Bisnis.com, JAKARTA -Tidak sedikit responden Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus 2026 merasa pertanyaan yang diajukan sangat terperinci.

Umumnya, responden mempertanyakan mengapa petugas perlu mengetahui jenis usaha, jumlah tenaga kerja, sarana produksi, hingga aset. Bahkan, sebagian responden SE2026 khawatir informasi tersebut berkaitan dengan penilaian kekayaan atau kepentingan perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dapat dipahami. Namun, informasi yang lebih terperinci dalam SE2026 tersebut membantu menjelaskan skala dan kapasitas usaha, serta karakteristik usaha tersebut.

Bayangkan jika Sensus Ekonomi hanya menanyakan satu hal; apakah Anda memiliki usaha? Jawaban itu benar memberi informasi bahwa sebuah usaha berdiri, tetapi belum menjelaskan seperti apa usaha tersebut.

Padahal, usaha yang menggunakan satu mesin jahit tentu berbeda dengan usaha konveksi yang mempekerjakan puluhan pekerja. Demikian pula, toko rumahan berbeda dengan usaha online yang melayani ribuan transaksi setiap hari melalui platform digital. Perbedaan-perbedaan itulah yang perlu dipahami agar statistik mampu menggambarkan dunia usaha lebih akurat.

Itulah sebabnya SE2026 tidak hanya mencatat keberadaan suatu usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan karakteristik dan kapasitas usaha tersebut. Pertanyaan yang lebih terperinci dapat menggambarkan perbedaan karakteristik usaha yang serupa dalam satu sektor.

Sensus Ekonomi 2026 yang digelar serentak di seluruh Tanah Air juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya.

Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh. Dunia usaha dan rumah tangga saling memengaruhi. Ketika keduanya dipahami secara bersamaan, gambaran mengenai kondisi ekonomi nasional menjadi lebih lengkap.

Selanjutnya, data mengenai aset tidak digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi pribadi responden maupun sebagai dasar penghitungan pajak. Fokusnya adalah memahami struktur dan kapasitas usaha atau rumah tangga sehingga statistik yang dihasilkan dapat memberikan gambaran karakteristik yang lebih akurat.

Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan.

Semua penjelasan terperinci tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurutnya, SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia dalam siaran pers resmi BPS.

Menurutnya, hasil SE2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, imbuhnya, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Amalia menyatakan pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang akan memperoleh manfaat besar dari hasil SE2026.

Data yang dihasilkan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) tanpa harus mengeluarkan anggaran pendataan secara mandiri melalui APBD. Tentu, prasyaratnya adalah dukungan penuh selama pelaksanaan SE2026.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik sebanyak 1.737 perwira baru dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI Integratif Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (25/6/2026).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh perwira yang telah resmi dilantik. Panglima TNI menegaskan pangkat Letnan yang kini disandang merupakan amanah besar dari bangsa, negara, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kehormatan TNI, menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI.

“Pendidikan yang telah Saudara jalani telah membentuk jati diri prajurit TNI dalam semangat TNI yang prima. Pangkat yang disematkan hari ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Agus.

Agus mengatakan, sebanyak 1.737 perwira Diktukpa TNI Integratif 2026 yang dilantik menjadi bukti komitmen TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas di masa depan.

Panglima TNI juga menyoroti perkembangan lingkungan strategis global yang berlangsung sangat cepat dan berdampak pada dinamika ancaman terhadap bangsa. Menurutnya, TNI dituntut untuk terus menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Lihat video: Panglima TNI Agus Subiyanto Sambut KRI Canopus-936



Panglima TNI menekankan pendidikan integratif yang telah dilaksanakan merupakan sarana penting untuk memperkuat sinergi antarmatra TNI. Nilai-nilai integrasi, soliditas, dan profesionalisme yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Rakyat berharap perwira TNI tetap berada di garis terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin para perwira akan menjawab harapan tersebut melalui pengabdian, loyalitas, dan pengorbanan yang tulus,” ujarnya.

Mengakhiri amanatnya, Agus menyampaikan apresiasi kepada Dankodiklat TNI, para Gubernur Akademi Angkatan, para pembina, pelatih, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan kepada para perwira selama menjalani pendidikan.

Upacara turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Dankodiklat TNI, para Gubernur Akademi Angkatan, Gubernur Akademi Militer beserta istri, Wakil Gubernur Akademi Militer, para pejabat utama TNI, Forkopimda Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Wali Kota Magelang, serta para tamu undangan dan keluarga perwira yang dilantik.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri vaksin nasional. Hal ini belajar dari pengalaman Indonesia yang kesulitan memperoleh vaksin saat pandemi Covid-19 merebak 6 tahun lalu.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam menghadapi krisis kesehatan global.

