Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyita total aset terkait PT Dana Syariah Indonesia sebanyak Rp300 miliar.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan uang ratusan miliar itu terdiri dari aset bergerak, aset tidak bergerak, aset piutang hingga uang tunai.

"Dari upaya paksa penyitaan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik di atas, adapun total estimasi nilai aset yang berhasil diamankan oleh Tim Penyidik sementara kurang lebih sebesar Rp300 miliar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Dia merincikan, penyidik telah menyita sejumlah kendaraan milik PT DSI; aset tidak bergerak dalam bentuk SHM/SHGB di Jakarta, Bekasi, Bandung hingga Deli Serdang.

Selanjutnya, aset piutang PT DSI dalam bentuk 683 SHM atau SHGB dan sita aset uang tunai dan pemblokiran deposito maupun dari rekening yang mencapai miliaran rupiah.

"Aset uang tunai telah dilakukan diblokir dan disita yaitu pemblokiran 31 rekening senilai Rp4 miliar, uang tunai Rp2,1 miliar dan pemblokiran 13 rekening dana deposito Rp18,8 miliar," imbuhnya.

Adapun, Ade menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran terkait aset milik PT DSI untuk memaksimalkan pemulihan kerugian para korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara a quo dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pihaknya dapat mengajukan gugatan perdata apabila komitmen PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk menyelesaikan kasus dugaan gagal bayar (galbay) tidak dipenuhi.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut cara tersebut merupakan senjata terakhir OJK.

“Kalau semua langkah-langkah komitmen tidak dipenuhi, kemudian upaya dari segi pidana tidak jalan atau ada permasalahan tidak tuntas dan seterusnya, senjata terakhir adalah kami boleh dan bisa menggugat perdata dari sisi OJK, tapi ini adalah last resort,” ucapnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Semula, Agusman membeberkan delapan permasalahan yang dilakukan PT DSI berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan langsung pada Agustus 2025—September 2025. Pertama, menggunakan data borrower real untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru.

Kedua, mempublikasikan informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender. Ketiga, menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain untuk ikut jadi lender. Keempat, menggunakan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari rekening escrow penampungan dana lender

Kelima, menyalurkan dana lender ke perusahaan terafiliasi. Keenam, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan kepada suatu proyek (unallocated) atau istilahnya ponzi. Ketujuh, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet. Terakhir, melakukan pelaporan yang tidak benar.

“Jadi intinya memang kami lihat ada indikasi fraud atau criminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini dan tanggal 13 Oktober sebelumnya kami minta tolong kepada PPATK untuk menelusuri itu,” beber Agusman.

Dia meneruskan, langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan umum. Di pemeriksaan ini, diketahui bahwa pada Desember 2024 ada pelanggaran mengenai batas maksimum pendanaan yang maksimal hanya boleh Rp2 miliar. Kemudian pada Agustus 2025—September 2025 ditemukan pengendapan dana escrow account dan kesalahan pencatatan laporan

Sebab itu, lanjutnya, OJK memberikan total 20 surat pembinaan dan mendorong penataan peraturan tata kelola yang lebih baik serta yang paling penting adalah mengembalikan dana lender.

“Ini yang kita minta tolong sekali kepada mereka kemudian melaksanakan kegiatan operasional yang sehat dan langkah-langkah perbaikan ke depan,” sebutnya.

Setelah itu, Agusman menyebut pada 13 Oktober 2025 pihaknya berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan PT DSI dan pihak terafiliasi, karena ingin turut mendalami kemana perginya dana para lender. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2025 OJK melaporkan ke Bareskrim dan melakukan pembatasan kegiatan usaha untuk mencegah korban baru.

Tidak sampai di situ, dia mengatakan OJK telah memfasilitasi pertemuan antara lender dan pihak DSI. Adapun, pada 16 Desember 2025, OJK juga telah menyampaikan permasalahan ini ke pihak istana.

“Kami diminta oleh asisten khusus bidang analisis dan data strategis Presiden untuk menyampaikan apa yang terjadi dan juga sudah menyampaikan laporan tentang tindak lanjut yang dilakukan,” tegas Agusman.

