JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ( GOTO ), perusahan yang menaungi Gojek mengumumkan bahwa mulai 1 Juli 2026, potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra driver dipangkas menjadi 8%. Wakil Direktur Utama dan Deputi CEO GOTO, Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan, potongan aplikasi tersebut berlaku untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua (ojol) atau GoRide.

"Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Sah! Potongan Komisi Ojol Jadi 8% per Juli 2026, Aplikator Sudah Sepakat



Catherine mengaku, implementasi skema bagi hasil ini tentu tidak mudah dan akan memberikan tantangan bagi lini bisnis roda dua Perusahaan. Oleh karena itu, penyesuaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saling terkait, yaitu peluang pendapatan Mitra Pengemudi yang tetap terjaga, keterjangkauan harga layanan bagi pelanggan, dan keberlanjutan ekosistem.

"Gojek akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi Mitra Pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan upaya penurunan potongan aplikasi agar pendapatan driver bisa lebih besar merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online.

Ojol Keluhkan Harga Pertamax Rp16.250 Kemahalan: Biasanya Naik Cuma Seribu, Ini 3 Ribu Lebih

"Pemberlakuan komisi untuk layanan transportasi online beroda dua merupakan kebijakan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pengemudi ojek online. Merupakan komitmen kami semua di DPR RI untuk mengawal proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online," pungkasnya.

JAKARTA - Pembagian komisi bagi para ojek online (ojol) resmi dipangkas menjadi 8%, yang akan berlaku pada Juli 2026, mendatang. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Dalam Perpres itu salah satunya mengatur agar platform maksimal hanya memotong 8% dari sebelumnya mencapai 20%. Dengan begitu, minimal 92% pendapatan diterima para pengemudi ojek online.

Komisi bagi para ojol ini disepakati oleh aplikator GoTo dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/6/2026).

Efek Komisi Turun Gerus Pendapatan Aplikator Ojol, Ini Penyelamatnya



"Kami sudah mengadakan pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga, mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi," kata Dasco saat jumpa pers.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo menyampaikan, terima kasih pada Dasco dan Cucun lantaran telah berdiskusi perihal pembagian komisi. Ia berkata, pihaknya akan menerapkan pembagian komisi 8% untuk para ojol.

"Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo-Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua. Kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi, sekali lagi, tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini," kata Catherine.

Potongan Aplikator Ojol Turun Jadi 8%, Ini Kata Grab dan Goto



Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di peringatan May Day 1 Mei 2026. "Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini," terangnya.

Senada dengan itu, CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi menyatakan, pihaknya akan menerapkan pembagian komisi baru untuk para ojol.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," pungkasnya.

JAKARTA - Ekonom menilai dampak pemangkasan komisi ojek online (ojol) dari 20% menjadi 8% untuk aplikator dan untuk driver dari 80% menjadi 92% akan ikut berdampak pada pendapatan dan tingkat profitabilitas aplikator .

Gojek melalui induknya PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebelumnya sudah menyampaikan berkomitmen akan mengikuti aturan terbaru dari pemerintah via Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang komisi terbaru untuk layanan GoRide.

Sedangkan aplikator lainnya, Grab Indonesia dalam pernyataan resminya, juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Perpres tersebut bagi mitra pengemudi transportasi roda dua nantinya akan berjalan dengan lancar.

Intervensi Danantara di Industri Ojol Dinilai Berisiko, Begini Penjelasannya



Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Rumayya Batubara menilai penyesuaian komisi dari 20% ke 8% ini jelas berdampak pada pendapatan aplikator termasuk GoTo, dalam hal ini pendapatan dari roda dua.

“GoTo sendiri mengakui itu (ada dampak pada pendapatan roda dua). Tapi apakah ini langsung mengancam keberlanjutan bisnis mereka? Tidak otomatis,” tegasnya, Rabu (20/5).

Dia menegaskan, profit perusahaan memang akan tergerus, tapi bisnisnya tidak akan jatuh. Namun dia menegaskan, yang justru perlu diwaspadai adalah nasib pengemudi.

