JAKARTA, KOMPAS.com – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menyatakan akan melakukan pembayaran klaim dan manfaat asuransi kepada 94.793 nasabah eks-PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sepanjang 2026, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 7,5 triliun.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi Jiwasraya yang telah dijalankan IFG Life secara konsisten selama lima tahun terakhir, termasuk melalui pembayaran klaim kepada nasabah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari upaya memastikan terpenuhinya hak-hak nasabah, pemerintah telah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 26,56 triliun kepada IFG Life melalui Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi.

SHUTTERSTOCK/SUNHAJI Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dukungan tersebut disebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis.

Direktur Keuangan merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama IFG Life Ryan Diastana Firman mengatakan, pembayaran klaim merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan mandat yang diberikan.

"IFG Life berkomitmen untuk menjalankan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi Jiwasraya dengan penuh tanggung jawab, dengan memastikan pembayaran klaim dan manfaat asuransi secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran, sehingga hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik," kata Ryan dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

"Dukungan pemerintah melalui PMN juga menjadi fondasi penting bagi kami untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan polis ini, sekaligus memperkuat perlindungan bagi nasabah ke depan," ujar Ryan.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Dalam pelaksanaannya, IFG Life memastikan proses pengajuan klaim dilakukan secara mudah dan tanpa biaya. Perusahaan juga didukung jaringan layanan yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia, serta dua kantor layanan khusus di Jakarta dan Surabaya.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan nasabah mendapatkan layanan optimal dalam proses pengajuan hingga pencairan klaim.

Kehadiran kantor layanan khusus juga diharapkan dapat memperkuat aksesibilitas bagi nasabah eks-Jiwasraya yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan perlindungan, IFG Life menyatakan komitmennya untuk menyediakan perlindungan yang relevan dan berkelanjutan bagi nasabah.

Hal ini ditujukan agar nasabah memiliki rasa aman dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.

Di sisi lain, perusahaan menegaskan terus menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta praktik bisnis berkelanjutan.

Prinsip tersebut menjadi landasan dalam membangun kepercayaan jangka panjang dengan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui berbagai upaya tersebut, IFG Life menempatkan diri sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang menyediakan cakupan manfaat komprehensif.

Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perlindungan yang andal bagi masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan, seiring dengan pelaksanaan kewajiban terhadap nasabah eks-Jiwasraya yang terus berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) memastikan pembayaran klaim polis eks-Jiwasraya terus berjalan. Pada 2026, nilai klaim yang disiapkan tembus Rp7,5 triliun untuk puluhan ribu nasabah.

Sebanyak 94.793 nasabah eks-Jiwasraya akan menerima pembayaran klaim dan manfaat asuransi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen penyelesaian restrukturisasi yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga telah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp26,56 triliun melalui Indonesia Financial Group (IFG). Dana ini menjadi penopang utama untuk menjaga keberlanjutan pembayaran kewajiban kepada nasabah.

Direktur Keuangan merangkap Plt Direktur Utama IFG Life Ryan Diastana Firman mengatakan, pembayaran klaim menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan amanah restrukturisasi.

“IFG Life berkomitmen untuk menjalankan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi Jiwasraya dengan penuh tanggung jawab, dengan memastikan pembayaran klaim dan manfaat asuransi secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran, sehingga hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik. Dukungan Pemerintah melalui PMN juga menjadi fondasi penting bagi kami untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan polis ini, sekaligus memperkuat perlindungan bagi nasabah ke depan,” kata Ryan dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Untuk mendukung proses klaim, IFG Life menyediakan layanan tanpa biaya dengan jaringan di 20 kota. Perusahaan juga menyiapkan dua kantor layanan khusus di Jakarta dan Surabaya guna mempercepat proses bagi nasabah.

Selain itu, IFG Life menegaskan komitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta menjalankan bisnis berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus memastikan perlindungan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara ihwal nasib para peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya setelah keduanya resmi dibubarkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut, sesuai dengan mekanisme likuidasi dana pensiun (dapen), maka DPPK Jiwasraya akan menyelesaikan aset dapen dengan pembayaran manfaat pensiun peserta.