Dia menilai penguatan sektor kesehatan merupakan investasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Masalah kesehatan itu masalah kunci," katanya dalam konferensi pers Building Regional and Global Health Resilience in Asean: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR) di kantor DEN, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, Indonesia harus memiliki kapasitas produksi vaksin yang memadai agar tidak kembali bergantung pada pasokan luar negeri ketika pandemi baru terjadi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia harus memiliki ekosistem kesehatan yang kuat, terutama untuk penyediaan obat-obatan, alat diagnostik, dan vaksin.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menunjukkan akses terhadap produk kesehatan menjadi sangat terbatas ketika negara-negara menerapkan lockdown dan memprioritaskan kebutuhan domestiknya masing-masing.

"Negara besar kayak Indonesia 280 juta, kalau ada pandemi lagi, harus memiliki ekosistem obat-obatan, diagnostik, dan vaksin yang kuat di negara ini untuk memenuhi kebutuhan itu," katanya.

Selain memperkuat kapasitas nasional, Indonesia juga didorong mengambil peran lebih besar dalam pembangunan rantai pasok vaksin di tingkat regional.

Sementara itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, pandemi Covid-19 memperlihatkan akses vaksin menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi banyak negara. Karena itu, Asean perlu mempercepat penguatan kapasitas produksi dan distribusi vaksin secara bersama-sama.

Dengan jumlah penduduk sekitar 650 juta jiwa, Asean dinilai memiliki skala permintaan yang cukup besar untuk mendukung pengembangan industri vaksin regional.

"Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," ujarnya.

Mari menilai negara-negara Asean perlu segera menjalankan berbagai komitmen yang telah disepakati, mulai dari harmonisasi regulasi, pengakuan bersama produk kesehatan hingga kerja sama riset dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan sebelum pandemi baru muncul. "Jangan tunggu sampai pandemi berikutnya baru kita panik lagi,” ungkapnya.

Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Secara langsung, Amalia hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menjelaskan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.

“Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala BPS RI juga menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026 yang dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta jajaran Forkopimda.

Amalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54%. Pada triwulan 1/2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengapresiasi dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

Raksasa manajemen aset dunia, BlackRock mengumumkan rencana pemangkasan jumlah karyawan secara global atau PHK sekitar 1 persen atau setara 200 orang.

Langkah perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut dilakukan sebagai bagian dari siklus penyesuaian berkelanjutan.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan langkah CEO BlackRock Larry Fink untuk menerapkan siklus penyesuaian yang terukur dan berkelanjutan. Di mana, aksi PHK tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali dalam 18 bulan terakhir, dilansir dari Straits Times pada Rabu (17/6).

Meski begitu, BlackRock telah merampungkan sejumlah akuisisi dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan investasi itu juga membuka kembali lowongan pekerjaan untuk berbagai peran seperti manajer investasi, operasional, hingga teknologi, menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Tak hanya itu, pekerjaan dari divisi pembiayaan swasta juga diperkuat dengan pembelian HPS Investment Partners senilai US$12 miliar tahun lalu atau setara Rp213,6 miliar (Rp17.801). Itu sekaligus menjadi akuisisi terbesar di sektor kredit swasta.

[Gambas:Youtube]

"Tindakan yang kami ambil hari ini adalah disiplin biasa dari organisasi yang terus berkembang," kata juru bicara perusahaan.

Perusahaan juga mengklaim selalu meninjau jumlah karyawan di seluruh bisnisnya untuk melayani kliennya dengan sebaik-baiknya, tambah juru bicara itu.

BlackRock melanjutkan pemutusan hubungan kerja pada 2023 setelah berhenti selama bertahun-tahun sepanjang periode pandemi.

Perusahaan bernilai US$14 triliun itu melakukan dua putaran besar pemutusan hubungan kerja pada 2025, dengan memangkas sekitar 1 persen dari jumlah karyawannya pada setiap kesempatan.

Perusahaan bahan baku baterai CNGR Indonesia menilai fondasi hilirisasi nikel di Indonesia telah terbentuk dengan baik sejak sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sebelum gelombang investasi industri kendaraan listrik dan baterai masuk ke Tanah Air.