Prabowo Pangkas Komisi Aplikator Jadi 8%, Ojol Minta Implementasi Dikawal



“Penurunan komisi aplikator tidak otomatis berarti penghasilan driver naik. Kalau tarif konsumen ikut naik, penumpang bisa berkurang, order turun, dan ujungnya pendapatan driver justru stagnan atau bahkan turun. Niatnya baik, tapi tanpa kebijakan tarif yang komprehensif, hasilnya bisa berbalik,” kata Rumayya.

Diterangkan juga para aplikator termasuk Goto dan Grab sejak awal tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Mereka bukan cuma aplikasi ojek, tetapi terdiversifikasi dengan lini bisnis keuangan teknologi atau fintech, ada layanan logistik, dan berbagai lini ekosistem digital lain yang bisa saling menopang.

“Sepanjang 2025, pendapatan bersih fintech GoTo saja tumbuh 62% menjadi Rp5,8 triliun. Selain itu, efisiensi operasional berbasis AI juga menjadi salah satu faktor yang membantu GoTo mencetak laba bersih pertama kalinya pada kuartal I 2026. Jadi kalau satu lini terkena tekanan regulasi, bukan berarti seluruh bisnis langsung goyah,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirut Goto, Hans Patuwo menyampaikan, akan melakukan empat strategi implementasi komisi ojol. Pertama, perusahaan akan menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden. Langkah ini akan menyesuaikan komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua (GoRide).

Kedua, Gojek akan menghentikan “program langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi. GoRide Hemat nantinya akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide Reguler.

Ketiga, Gojek terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis.

Keempat, GoTo akan andalkan ekosistem yang terus bertumbuh dari layanan teknologi finansial, logistik/ pengantaran dan lini bisnis lainnya. "Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo," kata Hans.

Sementara, Neneng Goenadi, CEO Grab Indonesia menegaskan pihaknya mengupayakan pendapatan mitra tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

"Grab akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Perpres bagi mitra pengemudi transportasi roda dua nantinya akan berjalan dengan lancar,” katanya, dalam siaran pers.

JAKARTA - Massa aksi dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas (Forkot) tiba di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 13.30 WIB untuk berdemonstrasi. Kedatangan massa aksi membuat polisi melakukan penutupan sebagian ruas jalan di lokasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penutupan dilakukan dengan memasang traffic barrier serta menempatkan barisan polisi wanita (Polwan) yang membawa banner berisi imbauan persuasif agar aksi berlangsung damai. Kendaraan masih dapat melintas, namun hanya melalui satu jalur yang dibuka petugas.

Kondisi tersebut memicu kepadatan kendaraan khususnya dari arah Balai Kota menuju kawasan Air Mancur Bundaran MH Thamrin. Sementara arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau relatif lancar.

Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi pengemudi ojek online tersebut. Dalam orasinya, salah satu peserta aksi menyampaikan tuntutan agar pemerintah dan aplikator memperhatikan kesejahteraan pengemudi ojol.

"Kami hanya ingin keadilan agar ojol hidup berkecukupan," ujar salah satu orator dalam aksi.

Massa aksi disebut tidak hanya berasal dari wilayah DKI Jakarta, tetapi juga dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam aksinya, Forkot menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya revisi potongan 8 persen dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026, penolakan perubahan status mitra menjadi pekerja atau buruh.

Kemudian, permintaan tarif ojol yang dinilai lebih manusiawi, penyesuaian jarak tempuh antar-jemput sesuai orderan, pelibatan mitra driver dalam setiap kebijakan terkait ojol, serta penguatan regulasi perlindungan pengemudi ojol dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau Gojek bakal mengubah skema bagi hasil dengan mitra pengemudi (driver) ojek online (ojol).

Dalam skema bagi hasil baru itu, driver ojol mengantongi 92 persen dari tarif perjalanan, sedangkan potongan aplikator 8 persen.

Perubahan skema bagi hasil driver ojol dan aplikator ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 lalu.

"Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami," ujar Hans saat konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (19/5).

Hans menegaskan Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait pembagian pendapatan baru bagi pengemudi transportasi online. Namun, kebijakan perubahan skema bagi hasil ojol dan aplikator ini akan menekan pendapatan perusahaan.

"Pendapatan Gojek dari layanan GoRide yang selama ini banyak dikenal dengan nama Gojek akan mengalami penurunan," ujar Hans.

"Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak," imbuhnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5) lalu.

JAKARTA - Grab Indonesia resmi menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike). Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi.

Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat. ”Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam siaran tertulis, Selasa (19/5/2026).

Neneng melanjutkan, kesejahteraan mitra pengemudi merupakan prioritas utama. Grab Indonesia terus mengupayakan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, Grab Indonesia akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan.

Mulai dari Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, dan asuransi kecelakaan tambahan.

Kemudian, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat). Selain itu, Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Perpres No 27/2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Langkah ini mendapat respons positif dari kalangan pengemudi ojek online (ojol).

Pasalnya, Perpres itu salah satunya mengatur agar platform maksimal hanya memotong 8 persen dari sebelumnya mencapai 20 persen. Dengan begitu, minimal 92 persen pendapatan diterima para pengemudi.

Pengumuman kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Lapangan Monas, Jakarta, di hadapan ratusan ribu pekerja dari berbagai sektor.

Uddin, salah satu driver ojol menyampaikan apresiasi, namun tetap menekankan pentingnya realisasi kebijakan di lapangan. Mereka juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan driver telah berlangsung lama.

“Alhamdulillah, tuntutan itu sudah beberapa kali diajukan, artinya mengenai potongan-potongan 20 persen itu (driver) ojol keberatan, makanya ini ada spanduk yang bertuliskan harga mati (potongan) 10 persen,” ujar Uddin, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Tak hanya terkabul, keinginan itu bahkan bisa ditekan lagi oleh Prabowo hingga 8 persen. Artinya, pengemudi akan lebih banyak diuntungkan.

Kebijakan pemerintah ini pun disebut sebagai langkah maju. Para driver berharap perubahan tersebut benar-benar diterapkan oleh aplikator tanpa pengecualian.

“Kalau dukungan memang kami tanggapi secara positif. Cuma yang penting itu sekarang realisasi," ujarnya.

Selain persoalan bagi hasil, para pengemudi juga menyoroti isu kesejahteraan lain seperti perlindungan kesehatan, kondisi kendaraan, hingga beban operasional di lapangan yang mendapatkan lintasan yang panjang namun dibayar murah.

Bagi para buruh, May Day seperti sebuah perhelatan akbar. Nung, seorang buruh asal Jonggol, Kabupaten Bogor, bahkan rela berangkat sejak pukul 04:00 WIB untuk bisa lebih pagi tiba di Monas.

Bagi dia, peringatan Hari Buruh Internasional yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen untuk menyuarakan harapan.

Menurutnya, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum kebersamaan sekaligus bentuk dukungan kepada pemerintah. Nung berharap perhatian terhadap buruh dapat terus ditingkatkan ke depan, tidak hanya berhenti pada kebijakan yang sudah ada saat ini.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini selanjutnya. Lebih banyak lagi bantuannya. Lebih lanjut lagi gitu,” katanya.

Bagi Nung, hal terpenting dari bekerja bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga rasa aman dalam bekerja. “Saya rasakan ya, yang penting aman sentosa. Sehat,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan yang lebih luas, terutama bagi generasi muda agar memiliki lebih banyak peluang kerja di masa depan. “Harapan kita semua kan anak cucu kita supaya aman sentosa, banyak peluang pekerjaan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa tidak hanya soal menyampaikan keresahan atas segala problematika kebijakan pemerintah, tetapi dapat diisi dengan acara yang menghibur seperti konser mini.

Hal ini seperti yang dilakukan massa buruh yang melakukan demo di depan Gedung DPR/MPR dalam rangka memperingati Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, mobil pick up disulap menjadi panggung, lengkap dengan alat musik drum, gitar, bass, mic, sampai soundsystem.

Masing-masing perwakilan aliansi buruh bergantian untuk tampil di tengah-tengah tuntutan terhadap kesejahteraan buruh. Di sela-sela penampilan, vokalis menyisipkan pernyataan yang menggunggah semangat massa unjuk rasa

"Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia," ucap vokalis.

Sebagian massa yang hadir tampak antusias bernyanyi layaknya konser di acara besar. Mereka mengepalkan tangan dengan mengarahkan ke atas, penuh semangat.