“Yang sesuai hasil valuasi aktuaria dan laporan keuanganauditedper tanggal efektif pembubaran,” bebernya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (23/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, untuk DPLK Jiwasraya maka mekanisme penyelesaian kewajibannya dengan mengalihkan portofolio kepada DPLK lain.

“Yang dipilih oleh pemberi kerja atau kelompok peserta,” sebut Ogi.

Untuk diketahui, OJK resmi membubarkan DPLK Jiwasraya dan DPPK Jiwasraya pada 4 Agustus 2025. Pembubaran itu tertuang dalam surat Nomor Peng-46/PD.02/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 11 Agustus 2025 oleh Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK I Wayan Wijana.

Adapun, I Wayan Wijana berujar keputusan pembubaran dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK), dengan nomor keputusan KEP-68/D.05/2025 dan KEP-69/D.05/2024.

“Membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat terhitung efektif sejak tanggal 16 Januari 2025,” katanya melalui pengumuman resmi OJK, dikutip Selasa (19/8/2025).

Dia melanjutkan, pembubaran kedua dana pensiun itu dilakukan atas permohonan Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Dalam Likuidasi).

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut penyelesaian hak peserta akan mengikuti mekanisme likuidasi yang berlaku.

“Untuk DPPK Jiwasraya, penyelesaian aset dana pensiun dilakukan melalui pembayaran manfaat pensiun peserta sesuai hasil valuasi aktuaria dan laporan keuangan audited per tanggal efektif pembubaran,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis Rapat Dengar Konfirmasi (RDK) OJK, Selasa (17/3/2026).

Penyelesaian untuk DPLK dilakukan dengan cara berbeda. Kewajiban akan dialihkan ke DPLK lain yang dipilih oleh pemberi kerja atau kelompok peserta.

Ogi menyebut pembubaran dilakukan karena pendiri dana pensiun telah dibubarkan. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

“Keputusan ini juga bagian dari proses likuidasi Asuransi Jiwasraya sekaligus memastikan penyelesaian dana pensiun berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

OJK sebelumnya telah menerbitkan surat keputusan pembubaran untuk kedua dana pensiun tersebut.

Keputusan untuk DPPK tertuang dalam KEP-69/D.05/2024 tertanggal 4 Agustus 2024.

Keputusan untuk DPLK tertuang dalam KEP-68/D.05/2025 tertanggal 4 Agustus 2025.

OJK juga telah menunjuk likuidator untuk menangani proses penyelesaian kedua dana pensiun tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses likuidasi berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul OJK Resmi Bubarkan DPLK dan DPPK Jiwasraya, Bagaimana Nasib Pesertanya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi pelarangan seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro untuk beraktivitas di bidang pasar modal. Ia dilarang menjadi Dewan Komisaris, Direksi, maupun pengurus perusahaan di sektor pasar modal sejak 13 Maret 2026.

“Benny Tjokrosaputro selaku pengendali PT Bliss Properti Indonesia Tbk dilarang untuk menjadi Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pengurus perusahaan di bidang pasar modal seumur hidup sejak surat ditetapkan tanggal 13 Maret 2026,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (14/3/2026).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah OJK menemukan pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Bliss Properti Indonesia Tbk.

OJK menilai Benny menjadi pihak yang menyebabkan perusahaan melanggar ketentuan penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Karena Sdr. Benny Tjokrosaputro merupakan Pihak yang menyebabkan PT Bliss Properti Indonesia Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pasar Modal,” jelas Ismail.

Pelanggaran dalam laporan keuangan

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pencatatan piutang kepada pihak berelasi serta uang muka pembayaran kepada perusahaan lain dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam laporan keuangan tahunan 2019, PT Bliss Properti Indonesia Tbk mencatat piutang kepada PT Bintang Baja Hitam sebesar Rp 31,25 miliar.

Perusahaan juga mencatat uang muka pembayaran kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp 116,7 miliar yang muncul dalam laporan keuangan periode 2019 hingga 2023.

