KOMPAS.com - Dana swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun (kurs Rp 17.749 per dollar AS) disiapkan untuk mendorong investasi ke Iran. Dana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang.

Dikutip dari Reuters, Rabu (17/6/2026), lebih dari separuh dana tersebut atau di atas 150 miliar dollar AS telah mendapatkan komitmen pendanaan dari investor

Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, dana investasi itu dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.

Dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu tidak berasal dari anggaran pemerintah, hibah, maupun program kompensasi perang. Seluruh pendanaan berasal dari sektor swasta.

Perusahaan dari AS, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah menyatakan komitmen investasi. Pendanaan akan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, dan transportasi.

Kesepakatan pembentukan dana ini muncul setelah Iran sempat meminta kompensasi perang sebesar 400 miliar dollar AS kepada AS. Namun, Washington menolak memberikan kompensasi tersebut.

Sebagai alternatif, kedua pihak kemudian merancang mekanisme dana investasi yang melibatkan kontribusi negara-negara di kawasan melalui pinjaman, pembukaan jalur kredit, maupun pendanaan langsung untuk pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang.

Fasilitas yang akan menjadi prioritas antara lain kompleks baja Mobarakeh Steel, kilang minyak, bandara, serta berbagai infrastruktur lain yang terdampak konflik.

Upaya Menghidupkan Kembali Ekonomi Iran

Iran selama empat dekade terakhir hampir tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah signifikan. Berbagai sanksi dari AS dan komunitas internasional membuat negara tersebut terisolasi dari pasar modal global.

Padahal, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat. Negara itu juga memiliki populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang cukup beragam.

Potensi ekonomi Iran dinilai besar, mulai dari sektor petrokimia, pertambangan, hingga pariwisata dan pertanian.

Sumber Reuters menegaskan, dana investasi tersebut terpisah dari negosiasi mengenai pencabutan sanksi AS dan pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua mekanisme itu memiliki tujuan dan jadwal yang berbeda.

Dana investasi baru akan dibentuk dan mulai beroperasi setelah AS dan Iran menandatangani kesepakatan final.

Setelah memorandum of understanding (MoU) ditandatangani, para administrator dana akan memiliki waktu 60 hari untuk menyusun rencana investasi dan mengidentifikasi proyek-proyek yang akan dibiayai.

Akses Dana Bergantung pada Kepatuhan Iran

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan Iran dapat mengakses dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS yang didukung negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi kesepakatan dengan Washington.

Persyaratan tersebut mencakup pembongkaran program nuklir Iran, penghapusan persediaan bahan nuklir yang diperkaya, serta penerimaan rezim inspeksi dan pengawasan yang ketat.

Sumber Reuters juga menyebut sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS telah menyatakan komitmen pendanaan, meski belum ada rincian mengenai identitas maupun besaran kontribusi masing-masing perusahaan.

Selama 60 hari ke depan, negosiator AS dan Iran diperkirakan akan melanjutkan pembahasan mengenai isu nuklir, sanksi ekonomi, dan keamanan kawasan sebelum kesepakatan final ditandatangani.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria agar tidak ada kebocoran dana di Danantara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Mulanya, Prabowo memperkenalkan satu per satu tokoh maupun pejabat pemerintah yang hadir di lokasi, termasuk Dony Oskaria.

"Pak Dony Oskaria, Wakil Kepala Badan BUMN, yang mengurus BUMN. Dan juga Wakil Kepala Danantara," ujar Prabowo.

Setelah itu, Prabowo menjelaskan soal tugas dan fungsi Danantara kepada masyarakat yang hadir. Dia mengatakan Danantara merupakan badan investasi yang mengelola kekayaan negara.

"Danantara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata, masa depan. Jadi, mereka ngelola kekayaan seluruh bangsa. Untuk anak dan cucu kita selanjutnya ya," imbuhnya.

Setelah itu, Prabowo mengungkap bahwa Danantara mengelola 1.040 BUMN dengan total dana yang dikelola mencapai Rp17.000 triliun. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menitipkannya kepada Dony Oskaria agar dana jumbo milik negara itu tidak bocor.

"Rp17.000 triliun, waduh. Jadi harus diurus baik-baik ya. Pak Dony sama semua stafnya. Jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa berencana meluncurkan dana investasi baru guna mendukung kebutuhan pembiayaan transisi energi hijau yang diperkirakan mencapai triliunan euro dalam 15 tahun ke depan.