Diketahui, ada sejumlah tuntutan seperti mempercepat pengesahan UU Ketenagakerjaan, kenaikan upah, hingga meminta status driver ojek online dari mitra menjadi pekerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online, termasuk ketentuan baru yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu mengenai penurunan tarif driver ojek online (Ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen, yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026,” ujar Direktur Utama GoTo Hans Patuwo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (1/4/2026).

Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji Perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ucapnya.

Ia menambahkan, GoTo juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait aturan di bidang transportasi online. Menurut Hans, koordinasi ini untuk memastikan perusahaan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, terutama mitra pengemudi dan pelanggan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2026, menyatakan bahwa potongan tarif driver ojol diturunkan menjadi 8 persen.

Terbitnya Perpres 27/2026 yang mengatur ketentuan itu pun disebut sebagai salah satu kado untuk pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia 2026.

“Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pada kesempatan itu, dia juga memerintahkan driver ojol harus mendapatkan sejumlah jaring pengaman seperti jaminan kecelakaan kerja.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” tutur Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Ketenagakerjaan hari ini mengumumkan program Bonus Hari Raya (BHR) 2026 bagi Mitra Pengemudi transportasi online di Indonesia. Grab menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan komitmennya melalui peningkatan signifikan Program BHR 2026.

Neneng Goenadi, Chief Executive Officer, Grab Indonesia BHR 2026 merupakan bentuk penghargaan tulus Grab kepada seluruh Mitra Pengemudi dengan produktivitas tinggi yang setiap hari melayani masyarakat Indonesia.

“Program ini lahir dari itikad baik dan disusun berdasarkan produktivitas para Mitra Pengemudi. Melalui BHR 2026, kami ingin memastikan dukungan yang berdampak langsung dan benar-benar dirasakan oleh para Mitra Pengemudi, khususnya di bulan yang penuh berkah ini,” imbuh Neneng.

Dalam konferensi pers 3 Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian serta komunikasi intensif dengan seluruh perusahaan aplikator untuk memastikan BHR 2026 berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa secara nasional, program BHR tahun ini akan menjangkau sekitar 850.000 Mitra Pengemudi aktif dari seluruh aplikator.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 400.000 Mitra Pengemudi berasal dari ekosistem Grab, sejalan dengan skema berbasis produktivitas aktif di platform. Penegasan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku industri untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra, keberlanjutan usaha, serta stabilitas ekosistem ekonomi digital.

Naikkan Anggaran BHR

Pada tahun 2026, Grab meningkatkan alokasi anggaran BHR dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp100-110 Miliar. Peningkatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas program, tetapi juga memperbaiki struktur nominal di berbagai kategori penerima. Program BHR 2026 dibagi ke dalam tujuh kategori, masing-masing untuk Mitra Pengemudi Roda 2 dan Mitra Pengemudi Roda 4, yang disusun berdasarkan tingkat produktivitas dan aktivitas mitra sepanjang periode penilaian.

Untuk kategori penerima tertinggi, mitra GrabBike dapat menerima hingga Rp850.000 dan mitra GrabCar hingga Rp1.600.000. Sementara itu, pada kategori nominal terendah, terjadi peningkatan signifikan hingga tiga kali lipat menjadi Rp150.000 untuk GrabBike dan Rp200.000 untuk GrabCar. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan struktur apresiasi yang lebih cocok pada berbagai tingkat produktivitas. Penyaluran BHR dilakukan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri dan mitra dapat mengecek status penerimaan secara transparan melalui aplikasi GrabDriver.

Skema BHR dirancang menggunakan indikator tingkat produktivitas mitra, termasuk jumlah dan konsistensi penyelesaian order, serta kualitas pelayanan. Pendekatan berbasis produktivitas ini bertujuan memastikan apresiasi diberikan secara proporsional sesuai partisipasi mitra dalam ekosistem yang fleksibel. Sebagai platform dengan model kemitraan yang memberikan kebebasan bagi mitra untuk menentukan waktu dan intensitas aktivitasnya, Grab memahami bahwa pola partisipasi bersifat dinamis.