Namun, OJK menilai piutang dan uang muka tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi pada masa mendatang sehingga tidak layak diakui sebagai aset.

Dana tersebut berasal dari hasil IPO PT Bliss Properti Indonesia Tbk. OJK menemukan aliran dana sebesar Rp 126,6 miliar kepada Benny Tjokrosaputro serta Rp 116,7 miliar kepada PT Ardha Nusa Utama.

Profil Benny Tjokro

Benny Tjokrosaputro dikenal luas di kalangan pasar modal domestik. Ia merupakan Direktur Utama PT Hanson International Tbk dan cucu dari Kasom Tjokrosaputro, pendiri grup usaha Batik Keris.

Pada 2018, Benny pernah masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dalam daftar tersebut, ia berada di peringkat ke-43 dengan estimasi kekayaan mencapai 670 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,8 triliun menggunakan asumsi kurs pada periode tersebut.

Saham PT Hanson International Tbk (MYRX) menjadi salah satu yang identik dengan aktivitas Benny di pasar saham domestik.

Namun jauh sebelum kasus yang menimpanya saat ini, Benny juga pernah tersandung kasus di pasar saham.

Pada 1997, ia terjerat kasus cornering atau praktik “menggoreng” harga saham Bank Pikko yang kini dikenal sebagai Bank J Trust Indonesia.

Dalam praktik tersebut, Benny melakukan transaksi short selling, yakni menjual saham tanpa benar-benar memilikinya, lalu memanfaatkan momen penurunan harga saham untuk memperoleh keuntungan.

Aksi tersebut dilakukan menggunakan 13 rekening berbeda melalui PT Multi Prakarsa Investama Securities di bawah direkturnya, Pendi Tjandra.

Akibat kasus tersebut, Benny dan Pendi Tjandra diwajibkan membayar keuntungan dari transaksi mereka sebesar Rp 1 miliar ke kas negara.

Selain itu, perusahaan Manly Unitama Finance dan Hanson Industri Utama yang kini menjadi Hanson International juga pernah dinyatakan tidak menyampaikan keterbukaan informasi terkait transaksi kepada OJK.

Nama Benny juga mencuat dalam skandal investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Kedua BUMN asuransi tersebut diketahui menempatkan dana investasi besar di perusahaan yang terkait dengan Benny, termasuk PT Hanson International.

Dalam kasus Jiwasraya, negara mengalami kerugian hingga Rp 16,08 triliun. Benny kemudian divonis penjara seumur hidup atas kasus korupsi dan pencucian uang tersebut.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,07 triliun. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya.

Sementara dalam kasus Asabri, Benny dijatuhi vonis nihil karena telah menerima hukuman terberat dalam perkara Jiwasraya. Namun dalam perkara tersebut ia tetap diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,73 triliun.

Secara keseluruhan, dua kasus tersebut menimbulkan kerugian negara yang nilainya hampir mencapai Rp 40 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan terhadap mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan banding diajukan karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

“Penuntut kemarin mikir-mikir sekarang sudah menyatakan banding,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (14/1/2026).

Anang menjelaskan Isa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut hukuman 4 tahun penjara.

Saat ini, Kejagung tengah menyiapkan memori banding sebagai bagian dari proses hukum lanjutan atas perkara tersebut.

“Dua minggu setelah mengajukan wajib mengirim memori, yang penting menyatakan. Nanti juga tidak hanya buat memori banding akan membuat kontra memori juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Isa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008–2018.

Majelis hakim menyatakan Isa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Namun, Isa terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Sunoto dalam persidangan, Rabu (7/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) periode 2008-2018.

Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Sunoto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

"Mengadili.. Menyatakan Terdakwa Isa Rachmatarwata terbukti di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan [1,5 tahun]," ujar Ketua Majelis Hakim dalam keterangan resmi.

Meski demikian, Majelis Hakim mengatakan bahwa Isa tidak menerima atau menikmati keuntungan materil apapun dari tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang meringankan atas tuntutan dari JPU.

Selain itu, Majelis Hakim menghukum Isa membayar denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," imbuhnya.