Bisnis.com, BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Program Penjaminan Polis (PPP) bakal menjadi katalis kebangkitan industri asuransi. Pasalnya, batas penjaminan yang diperkirakan berada di rentang Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta dinilai telah mencakup sekitar 90% dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

Dengan cakupan sebesar itu, LPS optimistis kepercayaan publik terhadap produk asuransi akan meningkat signifikan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menegaskan PPP merupakan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, yang selama beberapa tahun terakhir tergerus oleh kasus gagal bayar dan pencabutan izin perusahaan.

“Berdasar pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat dan dana pihak ketiga (DPK) ikut naik,” ujarnya dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Purba mencontohkan dampak nyata pada sektor perbankan. Sebelum LPS beroperasi, pertumbuhan DPK rata-rata hanya 7,7% per tahun. Setelah program penjaminan simpanan berlaku, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3% per tahun. Dia meyakini efek pengungkit serupa berpotensi muncul di industri asuransi.

Contoh dari Malaysia turut menguatkan optimisme tersebut. Sebelum negara itu menerapkan penjaminan polis asuransi (2007-2009), rata-rata pertumbuhan premi hanya 5,5% per tahun. Namun tiga tahun setelah program diterapkan pada 2010, pertumbuhan premi naik menjadi 9,7% per tahun.

“Melihat contoh di negara lain, kami yakin pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik dan diikuti kenaikan premi industri asuransi,” kata Purba.

Dalam PPP, LPS menyiapkan tiga skema jaminan. Pertama, jaminan klaim polis, yaitu pembayaran klaim secara penuh atau sebagian jika perusahaan asuransi mengalami masalah. Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan asuransi yang sehat dengan manfaat yang tetap sama. Ketiga, pengembalian polis, di mana LPS membayar polis sesuai batas penjaminan apabila pengalihan tidak memungkinkan.

Purba menegaskan seluruh skema tersebut akan dilakukan otomatis oleh LPS tanpa memerlukan pilihan dari pemegang polis. Sementara itu, PPP akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, termasuk ketentuan teknis mengenai batas penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta dan produk apa saja yang masuk dalam cakupan.

Walaupun Undang-Undang P2SK menetapkan bahwa PPP mulai berlaku tahun 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah memutuskan percepatan.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” tegas Purba.

Meski potensinya besar, penetrasi industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain. Hingga akhir 2024, tingkat penetrasi Indonesia hanya 1,40%, jauh di bawah Filipina (1,80%), Malaysia (3,80%), Thailand (5,10%), dan Singapura (7,40%). Negara maju bahkan berada di kisaran 9–10%.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS, Suwandi, menuturkan rendahnya penetrasi tidak terlepas dari maraknya kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Sejumlah kasus besar turut memperburuk persepsi publik, di antaranya Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, Kresna Life, hingga PT Berdikari Insurance yang dicabut izinnya pada Januari 2025.

Permasalahan solvabilitas, tata kelola buruk, dan kegagalan membayar klaim menjadi faktor umum yang menyebabkan penutupan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dengan hadirnya PPP yang mencakup mayoritas pemegang polis melalui penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta, pemerintah dan LPS berharap publik kembali percaya terhadap produk perlindungan finansial, sehingga penetrasi asuransi nasional dapat terdorong naik dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi sejatinya berlandaskan pada bisnis kepercayaan. Namun, kepercayaan masyarakat terkikis imbas kasus-kasus gagal bayar yang belum terselesaikan.

Dosen asuransi syariah UIN Banten Wahju Rohmanti menilai faktor itu membuat perbaikan kinerja, terutama pendapatan premi dari tahun lalu di industri asuransi jiwa belum terlihat. Terlebih, menurutnya kasus gagal bayar turut memengaruhi pelemahan produk unit-linked.

“Sebab demikian, industri pertama-tama harus mempunyai strategi untuk menumbuhkan kepercayaan dan dibarengi dengan pembaruan strategi pemasaran yang lebih modern,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (19/11/2025).