Dalam draf dokumen strategi investasi energi bersih yang dilihat Bloomberg, Komisi Eropa memperkirakan kebutuhan investasi untuk transisi energi di kawasan tersebut dapat mencapai sekitar 695 miliar euro per tahun pada periode 2031–2040.

Dana tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih, terutama jaringan listrik dan sistem transmisi yang menjadi tulang punggung sistem energi berbasis energi terbarukan.

Dokumen strategi bertajuk Clean Energy Investment Strategy itu juga menyebut bahwa European Investment Bank (EIB) akan memainkan peran penting dalam pendanaan awal. Bank pembangunan milik Uni Eropa itu rencananya berperan menyediakan pembiayaan awal bagi pembentukan Strategic Infrastructure Investment Fund berbasis ekuitas.

Dana tersebut ditujukan untuk membantu operator jaringan listrik memperkuat struktur keuangan mereka guna mendukung ekspansi infrastruktur energi.

“Peningkatan dan percepatan investasi pada jaringan listrik dan infrastruktur energi sangat penting bagi daya saing dan keamanan energi Eropa,” tulis draf dokumen tersebut.

Selain itu, dukungan pembiayaan publik dinilai dapat membantu menyebarkan biaya transisi energi dalam jangka panjang, sehingga menghindari lonjakan harga energi dalam waktu singkat.

Inisiatif pendanaan ini muncul di tengah upaya Uni Eropa mempercepat investasi pada infrastruktur energi baru berbasis energi terbarukan. Konflik di Timur Tengah juga kembali memperlihatkan ketergantungan kawasan tersebut pada bahan bakar fosil, setelah harga minyak dan gas melonjak di tengah kekhawatiran gangguan pasokan global.

Meski demikian, hingga saat ini belum jelas berapa besar nilai dana investasi baru tersebut maupun besaran kontribusi awal dari European Investment Bank.

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengucurkan sebagian dana investasi melalui manajer dana global. Manajer investasi itu yang akan mengatur kemana modal Danantara akan ditempatkan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa kemitraan dengan manajer dana global merupakan pilar utama strategi investasi jangka panjang.

Dia menjelaskan bahwa penyaluran modal melalui kemitraan tersebut ditujukan untuk membangun portofolio berstandar dunia sekaligus membuka peluang investasi bersama, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas institusi.

"Melalui penyaluran modal yang terarah, kami menargetkan pembangunan portofolio berkelas dunia sekaligus membuka peluang co-investment, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas institusional," ujar Pandu dalam keterangan resmi Sabtu (21/2/2026).

Fokus investasi mencakup sektor berdampak tinggi seperti energi, infrastruktur, real estat, asuransi, private equity, media dan hiburan, serta infrastruktur digital, yang mana merupakan bidang-bidang dengan prospek pertumbuhan jangka panjang dan nilai strategis bagi transformasi ekonomi Indonesia.

Penempatan investasi ini mencerminkan strategi alokasi aset aktif Danantara Indonesia melalui partisipasi bersama pengelola dana global dan berbagai platform investasi, termasuk pada kendaraan investasi maupun perusahaan portofolio di sektor-sektor tersebut, sebagai bagian dari pembentukan portofolio institusional yang terdiversifikasi.

Pandu menambahkan bahwa tujuan utama strategi tersebut adalah menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memastikan Indonesia memperoleh manfaat dari integrasi yang lebih dalam ke ekosistem investasi global.

Kemitraan dengan platform investasi mapan juga memberikan akses terhadap teknologi, keahlian sektoral, dan jaringan internasional yang mendukung kinerja portofolio serta penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan Presidential Forum on Strategic Capital & Partnership di Washington, D.C., yang mempertemukan jajaran pimpinan senior sejumlah lembaga investasi terkemuka asal Amerika Serikat.

Forum ini dihadiri perwakilan tingkat eksekutif dari sekitar dua belas institusi investasi global yang secara kolektif mengelola aset lebih dari USD16 triliun di berbagai kelas aset, seperti real estat, media dan hiburan, energi, infrastruktur, asuransi, private equity, hingga infrastruktur digital.

Di antara peserta yang hadir terdapat Global Infrastructure Partners (GIP), KKR, General Atlantic, Warburg Pincus, Related Companies & Fund Management (RFM), Oaktree, Kayne Anderson, Eldridge Industries, serta sejumlah investor internasional lain di sektor private markets dan aset riil.

