JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terus mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan penilaian mandiri (self-assessment). Hal itu merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP Tunas .

Menurut Nurul, kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia di tengah semakin tingginya aktivitas masyarakat di dunia digital.

"Saya mengapresiasi langkah Komdigi yang secara konsisten mengawal pelaksanaan PP Tunas. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa ditawar karena tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, hingga risiko kecanduan digital," kata Nurul Arifin di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan data Komdigi, hingga 9 Juni 2026 tercatat 64 PSE dengan sekitar 175 platform layanan digital telah menyampaikan hasil self-assessment. Sejumlah platform besar yang telah mengikuti proses tersebut antara lain Netflix, PUBG, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Dana, GoPay, Grab, hingga ChatGPT.

Nurul menilai capaian tersebut merupakan awal yang baik, tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah platform digital yang beroperasi di Indonesia sangat besar.

"Kita tentu menyambut baik karena sudah ada puluhan PSE yang menyesuaikan diri dengan ketentuan PP Tunas. Namun saya berharap jumlah ini terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak platform yang menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan anak," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP Tunas tidak seharusnya dipandang sebagai beban regulasi, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Ia juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital. Menurutnya, proses evaluasi yang komprehensif diperlukan agar klasifikasi risiko setiap platform benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kita ingin memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada laporan administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk verifikasi usia yang efektif, moderasi konten yang baik, serta tersedianya fitur pengawasan orang tua yang memadai," katanya.

Nurul berharap platform-platform yang hingga kini belum menyampaikan penilaian mandiri dapat segera memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semakin cepat platform melakukan penyesuaian dan memenuhi kewajiban PP Tunas, semakin cepat pula kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan membuka pendaftaran Program Beasiswa SDM Sawit Tahun 2026 dengan kuota penerima beasiswa sebanyak 5 ribu orang, naik dari 4 ribu orang pada tahun sebelumnya.

"Selama BPDP berdiri, Program Beasiswa SDM Sawit akan tetap ada. Tahun ini BPDP meningkatkan kuota penerima Beasiswa SDM Sawit menjadi 5 ribu orang,” ujar Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah dalam Media Briefing Beasiswa SDM Sawit 2026 yang digelar di Ballroom BPDP, Jakarta, Selasa.

Program tersebut didukung oleh 42 lembaga pendidikan mitra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Program Beasiswa SDM Sawit merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia yang telah dijalankan secara konsisten sejak tahun 2016. Hingga tahun 2025, program ini telah memberikan manfaat kepada 13.265 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan peningkatan kuota menjadi 5 ribu penerima pada tahun 2026, program ini menjadi penyelenggaraan beasiswa sawit terbesar sejak pertama kali dilaksanakan, sekaligus mempertegas komitmen BPDP dalam mencetak talenta unggul bagi sektor perkebunan Indonesia.

“Peningkatan ini merupakan komitmen kami untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda Indonesia dalam memperoleh pendidikan tinggi dan menyiapkan SDM unggul yang akan menjadi penggerak industri sawit di masa depan,” ucap Alfansyah.

Dalam Beasiswa SDM Sawit ini merupakan kolaborasi antara BPDP, Kementerian Pertanian, dan Lembaga Pendidikan terpilih.

Menurut Alfansyah, program ini juga menjadi bukti bahwa sektor sawit memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas generasi muda.

Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Iim Mucharam menegaskan bahwa pengembangan SDM merupakan salah satu fondasi utama keberlanjutan industri sawit nasional.

"Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang membutuhkan dukungan SDM berkualitas. Tantangan industri sawit ke depan semakin kompleks, sehingga regenerasi talenta perkebunan harus dipersiapkan sejak sekarang,” kata Iim.

Pendaftaran Program Beasiswa SDM Sawit Tahun 2026 akan dibuka pada 3 Juni 2026. Calon peserta dapat mengakses informasi lengkap mengenai persyaratan, jadwal, mekanisme seleksi, serta proses pendaftaran melalui laman sdmperkebunan.bpdp.or.id.

Dengan kuota sebanyak 5 ribu penerima dan dukungan 42 lembaga pendidikan mitra, BPDP berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak generasi muda Indonesia dan memperkuat regenerasi SDM perkebunan yang unggul dan berdaya saing.

“Program Beasiswa SDM Sawit menjadi langkah strategis pemerintah untuk mencetak generasi profesional yang mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan sektor perkebunan Indonesia,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Kamis (14/5), mulai dari harga pupuk nasional turun 20 persen hingga pembukaan pendaftaran bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Jumat pagi ini.

1. Mentan sebut pupuk RI tembus Australia, harga nasional turun 20 persen

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20 persen.

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia," kata Amran di sela pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Indonesia-Rusia bahas kerja sama migas hingga nuklir

Indonesia dan Rusia membahas peluang kerja sama minyak dan gas bumi (migas), LNG dan LPG, pengembangan energi terbarukan, hingga pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia.