Isa Rachmatarwata dinyatakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memang belum adanya temuan aliran dana yang diterima langsung oleh mantan Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sebagaimana diketahui, pria yang kini menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu kini ditetapkan tersangka dan resmi ditahan per 7 Februari 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, penetapan Isa sebagai tersangka dengan jerat pasal kerugian negara pada Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengharuskannya menerima langsung uang (kickback) korupsi.

"Kualifikasi perbuatan delik dalam UU Tipikor ada berbagai jenis al: merugikan keuangan negara [pasal 2,3, dalam pasal ini tidak ada keharusan seseorang pelaku menerima kickback karena bisa juga menguntungkan orang lain atau korporasi], ada suap [pasal 5], gratifikasi [pasal 12 B], dll," jelasnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (8/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus gagal bayar PT AsuransiJiwasraya (Persero) dinilai masih menyisakan dampak mendalam bagi industri asuransi, terkhusus asuransi jiwa.

Pakar asuransi Andreas Freddy Pieloor menyinggung bahwa imbas kasus Jiwasraya itu kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap asuransi saat ini berada pada titik terendah.

“Jadi masyarakat Indonesia sudah tidak lagi percaya dengan asuransi karena tidak ada solusi, tidak ada suatu permintaan maaf, tidak ada suatu statement apapun, tidak ada perbaikan apapun dari regulator maupun dari asosiasi ya,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Akademisi Universitas Trisakti ini turut menyoroti perihal proses restrukturisasi yang berjalan pun tetap menyisakan pemotongan bagi pemegang polis.

Kemudian, lanjutnya, sejumlah pemegang polis yang menolak skema restrukturisasi dan menempuh jalur hukum kemudian memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) tidak dijalankan oleh Jiwasraya.

“Jadi inilah yang saya bilang pemerintah dalam hal ini, BP BUMN tidak patuh kepada putusan pengadilan. Kalau pemerintah saja tidak patuh dengan hukuman pengadilan, siapa lagi yang mau patuh?” singgung Andreas.

Sebab demikian, dia menilai sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi karena tidak ada jalan keluarnya. Belum lagi ditambah dengan kasus serupa seperti Wanaartha Life, Kresna Life hingga AJB Bumiputera 1912.

“Itu menambah makin rusaknya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian,” tegas dia.

Lebih jauh, dia menambahkan kasus Jiwasraya ini tentu memengaruhi kekhawatiran masyarakat dalam memilih produk asuransi, terkhusus produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) alias unit-linked.

Menurutnya bahkan saat ini sudah banyak perusahaan asuransi yang pindah jalur dan fokus menjual produk tradisional. Baginya, unit-linked sudah ditinggalkan oleh nasabah.

“Itu memang sudah seharusnya. Bahkan mungkin kalau bisa turun 100% kalau saya bilang sih sudah enggak perlu lagi unit-linked itu, karena memang tidak benar,” jelasnya.

Andreas menekankan hal itu tidak benar karena berinvestasi di perusahaan asuransi saja konsep yang salah. Berasuransi adalah mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi tertentu. Ketika berinvestasi di perusahaan asuransi, artinya menerima risiko dengan mengharapkan imbal hasil.

“Ini kan suatu konsep yang berbeda. Konsep yang bertolak belakang. Karena juga perusahaan asuransi kan tidak mengelola investasi tersebut. Mereka memakai lagi yang pihak ketiga yang risikonya sendiri kita tidak tahu,” tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini Jiwasraya sedang dalam tahap likuidasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara soal nasib para nasabah Dana Pensiun Jiwasraya, setelah programnya dibubarkan karena adanya likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

OJK resmi membubarkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPPK) Jiwasraya pada 4 Agustus 2025, berdasarkan surat Nomor Peng-46/PD.02/2025 yang ditetapkan oleh OJK di Jakarta pada Senin (11/8/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa keputusan pembubaran dana pensiun Jiwasraya itu berjalan sesuai dengan ketentuan, yakni Pasal 183 Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur bahwa pembubaran dana pensiun terjadi jika pendirinya juga bubar, dalam hal ini asuransi Jiwasraya.