Director External Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronica mengatakan ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah serta berkembangnya fasilitas pengolahan menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurut dia, ketika CNGR mulai melirik Indonesia sebagai lokasi investasi bahan baku baterai, ekosistem hilirisasi nikel sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata baik dari segi sumber dayanya itu cukup," kata Magdalena dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi juga telah membangun banyak fasilitas peleburan atau smelter yang mendukung proses pengolahan mineral di dalam negeri.

Perkembangan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai produk intermediate atau produk antara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

[Gambas:Youtube]

"Terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel," jelasnya.

Magdalena mengatakan perkembangan hilirisasi tersebut mulai terlihat sejak pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri pada 2014. Dalam kurun waktu sekitar lima tahun setelah kebijakan itu berjalan, kapasitas produksi hasil hilirisasi nikel meningkat cukup pesat.

"Kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai lima tahun, mungkin di detik sebelum Covid, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel dan sampai 2025 kita lihat nikel sudah menduduki 67 persen pasokan untuk dunia. Ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai ilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana direquire lebih banyak inovasi lagi untuk ekosistem yang lain," pungkasnya.

Perusahaan bahan baku baterai CNGR Indonesia menilai fondasi hilirisasi nikel di Indonesia telah terbentuk dengan baik sejak sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sebelum gelombang investasi industri kendaraan listrik dan baterai masuk ke Tanah Air.

Director External Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronica mengatakan ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah serta berkembangnya fasilitas pengolahan menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurut dia, ketika CNGR mulai melirik Indonesia sebagai lokasi investasi bahan baku baterai, ekosistem hilirisasi nikel sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata baik dari segi sumber dayanya itu cukup," kata Magdalena dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi juga telah membangun banyak fasilitas peleburan atau smelter yang mendukung proses pengolahan mineral di dalam negeri.

Perkembangan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai produk intermediate atau produk antara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

[Gambas:Youtube]

"Terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel," jelasnya.

Magdalena mengatakan perkembangan hilirisasi tersebut mulai terlihat sejak pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri pada 2014. Dalam kurun waktu sekitar lima tahun setelah kebijakan itu berjalan, kapasitas produksi hasil hilirisasi nikel meningkat cukup pesat.

"Kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai lima tahun, mungkin di detik sebelum Covid, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel dan sampai 2025 kita lihat nikel sudah menduduki 67 persen pasokan untuk dunia. Ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai ilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana direquire lebih banyak inovasi lagi untuk ekosistem yang lain," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi 38 persen dari posisi puncaknya. Bahkan, pelemahan indeks saat ini lebih dalam dibandingkan saat pandemi Covid-19.

IHSG mengalami tekanan jual besar-besaran saat penutupan perdagangan Jumat (5/6/2026). Indeks anjlok 4,20 persen atau 245,02 poin ke level 5.594,77.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor karena terjadi di tengah derasnya arus keluar modal asing, pelemahan rupiah, hingga meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Lantas, apa yang sedang terjadi di pasar modal Indonesia?

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, mengatakan tekanan yang dialami IHSG saat ini bersifat multidimensional dan tidak bisa disederhanakan dalam satu narasi tunggal.

Dalam satu tahun terakhir, indeks telah terkoreksi sekitar 20 persen. Apabila dihitung dari titik tertingginya, penurunan telah mencapai 38 persen, melampaui kedalaman koreksi saat pandemi Covid-19.

Arus keluar investor asing pun mencapai Rp 78 triliun dalam dua belas bulan terakhir, yang merefleksikan erosi kepercayaan secara struktural.

Menurutnya, titik infleksi yang perlu diperhatikan adalah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) interim freeze pada 28 Februari 2026, yang secara eksplisit menyoroti persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di hadapan komunitas investasi global.

Di saat yang bersamaan, lembaga pemeringkat Moody's, Fitch, dan S&P tengah mencermati kondisi fiskal Indonesia secara seksama. Sementara eskalasi konflik AS-Iran turut mendorong kenaikan harga minyak yang memperburuk tekanan pada sisi pengeluaran fiskal dan mendorong inflasi dari sisi biaya.

Tak hanya itu, kurs rupiah sendiri telah melemah sekitar 8 persen secara year-to-date (Ytd), yang semakin mempertegas persepsi risiko di kalangan investor institusional global.

Mengapa pasar memberikan respons yang lebih negatif dibandingkan ketika dunia menghadapi krisis kesehatan global pada 2020?

Azharys menilai perbedaan mendasarnya terletak pada sifat dan visibilitas solusinya. Pada 2020, kontraksi yang terjadi bersifat eksogen dan temporer, aktivitas bisnis terhenti bukan karena kelemahan fundamental, melainkan pembatasan mobilitas akibat pandemi.