Berdasarkan data internal per Desember 2025, dari sekitar 3,7 juta mitra yang terdaftar, rata-rata mitra yang pernah menggunakan aplikasi dalam satu bulan berjalan berkisar antara 700.000 hingga 800.000 Mitra Pengemudi—yakni mitra yang menerima setidaknya satu order dalam bulan tersebut (Mitra Pengguna). Jumlah ini bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan kebutuhan, preferensi, serta tingkat partisipasi masing-masing individu.

“Karakter fleksibel inilah yang menjadi ciri utama ekosistem gig economy. Oleh karena itu, kebijakan BHR dirancang dengan mengacu pada data produktivitas aktual mitra, sehingga implementasinya tetap proporsional, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak dalam ekosistem. Sejalan dengan pendekatan tersebut, seluruh Mitra Pengemudi Aktif dengan tingkat produktivitas tinggi yang berjumlah lebih dari 400.000 Mitra Pengemudi menerima BHR sebagai bentuk penghargaan tulus atas kontribusi dan konsistensi mereka di platform kami,” ujar Neneng.

BHR juga menjadi bagian dari komitmen Grab dalam memperluas dampak sosial dan pemberdayaan ekonomi. Data internal menunjukkan bahwa sekitar satu dari dua mitra sebelumnya merupakan korban PHK atau belum memiliki pendapatan sebelum bergabung. Selain itu, terdapat 182.500 Mitra Pengemudi perempuan, termasuk banyak ibu tunggal, serta lebih dari 700 mitra penyandang disabilitas yang aktif di platform. Keberagaman ini mencerminkan peran platform sebagai ruang peluang ekonomi tambahan yang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi tambahan, Grab menghadirkan program “Perjalanan Bermakna dengan Umrah Gratis” dengan memberikan 105 paket umrah senilai Rp5 Miliar kepada Mitra Pengemudi berprestasi dari berbagai wilayah Indonesia. Program ini merupakan penghargaan atas dedikasi dan konsistensi mitra dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Grab menegaskan bahwa BHR merupakan bentuk apresiasi dan itikad baik perusahaan, di luar penghasilan yang telah diterima mitra melalui aktivitas di platform. Program ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi, keberlanjutan, serta dampaknya bagi mitra dan ekosistem secara keseluruhan.

“Di balik jaket dan helm yang dikenakan mitra kami setiap hari, ada keluarga yang menjadi semangat mereka. Harapan kami sederhana: semoga dukungan ini dapat membantu menghadirkan Hari Raya yang lebih hangat dan penuh makna,” tutup Neneng.

(SAW)

JAKARTA - Pemerintah memastikan para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir aplikasi akan mendapatkan angin segar menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Nilai Bonus Hari Raya (BHR) tahun 2026 disepakati mencapai Rp220 miliar, melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp105–110 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kesepakatan ini lahir dari komunikasi intensif pemerintah dengan jajaran petinggi perusahaan aplikator yang berkomitmen memberikan apresiasi lebih bagi para mitranya.

"Alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 (2026) bisa mencakup kepada sekitar 850 ribu mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3/2026).

Stimulus Lebaran 2026: Anggaran THR ASN Naik Jadi Rp55 Triliun dan Bonus Ojol Rp220 M



Peningkatan total anggaran BHR ini dipicu oleh kenaikan alokasi dari masing-masing perusahaan penyedia layanan transportasi daring. Airlangga merinci perbandingan kontribusi perusahaan aplikator yakni GoTo & Grab tahun ini menyediakan masing-masing sekitar Rp100-110 miliar, naik dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp50 miliar per perusahaan.

Untuk Maxim mencatatkan lonjakan penerima paling drastis, yakni mencapai 51 ribu mitra, jauh melampaui capaian tahun lalu yang hanya mencakup 1.000 mitra dan inDrive turut serta memberikan bonus kepada ratusan mitra pengemudinya.

"Jadi Maxim meningkatnya juga besar 51 ribu, kemudian inDrive juga memberikan sekitar 500-an," tuturnya.

THR Karyawan Swasta Wajib Cair H-7 Lebaran, PNS Duluan



Pemerintah memberikan instruksi khusus agar bonus tersebut tidak cair terlalu mepet dengan hari raya. Diharapkan dana tersebut sudah berada di tangan pengemudi sejak dua minggu sebelum Lebaran guna mengantisipasi kebutuhan yang meningkat.