"Langkah ini merupakan bagian dari proses likuidasi Asuransi Jiwasraya yang sedang berjalan, sekaligus memastikan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku," ujar Ogi dalam keterangan resmi, Selasa (17/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak enam orang perwakilan nasabah PT AsuransiJiwasraya (Persero) melakukan pertemuan dengan tim likuidasi (TL) Jiwasraya yang diketuai oleh Lutfi Rizal pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

Salah satu perwakilan nasabah Jiwasraya, Machril mengungkapkan pertemuan kurang lebih 2,5 jam itu menindaklanjuti adanya surat Neraca Sementara Likuidasi (NSL) Jiwasraya yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan ke publik pada 14 November 2025.

Machril merincikan, dalam NSL tersebut jumlah aset tercatat Rp133 miliar, sedangkan kewajiban atau liabilitas sebesar Rp219 miliar. Dengan demikian, masih ada kekurangan dana senilai Rp85 miliar.

“Nah, ini kita minta kepada pihak TL coba telusuri lagi surat kami kepada Kementerian Keuangan untuk aset sitaan yang diserahkan oleh kejaksaan Agung digunakan untuk kekurangan yang dihadapi oleh tim TL,” katanya kepada Bisnis di lokasi, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Machril membeberkan surat yang pihaknya sampaikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Kamis 16 Oktober 2025 disebut sudah sampai ke meja pimpinan DJKN.

Sebab demikian, dia mengaku pihaknya kini telah mendapatkan gambaran dari pihak tim likuidasi untuk tindak selanjutnya. Namun, pihaknya juga tetap menunggu respons dari Kementerian Keuangan.

“Untuk progres penyelesaian itu nanti pihak TL akan memberikan suatu surat kepada pemegang polis untuk data nomor rekening, alamatnya, dan kebutuhan data-data lain,” ucapnya.

Sebab itu, dirinya kembali menegaskan bahwa pihaknya sangat berharap agar uang sitaan dari Kejaksaan Agung yang saat ini masih ada di DJKN Kementerian Keuangan bisa menutupi kekurangan Rp85 miliar itu.

“Kita masih menunggu jawaban dari sana, karena ada dananya di situ. Dananya kan dana sitaan Jiwasraya, artinya hak kami sebagai nasabah Jiwasraya melekat di situ,” tegas Machril.

Oleh karena itu, hingga sejauh ini para nasabah jiwasraya yang menolak restrukturisasi masih belum menerima kembali uangnya. Machril dan nasabah lainnya berharap kasus ini bisa cepat diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

“Momen ini bisa jadi sejarah buat industri asuransi Indonesia bila diselesaikan dengan gentleman ya. Jadi bisa membangun trust ya kalau pemerintah ini bener-bener serius menyelesaikannya,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Kamis, 16 Oktober 2025 sebanyak enam orang perwakilan nasabah Jiwasraya mendatangi kantor Purbaya Yudhi Sadewa dan diarahkan ke gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Machril mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah ingin bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sekaligus meminta informasi lanjutan mengenai pengembalian dana, khususnya peserta program bancassurance.

Kendati demikian, keenam orang tersebut tak berhasil menemui Purbaya hari ini dan akhirnya bertemu dengan salah satu perwakilan dari DJKN. Hal serupa pun terjadi saat kunjungannya pada 29 September kemarin.

“Nah, tanggal 29 September yang lalu saya datang yang menerima posisi yang seperti begini kan. Ya, sampai kapanpun enggak bisa memutuskan, ya kan? ‘Saya enggak punya kewenangan Pak, enggak mungkin mencairkan uang negara gitu’,” katanya di gedung DJKN Kemeneku.

Adapun, pada kunjungannya hari ini, Machril turut mengatakan keberatan soal alasan penjelasan tim likuidasi bahwa uang untuk pengembalian dana kurang. Padahal, menurutnya masih ada uang sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah diserahkan kepada negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepercayaan publik terhadap industri asuransi sempat goyah setelah serangkaian kasus gagal bayar mengguncang pasar keuangan nasional. Kini, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri berpacu membangun kembali citra asuransi.

