Selain itu, OJK bersama PUJK menghadirkan booth layanan yang memberikan informasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), layanan keuangan, konsultasi produk dan jasa keuangan, akses pembiayaan, pembukaan rekening, serta edukasi keuangan kepada masyarakat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi yang akan ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini.

Bimo mengungkap sejumlah strategi seperti penguatan sistem Coretax serta kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengatakan berdoa sebagai salah satu strategi.

"Banyak doa, banyak usaha yang baik, membenarkan sistem, memperkuat Coretax, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Bimo menilai hasil perbaikan tersebut mulai terlihat seiring semakin baiknya integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Hasilnya kan sudah kelihatan. Ketika sistem makin kuat, tata kelola juga makin jelas, kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dengan integritas yang makin bagus," ujarnya.

Dalam aspek tata kelola, Bimo mengatakan seluruh proses kerja DJP secara bertahap akan terintegrasi ke dalam Coretax melalui sistem kertas kerja elektronik.

Sistem tersebut akan mencakup seluruh proses mulai dari pengawasan wajib pajak oleh Account Representative (AR), pemeriksaan, audit, hingga penanganan keberatan dan banding.

Menurut dia, digitalisasi tersebut juga bertujuan mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan data perpajakan.

Selain itu, DJP juga tengah menunggu berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait praktik perpajakan.

Ia menyinggung pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Nah, kita tunggu juga, pasti ada rekomendasi perbaikan-perbaikan yang ada di situ," ujar Bimo.

[Gambas:Youtube]

Target pengembangan tebu tahun 2026 harus tercapai sesuai arahan Menteri Pertanian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta seluru pabrik gula mempercepat penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) guna mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare pada 2026.

“Kami meminta seluruh pabrik gula, baik SGN (PT Sinergi Gula Nusantara), RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) maupun swasta untuk bergerak cepat membantu pemenuhan CPCL," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kementan mendorong percepatan CPCL untuk program pengembangan dan hilirisasi perkebunan tebu tahun 2026 guna mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional puluhan ribu hektare di 11 provinsi.

Langkah percepatan dilakukan dengan menggerakkan seluruh pabrik gula, baik BUMN maupun swasta, agar terlibat aktif dalam pemenuhan CPCL dan verifikasi lahan di lapangan.

Dia menegaskan percepatan CPCL menjadi kunci agar program pengembangan tebu nasional dapat terealisasi penuh pada 2026 sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Target pengembangan tebu tahun 2026 harus tercapai sesuai arahan Menteri Pertanian,” ucap Ali.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga membangun ekosistem hilirisasi tebu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memperkuat produksi gula nasional.

Oleh karena itu, percepatan verifikasi data CPCL yang telah disampaikan kepada dinas perkebunan kabupaten/kota, provinsi hingga Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terus didorong agar proses penetapan dapat segera diselesaikan.

Kelengkapan dokumen terhadap surat keputusan yang telah terbit juga diminta dipenuhi secara cepat dan tepat.

Selain menggandeng PT SGN, RNI dan pabrik gula swasta, Kementan juga mengoptimalkan berbagai potensi lahan untuk memenuhi sisa target CPCL nasional.

Sejumlah kawasan potensial yang tengah diidentifikasi antara lain lahan milik TNI AD, TNI AL, TNI AU, Perhutani, Perhutanan Sosial hingga lahan potensial lainnya.

Ali menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan tebu nasional, terutama dalam mendukung agenda besar swasembada gula.

"Sinergi dan percepatan kerja menjadi kunci. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis target pengembangan kawasan tebu dapat tercapai dan mendukung penguatan hilirisasi perkebunan nasional,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat sektor tebu sebagai bagian dari strategi besar mencapai swasembada gula nasional.

Pembenahan dilakukan menyeluruh mulai dari peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam hingga penguatan hilirisasi industri gula nasional.

“Kita ingin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula dari produksi dalam negeri. Karena itu, penguatan sektor tebu terus kita dorong melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal, serta penguatan hilirisasi,” ujar Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Jakarta bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) 2026 di SMAN 28 Jakarta, Selasa (19/5/2026). Program ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan sekaligus menanamkan kebiasaan menabung sejak usia sekolah. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperluas edukasi pengelolaan keuangan kepada generasi muda melalui pendekatan langsung di lingkungan pendidikan.

Siswi kelas XI SMAN 28 Jakarta, Zahwa Azalea Reza, mengaku antusias mengikuti kegiatan kick off Kejar DKI Jakarta di sekolahnya. Ia menilai program tersebut memberikan pemahaman baru terkait pentingnya pengelolaan keuangan bagi pelajar. “Program ini sangat bagus karena membuat kami lebih memahami pentingnya menabung dan mengatur uang sejak sekarang. Jadi, kami bisa belajar lebih disiplin dalam menggunakan uang,” kata dia, Selasa.

