Pemerintah akan kembali menggelar Program Magang Nasional untuk lulusan baru (fresh graduate) batch 4 pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

"Program magang nasional batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Kepastian itu disepakati setelah Airlangga dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menggelar rapat membahas sejumlah stimulus untuk masyarakat pada semester II 2026.

Awal Mei lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sempat mengatakan bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang menjadi peserta magang nasional. Rencananya, perusahaan akan diminta ikut patungan membayar gaji para peserta magang mulai semester II 2026.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan sistem pembagian pembayaran upah dengan perusahaan ini masih dalam tahap pembahasan, begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen : 30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II diubah), pasti mau (perusahaan), masih terbantu lah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau Gojek bakal mengubah skema bagi hasil dengan mitra pengemudi (driver) ojek online (ojol).

Dalam skema bagi hasil baru itu, driver ojol mengantongi 92 persen dari tarif perjalanan, sedangkan potongan aplikator 8 persen.

Perubahan skema bagi hasil driver ojol dan aplikator ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 lalu.

"Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami," ujar Hans saat konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (19/5).

Hans menegaskan Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait pembagian pendapatan baru bagi pengemudi transportasi online. Namun, kebijakan perubahan skema bagi hasil ojol dan aplikator ini akan menekan pendapatan perusahaan.

"Pendapatan Gojek dari layanan GoRide yang selama ini banyak dikenal dengan nama Gojek akan mengalami penurunan," ujar Hans.

"Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak," imbuhnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5) lalu.

Pemerintah menargetkan 10 juta pekerja rentan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Per akhir Maret 2026 baru 6,7 juta pekerja yang terlindungi jaminan sosial itu.

Pekerja rentan adalah pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pekerja tersebut perlu kehadiran pemerintah untuk melindungi mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.

"Hari ini kita akan terus konsentrasi agar target 10 juta pekerja rentan itu terwujud menjadi bagian utama dari memperluas cakupan dan kepesertaan para pekerja kita," ujar Muhaimin dalam Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Muhaimin menekankan tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

Pekerja rentan ini menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh APBD, APBDes, Program SERTAKAN dan kolaborasi stakeholder, serta dukungan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak," lanjutnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menambahkan lembaganya menyiapkan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan target perlindungan bagi 10 juta pekerja rentan tersebut.

Upaya dilakukan melalui penguatan regulasi dan himbauan dari pemerintah daerah, sekaligus memperluas literasi dan awareness jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat komunitas melalui keterlibatan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial di masyarakat.

"Untuk mendorong kepada masing-masing pekerja rentan ini kami juga membuat gerakan RT/RW Sadar Jamsos. Ini sebagai titik simpul terdepan yang akan mempermudah para pekerja rentan untuk mengakses layanan kami dan sekaligus ikut menjadi perserta kami dan ini juga akan membantu memberikan data-data kepada masing-masing pemerintah daerah," jelasnya.

Dari sisi coverage, BPJS Ketenagakerjaan dipastikan terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini dekat dengan lingkungan sosial dan komunitasnya.

Saiful menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat strategi badan melalui pendekatan 3C, yaitu coverage, care, dan credibility. Dari sisi coverage, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini dekat dengan lingkungan sosial dan komunitasnya.

Pada aspek care, BPJS Ketenagakerjaan memastikan kualitas layanan dan manfaat program dapat dirasakan secara cepat dan mudah sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Sementara itu, pada aspek credibility, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas terus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, Saiful berharap 'Paritrana Award 2025' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera', tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi para penerima penghargaan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya gerakan kolaboratif yang berkelanjutan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Diselenggarakan rutin setiap tahun sejak 2017, Paritrana Award menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Pemerintah menargetkan perlindungan mencapai 99,5 persen pekerja Indonesia, termasuk pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan.

"Kami berharap Paritrana tidak hanya berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk membangun ekosistem perlindungan pekerja yang inklusif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat," tutup Saiful.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan bagi masyarakat yang mendaftar sebagai peserta masih bisa mendapatkan diskon 50 persen hingga akhir tahun ini.