Forum ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan strategi ekspansi investasi global Danantara Indonesia sebagai bagian dari pengembangan portofolio jangka panjang serta pendekatan pengelolaan aset berbasis institusional.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan terhadap mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan banding diajukan karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

“Penuntut kemarin mikir-mikir sekarang sudah menyatakan banding,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (14/1/2026).

Anang menjelaskan Isa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut hukuman 4 tahun penjara.

Saat ini, Kejagung tengah menyiapkan memori banding sebagai bagian dari proses hukum lanjutan atas perkara tersebut.

“Dua minggu setelah mengajukan wajib mengirim memori, yang penting menyatakan. Nanti juga tidak hanya buat memori banding akan membuat kontra memori juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Isa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008–2018.

Majelis hakim menyatakan Isa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Namun, Isa terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Sunoto dalam persidangan, Rabu (7/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menilai minat tinggi investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti inflasi dan neraca perdagangan.

Dalam lelang SUN perdana tahun ini yang digelar pada Selasa (6/1/2026), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengungkapkan bahwa total incoming bids mencapai Rp90,96 triliun dan dimenangkan sebesar Rp40 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan tingginya minat investor pada lelang SUN didorong oleh faktor domestik.

Faktor tersebut antara lain tingkat inflasi pada 2025 sebesar 2,92% atau berada di area target 2,5 ± 1%, berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$2,66 miliar atau surplus ke-67 bulan berturut-turut, dan kembali tersedianya dana investasi investor di awal tahun.

Suminto mengatakan seri-seri SUN yang paling diminati adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 12 bulan, ON tenor 15 dan 10 tahun, dengan masing-masing incoming bid adalah Rp17,04 triliun, Rp16,35 triliun, dan Rp14,95 triliun.

"Minat investor asing juga cukup baik dengan total incoming bids mencapai Rp8,31 triliun dan dimenangkan sebesar Rp2,38 triliun," paparnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Selain itu, pada lelang kali ini pemerintah menerbitkan surat utang tenor pendek atau Surat Perbendaharaan Negara sebesar Rp9,15 triliun atau 23% dari total penerbitan. Hal ini sejalan dengan likuiditas di pasar keuangan yang cukup baik serta strategi pemerintah untuk menerbitkan SPN lebih banyak dalam rangka pendalaman pasar SBN dan pasar uang serta manajemen kas pemerintah yang lebih efisien.

KOMPAS.com – Perusahaan pengelola dana investasi Bridgewater Associates berencana memperluas program kepemilikan saham karyawan mulai tahun depan.

Langkah ini berpotensi menjadikan lebih dari 60 persen karyawan sebagai pemilik saham perusahaan.

Informasi tersebut tertuang dalam memo internal yang dilihat Reuters. Kebijakan ini bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya Bridgewater dan menandai perubahan besar dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Saat ini, hanya sekitar 1 persen karyawan yang memiliki saham Bridgewater, menurut sumber yang mengetahui kebijakan internal perseroan.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh CEO Bridgewater Nir Bar Dea kepada seluruh karyawan. Pengumuman ini muncul di tengah kinerja kuat dana makro andalan Bridgewater, Pure Alpha, yang berada di jalur pencapaian terbaik sejak 2010.

“Kami akan menjadikan lebih dari setengah perusahaan sebagai pemilik nyata Bridgewater,” tulis Bar Dea dalam memo tersebut.

“Ini adalah sesuatu yang telah kami impikan selama bertahun-tahun. Saya tahu banyak orang di komunitas kami telah lama bercita-cita memiliki sebagian dari Bridgewater.”

Skema kepemilikan saham karyawan dalam skala besar seperti ini lebih lazim ditemui di perusahaan teknologi atau startup Silicon Valley. Praktik tersebut relatif jarang di industri hedge fund multistrategi papan atas.

Sebagian besar perusahaan sejenis mendorong karyawan menanamkan sebagian kompensasi ke dana internal, sehingga imbal hasil bergantung langsung pada kinerja investasi.

Reuters sebelumnya melaporkan dana Pure Alpha mencatatkan imbal hasil lebih dari 26 persen dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Kinerja tersebut jauh melampaui indeks S&P 500 yang naik sekitar 14 persen pada periode sama.