Zahwa mengaku sebelumnya hanya memahami bank sebagai tempat menabung dan menyimpan uang. Setelah mengikuti program Kejar, ia mulai mengetahui beragam manfaat layanan perbankan yang dapat diakses pelajar. “Banyak program-program yang diberikan oleh bank kepada para nasabah. Termasuk saya yang masih berstatus pelajar,” ujar dia.

Siswa kelas XI lainnya, Musthafa Ahmad Hermana, juga menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru karena edukasi keuangan disampaikan secara interaktif dan mudah dipahami pelajar. “Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pelajar karena mengajarkan cara mengelola uang dengan baik dan pentingnya memiliki tabungan untuk masa depan,” kata dia.

Musthafa mengapresiasi kolaborasi Bank Jakarta dan OJK yang menghadirkan edukasi keuangan langsung di sekolah. Menurut dia, pendekatan tersebut membantu siswa memahami dunia perbankan dan layanan jasa keuangan secara lebih dekat.

Program Kejar DKI Jakarta diketahui bertujuan mendorong budaya menabung di kalangan pelajar sekaligus memperkuat literasi keuangan generasi muda melalui sinergi pemerintah daerah, perbankan, dan regulator jasa keuangan.

Sebagai bank milik Pemerintah Provinsi Jakarta, Bank Jakarta juga menyalurkan bantuan sosial pendidikan seperti KJP Plus dan KJMU. Hingga April 2026, Bank Jakarta mengelola lebih dari 2,4 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp 1,81 triliun yang berasal dari Tabungan Pelajar, SimPEL, dan KJP Plus.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah pusat melakukan pendalaman untuk realisasi proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kalimantan Timur guna menekan angka impor energi.

"Kami mendetailkan kembali proyek DME Kutai Timur yang dipastikan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Mohammad Roudo di Samarinda, Kamis.

Ia menegaskan bahwa proyek strategis tersebut diatur dalam Permenko Ekonomi Nomor 8 Tahun 2023. DME ini menjadi upaya paralel guna secara bertahap mengurangi tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Roudo menyatakan penetapan titik lokasi pabrik saat ini masih dalam tahapan pendalaman, namun dipastikan fokus pada beberapa kawasan tambang besar di Kalimantan Timur.

"Pemerintah mesti memastikan infrastruktur, sistem kesehatan, kepastian pasokan, pengelolaan lingkungan, dan restorasi tambang," tuturnya.

Hilirisasi sumber daya ini dipandang sebagai strategi utama pembangunan nasional oleh Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

"Kebijakan tersebut selaras dengan visi swasembada energi dari Presiden Prabowo Subianto," kata Tenaga Ahli Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi M. Fadhil Hasan di Universitas Mulawarman Samarinda, beberapa waktu lalu.

Disampaikan dia, pemerintah pusat menargetkan agenda substitusi seratus persen penggunaan LPG ke DME dapat tercapai utuh pada tahun 2040.

Rencana investasi fasilitas gasifikasi batu bara ini diperkirakan menelan dana sebesar 10,25 miliar dolar AS. Angka yang setara Rp164 triliun itu diproyeksikan sanggup menyerap hingga 34.800 orang tenaga kerja lokal dan nasional.

Di tingkat daerah, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan kesiapan wilayahnya untuk menyambut proyek hilirisasi energi dari batu bara tersebut.

"Meskipun investor Amerika Serikat sempat mundur, penanam modal asal Tiongkok kini mulai menunjukkan niat serius untuk melanjutkannya," kata Bupati Ardiansyah.

Hadirnya industri DME ini diyakini pihaknya menjadi motor penggerak transformasi ekonomi bagi masyarakat setempat.

Lanjut Ardiansyah, pabrik tersebut mampu membuka peluang besar bagi akselerasi pengembangan energi alternatif di Kalimantan Timur. Proyek ini juga sejalan dengan upaya percepatan pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang dirancang dengan skema omnibus law. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mendukung target pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengungkapkan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU telah rampung.

“Naskah akademik sudah selesai, draf RUU juga telah kami siapkan. Saat ini kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat beralih dari pemerintah menjadi inisiatif DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Roberia menjelaskan, urgensi penyusunan beleid ini menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta regulasi rumah susun. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Perumahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka.

Menurutnya, pembentukan undang-undang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni usulan pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini, pemerintah menilai revisi regulasi menjadi krusial guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi utama RUU tersebut adalah menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian, termasuk di sektor hunian vertikal.

