Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Ketenagakerjaan mengukuhkan sebanyak 36 agen penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada 2026.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan hingga 31 Mei 2026 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang baru mencapai 237.262 orang atau 34,63% dari total pekerja.

Angka tersebut, kata dia, masih jauh dari target UCJ tahun ini yang ditetapkan sebesar 391.711 peserta atau 57,66%.

"Artinya masih terdapat selisih sebanyak 154.449 pekerja yang harus kita kejar bersama," ujarnya saat pengukuhan Agen Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Palembang, Selasa (23/6/2026).

Aprizal menerangkan, 36 agen penggerak yang dikukuhkan menjadi strategi untuk memperluas jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan, terutama kepada pekerja sektor informal, pekerja rentan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

Para agen tersebut akan bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan, hingga membantu proses pendaftaran kepesertaan di tingkat masyarakat.

Pendekatan langsung melalui agen yang ditempatkan di lingkungan RT, RW, maupun rumah ibadah ini dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penggerak, pendamping, sekaligus edukator bagi masyarakat," jelasnya.

Dia juga menegaskan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja.

Perlindungan tersebut dipandang mampu mengurangi dampak ekonomi ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau menghadapi risiko sosial lainnya.

"Semakin banyak masyarakat yang terlindungi, semakin besar pula upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palembang," tuturnya.

Pihaknya juga berharap, seluruh organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah di Kota Palembang dapat memberikan dukungan terhadap agen penggerak di lapangan.

"Kita harapkan keberadaan agen tersebut dapat membantu menutup kesenjangan kepesertaan yang masih cukup besar sehingga target perlindungan tenaga kerja pada 2026 dapat tercapai," tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang menjadikan pekerja sektor informal sebagai sasaran utama perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang saat ini baru mencapai sekitar 35 persen.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palembang Novri Annur mengatakan, UCJ di Kota Palembang tahun ini ditargetkan mencapai 57 persen atau bertambah sekitar 119 ribu pekerja yang terlindungi.

Menurut Novri, pekerja informal menjadi fokus utama karena jumlahnya besar dan masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, kelompok ini memiliki risiko kerja yang tidak kalah tinggi dibanding pekerja formal.

"Mereka jumlahnya besar, mulai dari pedagang, pekerja lepas, asisten rumah tangga, hingga pekerja mandiri lainnya," katanya, Rabu (24/6/2026).

Guna memperluas cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng berbagai pihak melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Agen Perisai berperan menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor layanan sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Harapan kami yang paling tahu lokasi orang (pekerja) nonformal ini dari RT dan RW, makanya kami berkolaborasi menciptakan Perisai supaya bisa menyisir secara menyeluruh,” jelasnya.

Novri mengungkapkan, tantangan terbesar dalam meningkatkan kepesertaan bukan terletak pada fasilitas maupun mekanisme pendaftaran, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi banyak masyarakat itu baru ingin mendaftar setelah terjadi musibah. Padahal perlindungan harus dimiliki sebelum risiko terjadi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, proses pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU) atau pekerja mandiri kini semakin mudah karena telah terintegrasi dengan data kependudukan. Masyarakat cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat mendaftar.

Selain itu, pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari perbankan, ritel modern, kantor pos, hingga layanan mobile banking.

“Kami sudah bekerjasama dengan Disdukcapil, jadi cukup pakai NIK untuk daftar. Dan pembayaran mandiri juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua

Nabire (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap sebanyak 658 tenaga kerja kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah sehingga memberikan geliat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Rabu, mengatakan ratusan tenaga kerja tersebut bekerja di 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani penerima manfaat program MBG di daerah itu.

"Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)," katanya.

Ia menjelaskan, para pekerja memperoleh penghasilan berkisar Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.

Dengan jumlah tenaga kerja tersebut, program MBG diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire antara Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar per bulan hanya dari pembayaran gaji pekerja SPPG.

Menurut Marsel, keberadaan program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

Ia mencontohkan, salah satu SPPG di Wadio Gerbang Sadu yang melibatkan enam pemuda yang sebelumnya kerap melakukan pemalakan jalan dan meminta uang kepada pengguna jalan.

"Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan," ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG juga telah terdaftar dan mendapat perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG yang dilayani BGN Nabire mencapai 23.584 orang yang terdiri atas peserta didik dan kelompok 3B.

Pemerintah pusat mengarahkan agar program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal.

Program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan kembali menggelar Program Magang Nasional untuk lulusan baru (fresh graduate) batch 4 pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

"Program magang nasional batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Kepastian itu disepakati setelah Airlangga dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menggelar rapat membahas sejumlah stimulus untuk masyarakat pada semester II 2026.