Jika hal tersebut tidak dilakukan, dirinya khawatir akan ada risiko kontraksi lanjutan pada pendapatan premi asuransi jiwa, mengingat sebulan lagi 2025 berakhir dan orang biasanya akan memprioritaskan kebutuhan utamanya.

“Karena asuransi adalah kebutuhan tersier. Jika pun ada peningkatan, kita berharap dari asuransi terkait perjalanan wisata akhir tahun,” sebutnya.

Sederet kasus gagal bayar terjadi di industri asuransi dalam beberapa tahun terakhir, misalnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912, Kresna Life, hingga WanaArtha Life. Deretan kasus itu memberikan efek luka memar, atau populer disebut scarring effect, yakni dampak berkelanjutan dari suatu kejadian.

Untuk diketahui, premi asuransi jiwa masih terus terkontraksi selama tiga bulan berturut hingga September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per September 2025 premi asuransi jiwa mencapai Rp132,85 triliun, turun 2,06% (YoY).

Menilik data OJK, premi asuransi jiwa pada Agustus 2025 terkontraksi 1,21% (YoY) menjadi Rp117,51 triliun. Sebelumnya, pada Juli 2025 premi juga turun 0,84% (YoY) menjadi Rp103,42 triliun.

Menanggapi hal tersebut, baginya perlambatan atau kontraksi ini sudah terjadi dari masa sebelum pandemi Covid-19, lebih tepatnya saat kasus-kasus gagal bayar terkuak.

“Sebab itu, menurut saya perlambatan ini masih berlanjut setidaknya sampai dengan kuartal I/2026. Bangkitnya industri asuransi jiwa tergantung dari ada tidaknya pendorong masyarakat beli asuransi jiwa lagi,” tuturnya.

Berbeda dengan Wahju, pengamat asuransi Dedy Kristianto melihat prospek premi hingga akhir 2025 akan relatif stabil dengan potensi rebound moderat di kuartal IV seiring adanya dorongan musiman.

“Namun, kita juga harus realistis bahwa selama kondisi ekonomi masih ketat dan risk appetite masyarakat rendah, tekanan terhadap pertumbuhan premi bisa tetap terasa,” kata Dedy.

Sebab demikian, dia menyarankan 4 cara yang bisa dilakukan perusahaan asuransi jiwa untuk mendongkrak pendapatan preminya. Pertama, menawarkan produk dengan premi lebih terjangkau untuk menyesuaikan cashflow masyarakat yang sedang ketat.

Kedua, meningkatkan edukasi proteksi karena di masa ketidakpastian justru perlindungan risiko menjadi semakin relevan. Ketiga, memperkuat distribusi digital dan kemitraan bancassurance, sehingga akuisisi bisa lebih efisien dan akses produk lebih mudah.

“Keempat, menyederhanakan produk agar manfaatnya lebih mudah dipahami masyarakat yang saat ini sangat selektif sebelum membeli. Dengan pendekatan ini, pemain industri bisa tetap bertumbuh walau ekonominya mengetat,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepercayaan publik terhadap industri asuransi sempat goyah setelah serangkaian kasus gagal bayar mengguncang pasar keuangan nasional. Kini, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri berpacu membangun kembali citra asuransi.

Berkaca ke belakang, letusan kasus asuransi terjadi pada medio tahun 2019-2022. Sebut saja, Wanaartha Life yang kerugian nasabahnya ditaksir mencapai Rp15 triliun, AJB Bumiputera 1912 yang menunggak klaim hingga Rp5,3 triliun, hingga gagal bayar Kresna Life yang ditaksir mencapai Rp6,4 triliun.

Salah satu kasus yang telah masuk ke tahap resolusi menyangkut asuransi pelat merah, yaitu Jiwasraya. Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus mega korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun.

Eks nasabah Jiwasraya kini telah menerima kembali sebagian hartanya melalui program restrukturisasi polis yang digagas pemerintah dan diawasi OJK. Kini, salah satu perusahaan keuangan tertua di Indonesia tersebut telah mengalihkan 99,9% polis bermasalahnya ke asuransi IFG Life.