“Rakyat harus semakin mudah memiliki rumah, termasuk rumah susun. Ke depan, kami ingin biaya seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap proses pembahasan di tingkat legislatif dapat segera berjalan, seiring arahan Presiden untuk mempercepat reformasi regulasi di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting mengingat angka backlog perumahan nasional masih berada pada kisaran belasan juta unit.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum terus dilakukan guna memastikan kesiapan aspek legal sebelum RUU tersebut dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pemotongan anggaran internal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU). Hal itu dilakukan saat pemeriksaan terhadap Aganta Haris Saputra selaku Jaksa pada Kejari HSU pada Rabu (8/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejari HSU. "Penyidik mendalami keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan, terkait pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari HSU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain itu, yang bersangkutan turut didalami pengetahuannya perihal sejumlah penerimaan oleh salah satu tersangka. "Serta berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh saudara APN (Albertinus Parlinggoman Napitupulu)," ujarnya.

Sejatinya, KPK menjadwalkan pemanggilan dua saksi lain, yakni Anggun Devianty selaku Penjaga Tahanan dan Henrikus Ion Sidabutar selaku Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri HSU.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketiganya di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN); Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, Asis Budianto (ASB); dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Farida (TAR).

Kajari dan dua pejabat Kejari HSU ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK telah mengantongi kecukupan bukti adanya dugaan pemerasan di Kejari HSU.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada empat orang jaksa yang tengah diperiksa buntut penanganan kasus dugaan penggelembungan anggaran yang sempat menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyebut keempat jaksa itu merupakan Kajari Karo, Danke Rajagukguk, Kasi Pidsus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring dan dua Kasubsie Kajari Karo.

"Yang jelas di Sabtu malam kemarin terhadap yang bersangkutan, baik Kajari Karo, Kasi Pidsus, maupun dua Kasubsi yang menangani perkara itu, jaksa yang menanganinya sudah diamankan, ditarik oleh tim Intel Kejaksaan Agung," kata Anang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Anang menjelaskan, pemeriksaan itu tim pengawas sedang mengusut dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan jajaran Kejari Karo mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Secara keseluruhan penanganan. Baik dari awal sampai akhir, termasuk nantinya kan tidak hanya penanganan sejak awal dari penyidikan tapi dari penuntutan seperti apa nanti sampai sekarang," ujar dia.

Ia menjelaskan penarikan ini dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap mereka dapat berlangsung secara objektif sejalan dengan perintah dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.

"Jadi memang saat itu lagi dilakukan pemeriksaan juga di Kejati Sumut, tapi kita ambil alih oleh tim Kejagung langsung supaya lebih objektif," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam melakukan klarifikasi terhadap jajaran Kejari Karo tersebut. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran maka kasusnya akan dilimpahkan ke tim pengawasan hingga tim eksaminasi yang berada di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

"Kita akan melihat seperti apa, apakah telah melakukan proses hukum terhadap Amsal Sitepu ini sudah sesuai dengan ketentuan dan profesional. Apabila ada pelanggaran tentunya akan ada sanksi etik di internal kita," jelasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu

Di mana perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

Sinergi kuat terus dijalin antara Disbun Kaltim dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tingkat provinsi maupun kabupaten guna mempercepat proses sertifikasi tersebut,

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mengamankan paten Indikasi Geografis (IG) bagi tiga komoditas perkebunan unggulan dan menargetkan satu lagi untuk Kopi Prangat dapat tuntas pada tahun 2026.

"Kami menargetkan pada tahun 2026 satu lagi komoditas akan meraih Indikasi Geografis (IG), yakni Kopi Prangat yang berasal dari Kampung Kopi Luwak di Desa Prangat Baru, Kutai Kartanegara," ujar Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Taufiq Kurrahman di Samarinda, Sabtu.

Tiga komoditas yang sebelumnya telah resmi mendapatkan pengakuan hukum tersebut adalah Lada Putih Malonan Kutai Kartanegara, Kakao Berau, dan Aren Tuana Tuha dari Kutai Kartanegara.

Langkah pengejaran status paten ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan khas sekaligus meningkatkan nilai tawar produk lokal di pasar internasional.

Proses pembentukan IG Kopi Prangat kini tengah bergulir melalui tahapan sosialisasi intensif serta pembentukan masyarakat perlindungan indikasi geografis di tingkat petani.

Pemerintah daerah juga sedang merampungkan pemenuhan dokumen persyaratan mulai dari SK Bupati, pengujian sampel laboratorium, hingga koordinasi teknis bersama Kementerian Hukum.

"Sinergi kuat terus dijalin antara Disbun Kaltim dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tingkat provinsi maupun kabupaten guna mempercepat proses sertifikasi tersebut," kata taufiq.

Selain perlindungan hukum, Disbun Kaltim menyiapkan infrastruktur pendukung berupa Toko Kebun yang berfungsi sebagai pusat pemasaran produk-produk perkebunan yang telah bersertifikasi.