Berkaca ke belakang, letusan kasus asuransi terjadi pada medio tahun 2019-2022. Sebut saja, Wanaartha Life yang kerugian nasabahnya ditaksir mencapai Rp15 triliun, AJB Bumiputera 1912 yang menunggak klaim hingga Rp5,3 triliun, hingga gagal bayar Kresna Life yang ditaksir mencapai Rp6,4 triliun.

Salah satu kasus yang telah masuk ke tahap resolusi menyangkut asuransi pelat merah, yaitu Jiwasraya. Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus mega korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun.

Eks nasabah Jiwasraya kini telah menerima kembali sebagian hartanya melalui program restrukturisasi polis yang digagas pemerintah dan diawasi OJK. Kini, salah satu perusahaan keuangan tertua di Indonesia tersebut telah mengalihkan 99,9% polis bermasalahnya ke asuransi IFG Life.

Indah (62) menjadi satu dari ribuan nasabah produk JS Saving Plan Jiwasraya yang mengikuti program restrukturisasi tersebut. Dirinya mendaftarkan diri setelah polisnya sebesar Rp600 juta macet tak terbayarkan pada 2019 lalu.

Indah adalah seorang ibu, Ia sengaja menaruh dana tersebut di asuransi demi bisa membiayai pengobatan anaknya. Meski tak kembali utuh, Indah dijanjikan pembayaran berkala selama lima tahun, dengan nilai pengembalian sebesar Rp360 juta. Usai menanti panjang, kini cicilan pembayaran polisnya sudah masuk tahun keempat.

"Kan harusnya (polis) jatuh temponya 2019 ya. Sampai 2022 baru cair (cicilan) yang pertama," ucap perempuan pengusaha ini saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, (29/10/2025).

Selain langkah kuratif, OJK juga melaksanakan strategi preventif agar kedepan tidak terjadi kasus serupa. Hal ini sejalan dengan pasal 6 UU No. 21 tahun 2011, dimana tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.

Transformasi Ekosistem Asuransi

Untuk memperbaiki pondasi industri asuransi yang sempat goyah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Peta jalan ini membawa visi besar: Terwujudnya Industri Asuransi yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi, dan Stabilitas Keuangan.

Dalam peluncurannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut peta jalan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Tujuannya jelas: memperkuat pengawasan dan regulasi agar industri tak lagi rapuh menghadapi tantangan.

Pada fase pertama yang berlangsung 2023-2024, OJK menargetkan perbaikan dan penguatan pondasi industri. Dari periode itu, lahir beragam aturan baru, mulai dari Peraturan OJK (POJK) hingga Surat Edaran (SE), yang menjadi pijakan awal menata kembali arah perjalanan industri asuransi.

"Dari UU PPSK di tahun 2023 saja, OJK tengah menyiapkan 9 POJK yang terkait asuransi, 4 POJK sudah dikeluarkan 5 sedang disiapkan dan mudah-mudahan selesai sebelum 2023. Dan di tahun 2024 ada POJK turunan," sambut Ogi dalam peluncuran roadmap tersebut di Jakarta, Oktober 2023 silam.

Aturan kerap kali berpijak pada rumusan masalah. Berkaca dari kasus-kasus asuransi, banyak permasalahan lahir dari kurangnya tata kelola yang baik terhadap penempatan investasi. Sebut saja Jiwasraya, perusahaan ini terpaksa gagal bayar karena investasinya 'nyangkut' pada saham tier 3 dan reksa dana yang berkinerja buruk.

Dari segi porsi investasi sendiri, pada tahun 2023 OJK telah membatasi penempatan investasi asuransi melalui POJK no. 5 tahun 2023 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan POJK 6 tahun 2023 untuk asuransi syariah.

Salah satu perubahan mendasar yang diterapkan adalah penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi dengan pihak terkait paling tinggi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi, sementara pada pihak yang bukan pihak terkait paling tinggi 25% dari total investasi yang bersumber selain subdana.

