JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengganti sejumlah posisi Kepala Kejaksaan Negeri. Salah satu posisi yang diganti yakni Kajari Karo Danke Rajagukguk.

Rotasi tersebut tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Danke digantikan Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

“Benar,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Senin (13/4/2026).

Kejari Karo yang dipimpin Danke Rajagukguk menjadi sorotan lantaran kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu.

Kasus Amsal Sitepu berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti perusahaan Amsal Sitepu.

Perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun, kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/4/2026).

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada empat orang jaksa yang tengah diperiksa buntut penanganan kasus dugaan penggelembungan anggaran yang sempat menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyebut keempat jaksa itu merupakan Kajari Karo, Danke Rajagukguk, Kasi Pidsus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring dan dua Kasubsie Kajari Karo.

"Yang jelas di Sabtu malam kemarin terhadap yang bersangkutan, baik Kajari Karo, Kasi Pidsus, maupun dua Kasubsi yang menangani perkara itu, jaksa yang menanganinya sudah diamankan, ditarik oleh tim Intel Kejaksaan Agung," kata Anang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Anang menjelaskan, pemeriksaan itu tim pengawas sedang mengusut dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan jajaran Kejari Karo mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Secara keseluruhan penanganan. Baik dari awal sampai akhir, termasuk nantinya kan tidak hanya penanganan sejak awal dari penyidikan tapi dari penuntutan seperti apa nanti sampai sekarang," ujar dia.

Ia menjelaskan penarikan ini dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap mereka dapat berlangsung secara objektif sejalan dengan perintah dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.

"Jadi memang saat itu lagi dilakukan pemeriksaan juga di Kejati Sumut, tapi kita ambil alih oleh tim Kejagung langsung supaya lebih objektif," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam melakukan klarifikasi terhadap jajaran Kejari Karo tersebut. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran maka kasusnya akan dilimpahkan ke tim pengawasan hingga tim eksaminasi yang berada di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

"Kita akan melihat seperti apa, apakah telah melakukan proses hukum terhadap Amsal Sitepu ini sudah sesuai dengan ketentuan dan profesional. Apabila ada pelanggaran tentunya akan ada sanksi etik di internal kita," jelasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu

Di mana perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk beserta jajarannya untuk diperiksa terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer bernama Amsal Sitepu. Kejagung akan memberikan sanksi tegas apabila jajaran Kejari Karo melakukan pelanggaran.

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran maka akan ada sanksi dari internal. Kita tunggu aja hasilnya," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Minggu (5/4/2026).

Anang menjelaskan proses klarifikasi ini berkaitan dengan profesional atau tidaknya jajaran Kejari Karo dalam menangani perkara rasuah tersebut. Anang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Tentunya kami dalam hal ini butuh waktu dan kita tetap mengendepankan prinsip kehati-hatian tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah," tutur dia.

Adapun jajaran yang dijemput ialah Kepala Kejaksaan Negeri Karo Danke Rajagukguk; Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring hingga jaksa penuntut umum. Mereka dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Sabtu, 4 April 2026.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu

Lihat video: Kejari Karo Akui Salah Terkait Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu



Di mana perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Sumatera Utara Danke Rajagukguk terkait penanganan kasus dugaan penggelembengan anggaran yang sempat menjerat videografer Amsal Christy Sitepu . Kasi Pidsus Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring dan para Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga ditarik ke Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

“Benar terhadap Kajari Karo, Kasi Pidsus dan para Kasubsi atau JPU terkait penanganan perkara Amsal Sitepu saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Minggu (5/4/2026).

Danke bersama jajarannya dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan internal. “Untuk dilakukan klarifikasi dan dieksaminasi nantinya terhadap mereka oleh internal Kejagung dalam penanganan kasus tersebut,” katanya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti perusahaan dari Amsal Sitepu.

Perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun, kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara 2 tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

JAKARTA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap terdakwa Amsal Sitepu. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Harli Siregar mengungkapkan bahwa saat ini proses klarifikasi terhadap keduanya sedang berjalan.

“Sedang diklarifikasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Kendati demikian, Harli menyebut pemeriksaan itu tidak terkait subtansi perkara kasus dugaan mark-up pembuatan video profil desa oleh videografer Amsal Christy Sitepu.