“Saya senang untuk mereka dan saya senang untuk kita,” tulis Bar Dea. “Langkah ini menciptakan banyak pemilik yang juga pembangun perusahaan, memastikan insentif benar-benar selaras dengan nilai Bridgewater. Ketika Bridgewater berkinerja baik, kita semua ikut merasakan hasilnya, tanpa perbedaan antar kelompok.”

Memo tersebut menyebut perluasan kepemilikan saham karyawan dinilai penting untuk memastikan kesiapan Bridgewater menghadapi masa depan.

Bridgewater saat ini mempekerjakan sekitar 1.200 hingga 1.300 karyawan. Reuters belum memperoleh rincian mengenai porsi saham yang akan dialokasikan maupun syarat detail program tersebut.

Bridgewater dan taruhan kecerdasan buatan

Per 30 September, Bridgewater mengelola aset sekitar 92 miliar dollar AS atau setara Rp 1.536 triliun. Beberapa tahun terakhir, perusahaan mulai mengembangkan strategi baru, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan.

Bridgewater meluncurkan dana senilai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 83,5 triliun yang menggunakan artificial intelligence untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Perusahaan juga merilis exchange traded fund bersama State Street Global Advisors.

Peralihan ke strategi berbasis AI dimulai sejak 2018. Greg Jensen, salah satu kepala investasi, berperan besar merekrut kepala ilmuwan data Jas Sekhon. Pada 2024, Bridgewater meluncurkan alat Artificial Investor.

Tim Artificial Investor kini dipimpin oleh Jensen, yang juga menjabat sebagai chief investment officer Pure Alpha, bersama Sekhon.

Sejak diluncurkan, dana Artificial Investor melengkapi strategi makro utama Bridgewater. Dana tersebut mencatatkan imbal hasil sekitar 6,5 persen dalam sembilan bulan pertama tahun ini dan terus membukukan kinerja serupa setelahnya, menurut sumber Reuters.

Dalam catatan terbaru kepada klien, Jensen mengingatkan lonjakan belanja AI berpotensi memasuki fase berisiko. Ia menilai perusahaan teknologi besar semakin bergantung pada pendanaan investor eksternal untuk menutup biaya yang terus meningkat.

“Ke depan, ada kemungkinan besar kita akan segera berada dalam gelembung,” tulis Jensen.

Transisi kepemimpinan Bridgewater

Bridgewater didirikan Ray Dalio pada 1975 dari sebuah apartemen dua kamar di New York. Nir Bar Dea resmi menjabat sebagai CEO pada 2022.

Dalio telah sepenuhnya keluar dari perusahaan setelah menjual sisa kepemilikannya dan mundur dari dewan direksi tahun ini. Transisi tersebut telah disiapkan sejak Dalio melepas peran pengambilan keputusan investasi pada 2020 dan beralih menjadi mentor.

Pada 2023, Bar Dea meluncurkan perombakan strategi dengan membatasi arus dana baru ke Pure Alpha serta mengembalikan sebagian aset kepada klien. Langkah ini diambil agar ukuran dana lebih ramping dan fleksibel dalam menangkap peluang perdagangan.

Jajaran pimpinan Bridgewater kini mencakup kepala investasi bersama Karen Karniol-Tambour, Greg Jensen, dan Bob Prince. Awal tahun ini, Bridgewater juga mempromosikan trader makro Ben Melkman sebagai wakil kepala investasi, bersama David Trinh dan Blake Cecil.

Secara industri, hedge fund global mencatatkan imbal hasil hampir 15 persen sepanjang 2025 hingga akhir November, menurut laporan Reuters.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan raibnya dana investasi sebesar Rp 71 miliar milik seorang nasabah PT Mirae Asset Sekuritas kembali memantik perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan investasi di pasar modal.

Insiden ini disebut berpotensi menggerus rasa percaya investor ritel yang selama ini menjadi porsi penting dalam aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyebut dugaan penggelapan dana nasabah masih berada di tahap pemeriksaan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

OJK juga turut terlibat dalam penanganan perkara tersebut.

“Oh, itu sedang diperiksa ya sama teman-teman pasar modal (BEI). Kita ada di perlindungan konsumen juga masuk,” ujar Friderica saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, proses pemeriksaan belum dapat dipublikasikan karena belum mencapai tahap kesimpulan alias konklusif. “Nanti kita kabarin deh, karena belum konklusif,” paparnya.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, OJK tidak dapat mengungkapkan detailnya kepada publik karena seluruh temuan masih harus diverifikasi.

