Bisnis.com, DENPASAR — Perdagangan global saat ini menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Selain persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha juga dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.
Kepala BSN selaku Ketua KAN Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan di tengah kondisi tersebut, akreditasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.
Sebagai informasi, APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Donny menjelaskan akreditasi kini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” tutur Donny, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, tantangan perdagangan global saat ini semakin berkembang. Selain menghadapi transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan, dunia juga menghadapi tuntutan yang semakin kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.
Dalam konteks industri kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Melalui pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang.

Kondisi ini membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia.
Penguatan sistem akreditasi nasional juga tercermin dari capaian Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.
Donny menyebut pada pilar akreditasi Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Capaian tersebut menunjukkan pengakuan internasional yang kuat terhadap sistem akreditasi Indonesia dan menjadi modal penting untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.
Meski telah memperoleh pengakuan internasional yang kuat, Donny menilai sistem akreditasi Indonesia harus terus berkembang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru guna mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, serta kebutuhan verifikasi keberlanjutan menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya mutu dan inovasi kemasan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional di pasar domestik maupun global.

Hal ini karena, kualitas kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi medium komunikasi nilai dan citra suatu jenama.

‎"Kemasan yang memenuhi standar mutu akan melindungi produk sepanjang distribusi dan penyimpanan, serta membentuk persepsi konsumen. Di era persaingan global, kemasan adalah bagian dari strategi daya saing industri nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

‎Menperin menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu industri melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat.

‎"Komitmen terhadap mutu, baik dari sisi produk maupun layanan, merupakan kunci keberhasilan industri Indonesia untuk menjadi tangguh dan unggul," kata dia lagi.

‎Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memperkuat ekosistem mutu nasional, baik dari sisi produk maupun layanan.

‎Dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing produk industri nasional, Kemenperin melalui BSKJI memberikan dukungan jasa teknis yang disediakan oleh 24 balai yang tersebar di seluruh Indonesia.

‎Selain itu, BSKJI juga menetapkan dan memberlakukan standar seperti SNI wajib untuk produk industri, serta Standar Industri Hijau sebagai jaminan kualitas produk.

‎"Kita ingin memastikan bahwa industri Indonesia tidak hanya mampu memproduksi dalam skala besar, tetapi juga mampu menghadirkan produk berkualitas tinggi, berdaya saing global, dan bernilai tambah tinggi. Kemasan adalah elemen penting dari strategi itu," kata Emmy.

‎Dari sisi penguatan tata kelola, 14 dari 24 balai di bawah binaan BSKJI saat ini telah menyandang status Badan Layanan Umum (BLU), serta beberapa balai telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

‎‎Adapun pada hari ini, di Jakarta, pihaknya menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik Balai Besar Kimia Farmasi dan Kemasan (BBKFK) 2025 sebagai salah satu upaya penguatan mutu kemasan produk.

‎"Kami menyambut dengan antusias forum komunikasi publik ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat daya saing industri Indonesia. Semoga forum ini membawa semangat baru, ide konstruktif dan komitmen nyata untuk mutu produk nasional," ujar Emmy.

‎Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) Siti Rohmah Siregar mengemukakan, pihaknya terus memperkuat layanan teknis untuk mendukung industri, didukung fasilitas laboratorium uji dan kalibrasi yang telah terakreditasi internasional.

‎"Jasa layanan teknis BBKFK ditunjang oleh sarana laboratorium uji dan kalibrasi yang telah terakreditasi ISO 17025, serta lembaga sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu yang juga telah terakreditasi," kata Siti.

‎BBKFK juga memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2018, serta menyandang status Badan Layanan Umum sejak 2023, yang memberikan keluwesan dalam pengelolaan layanan publik.

‎"Mulai 2023 pendapatan BBKFK meningkat setiap tahun. Pada 2024, pendapatan mencapai Rp13,5 miliar atau naik 33 persen dibanding tahun sebelumnya, seiring pertumbuhan pelanggan industri dan non-industri," katanya.