Akan tetapi terkait aduan dari Amsal Sitepu yang mengaku diintimidasi oleh jaksa lewat pemberian kue bronis saat di Lapas. “Tetapi bukan soal substansi perkara. Ada aduan katanya ada upaya terdakwa dibungkam, makanya dicek betul gak,” ujarnya.

Diketahui, Amsal Sitepu mengungkap kesaksian dugaan intimidasi yang diterima dirinya dari jaksa dalam kasus dugaan korupsi pembuatan serial video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dugaan intimidasi ia terima lewat bronis cokelat yang diberikan jaksa di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Saat memberikan bronis tersebut, kata Amsal, jaksa memintanya untuk mengikuti seluruh proses persidangan dan tidak perlu melakukan keributan.

"Dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'udah ikutin aja alurnya. Enggak usah ribut-ribut. Tutup konten-konten itu. Ada yang terganggu'," ujar Amsal.

Namun, dia menolak intimidasi itu, dan menegaskan akan terus melawan. Amsal menegaskan bahwa dirinya merupakan korban kriminalisasi atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan.

"Saya bilang, tidak, saya akan tetap lawan. Walaupun saya tahu banyak orang bilang kau akan dibenam. Kalau kau lawan, kau akan dibenam. Tapi saya bilang, saya enggak takut. Karena saya enggak salah," ujar Amsal.

MEDAN - Videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara dalam sidang pembacaan putusan yang digelar hari ini, Rabu (1/4/2036). Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu sebagaimana di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan sekunder," kata Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang saat membacakan putusan.

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Selain membebaskan terdakwa, hakim juga memerintahkan agar hak-hak Amsal Christy Sitepu segera dipulihkan.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," ujarnya.

Putusan hakim ini sekaligus menjadi perintah bagi pihak terkait untuk mengembalikan reputasi dan kedudukan sosial Amsal Christy Sitepu seperti sedia kala sebelum terjerat kasus hukum tersebut.

"Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya," tegasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu belakangan membuka diskusi yang lebih luas di industri kreatif. Salah satu yang paling disorot adalah bagaimana nilai sebuah jasa kreatif ditentukan dan dipahami, baik oleh klien maupun sistem administrasi.

Di tengah lonjakan kebutuhan konten digital, peran videografer kini semakin krusial. Namun di balik tingginya permintaan, banyak pelaku kreatif masih menghadapi tantangan yang sama: menentukan harga yang adil tanpa merugikan diri sendiri.

Dalam praktik profesional, tarif videografi tidak sekadar dihitung dari durasi pengambilan gambar. Nilai jasa justru terbentuk dari keseluruhan proses, mulai dari perencanaan hingga tahap akhir produksi.

Melansir AdPlay Media, biaya videografi ditentukan oleh kombinasi waktu kerja, kompleksitas proyek, pengalaman, hingga beban pascaproduksi. Tahapan editing bahkan kerap memakan waktu jauh lebih lama dibanding proses shooting itu sendiri.

Pandangan ini juga disampaikan oleh Edmund Chong yang menegaskan pentingnya pendekatan profesional dalam menentukan harga.

“Penetapan harga bukan sekadar memilih angka yang terasa tepat, tetapi harus mencerminkan nilai, biaya nyata, dan posisi di pasar,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Evan Pirone yang menyoroti pentingnya transparansi kepada klien.

“Menghasilkan konten berkualitas tinggi harus diiringi dengan penjelasan yang jelas mengenai proses dan biaya, sehingga klien memahami nilai di balik harga yang dibayarkan,” kata Evan dikutip dari Adjust.

Secara umum, struktur biaya videografi terbagi dalam tiga komponen utama. Komponen tersebut mencakup biaya produksi, pascaproduksi, serta biaya operasional seperti peralatan dan mobilitas.

Di antara ketiganya, tahap editing sering kali menjadi penentu utama dalam pembentukan harga. Proses ini tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga keterampilan teknis dan kreativitas yang tinggi.

Dari sisi pasar, tarif videografer sangat bervariasi tergantung skala proyek dan pengalaman. Secara global, tarif bisa berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per jam, sementara proyek komersial dapat mencapai puluhan juta rupiah.

Bagi pelaku UMKM maupun individu, memahami struktur ini menjadi penting sebelum menggunakan jasa videografer. Harga yang terlalu rendah sering kali mencerminkan adanya pengurangan pada kualitas, proses, atau hasil akhir.