"Nah kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri," imbau Airlangga.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya aspek keamanan kerja bagi para mitra. Ia memastikan bahwa hak-hak perlindungan sosial para pengemudi telah terakomodasi melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, hingga saat ini mitra pengemudi mengikuti jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Airlangga.

Untuk tahun 2026, BHR akan diberikan kepada lebih dari 850 ribu mitra penerima dengan nilai total sekitar Rp220 miliar. Adapun rincian dari masing-masing aplikator yakni GoTo dan Grab menyiapkan dana agregat sebesar Rp100–110 miliar pada tahun 2026, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp50 miliar.

Masing-masing platform akan menyalurkan BHR kepada sekitar 400 ribu mitra, sehingga total penerima dari keduanya mencapai sekitar 800 ribu mitra. Sementara itu, Maxim menetapkan 51.000 mitra produktif sebagai penerima BHR 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1.000 mitra, serta inDrive juga menyatakan komitmennya untuk membagikan BHR kepada sekitar 500 pengemudi.

Lebih lanjut, Pemerintah mendorong penyaluran BHR kepada mitra pengemudi dapat dilakukan lebih awal, yakni mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri, sehingga dapat membantu para mitra dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga daya beli jelang Hari Raya.

Selain itu terkait perlindungan jaminan sosial, hingga saat ini perusahaan aplikator telah memfasilitasi mitra pengemudi untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) bersama Lembaga Amal Zakat Gerak Kita Indonesia (LAZ Gerakin) membagikan makanan siap saji untuk sahur kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah wilayah di Jakarta.

Kegiatan Sahur On The Road (SOTR) bertajuk “Jakarta Berbagi Sahur” dilakukan pada Sabtu dini hari, 28 Februari 2026. Kegiatan ini menyasar kalangan pekerja informal dan masyarakat prasejahtera di sepanjang ruas jalan yang menjadi jantung Kota Jakarta, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), manusia gerobak, hingga pemukul bedug sahur yang masih setia membangunkan warga di waktu dini hari.

Koordinator kegiatan SOTR LAZ Gerakin, Radim Okto Fudin, menegaskan, aksi sosial ini telah dipersiapkan secara matang melalui observasi langsung di lapangan.

“Selama tiga hari ini kami melakukan investigasi dan pengamatan tentang aktivitas sahur bagi kalangan ojol, masyarakat miskin kota, serta manusia gerobak. Jadi sasaran kita pagi ini adalah 900 orang. Namun ternyata di lapangan masih sangat banyak yang membutuhkan,” ujarnya.

Radim menambahkan, pendekatan berbasis pengamatan tersebut dilakukan agar distribusi makanan sahur benar-benar tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

Di kawasan Kampung Melayu, salah satu penerima manfaat bernama Pak Karim mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai manusia gerobak itu menyampaikan rasa senangnya atas kegiatan berbagi sahur tersebut. “Alhamdulillah, sangat senang dan terbantu. Jarang ada yang memperhatikan kami saat sahur,” tuturnya singkat.

Lihat video: Keutamaan Membaca Al-Quran dan Manfaatnya bagi Kehidupan



Salah satu pengurus LAZ Gerakin Wijayanti yang juga menjabat sebagai Bendahara PB IKA PMII, mengungkapkan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian program Ramadan yang lebih luas.

“PB IKA PMII hampir setiap hari mengadakan buka puasa bersama yang diikuti lebih dari 700 orang di kantor. Selain itu, melalui Gerak Kita Indonesia, kami juga beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan peduli untuk Aceh dan Sumatera,” ujarnya.

Direktur Utama LAZ Gerakin Sandi Suwardi Hasan menyatakan pihaknya tengah menyiapkan program sosial lanjutan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat kami sedang menyiapkan program mudik gratis untuk rute Jakarta hingga Jawa Timur dan Jakarta hingga Medan. Semoga kegiatan yang dilakukan ini semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Sandi.

Melalui kegiatan “Jakarta Berbagi Sahur” ini, PB IKA PMII dan LAZ Gerakin berharap nilai solidaritas dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran organisasi alumni dan lembaga filantropi dalam menghadirkan aksi nyata yang berkelanjutan, khususnya di bulan suci Ramadan.