Awal Mei lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sempat mengatakan bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang menjadi peserta magang nasional. Rencananya, perusahaan akan diminta ikut patungan membayar gaji para peserta magang mulai semester II 2026.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan sistem pembagian pembayaran upah dengan perusahaan ini masih dalam tahap pembahasan, begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen : 30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II diubah), pasti mau (perusahaan), masih terbantu lah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau Gojek bakal mengubah skema bagi hasil dengan mitra pengemudi (driver) ojek online (ojol).

Dalam skema bagi hasil baru itu, driver ojol mengantongi 92 persen dari tarif perjalanan, sedangkan potongan aplikator 8 persen.

Perubahan skema bagi hasil driver ojol dan aplikator ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 lalu.

"Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami," ujar Hans saat konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (19/5).

Hans menegaskan Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait pembagian pendapatan baru bagi pengemudi transportasi online. Namun, kebijakan perubahan skema bagi hasil ojol dan aplikator ini akan menekan pendapatan perusahaan.

"Pendapatan Gojek dari layanan GoRide yang selama ini banyak dikenal dengan nama Gojek akan mengalami penurunan," ujar Hans.

"Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak," imbuhnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5) lalu.

Pemerintah menargetkan 10 juta pekerja rentan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Per akhir Maret 2026 baru 6,7 juta pekerja yang terlindungi jaminan sosial itu.

Pekerja rentan adalah pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pekerja tersebut perlu kehadiran pemerintah untuk melindungi mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.

"Hari ini kita akan terus konsentrasi agar target 10 juta pekerja rentan itu terwujud menjadi bagian utama dari memperluas cakupan dan kepesertaan para pekerja kita," ujar Muhaimin dalam Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Muhaimin menekankan tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

Pekerja rentan ini menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh APBD, APBDes, Program SERTAKAN dan kolaborasi stakeholder, serta dukungan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak," lanjutnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menambahkan lembaganya menyiapkan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan target perlindungan bagi 10 juta pekerja rentan tersebut.

Upaya dilakukan melalui penguatan regulasi dan himbauan dari pemerintah daerah, sekaligus memperluas literasi dan awareness jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat komunitas melalui keterlibatan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial di masyarakat.

"Untuk mendorong kepada masing-masing pekerja rentan ini kami juga membuat gerakan RT/RW Sadar Jamsos. Ini sebagai titik simpul terdepan yang akan mempermudah para pekerja rentan untuk mengakses layanan kami dan sekaligus ikut menjadi perserta kami dan ini juga akan membantu memberikan data-data kepada masing-masing pemerintah daerah," jelasnya.

Dari sisi coverage, BPJS Ketenagakerjaan dipastikan terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini dekat dengan lingkungan sosial dan komunitasnya.

Saiful menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat strategi badan melalui pendekatan 3C, yaitu coverage, care, dan credibility. Dari sisi coverage, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini dekat dengan lingkungan sosial dan komunitasnya.

Pada aspek care, BPJS Ketenagakerjaan memastikan kualitas layanan dan manfaat program dapat dirasakan secara cepat dan mudah sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Sementara itu, pada aspek credibility, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas terus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, Saiful berharap 'Paritrana Award 2025' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera', tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi para penerima penghargaan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya gerakan kolaboratif yang berkelanjutan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Diselenggarakan rutin setiap tahun sejak 2017, Paritrana Award menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Pemerintah menargetkan perlindungan mencapai 99,5 persen pekerja Indonesia, termasuk pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan.

"Kami berharap Paritrana tidak hanya berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk membangun ekosistem perlindungan pekerja yang inklusif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat," tutup Saiful.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan bagi masyarakat yang mendaftar sebagai peserta masih bisa mendapatkan diskon 50 persen hingga akhir tahun ini.

Pendaftaran diskon 50 persen ini berlaku bagi kepesertaan mandiri dari pekerja rentan. Pekerja rentan adalah mereka yang penghasilannya tidak tetap, pekerjaannya tidak stabil, serta minim perlindungan sosial. Biasanya mereka bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojol, kurir, pedagang kecil, petani, nelayan hingga pekerja lepas (freelancer) tertentu.

"Pekerja rentan itu pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, dia nggak punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Saiful dalam acara Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Diskon setengah harga ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

"Kita juga mendorong untuk kepesertaan mandiri dari pekerja rentan ini dengan, pasti yang pertama adalah memanfaatkan adanya PP 50 Tahun 2025 yang memberikan diskon sebesar 50 persen sampai dengan akhir tahun ini," imbuhnya.

Menurut Saiful, aturan ini dibuat untuk mendorong kepesertaan masyarakat terutama dari sektor informal agar semakin terlindungi. Sasaran utama adalah pekerja di sektor transportasi seperti pengemudi ojek online (ojol).

Selain itu, PP ini ditekankan untuk mempertegas komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan sosial yang terjangkau.