Ke depan, tren penentuan harga di industri ini cenderung mengarah pada pendekatan berbasis nilai. Videografer tidak lagi sekadar menjual waktu kerja, tetapi juga hasil, kreativitas, dan dampak dari konten yang dihasilkan.

Kasus Amsal menjadi pengingat bahwa nilai sebuah karya kreatif tidak selalu mudah diukur dengan pendekatan administratif. Perbedaan cara pandang dalam menilai jasa inilah yang membuat isu harga di industri kreatif menjadi semakin kompleks.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini videografer Amsal Sitepu bersalah dalam kasus dugaan mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kejagung mempersilahkan Amsal mengajukan pleodi untuk membuktikan tak bersalah dalam perkara itu.

Kapuspen Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, sedianya nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp1,8 miliar dengan beberapa para terdakwa. Ia berkata, masing-masing terdakwa mengajukan proposal proyek dengan nilai berbeda.

"Ada yang dilakukan oleh CV Simalem Agrotechno Farm dengan JGSE selaku tersangka, terus ada CV Area Persada Perdana. Yang pertama yang saya sebut, sudah ditetapkan tersangka, tapi masuk DPO (daftar pencarian orang atau buron). Itu total kerugian dari pengitungan PPKP, itu Rp1,1 miliar," ungkap Anang saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Selain itu, kata Anang, ada juga CV Area Erda Perdana yang terdakwanya telah diputus dan sudah dilakukan upaya hukum banding, dan satu terdakwa dari PT Ganding Production yang telah mendapat vonis inkrah.

"Nah yang sedang viral ini atas nama yang saat ini sedang sidang, Amsal Christy Sitepu, agenda kemarin sudah tuntutan dan saat ini agenda putusan, itu total kerugian negara sekitar Rp202 jutaan. Jadi total keseluruhan Rp1,8 miliar," ucap Anang.

Lantas, Anang mengungkap modus daripada Amsal dan terdakwa lainnya yakni, melakukan mark up pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

"Modusnya seperti apa? Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari ternyata dilaksanakan hasilnya dari penelitian cuma berapa hari, 12 hari tapi dibayar full. Contohnya seperti itu," ungkap Anang

"Terus biaya untuk editing segala macam sudah dianggarkan didobelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu, jadi di RAB-nya," imbuh Anang.

Apalagi, kata Anang, para kepala desa tak begitu paham dengan teknis pembuatan video.

"Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan penyidik ini berasal dari rekanan-rekanan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB, nah ini masalahnya. Di sinilah sementara pembayaran full. Seperti itu, jadi seperti itu," terang Anang.

Kendati demikian, Anang menyoroti Amsal Sitepu yang berkilah dari dakwaan jaksa. Ia berkata, ada mekanisme hukum dalam mengutarakan pembelaaan, melalui pledoi.

"Sampaikan aja di sana seperti apa. Tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang memutus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal duduk perkara kasus dugaan mark up dana desa di Kabupaten Karo terkait pihak vendor, Amsal Sitepu.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan jasa pembuatan instalasi komunikasi dan informatika periode 2020-2023.

Dia menekankan, bahwa Amsal dijadikan terdakwa lantaran bekerja tanpa kesesuaian perencanaan atau RAB. Misalnya, terkait dengan penyewaan drone 30 hari, namun hanya dilaksanakan 12 hari.

"Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari ternyata dilaksanakan hasilnya dari penelitian cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, salah satu modus lainnya terkait Amsal selaku vendor diduga menggandakan biaya pengeditan video.

"Terus biaya untuk editing segala macam sudah dianggarkan didobelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu, jadi di RAB-nya," imbuhnya.

Adapun, Anang mengemukakan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini yaitu Kepala Desa di Kabupaten Karo tidak memahami soal RAB pengadaan instalasi komunikasi desa.

"Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB, nah ini masalahnya. Di sinilah sementara pembayaran full. Seperti itu, jadi seperti itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara total pagu anggaran proyek instalasi dan komunikasi desa itu mencapai Rp3,4 miliar. Perinciannya, vendor Gundaling Production bekerja untuk 17 desa selama 30 hari dengan pagu anggaran Rp510 juta.

Kemudian, JPA bekerja untuk 14 desa selama 30 hari dengan pagu anggaran Rp420 juta Selanjutnya, JG yang merupakan vendor milik buron SAT menggunakan pagu anggaran Rp1,95 miliar.