Di sisi lain, modal yang kuat juga menjadi pondasi bagi industri untuk bertahan. Untuk itu, OJK meluncurkan POJK no. 23 tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar dan perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar. Ekuitas minimum itu harus dipenuhi setiap entitas paling lambat 31 Desember 2026.

"Terkait penegakkan ketentuan pemenuhan ekuitas tahap 1, per Agustus 2025, telah terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas 2026. Hal ini setara 75,96% dari total jumlah perusahaan," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil RDKB, Kamis, (9/10/2025).

Nantinya, kebijakan ekuitas asuransi minimum tersebut akan diteruskan bertahap hingga akhir tahun 2028. Pada tahun 2028, akan dilakukan klasifikasi perusahaan asuransi menjadi KPPE Ekuitas 1 dan KPPE Ekuitas 2.

Peta jalan tersebut juga mengamanatkan OJK untuk membentuk sistem yang bisa mendeteksi pelaku kejahatan keuangan melalui fraud database. Inisiatif ini pun direalisasikan melalui peluncuran POJK No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (POJK SIPELAKU).

Saat peluncuran, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, fraud database tersebut berbasis situs web. Perusahaan asuransi bisa mengakses seluruh informasi mengenai profil pelaku, riwayat pekerjaan, hingga riwayat fraud untuk mencegah terjadinya fraud oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Tujuan diluncurkannya SIPELAKU, yaitu untuk mencegah terjadinya fraud dan kejahatan keuangan di SJK dengan meminimalisir kerugian dari fraud itu sendiri," tegas Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Tak sampai di situ, OJK juga menata aturan terkait asuransi unitlink. Sebelumnya, produk ini sempat menuai kontroversi lantaran banyak masyarakat yang merasa uangnya 'raib' di asuransi. Padahal, tanpa sepengetahuan mereka, polisnya tercatat sebagai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Sehingga, ketika instrumen investasinya turun, nilai manfaat yang diterima juga terkikis.

Berangkat dari kesalahpahaman tersebut, OJK merancang Surat Edaran (SE) OJK nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI sebagai langkah perlindungan konsumen. Regulasi ini memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar agen asuransi memastikan konsumen paham betul tentang manfaat dan risiko atas produk unitlink yang mereka beli.

Selain aturan di atas, masih banyak regulasi yang membersamai proses transformasi industri asuransi tanah air. Begitu pula dengan sejumlah rancangan aturan yang menandakan bahwa semangat perbaikan belum padam. Industri pun mulai berbenah demi memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat Indonesia.

Pulih Perlahan

Gayung bersambut, sinergi antara regulator dan industri mulai menampakkan hasil. Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Bhayangkara menilai, kebijakan OJK perlahan mendorong peningkatan tata kelola dan penguatan manajemen risiko di tubuh pelaku industri.

"Dengan ketentuan modal minimum dan tata kelola produk yang lebih prudent, potensi terulangnya kasus seperti kasus Jiwasraya atau Asabri dapat diminimalkan secara sistematis. Kasus-kasus di masa lalu menjadi pembelajaran berharga bahwa ketahanan permodalan, integritas pengelolaan investasi, dan transparansi kepada nasabah merupakan kunci keberlanjutan industri," kata Yulius kepada CNBC Indonesia, Kamis, (23/10/2025).

Meski demikian, Yulius mengakui, langkah ini memang membutuhkan waktu dan penyesuaian strategis, khususnya bagi perusahaan dengan kapasitas modal terbatas. Untuk itu, DAI sebagai wadah asosiasi-asosiasi asuransi, melakukan kolaborasi erat dengan OJK untuk memastikan transisi regulasi berjalan seimbang antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, DAI juga menilai peran aktif OJK dalam melakukan pengawasan khusus dan membangun sistem peringatan dini (early warning system) sangat penting. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan teknologi, potensi permasalahan di industri dapat terdeteksi lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi krisis sistemik.

"DAI optimistis bahwa arah kebijakan OJK sebagaimana tertuang dalam Roadmap Industri Asuransi 2023-2027 akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional, serta membangun ekosistem yang lebih transparan, resilien, dan berdaya saing global," pungkas Yulius.