Meski begitu, unit perlindungan konsumen OJK juga terlibat untuk menelusuri apakah kasus ini terjadi akibat pelanggaran oleh pelaku jasa keuangan atau justru karena kelalaian nasabah.

Penelusuran tersebut mencakup kemungkinan nasabah memberikan akses keamanan seperti One-Time Password (OTP), yakni kode sandi unik yang hanya berlaku satu kali dalam waktu singkat, kepada pihak yang tidak berwenang.

Saat ditanya mengenai masukan OJK kepada Bank Indonesia, Friderica menyebut hal itu menjadi kewenangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi.

Terkait keamanan siber di industri pasar modal, Friderica belum memberikan penjelasan lebih jauh, namun menegaskan bahwa evaluasi terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan perlindungan konsumen.

Per awal Desember kemarin, otoritas BEI telah menerima laporan terkait dugaan penggelapan dana nasabah Mirae Asset Sekuritas dari akun Rekening Dana Nasabah (RDN) senilai Rp 71 miliar.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang, mengatakan Self Regulatory Organization (SRO) tengah melakukan analisis transaksi maupun mutasi efek dari kasus tersebut.

Sambil BEI berkoordinasi dengan lembaga lain yang masuk dalam SRO hingga OJK.

Untuk diketahui, SRO adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan berjalannya kegiatan pasar modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SRO mencakup BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Ketiga lembaga itu memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga integritas, keamanan transaksi, serta perlindungan investor.

“Kami sudah menerima laporan terkait penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek nasabah dari AB Mirae,” ucap Kristian Manullang lewat keterangan pers, Kamis (4/12/2025).

“Kami (SRO) sudah melakukan analisis terkait kasus tersebut baik dari aspek transaksi maupun mutasi efek. Kami berkoordinasi di SRO dan berkoordinasi dengan OJK,” katanya.

Mengenai adanya tenggat waktu untuk mengungkap kasus dugaan hilangnya dana nasabah Mirae Asset, Kristian memastikan setiap kasus yang diterima langsung ditindaklanjuti melalui analisis dan pemeriksaan menyeluruh.

Prosesnya dilakukan segera setelah laporan masuk untuk memastikan semua informasi, transaksi, dan mutasi efek yang terkait dapat ditelusuri secara akurat.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, menyebut kasus dugaan penggelapan dana nasabah Mirae Asset Sekuritas bukan kali pertama, melainkan menambah deretan kejadian serupa yang muncul sepanjang tahun 2025.

“Ada seorang nasabah di PT Mirae Asset Sekuritas yang mengaku kehilangan dana investasi Rp 71 miliar di akun RDN miliknya. Jadi, ini sudah menambah daftar panjang kejadian serupa yang terjadi pada rentang waktu hanya di tahun 2025 ini,” ungkap Puteri Komarudin saat rapat kerja (raker) bersama OJK dan BEI, Rabu (3/12/2025).

Insiden tersebut dinilai menunjukkan adanya masalah pada sistem keamanan dalam pengelolaan investasi. Karena itu, mendesak untuk diselesaikan oleh otoritas terkait.

“Ini menunjukkan bahwa memang persoalan keamanan di reksa dana ini harus segera kita tangani bersama,” paparnya.

Merespons hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan regulator sudah mulai melakukan investigasi.

Namun, temuan awal menunjukkan insiden tersebut tidak berkaitan dengan RDN, seperti keluhan awal yang beredar.

“Masih dalam investigasi yang untuk yang Mirae. Tapi itu bukan terkait dengan RDN,” ucap Inarno.

Dari laporan awal mengindikasikan adanya transaksi penjualan saham-saham blue chip milik investor tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Setelah dijual, dana hasil transaksi digunakan untuk membeli saham-saham non-blue chip, yang berarti saham dengan kapitalisasi lebih kecil atau likuiditas yang lebih rendah.

"Investor itu menjual saham yang blue chip, pengakuannya, tidak sepengetahuan dia dan dibelikan saham-saham yang bukan blue chip, ini sedang kami investigasi," paparnya.

OJK memastikan akan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat cyber security perusahaan sekuritas dan seluruh anggota bursa.