Pendaftaran diskon 50 persen ini berlaku bagi kepesertaan mandiri dari pekerja rentan. Pekerja rentan adalah mereka yang penghasilannya tidak tetap, pekerjaannya tidak stabil, serta minim perlindungan sosial. Biasanya mereka bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojol, kurir, pedagang kecil, petani, nelayan hingga pekerja lepas (freelancer) tertentu.

"Pekerja rentan itu pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, dia nggak punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Saiful dalam acara Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Diskon setengah harga ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

"Kita juga mendorong untuk kepesertaan mandiri dari pekerja rentan ini dengan, pasti yang pertama adalah memanfaatkan adanya PP 50 Tahun 2025 yang memberikan diskon sebesar 50 persen sampai dengan akhir tahun ini," imbuhnya.

Menurut Saiful, aturan ini dibuat untuk mendorong kepesertaan masyarakat terutama dari sektor informal agar semakin terlindungi. Sasaran utama adalah pekerja di sektor transportasi seperti pengemudi ojek online (ojol).

Selain itu, PP ini ditekankan untuk mempertegas komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan sosial yang terjangkau.

"Diharapkan itu akan mendorong meningkatkan awareness, meningkatkan untuk mendaftarkan dan sekaligus juga mempermudah juga bagi pemerintah daerah untuk menambah jumlah kepersertaannya," jelasnya.

Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan memang tengah gencar melakukan sosialisasi untuk mendorong kepesertaan pekerja informal untuk menjadi peserta, khususnya pekerja rentan. Upaya yang ditempuh di antaranya dengan menjangkau pelaku UMKM di daerah agar mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ini.

Sejak 2007, BPJS Ketenagakerjaan pun rutin memberikan penghargaan bagi pelaku UMKM yang ikut mendukung program pemerintah ini melalui 'Anugerahkan Paritrana Award' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera'.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 15 kepala daerah, badan usaha dan UKM atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Saiful menyebutkan perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah konkrit, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 juta pekerja rentan terlindungi.

"Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional," pungkas Saiful.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang ikut Program Magang Nasional.

Rencananya, perusahaan akan diminta ikut patungan membayar gaji peserta Program Magang Nasional mulai semester II 2026.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan sistem pembagian pembayaran upah dengan perusahaan ini masih dalam tahap pembahasan, begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen : 30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II diubah), pasti mau (perusahaan), masih terbantu lah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang ikut Program Magang Nasional mulai Juni 2026. Rencananya, perusahaan yang memperkerjakan peserta magang akan diminta ikut patungan membayar gaji.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Sistem pembagian pembayaran upah ini dinilai masih dalam tahap pembahasan. Begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen:30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II). Pasti mau (perusahaan), masih terbantulah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026. Pemanggilan terhadap para aplikator akan dilakukan dalam waktu dekat.

Potongan aplikator 8 persen ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Di tegaskan bahwa minimal 92 persen pendapatan masuk ke kantor pengemudi.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Menurut Afriansyah, pemanggilan para aplikator akan dilakukan dalam waktu dekat. Tujuannya untuk mendengar pendapat sebelum kebijakan diimplementasikan.

"Ini akan segera kita panggil, karena Perpres-nya ini sendiri kan baru keluar kemarin dan insya Allah kita akan sesuai dengan arahan Presiden, 8 persen pemotongan," katanya.

Ia menyebutkan sejauh ini aplikator belum ada yang menyampaikan keberatan secara terbuka ke Kemenaker. Kendati pihaknya akan tetap memanggil untuk memastikan pandangan para aplikator.

"Ini dalam proses, kami sedang melakukan komunikasi dengan pihak aplikator besar, ya. Tapi mereka sudah tahu. Ini akan segera kita panggil," pungkasnya.

Potongan aplikator ojol di bawah 10 persen pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatornya di Hari Buruh pada 1 Mei 2026. Kemudian, ditekankan melalui Perpres yang dirilis awal pekan.

[Gambas:Youtube]