‎Untuk memperkuat layanan, BBKFK berencana menambah lingkup layanan, termasuk inspeksi teknis, verifikasi gas rumah kaca, dan jasa penunjang pemanfaatan aset.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) bakal menambah pembelian base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina Patra Niaga.
Dengan begitu, secara total BP-AKR bakal membeli 300.000 barel base fuel dari perusahaan pelat merah tersebut.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memerinci, BP-AKR sebelumnya telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Kemudian, BP-AKR telah memesan tambahan 100.000 barel lagi yang akan tiba pada bulan ini.
"BP-AKR kemarin sudah dua kali pesan 100.000 [atau] 2 kargo. Dan kita dengar-dengar akan ada lagi kargo ketiga [100.000 barel]," ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Kendati demikian, Laode belum bisa memerinci kapan kargo ketiga untuk BP-AKR tersebut dikirim. Menurutnya, hal ini masih indikasi imbas tingginya pesanan BBM BP-AKR di lapangan."Ini kan baru indikasi. Indikasi yang bagus kan?" katanya.
Lebih lanjut, Laode mengaku belum mengetahui nasib Shell dan Vivo terkait negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Dia menyebut, negosiasi masih dilakukan secara business to business (B2B).
Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa ikut campur tangan. Laode pun mengaku belum tahu kendala ataupun alasan Shell dan Vivo belum mau membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.
"Kalau mau tanya kendala, lebih pas kepada yang B2B-nya. Kita nggak tahu, karena ada yang berhasil dan ada yang masih membahas. Kalau yang berhasil kan mereka berarti membuktikan sudah tidak ada kendala," jelasnya.
Sebelumnya, BP-AKR mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur.
Ketersediaan kembali produk ini berasal dari pengadaan base fuel RON 92 hasil impor melalui mekanisme B2B dengan PT Pertamina Patra Niaga sesuai arahan pemerintah.
Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama ini terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.
Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian ESDM, dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud.
"BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," ucap Vanda melalui keterangan resmi, beberapa waktu lalu.
BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta BP internasional.
Vanda mengatakan, semua tahapan ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen BP-AKR dalam menjamin konsistensi mutu produk dan kenyamanan pelanggan.
Dia menegaskan bahwa pengadaan base fuel impor melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, merupakan solusi sementara kesinambungan usaha yang diambil oleh BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.
Hal ini guna menjaga kelancaran pasokan bahan bakar di lapangan dan memastikan seluruh mitra operasional di jaringan SPBU bp dapat terus melayani masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

“Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

“Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

“Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa 'membunuh' ekonomi rakyat.

“Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

Menata Ulang Ekosistem Ritel

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

“Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

“Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

“Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

“Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam memastikan standar pelayanan pelanggan di SPBU terus terjaga, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, turun langsung ke lapangan dalam kegiatan Pantau Bareng SPBU Jumat (17/10/2025) di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta.

Selain meninjau operasional, Mars Ega melayani pelanggan secara langsung serta berbincang dengan operator untuk memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin direksi dan seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga untuk menjaga mutu produk, kualitas pelayanan, serta kenyamanan fasilitas di seluruh SPBU Pertamina.

“Pada hari ini, saya berkesempatan secara langsung menjadi operator dan melayani pelanggan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggan yang datang ke SPBU Pertamina merasakan pelayanan yang ramah dan nyaman. Kualitas BBM harus terjamin, fasilitas harus bersih dan nyaman, serta petugas operator di lapangan harus siap memberikan layanan terbaik,” jelas Mars Ega.

Beberapa pelanggan merespons positif upaya Direksi Pertamina Patra Niaga untuk turun langsung bertemu dengan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat. Beberapa konsumen yang dilayani langsung di lokasi, seperti Firgiawan, pengemudi ojek daring, menceritakan pengalamannya saat pengisian BBM.

“Saya lagi isi Pertamax Green, terus tiba-tiba ada pihak dari Pertamina datang dan nanya-nanya. Saya jawab, pakai Pertamax Green. So far sih aman, tidak ada kendala apa-apa,” ujar Firgiawan.

Senada, Suherman, petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang sedang mengisi juga turut menyampaikan kesannya.

“Tadi saya lagi isi terus ditanya biasanya pengisian berapa liter. Tadi saya isi Pertamax. Saya selalu isi di sini dari 2015 dan pakai Pertamax dari dulu. Sampai saat ini, sih, aman-aman saja. Terlebih saya ganti-ganti kendaraan operasional di tempat kerja. Sampai saat ini sih belum ada keluhan,” ungkap Suherman.

Kegiatan Pantau SPBU ini dilakukan secara rutin oleh seluruh jajaran Pertamina Patra Niaga di seluruh wilayah operasional, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan pelayanan prima, dan kepuasan pelanggan di setiap SPBU Pertamina.