“Begitu solusi ditemukan dalam bentuk vaksin dan pelonggaran restriksi, pasar langsung melakukan rebound dan mencapai pemulihan penuh pada Januari 2021,” ujar Azharys saat dihubungi Kompas.com, Jumat sore.

Untuk diketahui, menjelang tutup tahun 2020, dengan kehadiran vaksin Covid-19 dan rencana pemerintah memberikan vaksinasi gratis meningkatkan optimisme investor kala itu.

Laju IHSG yang sempat tertekan dari posisi 6.299,54 poin pada akhir 2019, lalu terjun ke level 3.937,63 poin pada 24 Maret 2020, kemudian perlahan bangkit dan terus menguat hingga penutupan perdagangan Rabu (11/12/2020) yang berada di posisi 6.008,7.

Dalam kondisi sulit dan penurunan indeks gila-gilaan terjadi. Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) menerapkan beragam antisipasi untuk meminimalisir penurunan emiten lebih dalam.

Beberapa hal yang menjadi kebijakan saat pandemi Covid-19 antara lain auto rejection asimetris, trading halt, pelarangan short selling, buyback saham tanpa RUPS dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan, perubahan batasan auto rejection menjadi asymmetric, perubahan batasan trading halt, dan penyesuaian sesi perdagangan di pre-opening.

Trading halt merupakan kebijakan untuk menahan harga saham agar tidak turun lebih dalam karena terjadi panic selling atau kondisi yang menekan aksi jual oleh investor.

Trading halt dilakukan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 5 persen. Sementara auto rejection asimetris adalah kebijakan yang menahan penurunan harga saham hingga 7 persen.

Tidak hanya itu, kebijakan relaksasi juga diberlakukan untuk tetap mendukung industri pasar modal bertahan di tengah masa sulit.

Adapun relaksasi yang diberlakukan adalah pemenuhan prinsip keterbukaan, relaksasi dalam meyampaikan kewajiban pelaporan, serta stimulus bagi industri pengelolaan investasi.

Sebaliknya, situasi pasar saham saat ini dipandang jauh lebih kompleks karena permasalahan yang dihadapi bersifat endogen dan struktural: tekanan fiskal yang persisten, pelemahan rupiah yang berkelanjutan.

Lalu, ketidakpastian kebijakan pemerintah, termasuk kekhawatiran atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga erosi kepercayaan investor asing yang tidak memiliki katalis pemulihan yang jelas dan terdefinisi seperti yang ada di 2020.

“Pasar kesulitan untuk menetapkan exit scenario yang konkret, dan ketidakpastian itulah yang membuat tekanan jual berlangsung lebih panjang dan lebih dalam,” tukas dia.

Lebih jauh, terkait apakah penurunan IHSG saat ini mencerminkan masalah fundamental ekonomi Indonesia atau lebih karena krisis kepercayaan investor?

Azharys menyebut keduanya saling terkait dan sulit dipisahkan, namun akar permasalahannya bersifat fundamental. Kondisi fiskal Indonesia sedang dalam sorotan serius dari lembaga pemeringkat internasional, sementara ketidakpastian arah kebijakan pemerintah menciptakan premi risiko tambahan bagi investor.

Tekanan eksternal dari kenaikan harga minyak dunia turut memperburuk defisit transaksi berjalan melalui pembengkakan impor migas.

Dari sisi pasar obligasi, spread yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun terhadap US Treasury berada di kisaran 242 basis poin, turun dari 279 basis poin pada tahun lalu, penyempitan spread ini justru menjadi salah satu faktor yang mendorong realokasi portofolio investor asing keluar dari Indonesia karena imbal hasil relatif menjadi kurang kompetitif.

“Dengan demikian, krisis kepercayaan yang terlihat di permukaan sesungguhnya adalah cerminan dari permasalahan fundamental yang belum terselesaikan,” ucapnya.

Faktor mana yang paling dominan menekan IHSG: pelemahan rupiah, arus keluar dana asing, ketidakpastian regulasi, atau faktor lainnya?

Apabila harus mengidentifikasi urutan kausalitasnya, pelemahan rupiah dan ketidakpastian regulasi merupakan dua faktor yang paling bersifat struktural dan saling memperkuat satu sama lain.

Ia mengatakan ketidakpastian kebijakan fiskal dan regulasi mendorong investor asing untuk mereduksi eksposur mereka terhadap aset Indonesia, yang pada gilirannya memperlemah rupiah.

