Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

JAKARTA - Di tengah ancaman krisis iklim yang kian terasa, gagasan ekonomi hijau kini bergerak keluar dari ruang akademik. Indonesia berada pada persimpangan penting yang akan menentukan arah pembangunan masa depan.

Pilihannya semakin jelas, bertahan pada pola lama yang eksploitatif atau beralih menuju pembangunan berkelanjutan. Kesadaran itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( Ika Unpad ) membentuk Forum Ekonomi Hijau. Forum tersebut dijadwalkan diluncurkan di Jakarta pada 17 Juni 2026.

Peluncuran forum akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar. Mereka antara lain Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Ika Unpad Ferry Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.

IKA Unpad Dorong Ekonomi Pancasila dan Inovasi untuk Kesejahteraan Bangsa



Ketua Dewan Pembina Ika Unpad, Burhanuddin Abdullah menyatakan, waktu Indonesia semakin terbatas. Biaya mempertahankan model pembangunan lama justru semakin mahal.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu melihat ekonomi hijau sebagai peluang menciptakan pertumbuhan baru. Kesempatan tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa. “Ekonomi hijau bukan beban, melainkan peluang besar,” ujar komisaris utama PLN ini.

Forum Ekonomi Hijau lahir dari kebutuhan mempertemukan berbagai pihak dalam satu ruang kolaborasi. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga generasi muda diharapkan terlibat aktif.

Forum Ekonomi Hijau dirancang menjadi wadah pertukaran gagasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain itu, forum ini ingin memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kehadirannya menjadi respons atas tantangan lingkungan dan ekonomi yang semakin kompleks.

Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi



Pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan semakin relevan bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah. Negara ini menyimpan potensi energi baru terbarukan dan bonus demografi besar. Namun, Indonesia juga menghadapi banjir, krisis air, polusi udara, serta cuaca ekstrem. Di sisi lain, ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya mentah masih menjadi tantangan besar.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ika Unpad, Yhodhisman Soratha mengungkapkan, Forum Ekonomi Hijau dibangun sebagai ruang dialog terbuka dan produktif. Pada tahap awal, forum akan menjadi bagian dari ekosistem Ika Unpad.

Namun dalam jangka panjang forum diharapkan berkembang menjadi platform independen. Fokusnya mencakup kebijakan hijau, inovasi berkelanjutan, dan transformasi ekonomi nasional. “Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan satu sektor,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau, Ferdian Agustiana menegaskan, ekonomi hijau harus diwujudkan secara nyata. ”Keberlanjutan tidak cukup berhenti pada konsep. Forum ini mendorong rekomendasi yang aplikatif dan kolaboratif,” kata Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia tersebut.

Melalui forum tersebut, Ika Unpad berharap pembangunan Indonesia tumbuh sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menginisiasi lahirnya Forum Ekonomi Hijau (FEH) sebagai forum kolaboratif lintas sector untuk memperkuat dialog, gagasan, dan sinergi menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Gagasan ini muncul di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan dan ketidakpastian ekonomi global.

IKA Unpad menilai Indonesia saat ini berada di titik penting untuk menentukan arah pembangunan masa depan. Ada dua pilihan yang bisa diambil: tetap bertumpu pada pola ekonomi lama yang eksploitatif atau mulai bertransisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Secara global, konsep ekonomi hijau telah menjadi perhatian utama banyak negara. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan social. Ekonomi hijau juga secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Bank Dunia juga memperkenalkan pendekatan ekonomi yang dikenal dengan inclusive green growth, yakni ekonomi yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, minim polusi, dan Tangguh menghadapi perubahan lingkungan dan risiko bencana. Dalam konteks Indonesia, urgensi ekonomi hijau menjadi semakin nyata.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, hutan tropis, potensi energi baru terbarukan, serta bonus demografi yang dapat menjadi modal besar menuju ekonomi masa depan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa banjir, krisis air, polusi Udara, kerusakan hutan, cuaca ekstrem, hingga ketergantungan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam mentah.

Transformasi Menuju Ekonomi Berkelanjutan Tak Bisa Ditunda

Ketua Dewan Pembina IKA Unpad, Burhanuddin Abdullah, menilai Indonesia tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.