Seiring dengan dukungan berbagai pihak, kepercayaan masyarakat pun mulai pulih perlahan. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan penetrasi dan densitas asuransi kuartal ketiga 2024.

Menurut data OJK, tingkat densitas asuransi per September 2024 tercatat sebesar Rp2,08 juta dan penetrasi asuransi berada di kisaran 2,8%. Angka tersebut lebih baik dibanding akhir 2023 yakni densitas sebesar Rp1,94 juta dan penetrasi sebesar 2,59%.

Ke depan, OJK menargetkan penetrasi asuransi bisa mencapai 3,2% di tahun 2027 mendatang. Sementara densitas asuransi diharapkan dapat menyentuh angka Rp2,4 juta di periode yang sama. Dengan demikian, asuransi tak hanya berfungsi menjadi jaring pengaman risiko masyarakat, namun juga berkontribusi aktif dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak enam orang perwakilan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendatangi kantor Purbaya Yudhi Sadewa, yakni Kementerian Keuangan pada hari ini, Kamis (16/10/2025). Mereka diarahkan ke gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Salah satu perwakilan nasabah Jiwasraya, Machril mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah ingin bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sekaligus meminta informasi lanjutan mengenai pengembalian dana, khususnya peserta program bancassurance.

Kendati demikian, keenam orang tersebut tak berhasil menemui Purbaya hari ini dan akhirnya bertemu dengan salah satu perwakilan dari DJKN. Hal serupa pun terjadi saat kunjungannya pada 29 September kemarin.

“Nah, tanggal 29 September yang lalu saya datang yang menerima posisi yang seperti begini kan. Ya, sampai kapanpun enggak bisa memutuskan, ya kan? ‘Saya enggak punya kewenangan Pak, enggak mungkin mencairkan uang negara gitu’,” katanya di gedung DJKN Kemeneku.

Adapun, pada kunjungannya hari ini, Machril turut mengatakan keberatan soal alasan penjelasan tim likuidasi bahwa uang untuk pengembalian dana kurang. Padahal, menurutnya masih ada uang sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah diserahkan kepada negara.

Sebab itu, lanjutnya, fokus utama pihaknya kini berada di DJKN Kementerian Keuangan. Pasalnya, total dana nasabah Machril dkk yang diklaim mandek di Jiwasraya mencapai sekitar Rp170 miliar. Sementara itu, tim likuidasi disebutnya memiliki sebesar Rp135 miliar. Sebab demikian, masih ada kekurangan sebesar Rp35 miliar.

“Iya [fokusnya sekarang] di Kementerian Keuangan karena yang tadi Rp35 miliar. Jadi, uang sitaan itu menjadi fokus andalannya kan. Sekarang ini sudah ada uangnya, enggak ada alasan lagi seharusnya, tapi memang ini domainnya di Kementerian Keuangan,” jelas dia.

Sebab itu, Machril berharap bahwa Purbaya dapat menyelesaikan permasalahan Jiwasraya ini. Baginya, ini sudah masuk dalam kategori masalah nasional.

“Mudah-mudahan harapannya Pak Purbaya itu bisa menyelesaikan [masalah Jiwasraya]. Ini kan masalah nasional, dampaknya sangat luas, bisa berkaitan tentang kepercayaan atautrust,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2025 kemarin, Sebanyak 63 nasabah minta pengawalan rencana tim likuidasi pembayaran Asuransi Jiwasraya soal pengembalian dana polis ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Perwakilan Nasabah Jiwasraya Machril mengatakan pihak Asuransi Jiwasraya berjanji akan menyelesaikan kewajibannya pada (15/5/2025).

"Kami minta Kejaksaan Agung mengawal rencana Tim Likuidasi Jiwasraya akan menyelesaikan kewajibannya [15/5/2025]," ujarnya di Kejagung, Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, pada Maret 2025 Kejagung RI mengeksekusi aset rampasan Rp5,5 triliun dalam perkara korupsi dan TPPU pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya.