Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia menilai tantangan dalam mendorong pertumbuhan premi di industri asuransi umum pada awal 2026 ini cukup kompleks.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan pasalnya industri kini menghadapi tekanan baik dari sisidemandmaupunrisk environment.

“Antara lain, perlambatan aktivitas bisnis di beberapa sektor industri, meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit, tekanan daya beli, volatilitas pasar keuangan, dan tingginya biaya reasuransi global,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Tidak sampai di situ, Dody membeberkan industri juga sedang menghadapi fase penyesuaian regulasi dan governance, antara lain implementasi PSAK 117, penguatan manajemen risiko, rencana penerapan New RBC, dan peningkatan ekspektasi kualitas permodalan.

Kemudian, imbuhnya, underwriting juga menjadi tantangan tersendiri karena perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan premi dan kualitas bisnis.

“Saat ini perusahaan asuransi tidak bisa lagi hanya fokus pada ekspansi premi, tetapi juga harus menjagacombined ratio, RBC, kualitas investasi, dan kecukupan cadangan. Karena itu, industri cenderung lebih disiplin dalampricingdanrisk selection,” tuturnya.

Dikatakan Dody, tren pendapatan premi di Asei masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif terjaga, meskipun lebih moderat dibanding periodeboomingpascapandemi. Kontribusi terhadap portofolio masih berasal dari kelompok asuransi keuangan, yaitu asuransi kredit/perdagangan.

“Juga fokus padatrade ecosystemsepertitrade credit insurance,suretyship,marine cargo, dan asuransi yang terkait rantai pasok perdagangan. Saat ini perusahaan asuransi, termasuk Asei juga mulai lebih berhati-hati terhadap bisnis dengan volatilitas klaim tinggi,” ucapnya.

Karena itu, lanjutnya, strategi pertumbuhan tidak hanya mengejartop line premium growth, tetapi juga mempertimbangkan kualitas risiko, profitabilitas teknikal, kecukupan reasuransi, dansustainability portofolio.

Adapun, untuk mendorong pertumbuhan premi hingga semester I/2026, Asei mengarahkan pertumbuhan yang lebih selektif dan berkualitas antara lain dengan memperkuat bisnis inti yang memiliki historical profitability baik, memperluas ekosistem distribusi dan digital channel.

Kemudian, memperkuat kolaborasi dengan perbankan, BUMN, dan pelaku ekspor, serta memperbesar penetrasi pada sektor-sektor yang masih bertumbuh seperti perdagangan, logistik, infrastruktur, dan supply chain ecosystem.

“Selain itu, perusahaan juga mulai fokus padacross selling, penguatancaptive market, peningkatanservice level, dan pemanfaatandata analyticsuntukunderwritingyang lebih presisi,” tutur Dody.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 1,77% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026 menjadi Rp 41,24 triliun.

Menilik tren pertumbuhan premi sejak awal 2026, pada kuartal I/2026 ini preminya tumbuh melambat. Pasalnya, pada Januari 2026 premi tumbuh 17,92% YoY menjadi Rp18,42 triliun. Kemudian, pada Februari 2026 pertumbuhannya 7,41% YoY menjadi Rp29,98 triliun.

Menurut Dody, ada beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut.Pertama, adanya pengaruh besar atas account-account pada awal tahun lalu, khususnya dari bisnis korporasi dan proyek-proyek besar yang pada 2025 masih mencatat pertumbuhan cukup agresif.

Kedua, aktivitas ekonomi dan perdagangan global pada awal 2026 cenderung lebih moderat akibat ketidakpastian geopolitik dan perlambatan perdagangan internasional, sehingga memengaruhi prosesunderwriting, terutama pada linimarine cargo,trade credit, danengineering.

Ketiga, industri asuransi juga mulai lebih selektif dalam akseptasi risiko. Saat ini perusahaan asuransi cenderung menjaga kualitas portofolio dibanding mengejar volume premi semata, terutama di tengah tekananloss ratiopada beberapa lini seperti asuransi kredit dan kendaraan bermotor.

Keempat,hardeningmarketreasuransi global masih berdampak terhadap kapasitas danpricing, sehingga memengaruhi ekspansi bisnis di beberapa segmen.

“Jadi, perlambatan ini lebih mencerminkan normalisasi pertumbuhan dan pengetatan underwriting, bukan penurunan fundamental industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dinilai masih perlu menghadapi sejumlah tantangan dalam mendongkrak pertumbuhan premi pada awal tahun ini atau pada 2026.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menyebut tantangan itu meliputi daya beli masyarakat yang masih terbatas, tingginya nilai klaim terutama asuransi kesehatan.

“Persaingan harga, penyesuaian regulasi, perang yang tidak kunjung berhenti walaupun dampaknya tidak secara langsung ,serta rendahnya literasi asuransi,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Sebab demikian, dia menyarankan industri asuransi untuk dapat melakukan inovasi produk, menguatkan distribusi, baik melalui agen, bank, dan digital. Kemudian, segmentasi pasar dan meningkatkan layanan serta literasi nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan premi industri asuransi berada pada kisaran 3%—6% (year on year/YoY) pada 2026. Menurut Dedi, proyeksi tersebut tergolong moderat dan realistis.

“Target tersebut masuk akal, tetapi sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan beradaptasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai motor pertumbuhan premi asuransi jiwa tahun ini akan berasal dari asuransi kesehatan, produk proteksi (term life), unit link yang lebih transparan, serta kanal bancassurance dan digital.

“Intinya, pertumbuhan akan didorong oleh kombinasi produk proteksi, kanal distribusi kuat, dan digitalisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa terdapat penurunan klaim nilai tunai produk asuransi unit-linked ketika ekonomi global bergejolak dan memengaruhi kinerja investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa dinamika pasar modal berkaitan erat dengan kondisi ekonomi global, karena memengaruhi preferensi investor di seluruh dunia untuk menempatkan dana.

“Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan klaim nilai tunai pada produk asuransi yang dikaitkan investasi [PAYDI],” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Ogi menyebut klaim nilai tunai PAYDI pada Januari 2026 justru turun 3,69% (year on year/YoY).

“Ini mengindikasikan bahwa hingga saat ini tekanan pasar belum secara signifikan mendorong peningkatan penarikan dana oleh pemegang polis,” tegasnya.

Di lain sisi, dia turut menyampaikan per Januari 2026 premi dari produk unit-linked tercatat sebesar Rp4,06 triliun atau sekitar 22,59% dari total premi asuransi jiwa, dengan pertumbuhan 6,56% (YoY).

Oleh karena itu, imbuhnya, OJK menilai perkembangan ini menunjukkan bahwa kinerja unit-linked mulai stabil setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyesuaian seiring dengan penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola produk.

“Ke depan, unit-linked masih akan menjadi salah satu produk penting di industri asuransi jiwa, meskipun komposisinya kini lebih seimbang bersama produk asuransi kesehatan dan endowment yang juga mengalami peningkatan porsi,” ujar Ogi.

Di lain sisi, OJK memproyeksikan bahwa aset industri asuransi pada 2026 tumbuh sekitar 5%—7%. Untuk mencapai target itu, industri didorong untuk terus memperkuat permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.

Selain itu, lanjut Ogi, industri perlu meningkatkan kualitas produk serta distribusi, dan menjaga pengelolaan investasi yang prudent.

“Tantangan yang perlu diantisipasi antara lain dinamika pasar keuangan, tingkat klaim pada beberapa lini usaha, dan kebutuhan peningkatan efisiensi industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) atauunit-linkedsebesar Rp4,06 triliun pada Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut nilai itu setara dengan sekitar 22,59% dari total premi asuransi jiwa.

“Dengan pertumbuhan 6,56 persen secara tahunan [YoY],” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (23/3/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kinerja unit-linked mulai stabil setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyesuaian, seiring dengan penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola produk.

Ke depan, imbuh Ogi, OJK memperkirakanunit-linkedmasih akan menjadi salah satu produk penting di industri asuransi jiwa. Meskipun komposisinya kini lebih seimbang bersama produk asuransi kesehatan danendowmentyang juga mengalami peningkatan porsi.

“Struktur ini mencerminkan semakin beragamnya pilihan produk perlindungan bagi masyarakat,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut kondisi pasar modal atau volatilitas IHSG pada awal tahun ini secara umum dapat memengaruhi kinerja investasi produkunit-linkedberbasis saham dalam jangka pendek.

“Namun demikian, hingga Januari 2026 klaim nilai tunai PAYDI justru tercatat menurun 3,69% secara YoY,” tuturnya.

Baginya, kondisi itu menunjukkan bahwa kondisi pasar saat ini belum secara signifikan mendorong peningkatan penarikan dana oleh pemegang polis.

“Secara umum, produkunit-linkedtetap dirancang sebagai solusi proteksi yang disertai komponen investasi dengan perspektif jangka menengah hingga panjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Qoala Plus telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan di industri asuransi yang diprediksi mampu mencapai pertumbuhan hingga 7% pada tahun ini.

Head of Business Qoala Plus, Tirto Utomo, mengatakan pelaku industri optimis dengan pertumbuhan sektor asuransi mencapai 5-7% pada 2026, seiring dengan optimisme kinerja sektor keuangan.

Selain itu, lanjutnya, beberapa regulasi juga terus didorong pada 2026 agar bisa terus memberikan layanan dan perlindungan terhadap produk asuransi untuk konsumen.

“Kami memahami satu tahun terakhir menjadi periode yang menantang bagi industri asuransi, dengan perubahan regulasi, dinamika pasar, dan ekspektasi nasabah terhadap produk dan pelayanan asuransi yang terus makin tinggi," katanya dalam siaran pers, Selasa (3/3/2026).

Tirto menuturkan Qoala Plus yang memiliki distribusi produk asuransi melalui jalur kemitraan memberikan edukasi kepada para mitra atas gambaran besar pertumbuhan industri asuransi umum dengan faktor pendorong pertumbuhan premi dan dinamika perusahaan asuransi umum sepanjang 2025.

Selain itu, lanjutnya, termasuk beberapa potensi pembaruan regulasi yang perlu diperhatikan di 2026 yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku bisnis asuransi. Misalnya, regulasi peningkatan modal setor minimum perusahaan asuransi, lisensi keagenan, hingga perkembangan regulasi asuransi wajib kendaraan bermotor.

Qoala Plus, kata dia, telah menghadirkan beberapa fitur pada asuransi kendaraan bermotor dari proses penutupan polis sampai dengan proses klaim. Selain itu, pada asuransi kesehatan karyawan, adopsi Artificial Intelligence akan menjadi kunci utama pengembangan fitur di 2026.

"Kami berharap mitra Qoala Plus dapat memaksimalkan peluang ekonomi dari mendistribusikan produksi asuransi dengan didukung oleh layanan dan teknologi dari Qoala Plus,” ujarnya.

Qoala Plus merupakan unit bisnis PT Mitra Jasa Pratama Insurance Broker yang memfasilitasi mitra untuk menjual berbagai produk asuransi melalui platform digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan pendapatan premi industri asuransi jiwa dari kanal bancassurance turun 4,2% (year on year/YoY) menjadi Rp55,28 triliun pada kuartal III/2025.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai bahwa meskipun mengalami perlambatan, kanal bancassurance tetap menjadi kanal paling berdampak terhadap pertumbuhan premi industri asuransi jiwa.

Menurutnya, bancassurance berkontribusi sekitar 35%—45% terhadap premi asuransi jiwa. Kanal ini juga terhubung langsung dengan pertumbuhan kredit perbankan dan akses nasabah luas dan berkualitas, sehingga cepat berdampak pada top line.

“Saat ini yang berubah adalah pendekatannya yakni dari fokus volume ke kualitas, profitabilitas, dan sustainability,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

Adapun, Dedi menilai penurunan premi dari bancassurance ini terjadi karena perlambatan kredit dan likuiditas perbankan, pengetatan regulasi dan governance, perubahan skema komisi, selektivitas underwriting pasca pengalaman klaim tinggi, dan diversifikasi kanal distribusi.

“Jadi, penurunan 4,2% bukan sinyal krisis struktural, melainkan fase konsolidasi dan penyesuaian model bisnis menuju portofolio lebih sehat, compliance lebih kuat, profitabilitas lebih terjaga. Jika kondisi makro dan pertumbuhan kredit membaik, potensi rebound tetap terbuka pada 2026,” beber Dedi.

Oleh karena itu, Dedi mengingatkan supaya kanal bancassurance dapat dimanfaatkan dengan baik maka perusahaan perlu menyediakan produk yang tepat, terintegrasi digital, pengelolaan risk management yang kuat, dan partnership yang sejajar.

“Dengan hal-hal tersebut, saya yakin bahwa bancassurance tetap bisa menjadi motor pertumbuhan premi pada 2026 sampai 2027,” tutur Dedi.

Dedi memproyeksikan pada 2026 ini dengan kondisi ekonomi dan kredit yang stabil, maka bancassurance akan memberikan kontribusi sebesar 38%—42% terhadap total premi industri asuransi jiwa. Hal ini dia dasarkan pada historis kanal yang kerap menyumbang lebih dari 35%—45% terhadap total premi industri asuransi jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa 2026 ini adalah tahun yang krusial bagi pihaknya dan industri perasuransian.

Kepala Eksekutif pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ada dua regulasi besar yang tenggat waktu pelaksanaannya paling lambat akhir tahun 2026.

“Yang pertama adalah kewajiban ekuitas modal minimum bagi perusahaan asuransi. Kita telah menggariskan asuransi konvensional berapa, modal ekuitasnya tahap satu asuransi syariah juga berapa,” tuturnya dalam acara peresmian gedung baru Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Ogi menjelaskan, pemenuhan ekuitas minimum tahap satu batas akhirnya pda 2026. Kemudian, tahap keduanya dilanjutkan pada 2028. Di tahap kedua ini, akan ada klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan batas ekuitas minimumnya.

“Kemudian pada 2028, ini tahap kedua adalah ada tier-ing klasifikasi perusahaan asuransi tier satu atau Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas [KPPE] dengan ekuitas 1 dan KPPE 2,” ucapnya.

Lebih lanjut, regulasi kedua yang menurut Ogi membuat industri kritis adalah batas akhir dari pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) di industri asuransi.

OJK, imbuhnya, mendapatkan laporan dari masing-masing perusahaan yang memiliki UUS bahwa kurang lebih akan ada 28 atau 29 perusahaan yang akan spin off tahun ini.

“Jadi akan menambah jumlah perusahaan asuransi syariah kurang lebih 45 atau 46 perusahaan asuransi syariah. Ada beberapa perusahaan sekitar 10-an atau 13 yang akan mentransfer portofolio asuransi syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah yang lebih besar,” bebernya.

Menurut Ogi, mengenai transfer portofolio itu wajar dilakukan oleh perusahaan, yang penting dia mengingatkan pemindahan itu harus berjalan mulus dan pemegang polis tidak dirugikan.

Di tempat yang sama, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) optimistis bahwa industri asuransi syariah masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2026 ini.

Ketua Umum AASI Rudy Kamdani menyebut Indonesia memiliki kurang lebih 280 juta orang, tetapi penetrasi asuransi syariah belum terlalu tinggi, sehingga peluangnya masih sangat besar.

“Cuma masalahnya kan orang itu masih belum tau apa bedanya syariah dengan yang umum, yang konvensional gitu loh. Nah memang di sini perlu digenjot salah satunya literasi. Memang ini enggak bisa sendirian, perlu literasi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 Tentang Penguatan ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi baru ini dinilai memberikan kepastian dan kerangka yang lebih jelas dalam desain produk asuransi kesehatan, penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi manfaat, serta perlindungan pemegang polis. POJK tersebut juga mengatur secara tegas penerapan skema pembagian risiko atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menjelaskan dalam POJK 36/2025 perusahaan asuransi diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa skema risk sharing atau co-payment. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan menawarkan produk dengan risk sharing dengan batasan yang jelas.

Batasan tersebut seperti nasabah membayar maksimal 5% per klaim, dengan plafon Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap, atau melalui deductible tahunan yang disepakati. Skema ini tidak berlaku untuk kondisi darurat dan penyakit kritis tertentu.

Menurut Emira, mekanisme risk sharing atau co-payment bukan hal baru dalam industri asuransi. Skema serupa telah lama diterapkan pada asuransi kendaraan dan properti, serta di berbagai negara untuk asuransi kesehatan.

“Tujuannya bukan membebani nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih tepat guna, mengurangi risiko over treatment, dan pada akhirnya menjaga agar premi tetap terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AAJI optimistis, dengan kerangka yang lebih kuat seperti tata kelola medis, digitalisasi data, mekanisme risk sharing, hingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan, POJK ini dapat mendorong perbaikan struktural sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi dinilai sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar regulasi ini dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,” kata Emira.

Pandangan serupa disampaikan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto menilai POJK 36/2025 sebagai langkah positif regulator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas industri asuransi kesehatan.

“Dengan adanya batasan yang jelas, baik dari sisi skema co-payment, deductible, maupun kewajiban transparansi, nasabah memperoleh kejelasan sejak awal, sementara perusahaan dapat mengelola risiko klaim secara lebih prudent,” ujarnya.

Listianawati menambahkan, kewajiban menyediakan produk tanpa risk sharing sekaligus membuka opsi produk dengan risk sharing memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, POJK ini berpotensi menjadi katalis peningkatan kepercayaan publik terhadap asuransi kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan PT Prudential Life Assurance (Prudential Life). Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, skema risk sharing sebagaimana diatur dalam POJK telah lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Singapura.
Skema tersebut dinilai dapat menekan inflasi medis serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

“Penerapan pembagian risiko ini akan mendorong nasabah lebih selektif dalam menggunakan layanan medis dan memahami perawatan kesehatan yang diterima,” kata Yosie.

Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

POJK 36/2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan atau sekitar akhir Maret 2026 mendatang.

Aturan Co-Payment

Pengaturannya mencakup penyelenggaraan asuransi kesehatan, desain produk, penerapan manajemen risiko, telaah utilisasi, peran para pihak dalam penguatan ekosistem, koordinasi antarpenyelenggara jaminan, perlindungan konsumen, serta peran perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan.

POJK ini juga mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki kapabilitas medis, kapabilitas digital melalui sistem informasi yang memadai, serta Dewan Penasihat Medis. Dalam rangka prinsip kehati-hatian, perusahaan diwajibkan menyampaikan ringkasan pertanggungan untuk memudahkan calon pemegang polis memahami manfaat dan risiko produk. Peninjauan premi atau kontribusi ulang hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali dalam setahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, POJK ini menitikberatkan tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi antarpihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, penerapan manajemen risiko yang memadai melalui kewajiban utilization review, serta penguatan perlindungan pemegang polis melalui kejelasan manfaat dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 Tentang Penguatan ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi baru ini dinilai memberikan kepastian dan kerangka yang lebih jelas dalam desain produk asuransi kesehatan, penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi manfaat, serta perlindungan pemegang polis. POJK tersebut juga mengatur secara tegas penerapan skema pembagian risiko atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menjelaskan dalam POJK 36/2025 perusahaan asuransi diwajibkan menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa skema risk sharing atau co-payment. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan menawarkan produk dengan risk sharing dengan batasan yang jelas.

Batasan tersebut seperti nasabah membayar maksimal 5% per klaim, dengan plafon Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap, atau melalui deductible tahunan yang disepakati. Skema ini tidak berlaku untuk kondisi darurat dan penyakit kritis tertentu.

Menurut Emira, mekanisme risk sharing atau co-payment bukan hal baru dalam industri asuransi. Skema serupa telah lama diterapkan pada asuransi kendaraan dan properti, serta di berbagai negara untuk asuransi kesehatan.

“Tujuannya bukan membebani nasabah, tetapi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih tepat guna, mengurangi risiko over treatment, dan pada akhirnya menjaga agar premi tetap terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

AAJI optimistis, dengan kerangka yang lebih kuat seperti tata kelola medis, digitalisasi data, mekanisme risk sharing, hingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan, POJK ini dapat mendorong perbaikan struktural sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, keberhasilan implementasi dinilai sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan menjadi kunci agar regulasi ini dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak,” kata Emira.

Pandangan serupa disampaikan PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life). Direktur Ciputra Life Listianawati Sugiyanto menilai POJK 36/2025 sebagai langkah positif regulator untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas industri asuransi kesehatan.

“Dengan adanya batasan yang jelas, baik dari sisi skema co-payment, deductible, maupun kewajiban transparansi, nasabah memperoleh kejelasan sejak awal, sementara perusahaan dapat mengelola risiko klaim secara lebih prudent,” ujarnya.

Listianawati menambahkan, kewajiban menyediakan produk tanpa risk sharing sekaligus membuka opsi produk dengan risk sharing memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, POJK ini berpotensi menjadi katalis peningkatan kepercayaan publik terhadap asuransi kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan PT Prudential Life Assurance (Prudential Life). Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, skema risk sharing sebagaimana diatur dalam POJK telah lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Singapura.
Skema tersebut dinilai dapat menekan inflasi medis serta mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

“Penerapan pembagian risiko ini akan mendorong nasabah lebih selektif dalam menggunakan layanan medis dan memahami perawatan kesehatan yang diterima,” kata Yosie.

Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

POJK 36/2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada 22 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkan atau sekitar akhir Maret 2026 mendatang.

Aturan Co-Payment

Pengaturannya mencakup penyelenggaraan asuransi kesehatan, desain produk, penerapan manajemen risiko, telaah utilisasi, peran para pihak dalam penguatan ekosistem, koordinasi antarpenyelenggara jaminan, perlindungan konsumen, serta peran perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan.

POJK ini juga mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki kapabilitas medis, kapabilitas digital melalui sistem informasi yang memadai, serta Dewan Penasihat Medis. Dalam rangka prinsip kehati-hatian, perusahaan diwajibkan menyampaikan ringkasan pertanggungan untuk memudahkan calon pemegang polis memahami manfaat dan risiko produk. Peninjauan premi atau kontribusi ulang hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali dalam setahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, POJK ini menitikberatkan tiga hal utama, yakni penguatan koordinasi antarpihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, penerapan manajemen risiko yang memadai melalui kewajiban utilization review, serta penguatan perlindungan pemegang polis melalui kejelasan manfaat dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi umum pada 2026 diproyeksikan masih berada di jalur positif, meski pertumbuhan mungkin moderat dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro.

Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Azuarini Diah Parwati menyarankan empat cara yang bisa dilakukan perusahaan asuransi umum dalam menghadapi tantangan 2026.

Cara pertama yang dia sarankan adalah perusahaan asuransi umum didorong untuk memperkuat literasi dan edukasi pasar. Hal ini bisa dilakukan melalui program edukasi, kampanye digital, dan kolaborasi dengan regulator serta media.

“Kemudian, digitalisasi proses bisnis dengan mengoptimalkan adopsi teknologi untuk distribusi produk, underwriting berbasis data, proses klaim yang cepat dan transparan, serta integrasi dengan platform digital,” sebutnya kepada Bisnis, Senin (22/12/2025) malam.

Ketiga, pengamat asuransi ini menyarankan agar perusahaan asuransi umum menginovasikan produk dengan berbasis pada kebutuhan nyata.

“Misalnya, menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen tertentu seperti UMKM, properti komersial, pertanian, nat-cat, termasuk asuransi parametrik atau pay-per-use untuk menarik basis pelanggan baru,” ucap Azuarini.

Adapun, saran terakhirnya yakni perusahaan harus memiliki manajemen risiko yang kuat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aktuaria dan manajemen risiko untuk menghadapi volatilitas klaim, termasuk risiko iklim dan menjaga kesehatan portofolio underwriting.

Lebih lanjut, Azuarini membeberkan tantangan yang akan dihadapi industri asuransi umum tahun depan. Pertama, regulasi dan kepatuhan permodalan akan menuntut perusahaan memperkuat struktur modal dan tata kelola. Bagi perusahaan yang tidak siap, maka akan mengalami tekanan likuiditas atau keuangan.

Kedua, penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Ketiga, kompetisi dalam produk asuransi umu, terutama di lini motor atau komersial, bisa menekan margin karena perang harga dan biaya klaim yang meningkat.

“Ini juga terlihat dalam pasar global, seperti di pasar kendaraan bermotor di UK yang menghadapi tekanan klaim vs premi di 2026,” sebutnya.

Terakhir, dia menyebut risiko perubahan iklim yang semakin sering terjadi menyebabkan volatilitas klaim lebih tinggi, terutama untuk produk properti dan nat-cat. Sebab itu, menurutnya penetapan kenaikan premi yang tepat tanpa kehilangan daya saing tetap menjadi tantangan.

Di lain sisi, Azuarini memandang ada tiga produk asuransi umum yang diperkirakan tumbuh cepat di 2026. Pertama, asuransi properti dan bencana (nat-cat), karena permintaan ini diperkuat oleh meningkatnya kesadaran risiko dan kebutuhan proteksi aset.

Kedua, asuransi untuk UMKM karena segmen ini semakin sadar akan perlindungan aset dan risiko bisnis mereka, serta didukung oleh program pemerintah dan akses digital yang semakin luas. Ketiga, asuransi digital dan embedded insurance berpotensi tumbuh lebih cepat karena kemudahan akses dan relevansi dengan gaya hidup konsumen masa kini.

“Semua segmen tersebut didorong oleh kombinasi kesadaran risiko yang meningkat, kemudahan akses melalui digital, serta kebutuhan proteksi aset dan usaha yang nyata di tengah volatilitas ekonomi dan iklim. Pasar Indonesia yang masih memiliki penetrasi rendah juga membuka ruang besar bagi pertumbuhan produk-produk ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi pada 2026 dinilai memiliki prospek positif usai tetap menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian ekonomi sepanjang 2025.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf mengatakan didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39% secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

"Sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi," kata Hasinah dalam siaran pers, Selasa (16/12/2025).

Hingga September 2025, lanjutnya, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06% secara tahunan.

Menurutnya, industri asuransi pada 2026 tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.

Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis.

Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen. Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp15,2 triliun hingga kuartal III/2025 dan terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro.

Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

“Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi medis diperkirakan masih akan menghadirkan tekanan bagi lini asuransi kesehatan pada 2026.

Kendati begitu, rencana regulator menerbitkan aturan baru untuk memperkuat bisnis asuransi kesehatan di Indonesia menghadirkan harapan.

Pengamat asuransi Wahju Rohmanti meyakini bahwa inflasi medis masih akan menjadi aral bagi lini asuransi kesehatan pada 2026.

“Inflasi medis di Indonesia cukup tinggi. Dari data OJK, inflasi medis 2025 di atas 13%, melampaui inflasi medis global. Sehingga menurut pendapat saya, tahun 2026 angka inflasi medis masih cukup tinggi,” ujarnya kepadaBisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Dia menjelaskan, sebagian besar produk asuransi kesehatan (askes) saat ini masih berbentukriderdari produk induk, sehingga potensi pengembangan askes murni belum optimal.

Menurutnya, rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi baru terkait askes diharapkan dapat mendorong perusahaan asuransi swasta memperluas penjualan produk kesehatan yang lebih mandiri.

Wahju menuturkan bahwa kehadiran produk askes murni dan meningkatnya partisipasi perusahaan asuransi swasta diharapkan dapat membantu menurunkan tekanan inflasi medis secara bertahap ke depan.

“Kami berharap dengan adanya POJK [Peraturan OJK] baru tentang askes yang rencananya akan terbit dalam waktu dekat akan dapat mendorong perusahaan asuransi swasta untuk lebih banyak menjual produk askes murni,” tegasnya.

Seperti diketahui, OJK mencoba menghadirkan solusi anyar dengan menyiapkan POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang ditargetkan bisa terimplementasi pada 1 Januari 2026 bagi industri asuransi.

POJK tersebut diharapkan mampu meredam tekanan yang tengah dihadapi lini bisnis asuransi kesehatan di Tanah Air di tengah tingginya inflasi medis yang masih menjadi aral bagi pengembangan bisnis proteksi yang berkelanjutan sepanjang 2025.

Beleid itu antara lain mengatur skemarisk sharingdalam pembayaran pengajuan klaim kesehatan. Skema ini sebenarnya telah muncul dengan istilahco-paymentmelalui Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Aturan terdahulu itu mengatur skemaco-paymentyang antara lain mewajibkan peserta asuransi membayar minimal 10% dari total biaya klaim asuransi. Namun, implementasi SEOJK itu ditangguhkan usai menuai respons pro dan kontra publik.

Sejak September 2025, OJK kemudian dalam draf POJK terbaru itu menyesuaikan besaran minimal pembayaran klaimmenjadi 5%. Istilahco-paymentjuga diubah menjadirisk sharing.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa implementasi skemarisk sharingdibutuhkan lantaran ekosistem asuransi kesehatan tengah menghadapi tekanan yang kian masif.

“OJK mengamati kecenderunganoverutilization[penggunaan berlebihan] layanan kesehatan, perkembangan yang sangat tinggi untuk trenmedical inflation[inflasi medis], dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan,” ujar Mahendra dalam rapat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Mahendra juga menegaskan bahwa sistem pembagian risiko itu tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban kepada pemegang polis asuransi. Namun, skema tersebut menjadi solusi demi menguatkan ekosistem asuransi kesehatan sehingga mampu berfungsi secara stabil dan berkelanjutan.

“Justru [risk sharing] memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan,” ungkapnya.