"Biaya mempertahankan model pembangunan lama hari ini sebenarnya sudah jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau. Kita harus melihat ekonomi hijau bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa," ujar Burhanuddin, dalam siaran pers, Selasa (2/6).

Gagasan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Forum Ekonomi Hijau. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, mengatakan forum ini diinisiasi sebagai ruang strategis untuk
mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan masa depan pembangunan Indonesia.

“Forum Ekonomi Hijau diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan produktif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga generasi muda. Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja,” kata Yhodhisman.

Forum Ekonomi Hijau Diharapkan Jadi Platform Independen

Pada tahap awal, Forum Ekonomi Hijau akan diluncurkan sebagai bagian dari ekosistem IKA Unpad. Namun dalam jangka panjang, forum ini diharapkan dapat berkembang menjadi platform independen yang membuka ruang diskusi publik lebih luas mengenai kebijakan
hijau, inovasi berkelanjutan, serta transformasi ekonomi Indonesia.

“IKA Unpad ingin mengambil peran strategis sebagai katalisator kolaborasi. Kampus memiliki kekuatan pengetahuan, alumni
memiliki jejaring lintas sektor, dan masyarakat membutuhkan ruang diskusi yang sehat mengenai masa depan pembangunan kita,” ujarnya.

Peluncuran Forum Ekonomi Hijau pada 17 Juni 2026 di Jakarta akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar untuk berdiskusi mengenai formula terbaik penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Di antaranya, Menteri Koperasi sekaligus Ketua IKA Unpad Ferry Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Selain itu, Dewan Pakar Bidang Lingkungan Hidup IKA Unpad Tasdiyanto Rohadi, Alumni MIPA Unpad dan Mantan Rektor UICI Laode Masihu Kamaluddin, serta Head of Economics, Portfolio Alignment & Sustainability, Danantara Indonesia, Masyita Crystalin.

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Ferdian Agustiana, menilai pembicaraan mengenai ekonomi hijau harus mulai diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur.

“Selama ini kita sering berbicara tentang keberlanjutan dalam level konsep. Padahal, tantangan yang kita hadapi sudah sangat konkret. Karena itu, Forum Ekonomi Hijau ingin mendorong lahirnya diskusi yang lebih aplikatif, kolaboratif, dan menghasilkan rekomendasi nyata,” ujarnya.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak diskusi, kolaborasi, dan gerakan bersama untuk mendorong pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk keberlanjutan jangka panjang.

“Peluncuran forum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, keberhasilan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan menjaga Bumi tetap layak dihuni bagi generasi mendatang,” kata Yhodisman.

Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) sukses menggelar acara Ekonomi Pancasila Forum 2026 (EPF 2026) di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta dengan tema ”Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa EPF 2026 merupakan bagian dari komitmen IKA UNPAD dalam mendorong dialog nasional strategis terkait kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada sambutannya menyampaikan dukungan juga terhadap penyelenggaraan forum tersebut. Wakil Rektor UNPAD Maman Setiawan, yang hadir memberi sambutan mewakili universitas, menekankan pentingnya peran alumni dan perguruan tinggi dalam memperkaya diskursus kebijakan publik nasional.

Forum ini juga dibuka oleh sambutan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan yang juga merupakan Alumni FEB UNPAD Angkatan 1987 menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan EPF 2026 oleh IKA UNPAD yang mendorong dialog kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Selanjutnya, Dewan Penasihat IKA UNPAD Omay K. Wiraatmadja menilai EPF 2026 sebagai inisiatif strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur dalam praktik pembangunan nasional.

Forum ini menghadirkan sejumlah moderator dan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan tokoh nasional yang membahas berbagai isu strategis, yaitu sebagai narasumber Pengamat Politik Rocky Gerung, Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-Koperasi Yones William, Senior Vice President Bank Mandiri Bayu Trisno Arief S., Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, dan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. Sedangkan untuk moderator yaitu Executive Director Indonesian Diaspora Network United (IDNU) Nuning P. Hallet dan Indonesian Railway Society Expert Krishna Amir Hamzah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk profesional, akademisi, alumni, dan pelaku usaha. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif peserta terhadap isu-isu ekonomi nasional.

Melalui EPF2026, IKA UNPAD berharap dapat memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Ketua Pelaksana EPF 2026 Adriastama N. Priajati menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog yang mengedepankan substansi dan kedalaman pembahasan.