Peningkatan standar keamanan siber disebut akan menjadi prioritas regulator pada 2026.

“Terkait dengan cyber security, itu dalam 2026 kami betul-betul konsentrasi bersama Bursa untuk meningkatkan keamanan siber di ekosistem pasar modal,” lanjut Inarno.

Kasus ini menjadi catatan penting bagi industri yang tengah berupaya memperluas basis investor domestik.

Dengan semakin banyaknya transaksi dilakukan secara digital, regulator dan pelaku industri dituntut memperkuat perlindungan investor agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerima laporan dugaan hilangnya dana nasabah senilai Rp71 miliar di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Laporan ini muncul setelah nasabah Mirae itu melaporkan dugaan penyalahgunaan asetnya ke Bareskrim.

"Kami sudah menerima laporan terkait penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek nasabah dari AB Mirae," ujar Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manulang dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan analisis awal terkait kasus ini, termasuk memeriksa transaksi dan mutasi efek nasabah. Koordinasi dilakukan baik di tingkat Self-Regulatory Organization (SRO) maupun dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Atas setiap kasus yang kami terima, kami segera melakukan analisis/pemeriksaan terhadap kasus tersebut," jelas Kristian.

Selain itu, ia juga menekankan perlindungan investor di tengah perkembangan teknologi.

"Kami senantiasa melakukan pembinaan terhadap AB terkait tata kelola IT, memastikan AB sudah melakukan pengujian terhadap keandalan sistem IT yang diterapkan, penetration test, dan fasilitasi untuk mendukung penguatan IT Security AB," jelasnya.

Di pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, perusahaan menyadari adanya laporan nasabah yang beredar dan tengah menjalankan investigasi internal.

Mirae Asset berkoordinasi dengan OJK, SRO, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan proses pengungkapan kasus dilakukan sesuai ketentuan.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman," ujar pihak Mirae Asset.

Perusahaan menegaskan siap mengambil langkah hukum bila terbukti adanya penyalahgunaan atau laporan palsu yang merugikan reputasi mereka.

Mirae Asset menambahkan sistem dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal sesuai standar industri dan regulasi. Nasabah juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada pihak lain.

Nasabah PT Mirae Asset Sekuritas bernama Irman (70) melaporkan kasus dugaan akses ilegal akun sekuritas ke Bareskrim Polri setelah kehilangan dana investasi senilai Rp71 miliar di akun Rekening Dana Nasabah (RDN).

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 28 November 2025.

"Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp71 miliar," ujar kuasa hukum korban, Krisna Murti, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/11), dikutip detikcom.

Krisna mengatakan kejadian bermula pada 6 Oktober 2025 jam 19.34 WIB ketika Irman mendapatkan e-mail notifikasi trade confirmation pada e-mail yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya Mirae Asset, Neohots. Padahal Irman tak pernah melakukan transaksi itu.

Sehari setelahnya tepatnya 7 Oktober, korban langsung melaporkan dugaan aktivitas ilegal itu kepada Mirae Asset. Pihak sekuritas juga sudah mengakui aktivitas transaksi itu tidak dilakukan oleh korban.

"Dari pihak Mirae Sekuritas datang ke tempat Pak Irman. Lalu mereka di situ bilang, mengakui bahwa transaksi tanggal 6 Oktober 2025 tidak dilakukan oleh nasabah sendiri," beber Krisna.

Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah. Karenanya, terindikasi adanya akses ilegal terhadap akun nasabah oleh pihak yang mengetahui informasi login nasabah.

Krisna menjelaskan sebelumnya korban memiliki portofolio saham di BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, hingga CDIA di akun sekuritas tersebut. Tetapi, saham itu hilang, diganti dengan aset yang sama sekali tak diketahui korban.

"Saham-saham itu ada saham film, kemudian ada NIYZ. Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya," ucapnya.

Dia mengakui pihak sekuritas sudah berdialog dengan kliennya sebagai korban atas dugaan illegal access itu. Namun hingga kini pihak sekuritas hanya menyebut tengah melakukan investigasi internal tanpa penjelasan lanjutan.

Upaya somasi juga telah dilakukan, tapi somasi tersebut tidak direspons oleh pihak sekuritas.

"Kenapa akhirnya kami laporkan, karena kami somasi dan somasi kami tidak ada jawaban," tutur Krisna.

Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan telah melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pemeriksaan awal, sambung perusahaan, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut.

"Temuan ini masih dalam proses pendalaman. Mirae Asset tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan," katanya.

Pihak Mirae Asset juga memastikan bahwa sistem, platform, dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal sesuai standar industri. Perusahaan mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, guna mencegah terjadinya akses tidak sah.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) menanti aliran dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang berencana memperluas investasi ke pasar modal tahun depan. Direktur Utama Iman Rachman mengatakan hal itu dapat menjadi angin segar bagi industri pasar modal Tanah Air.

"Jadi kami sedang menunggu, awal tahun depan Danantara akan mulai masuk pasar dengan Rp 23 triliun. Tanya nanti Pak Pandu (CIO Danantara Pandu Sjahrir), tanya saja Pak Pandu bener apa enggak. Kita akan perlu realistis ya," ujarnya di Ritz Carlton Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, minat lembaga investasi untuk masuk ke pasar modal mencerminkan bahwa secara industri pasar modal Indonesia semakin baik. Hal itu tercermin dari investor domestik yang semakin meningkat, di tengah asing yang melakukan penjualan.

"Persepsi itu sudah artinya membaik bahwa domestik akan ada tambahan dana di pasar modal," imbuhnya.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pihaknya berencana untuk menganggarkan 80% dana investasi Danantara di pasar modal dalam negeri. Adapun penyalurannya bisa melalui obligasi hingga ekuitas saham

Selain itu, Danantara juga hendak mendorong rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai US$8 miliar atau setara Rp132,67 triliun.

Diketahui, RNTH di Bursa saat ini baru mencapai sekitar Rp25.06 triliun per Oktober 2025.

CIO Danantara Pandu Sjahrir pun menilai hal ini perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan investor pasar modal. "Yuk kita bisa nggak jadi 5-8 miliar (dolar) per hari. Bisa nggak kita naikin? Dan ini memang betul, we have to strength di internal kita dulu," kata Pandu dalam Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025, Jumat, (17/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan sebagian besar dana investasinya akan dialokasikan ke pasar modal, dengan total rencana investasi diperkirakan mencapai sekitar US$10 miliar atau setara Rp165,8 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa sekitar 80% dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek domestik, sedangkan sisanya bakal ditempatkan di luar negeri.

“Untuk tahun ini, sekitar 80% investasi akan dilakukan di dalam negeri, sebagian diinvestasikan di pasar publik, obligasi, dan pasar modal,” ujarnya dalam acara Capital Market Summit Expo (CMSE) di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Pandu menuturkan bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan private market dan menyiapkan BUMN di bawah naungan Danantara menjadi emiten yang berkualitas.

Dalam pemberitaan sebelumnya, proyek awal dalam negeri yang akan dijalankan Danantara antara lain pembangunan desa haji di Arab Saudi, proyek energi hulu bersama PT Pertamina (Persero), serta proyek waste to energy (WtE). Beberapa proyek ini diperkirakan mulai beroperasi pada akhir 2025.

Pandu memaparkan bahwa satu proyek WtE diperkirakan membutuhkan biaya sekitar US$150 juta—200 juta atau setara Rp2,5 triliun—3,31 triliun. Proyek ini akan menjadi konversi limbah menjadi energi terbesar di dunia.

Selain itu, dia menambahkan pemerintah Indonesia berencana memulai 10 proyek WtE pada akhir 2025. Secara keseluruhan, Pandu mengungkap bakal ada sekitar 33 proyek WtE Yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami ingin memulai dengan 10 proyek di akhir tahun ini di lima kota berbeda. Satu proyek ini pada dasarnya bernilai US$200 juta, US$150 juta hingga US$200 juta," kata Pandu dalam acara Forbes Global CEO, Rabu (15/10).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

Beleid tersebut yang akan menjadi landasan proyek PSEL, termasuk mengatur wewenang Danantara di dalamnya. Seperti diketahui, lembaga baru ini dapat memilih Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, baik melalui tender maupun dalam keadaan tertentu melakukan penunjukan langsung.

Adapun pemilihan BUPP PSEL diikuti oleh peserta yang memenuhi kriteria paling sedikit memiliki teknologi PSEL termutakhir, kemampuan keuangan dan memenuhi kewajiban investasi, dan memiliki pengalaman dalam Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSE), serta memenuhi seluruh ketentuan dan standar yang berlaku.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.