Dalam peta kekuatan ekonomi daerah, Kalimantan Timur memiliki tujuh komoditas andalan yakni kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada, aren, serta kopi.

Dijelaskan Taufiq, kelapa sawit tetap menjadi penopang utama dengan luas lahan mencapai 1,6 juta hektar atau menguasai sekitar 95 persen total luas perkebunan di Benua Etam.

"Guna memperkuat sektor non-sawit, bidang pengolahan kini aktif memfasilitasi kebun rakyat agar mampu bertransformasi menjadi produk olahan UMKM yang bernilai tambah tinggi," cakapnya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan Disbun Kaltim melalui pelatihan diversifikasi produk, salah satunya adalah teknik pembuatan gula semut bagi para petani aren.

Pemerintah juga membuka akses pasar yang lebih luas melalui kegiatan business matching yang mempertemukan petani lokal dengan pembeli skala besar dan buyer internasional.

"Program pemberdayaan ini, menyisir hingga ke pelosok desa, termasuk pelatihan bagi puluhan petani di Kutai Barat agar mampu menghasilkan produk perkebunan berkualitas standar industri," demikian Taufiq.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Tengah, Padeli sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Padeli diduga menyalahgunakan wewenang hingga menerima uang saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Senin (22/12/2025).

Padeli ditetapkan tersangka bersama sosok berinisial SL yang tidak diungkap Kejagung identitasnya.

"Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan inisial P yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi," ujar Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Senin (22/12/2025).

Anang menjelaskan Padeli diduga menyalahgunakan wewenang hingga tidak profesional dalam menangani perkara hukum berkaitan dengan pengelolaan dana BAZNAS di wilayah Enrekang, Sulawesi Selatan.

Bahkan menurut Anang, Padeli menerima uang hingga mencapai Rp840 juta.

"Penerimaan uang kurang lebih Rp840 juta bersama dengan SL (tersangka lain)," tutur dia.

Anang menjelaskan penyidikan perkara ini bermula dari adanya aduan masyarakat. Meski demikian, Anang belum menjelaskan konstruksi perkara itu secara detail.

"Aduan masyarakat ada dugaan transaksi dalam penanganan perkara ini. Nanti kita tunggu hasilnya," tandas Anang.

JAKARTA - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara, Taruna Fariadi tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (22/12/2025). Sebelumnya, dia kabur dan menabrak petugas KPK dengan mobil saat operasi tangkap tangan (OTT).

Pantauan SindoNews, Taruna Fariadi tiba di Gedung Merah Putih KPK naik mobil minibus hitam dengan pengawalan prajurit TNI.

Ia kemudian langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK tanpa banyak berbicara. Ia langsung digiring menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Nggak pernah saya (nabrak)," kata Taruna.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi kedatangan Taruna di KPK.

"Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan," kata Budi dalam keterangannya.

"Hal ini sekaligus sebagai bentuk saling dukung antar KPK-Kejagung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Diketahui, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu.

Mereka adalah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus P. Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kajari Hulu Sungai Utara, Asis Budianto; dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Hulu Sungai Utara, Taruna Fariadi.

Kendati begitu, KPK baru menahan dua orang dari ketiganya. Sebab, Taruna Fariadi kabur saat operasi senyap digelar. Bahkan, Taruna Fariadi sempat menabrak petugas KPK saat melarikan diri.

"Bahwa benar, pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dikutip Minggu (21/12/2025).

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fatahillah menilai langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan sementara jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Menurut dia, penangkapan oknum jaksa tersebut tidak bakal mempengaruhi kinerja Kejagung secara institusional.

“Seharusnya ini tidak mempenagruhi kinerja Kejaksaan Agung,” kata dosen pengajar Fakultas Hukum UGM itu menanggapi kasus OTT terhadap tiga jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang, Senin (22/12/2025).

Dia berpendapat, keberadaan oknum tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan lembaga secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa di setiap institusi selalu ada kemungkinan penyimpangan oleh individu tertentu. “Oknum di mana-mana ada saja,” jelasnya.

Dia pun menilai pentingnya pengawasan internal sebagai langkah berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menyebut, peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) sangat krusial dalam memastikan integritas aparat penegak hukum di daerah.

Mengenai upaya pembersihan jaksa nakal, menurutnya, pengawasan yang ketat dan menyeluruh perlu terus dilakukan untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Sebagai bentuk respons cepat, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memberhentikan sementara tiga jaksa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait perkara ITE.

Ketiganya yakni HMK selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, RV selaku Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten, dan RZ selaku Kasubbag Daskrimti pada Kejaksaan Tinggi Banten. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Kejaksaan tidak mentolerir pelanggaran hukum di internalnya serta mendukung penuh upaya penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.