Sementara itu, untuk CV Promiseland milik terdakwa Amsal mengerjakan 20 desa selama tiga hari dengan pagu anggaran Rp598 juta.

Secara keseluruhan, kerugian dari kasus ini mencapai Rp1,8 miliar. Kemudian, total kerugian negara yang dituduhkan kepada Amsal mencapai Rp202 juta.

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyerukan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan. Hal ini menjadi salah satu poin kesimpulan Komisi III DPR yang diambil dalam rapat pada Senin (30/3/2026).

Kesimpulan rapat dibacakan tim dari Sekretariat Komisi III DPR. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokman.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan, serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," ujar tim sekretariat membacakan poin kesimpulan.

Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum agar mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP baru.

Secara substantif, Komisi III memandang kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku.

"Termasuk mulai dari ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0," katanya.

Dalam kesimpulannya, Komisi III DPR menyatakan sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekadar pemenuhan target memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Dalam kasus Amsal Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

"Komisi III DPR RI meminta penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian menyoroti kasus yang menjerat Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terkait dugaan mark up proyek video profil desa dan instalasi komunikasi informatika. Dia menilai kasus tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi para pelaku ekonomi kreatif yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah.

Dia sudah mengikuti kasus Amsal Sitepu sejak Februari 2026 dan mendorong perhatian terhadap kasus itu, termasuk melalui Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Jangan sampai kasus ini menjadi yurisprudensi yang tidak baik bagi pejuang ekonomi kreatif yang berkarya di lingkungan pemerintahan. Jika pelaku ekraf yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik justru terseret persoalan hukum, maka ke depan akan semakin banyak pihak yang takut bekerja sama dengan pemerintah.

“Kalau seperti ini, pejuang ekonomi kreatif akan takut bermitra dengan pemerintah. Karena berpotensi dizalimi setelah pekerjaan selesai, padahal hasil pekerjaannya bagus dan memuaskan,” kata Kawendra, Senin (30/3/2026).

Menurut dia, inovasi dan kreativitas tidak boleh diperlakukan seperti tindak kriminal. Kawendra meminta para pelaku ekonomi kreatif mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Dalam kasus Amsal, Jaksa menilai ada mark up anggaran dalam proyek yang dijalankan Amsal Sitepu, sementara pihak Amsal membantah tuduhan itu dan menyebut biaya yang dikeluarkan merupakan bagian dari proses produksi video.

Kawendra berharap proses hukum terhadap Amsal bisa berjalan secara adil dan transparan. “Bismillah kita ikhtiar terus, semoga segera ada titik terang,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas kasus dugaan markup pembuatan video profile yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu , Senin (30/3/2026). Dalam forum itu, komisi hukum DPR RI menyoroti anggapan penggelembungan harga jasa pembuatan video.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, rapat ini digelar karena situasi yang mendesak. Pihaknya menerima banyak aduan dari pelaku industri kreatif terkait kasus tersebut.

“Kita melakukan rapat dalam situasi yang tidak biasa karena kasus ini sudah mendesak,” ujar Habiburokhman dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Kasus yang dihadapi Amsal menjadi sorotan karena berkaitan dengan pekerjaan di sektor ekonomi kreatif. Amsal dituduh melakukan penggelembungan harga atas jasa ide kreatif yang dinilai tidak memiliki standar harga baku.

Habiburokhman menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif lainnya. Karena itu, DPR merasa perlu segera membahasnya sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dalam waktu dekat.

Dalam rapat tersebut, Amsal diberikan kesempatan memaparkan langsung permasalahan yang dihadapinya sekitar 10 menit. Selain itu, anggota DPR Hinca Pandjaitan juga dijadwalkan menyampaikan pandangannya.

Sejumlah pihak lain turut diundang, termasuk perwakilan dari komunitas ekonomi kreatif yang memberikan advokasi kepada Amsal. Mereka diminta memberikan pandangan terkait praktik penentuan harga dalam industri kreatif.

Habiburokhman mengatakan, di akhir rapat Komisi III DPR akan menyusun kesimpulan yang menjadi bagian dari kewenangan konstitusional DPR. Kesimpulan tersebut diharapkan menjadi masukan dalam proses penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku industri kreatif.

“Harapannya ada kejelasan dan keadilan, tidak hanya untuk Pak Amsal, tapi juga bagi pelaku ekonomi kreatif lainnya,” ucapnya.