Bisnis.com, PALEMBANG — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang menjadikan pekerja sektor informal sebagai sasaran utama perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang saat ini baru mencapai sekitar 35 persen.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palembang Novri Annur mengatakan, UCJ di Kota Palembang tahun ini ditargetkan mencapai 57 persen atau bertambah sekitar 119 ribu pekerja yang terlindungi.

Menurut Novri, pekerja informal menjadi fokus utama karena jumlahnya besar dan masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, kelompok ini memiliki risiko kerja yang tidak kalah tinggi dibanding pekerja formal.

"Mereka jumlahnya besar, mulai dari pedagang, pekerja lepas, asisten rumah tangga, hingga pekerja mandiri lainnya," katanya, Rabu (24/6/2026).

Guna memperluas cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng berbagai pihak melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Agen Perisai berperan menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor layanan sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Harapan kami yang paling tahu lokasi orang (pekerja) nonformal ini dari RT dan RW, makanya kami berkolaborasi menciptakan Perisai supaya bisa menyisir secara menyeluruh,” jelasnya.

Novri mengungkapkan, tantangan terbesar dalam meningkatkan kepesertaan bukan terletak pada fasilitas maupun mekanisme pendaftaran, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi banyak masyarakat itu baru ingin mendaftar setelah terjadi musibah. Padahal perlindungan harus dimiliki sebelum risiko terjadi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, proses pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU) atau pekerja mandiri kini semakin mudah karena telah terintegrasi dengan data kependudukan. Masyarakat cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat mendaftar.

Selain itu, pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari perbankan, ritel modern, kantor pos, hingga layanan mobile banking.

“Kami sudah bekerjasama dengan Disdukcapil, jadi cukup pakai NIK untuk daftar. Dan pembayaran mandiri juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pekerja nonformal atau non-fix income.

“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).

Doddy menyoroti rendahnya porsi pekerja nonformal dalam penyaluran FLPP yang baru 13,03 persen. Padahal, potensi kelompok ini dinilai sangat besar dan belum tergarap optimal oleh pengembang maupun perbankan.

Sejak 2010, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp 141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350.000 unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa peningkatan DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) setiap tahun menunjukkan bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan.

Percepatan Persetujuan KPR dan Pembangunan Rumah

BP Tapera meminta pengembang mempercepat pembangunan rumah dan mempercepat proses persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mengingat waktu realisasi tahun ini tersisa dua bulan.

Ia juga meminta pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menekankan pentingnya distribusi hunian subsidi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Rumah subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” ujar Ara.

Ara menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola BP Tapera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong percepatan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta perluasan akses pembiayaan bagi pekerja nonformal atau non-fix income.

“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (16/11/2025).

Doddy menyoroti rendahnya porsi pekerja non-fix income dalam penyaluran FLPP yang baru mencapai 13,03 persen.

Sejak 2010, ia mengatakan pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp 141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Doddy.

Menurut dia, kenaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) setiap tahun menjadi bukti bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan.

Doddy mengatakan BP Tapera mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan.

Dirinya juga meminta para pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengatakan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

“Rumah subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” ujar Ara.

Pemerintah, menurut dia, terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.