Pelemahan rupiah kemudian memperburuk persepsi risiko, mengundang tekanan jual lanjutan, dan pada akhirnya memperdalam arus keluar modal asing.

“Ini adalah siklus yang bersifat self-reinforcing, dan arus keluar asing sebesar Rp 78 triliun adalah outcome, bukan cause, akar penyebabnya ada pada ketidakpastian kebijakan dan melemahnya keyakinan terhadap stabilitas makro ekonomi Indonesia,” pungkas Azharys

Azharys sendiri tidak akan menggunakan terminologi "krisis pasar modal" untuk menggambarkan kondisi saat ini, namun Indonesia perlu membaca sinyal penurunan pasar dengan sangat serius. Pasalnya, IHSG berfungsi sebagai leading indicator perekonomian.

“Koreksi mendalam ini adalah komunikasi pasar yang tidak boleh diabaikan,” katanya.

Yang paling dibutuhkan saat ini adalah sinyal kebijakan yang konkret dari pemerintah, efisiensi terhadap program-program berbiaya tinggi akan menciptakan ruang fiskal yang lebih lebar sekaligus memberikan pesan kehati-hatian yang dibutuhkan investor.

Lebih dari itu, pasar membutuhkan artikulasi sikap pemerintah yang jelas dan kredibel terhadap pelemahan rupiah serta derasnya arus keluar modal asing. Kepastian kebijakan adalah katalis pemulihan yang paling potensial pada titik ini.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia mengintensifkan koordinasi dengan Otoritas Arab Saudi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan pada fase pemulangan jamaah haji Indonesia.

"Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan jamaah sekaligus mengantisipasi dampak penyesuaian operasional yang tengah berlangsung di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah," kata Corporate Communications Division Head Garuda Indonesia Dicky Irchamsyah dalam pernyataan diterima di Jakarta, Kamis.

Melalui koordinasi intensif yang terus dilakukan bersama otoritas setempat, Garuda Indonesia memastikan seluruh jamaah pada penerbangan kloter dua embarkasi Banten (JKB02) telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (3/6) pukul 13.45 WIB.

Penerbangan tersebut sebelumnya diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah pada Selasa (2/6) pukul 22.55 waktu setempat.

Adapun penyesuaian jadwal pada sejumlah penerbangan terjadi seiring adanya kepadatan aktivitas operasional di Bandara Internasional King Abdulaziz yang berdampak pada proses keberangkatan beberapa penerbangan selama periode pemulangan jemaah haji, termasuk penerbangan Haji Garuda Indonesia.

Selain JKB02, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan kloter tiga embarkasi Ujung Pandang, kloter dua embarkasi Medan, kloter dua embarkasi Yogyakarta, serta dua penerbangan ONH Plus dengan nomor penerbangan GA981 dan GA993.

"Saat ini seluruh penerbangan tersebut telah diberangkatkan menuju destinasi masing-masing," tuturnya.

Garuda Indonesia bersama otoritas bandara setempat terus melakukan koordinasi dan langkah mitigasi operasional guna memastikan proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai standar layanan yang ditetapkan.

Selama proses penanganan berlangsung, Garuda Indonesia juga memastikan para jemaah memperoleh pendampingan dan layanan yang diperlukan, termasuk pemenuhan hak-hak jamaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Garuda Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para jamaah, serta turut menyampaikan terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan kerja sama seluruh jemaah atas penyesuaian jadwal yang terjadi.

Ke depan, lanjut Dicky, Garuda Indonesia akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran operasional penerbangan.

"Serta memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dapat berlangsung dengan baik hingga akhir fase operasional haji tahun ini," kata Dicky.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 4,68 juta orang pada Januari-April 2026. 

"Capaian kunjungan wisman Januari hingga April 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (2/6).

Jumlah kunjungan wisman pada Januari-April 2026 meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisman pada Januari-April 2020 tercatat sebanyak 2,8 juta kunjungan.Angka tersebut kemudian anjlok 83,44 persen pada periode yang sama 2021 akibat pandemi Covid-19.

Memasuki Januari-April 2022, jumlah wisman mulai pulih dengan kenaikan 38,16 persen menjadi 642,51 ribu kunjungan.

Pemulihan semakin kuat pada Januari-April 2023. Saat itu, jumlah kunjungan wisman melonjak 410,96 persen menjadi 3,28 juta kunjungan.

Tren peningkatan berlanjut pada Januari-April 2024 dengan kenaikan 24,85 persen menjadi 4,09 juta kunjungan.