Indah (62) menjadi satu dari ribuan nasabah produk JS Saving Plan Jiwasraya yang mengikuti program restrukturisasi tersebut. Dirinya mendaftarkan diri setelah polisnya sebesar Rp600 juta macet tak terbayarkan pada 2019 lalu.

Indah adalah seorang ibu, Ia sengaja menaruh dana tersebut di asuransi demi bisa membiayai pengobatan anaknya. Meski tak kembali utuh, Indah dijanjikan pembayaran berkala selama lima tahun, dengan nilai pengembalian sebesar Rp360 juta. Usai menanti panjang, kini cicilan pembayaran polisnya sudah masuk tahun keempat.

"Kan harusnya (polis) jatuh temponya 2019 ya. Sampai 2022 baru cair (cicilan) yang pertama," ucap perempuan pengusaha ini saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, (29/10/2025).

Selain langkah kuratif, OJK juga melaksanakan strategi preventif agar kedepan tidak terjadi kasus serupa. Hal ini sejalan dengan pasal 6 UU No. 21 tahun 2011, dimana tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.

Transformasi Ekosistem Asuransi

Untuk memperbaiki pondasi industri asuransi yang sempat goyah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Peta jalan ini membawa visi besar: Terwujudnya Industri Asuransi yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi, dan Stabilitas Keuangan.

Dalam peluncurannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut peta jalan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Tujuannya jelas: memperkuat pengawasan dan regulasi agar industri tak lagi rapuh menghadapi tantangan.

Pada fase pertama yang berlangsung 2023-2024, OJK menargetkan perbaikan dan penguatan pondasi industri. Dari periode itu, lahir beragam aturan baru, mulai dari Peraturan OJK (POJK) hingga Surat Edaran (SE), yang menjadi pijakan awal menata kembali arah perjalanan industri asuransi.

"Dari UU PPSK di tahun 2023 saja, OJK tengah menyiapkan 9 POJK yang terkait asuransi, 4 POJK sudah dikeluarkan 5 sedang disiapkan dan mudah-mudahan selesai sebelum 2023. Dan di tahun 2024 ada POJK turunan," sambut Ogi dalam peluncuran roadmap tersebut di Jakarta, Oktober 2023 silam.

Aturan kerap kali berpijak pada rumusan masalah. Berkaca dari kasus-kasus asuransi, banyak permasalahan lahir dari kurangnya tata kelola yang baik terhadap penempatan investasi. Sebut saja Jiwasraya, perusahaan ini terpaksa gagal bayar karena investasinya 'nyangkut' pada saham tier 3 dan reksa dana yang berkinerja buruk.

Dari segi porsi investasi sendiri, pada tahun 2023 OJK telah membatasi penempatan investasi asuransi melalui POJK no. 5 tahun 2023 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan POJK 6 tahun 2023 untuk asuransi syariah.

Salah satu perubahan mendasar yang diterapkan adalah penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi dengan pihak terkait paling tinggi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi, sementara pada pihak yang bukan pihak terkait paling tinggi 25% dari total investasi yang bersumber selain subdana.

Di sisi lain, modal yang kuat juga menjadi pondasi bagi industri untuk bertahan. Untuk itu, OJK meluncurkan POJK no. 23 tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar dan perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar. Ekuitas minimum itu harus dipenuhi setiap entitas paling lambat 31 Desember 2026.

"Terkait penegakkan ketentuan pemenuhan ekuitas tahap 1, per Agustus 2025, telah terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas 2026. Hal ini setara 75,96% dari total jumlah perusahaan," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil RDKB, Kamis, (9/10/2025).

Nantinya, kebijakan ekuitas asuransi minimum tersebut akan diteruskan bertahap hingga akhir tahun 2028. Pada tahun 2028, akan dilakukan klasifikasi perusahaan asuransi menjadi KPPE Ekuitas 1 dan KPPE Ekuitas 2.

Peta jalan tersebut juga mengamanatkan OJK untuk membentuk sistem yang bisa mendeteksi pelaku kejahatan keuangan melalui fraud database. Inisiatif ini pun direalisasikan melalui peluncuran POJK No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (POJK SIPELAKU).