"Diharapkan itu akan mendorong meningkatkan awareness, meningkatkan untuk mendaftarkan dan sekaligus juga mempermudah juga bagi pemerintah daerah untuk menambah jumlah kepersertaannya," jelasnya.

Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan memang tengah gencar melakukan sosialisasi untuk mendorong kepesertaan pekerja informal untuk menjadi peserta, khususnya pekerja rentan. Upaya yang ditempuh di antaranya dengan menjangkau pelaku UMKM di daerah agar mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ini.

Sejak 2007, BPJS Ketenagakerjaan pun rutin memberikan penghargaan bagi pelaku UMKM yang ikut mendukung program pemerintah ini melalui 'Anugerahkan Paritrana Award' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera'.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 15 kepala daerah, badan usaha dan UKM atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Saiful menyebutkan perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah konkrit, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 juta pekerja rentan terlindungi.

"Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional," pungkas Saiful.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang ikut Program Magang Nasional.

Rencananya, perusahaan akan diminta ikut patungan membayar gaji peserta Program Magang Nasional mulai semester II 2026.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan sistem pembagian pembayaran upah dengan perusahaan ini masih dalam tahap pembahasan, begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen : 30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II diubah), pasti mau (perusahaan), masih terbantu lah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang ikut Program Magang Nasional mulai Juni 2026. Rencananya, perusahaan yang memperkerjakan peserta magang akan diminta ikut patungan membayar gaji.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Sistem pembagian pembayaran upah ini dinilai masih dalam tahap pembahasan. Begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen:30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II). Pasti mau (perusahaan), masih terbantulah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026. Pemanggilan terhadap para aplikator akan dilakukan dalam waktu dekat.

Potongan aplikator 8 persen ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Di tegaskan bahwa minimal 92 persen pendapatan masuk ke kantor pengemudi.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Menurut Afriansyah, pemanggilan para aplikator akan dilakukan dalam waktu dekat. Tujuannya untuk mendengar pendapat sebelum kebijakan diimplementasikan.

"Ini akan segera kita panggil, karena Perpres-nya ini sendiri kan baru keluar kemarin dan insya Allah kita akan sesuai dengan arahan Presiden, 8 persen pemotongan," katanya.

Ia menyebutkan sejauh ini aplikator belum ada yang menyampaikan keberatan secara terbuka ke Kemenaker. Kendati pihaknya akan tetap memanggil untuk memastikan pandangan para aplikator.

"Ini dalam proses, kami sedang melakukan komunikasi dengan pihak aplikator besar, ya. Tapi mereka sudah tahu. Ini akan segera kita panggil," pungkasnya.

Potongan aplikator ojol di bawah 10 persen pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatornya di Hari Buruh pada 1 Mei 2026. Kemudian, ditekankan melalui Perpres yang dirilis awal pekan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang menorehkan capaian strategis dalam perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 500.000 pekerja rentan berhasil didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang dianugerahi Rekor MURI dengan kategori “Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan Terbanyak dalam Kurun Waktu Satu Tahun.”

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026 di Lapangan Upacara Raden Arya Yudha Negara, yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, serta Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, juga akan dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan kepada perwakilan pekerja rentan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Capaian ini sekaligus mendorong Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Tangerang mencapai 71% dari total 1.5 juta pekerja, dengan 1.1 juta peserta aktif. Secara nasional, hingga April 2026 BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 47,4 juta pekerja dari sekitar 129 juta angkatan kerja, di mana hampir 60% berada pada sektor informal. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan melalui dukungan fiskal, khususnya bagi pekerja rentan yang belum memiliki kemampuan membayar iuran secara mandiri.

Dalam sambutannya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, menegaskan bahwa capaian ini merupakan tonggak penting dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia.

“Penghargaan MURI ini bukan tujuan akhir, tetapi milestone bahwa negara hadir memberikan perlindungan nyata bagi pekerja rentan. Kabupaten Tangerang telah membuktikan bahwa perluasan perlindungan dapat dilakukan secara masif, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sejalan dengan transformasi kelembagaan, capaian ini mencerminkan implementasi pilar 3C BPJS Ketenagakerjaan pada aspek Coverage, melalui perluasan kepesertaan secara masif, inklusif, dan berkelanjutan, baik di sektor formal maupun informal, khususnya bagi pekerja dengan tingkat kerentanan tinggi.

“Perluasan perlindungan bagi pekerja terus kami dorong dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, terutama untuk menjangkau sektor informal yang selama ini belum terlindungi secara optimal. Dukungan pemerintah daerah melalui pembiayaan APBD menjadi faktor kunci dalam mempercepat tercapainya Universal Coverage Jamsostek,” tegas Agung.

Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tangerang menunjukkan akselerasi signifikan dalam perluasan perlindungan. Jumlah pekerja rentan yang terlindungi meningkat dari 116.000 pekerja pada 2023, menjadi 200.000 pekerja pada 2024, dan melonjak menjadi 500.000 pekerja pada 2025. Tren ini mencerminkan konsistensi kebijakan, penguatan governance, serta efektivitas sinergi lintas sektor.

Program ini menyasar kelompok pekerja rentan di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja rumah tangga, pengrajin, tukang, petani, nelayan, pengemudi ojek, pemulung, hingga pekerja keagamaan. Kelompok ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah, namun memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi, imbuh Agung.

Melalui program ini, peserta memperoleh manfaat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk santunan bagi ahli waris serta program pemberdayaan lanjutan. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak hanya menjaga pekerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup keluarga serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujar Agung.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini sekitar 500 ribu pekerja dari sektor informal, seperti nelayan, pengemudi ojek, sopir, kuli bangunan, dan petani, telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial dengan dukungan anggaran APBD sekitar Rp101 miliar.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atas komitmen kami dalam memperluas perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, sekitar 500 ribu pekerja rentan telah kami lindungi. Program ini akan terus kami tingkatkan ke depan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas serta meringankan beban masyarakat,” ujar Bupati.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas perangkat daerah yang solid, melibatkan Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, hingga pemerintah desa. Aparat pemerintah daerah bahu membahu dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, tegasnya.

Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memperluas cakupan perlindungan. “Kami tidak akan berhenti di angka 500 ribu. Target kami adalah memastikan seluruh pekerja terlindungi tanpa terkecuali, sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan hidup dengan bermartabat,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON--Upaya perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon menunjukkan kemajuan namun persoalan mendasar masih mengemuka.

Hingga November 2025, sebanyak 6 dari 10 pekerja di Kabupaten Cirebon tercatat masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, menandakan celah besar dalam sistem perlindungan tenaga kerja di daerah ini.

Data Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada Oktober 2025 berada di angka 36,45%.

Setelah penambahan 39.775 pekerja rentan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk periode November–Desember 2025, cakupan tersebut naik menjadi 41,28%. Meski meningkat 4,83%, mayoritas pekerja masih berada di luar sistem jaminan sosial.

Dengan estimasi jumlah pekerja Kabupaten Cirebon sekitar 823.000 orang, pekerja yang telah terlindungi Jamsostek baru mencapai sekitar 340.000 orang. Sementara itu, sekitar 483.000 pekerja, atau 58,72% masih bekerja tanpa perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyebut penambahan hampir 40.000 peserta baru tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja, khususnya pekerja rentan yang memiliki risiko sosial ekonomi tinggi.

Program ini merupakan lanjutan dari agenda simbolis yang sebelumnya dilaksanakan oleh bupati Cirebon, dengan sasaran pekerja rentan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

“Program ini bertujuan memberikan rasa aman bagi pekerja agar dapat bekerja dengan tenang dan bermartabat,” ujar Agus, Selasa (16/12/2025).

Namun, data menunjukkan intervensi tersebut belum mampu mengubah struktur masalah ketenagakerjaan di Cirebon. Perlindungan yang diberikan kepada 39.775 pekerja rentan hanya berlaku selama dua bulan, sehingga keberlanjutan kepesertaan menjadi tantangan utama.

Tanpa skema pembiayaan lanjutan, para pekerja tersebut berpotensi kembali tidak terlindungi setelah Desember 2025.

Pekerja yang belum terlindungi umumnya berasal dari sektor informal, seperti buruh harian lepas, petani, nelayan, pekerja jasa kecil, hingga pekerja tanpa hubungan kerja formal.

Kelompok ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemiskinan baru maupun kemiskinan ekstrem.

Sebelumnya, Pemkab Cirebon juga mencatat telah memberikan perlindungan Jamsostek kepada 2.350 nelayan melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Meski demikian, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan total pekerja rentan yang ada.

Secara ekonomi, rendahnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan mencerminkan tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Kabupaten Cirebon.

Kondisi ini berpotensi menekan produktivitas, memperlebar ketimpangan sosial, dan meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah ketika terjadi kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah.

Kenaikan UCJ menjadi 41,28% dinilai sebagai capaian administratif, namun belum cukup untuk menjamin perlindungan menyeluruh.

Tanpa kebijakan berkelanjutan, perluasan kepesertaan hanya akan bersifat temporer dan bergantung pada intervensi anggaran jangka pendek.

Agus mengatakan, dengan lebih dari setengah juta pekerja masih berada di luar sistem, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, memperluas pembiayaan rutin, serta mendorong sektor informal masuk ke dalam skema perlindungan formal.

"Tanpa langkah struktural, mayoritas pekerja di Kabupaten Cirebon akan tetap bekerja dalam kondisi rentan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai," katanya.