Kemudian pada Januari-April 2025, jumlah wisman kembali meningkat 5,60 persen menjadi 4,32 juta kunjungan.

Kami udah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.

"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin.

Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.

Menurut dia, harga gula selayaknya memiliki rasio sekitar satu setengah kali harga beras agar pendapatan petani tebu dapat bersaing dengan petani komoditas pangan utama lainnya.

Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.

Meski demikian, organisasi petani tebu itu menegaskan angka tersebut tidak harus ditetapkan sebagai HPP, melainkan dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang lebih fleksibel.

Karena itu APTRI mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen, melainkan melakukan intervensi pasar ketika terjadi lonjakan harga yang dinilai berlebihan.

Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan kelangkaan di pasar modern meskipun pasokan gula sebenarnya masih tersedia di tingkat produsen maupun pedagang tradisional.

Asosiasi itu juga menilai kebijakan satu harga di tingkat konsumen belum memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan kualitas gula karena produk dengan mutu berbeda tetap dijual pada batas harga yang sama.

Menurutnya jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik dinilai memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.

Organisasi itu meyakini insentif harga yang lebih menarik akan memacu petani memperluas areal tanam tebu, termasuk melalui penambahan lahan secara mandiri tanpa harus menunggu pembukaan kawasan baru.

APTRI mencontohkan bahwa sebagian petani anggota berpotensi menambah luas tanam apabila usaha tebu memberikan keuntungan yang kompetitif.

Selain perluasan areal, peningkatan pendapatan petani juga diyakini akan mendorong penggunaan sarana produksi yang lebih optimal sehingga produktivitas kebun tebu dapat meningkat secara bertahap.

Dalam pandangan APTRI, produktivitas menjadi kunci utama menuju swasembada gula karena hasil per hektare yang lebih tinggi akan meningkatkan keuntungan petani tanpa harus selalu mengandalkan kenaikan harga.

Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.

APTRI juga menekankan lonjakan harga pupuk non-subsidi menjadi tekanan terbesar petani tebu setelah biaya ZA Plus naik dari Rp4.300 menjadi sekitar Rp8.600 per kilogram sepanjang 2026 di Indonesia.

Menurut APTRI, kenaikan pupuk berlangsung bertahap dari Rp5.000 hingga menembus Rp8.000 lebih, sementara petani tebu tetap menghadapi pembatasan harga gula nasional di tengah biaya produksi terus meningkat.

Petani tebu juga mengeluhkan terbatasnya pupuk subsidi karena alokasi hanya mencakup 2 hektare lahan dengan tambahan ZA subsidi sekitar 108 kilogram saja untuk setiap petani di daerah.

APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Radian Bagiyono menegaskan pemerintah terus menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen dalam setiap kebijakan pergulaan.

Terkait usulan penyesuaian HPP gula dan penghapusan HET yang disampaikan APTRI, Radian mengatakan pemerintah akan mencermati hasil audiensi organisasi petani tebu tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas tingkat kementerian apabila dipandang perlu untuk mengevaluasi berbagai usulan yang berkembang di sektor pergulaan nasional.

Menurut Radian pula, opsi penghapusan HET yang didorong APTRI menjadi salah satu masukan yang akan dikaji bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian sebelum keputusan diambil pemerintah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bursa Efek Indonesia (BEI) yakin pasar modal Indonesia bisa tumbuh di 2026. Optimisme tersebut berdasarkan tren peningkatan investor saham.

PJS Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan tren investasi anak muda terus naik sejak pandemi Covid-19. Selama dua tahun pandemi, jumlah investor naik dari 5 juta menjadi 10 juta orang.

"Kalau dibandingkan tahun 2020 dengan saat ini, angka 10 juta itu sudah jadi 27,4 juta (investor). Dalam 5 tahun ada tambah lebih dari 17 juta atau dua kali lipat," ujar Jeffrey acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Menurutnya, pencapaian itu menandakan publik sudah semakin paham terkait investasi di Pasar modal. Tahun lalu, jumlah investor baru mencapai 2,5 juta investor.

"Artinya optimisme dan kepercayaan tetap ada di pasar modal Indonesia," imbuhnya.

Jeffrey mengatakan salah satu misi BEI yakni meningkatkan literasi pasar modal di Indonesia. Bursa menggandeng lebih dari 1.000 perguruan tinggi di RI mendirikan galeri investasi. BEI juga rutin adakan sekolah pasar modal baik online dan offline.