Saat peluncuran, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, fraud database tersebut berbasis situs web. Perusahaan asuransi bisa mengakses seluruh informasi mengenai profil pelaku, riwayat pekerjaan, hingga riwayat fraud untuk mencegah terjadinya fraud oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Tujuan diluncurkannya SIPELAKU, yaitu untuk mencegah terjadinya fraud dan kejahatan keuangan di SJK dengan meminimalisir kerugian dari fraud itu sendiri," tegas Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Tak sampai di situ, OJK juga menata aturan terkait asuransi unitlink. Sebelumnya, produk ini sempat menuai kontroversi lantaran banyak masyarakat yang merasa uangnya 'raib' di asuransi. Padahal, tanpa sepengetahuan mereka, polisnya tercatat sebagai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Sehingga, ketika instrumen investasinya turun, nilai manfaat yang diterima juga terkikis.

Berangkat dari kesalahpahaman tersebut, OJK merancang Surat Edaran (SE) OJK nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI sebagai langkah perlindungan konsumen. Regulasi ini memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar agen asuransi memastikan konsumen paham betul tentang manfaat dan risiko atas produk unitlink yang mereka beli.

Selain aturan di atas, masih banyak regulasi yang membersamai proses transformasi industri asuransi tanah air. Begitu pula dengan sejumlah rancangan aturan yang menandakan bahwa semangat perbaikan belum padam. Industri pun mulai berbenah demi memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat Indonesia.

Pulih Perlahan

Gayung bersambut, sinergi antara regulator dan industri mulai menampakkan hasil. Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Bhayangkara menilai, kebijakan OJK perlahan mendorong peningkatan tata kelola dan penguatan manajemen risiko di tubuh pelaku industri.

"Dengan ketentuan modal minimum dan tata kelola produk yang lebih prudent, potensi terulangnya kasus seperti kasus Jiwasraya atau Asabri dapat diminimalkan secara sistematis. Kasus-kasus di masa lalu menjadi pembelajaran berharga bahwa ketahanan permodalan, integritas pengelolaan investasi, dan transparansi kepada nasabah merupakan kunci keberlanjutan industri," kata Yulius kepada CNBC Indonesia, Kamis, (23/10/2025).

Meski demikian, Yulius mengakui, langkah ini memang membutuhkan waktu dan penyesuaian strategis, khususnya bagi perusahaan dengan kapasitas modal terbatas. Untuk itu, DAI sebagai wadah asosiasi-asosiasi asuransi, melakukan kolaborasi erat dengan OJK untuk memastikan transisi regulasi berjalan seimbang antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, DAI juga menilai peran aktif OJK dalam melakukan pengawasan khusus dan membangun sistem peringatan dini (early warning system) sangat penting. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan teknologi, potensi permasalahan di industri dapat terdeteksi lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi krisis sistemik.

"DAI optimistis bahwa arah kebijakan OJK sebagaimana tertuang dalam Roadmap Industri Asuransi 2023-2027 akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional, serta membangun ekosistem yang lebih transparan, resilien, dan berdaya saing global," pungkas Yulius.

Seiring dengan dukungan berbagai pihak, kepercayaan masyarakat pun mulai pulih perlahan. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan penetrasi dan densitas asuransi kuartal ketiga 2024.

Menurut data OJK, tingkat densitas asuransi per September 2024 tercatat sebesar Rp2,08 juta dan penetrasi asuransi berada di kisaran 2,8%. Angka tersebut lebih baik dibanding akhir 2023 yakni densitas sebesar Rp1,94 juta dan penetrasi sebesar 2,59%.

Ke depan, OJK menargetkan penetrasi asuransi bisa mencapai 3,2% di tahun 2027 mendatang. Sementara densitas asuransi diharapkan dapat menyentuh angka Rp2,4 juta di periode yang sama. Dengan demikian, asuransi tak hanya berfungsi menjadi jaring pengaman risiko masyarakat, namun juga berkontribusi aktif dalam perkembangan ekonomi Indonesia.