“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kemendag: Penguatan dolar AS picu penurunan harga referensi emas

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penguatan dolar Amerika Serikat (AS) telah memicu penurunan harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas untuk periode kedua Mei 2026.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, HPE emas ditetapkan sebesar 150.555,29 dolar AS per kilogram, turun 1,72 persen dari sebelumnya yang sebesar 153.194,87 dolar AS per kilogram. Kemudian, HR emas turun menjadi 4.682,80 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.764,90 dolar AS per t oz.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. BP Batam percepat transmigrasi lokal ke Rempang Eco City

Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mempercepat transmigrasi lokal ke Rempang Eco City dengan mencatat total warga yang telah menempati kawasan hunian baru berjumlah 242 KK atau 842 jiwa.

“Ini bagian komitmen BP Batam yang mengedepankan konsep transmigrasi lokal dalam upaya mendukung pembangunan Rempang,” kata Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Kemnaker buka pendaftaran bantuan TKM Pemula 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, bahwa program TKM Pemula dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) resmi membuka pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2026/2027 mulai 8 Mei 2026. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi UI, @univ_indonesia.

Dalam unggahannya, UI mengajak calon mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri mengikuti jalur seleksi mandiri tersebut.

“Halo, Calon Mahasiswa Baru UI! Mari persiapkan diri untuk melangkah menuju perjalanan baru di Kampus Perjuangan, Universitas Indonesia, karena pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2026/2027 resmi dibuka hari ini!” tulis UI dalam unggahan resminya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

SIMAK UI atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia merupakan ujian seleksi terpadu yang diselenggarakan secara mandiri oleh UI bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari Vokasi, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, hingga Doktor.

Melalui satu sistem ujian, peserta dapat memilih berbagai program studi sesuai minat dan jenjang pendidikan yang dituju.

Link Pendaftaran SIMAK UI 2026

Berdasarkan jadwal yang diumumkan, pendaftaran SIMAK UI 2026 dibuka mulai 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Sementara pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan sebelum 1 Juli 2026.

UI juga mengingatkan calon peserta untuk mencermati jadwal seleksi yang tertera pada unggahan maupun website resmi. Jika terdapat perbedaan informasi, maka jadwal yang berlaku adalah jadwal pada laman resmi enrollment UI.

Pendaftaran jalur mandiri UI dilakukan secara online melalui laman resmi enrollment.ui.ac.id.

Biaya Pendaftaran SIMAK UI 2026

Untuk mengikuti seleksi SIMAK U I jenjang S1 dan Vokasi, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp650 ribu.

Selain itu, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos melalui jalur SIMAK UI akan dikenakan dua jenis biaya pendidikan, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan setiap semester serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal yang dibayarkan satu kali pada semester pertama.

JadwalSIMAK UI 2026

1. Pendaftaran: 8 Mei–5 Juni 2026

2. Ujian SIMAK UI: 14 Juni 2026

3. Pengumuman hasil seleksi: sebelum 1 Juli 2026

Calon mahasiswa diimbau segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran SIMAK UI sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

dengan adanya pendaftaran hak merk, sangat membantu untuk pengembangan bisnis

Tanjungpinang (ANTARA) - Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah merasakan manfaat dengan mendaftarkan hak merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI.

Salah satunya, Brand Owner Kedai Kopi Abu Dafi Tanjungpinang Nasrul Caniago yang menceritakan pengalamannya mulai menekuni usaha kedai kopi pada tahun 2018, lalu mendaftarkan hak merek "Abu Dafi" ke DJKI pada 2022.

"Alhamdulillah, pendaftaran hal merk disetujui DJKI. Abu Dafi ini bisnis kemitraan atau franchise," kata Nasrul di Tanjungpinang, Rabu.

Ia menyampaikan beberapa manfaat pendaftaran hak merk usaha, pertama sebagai bentuk perlindungan hukum agar khusus merk Abu Dafi tidak bisa digunakan/diklaim orang lain.

Menurut dia, banyak ditemukan kejadian merk usaha sama, sementara pihak pertama yang punya merk itu tidak mendaftarkannya ke Kemenkum, padahal usahanya maju.

"Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh oknum lain untuk mendaftarkan hak merk tersebut, sehingga orang yang punya merk pertama terpaksa mengubah nama usahanya," ujar Nasrul.

Manfaat lainnya, kata dia, pendaftaran hak merk menjadi suatu selling point atau nilai jual saat presentasi dengan mitra bisnis.

Dengan menampilkan merk Abu Dafi sudah terdaftar di DJKI, tentu dapat membangun kepercayaan mitra untuk bergabung dengan bisnis kedai kopi yang telah memiliki belasan cabang usaha tersebut.

Berikutnya, manfaat pendaftaran hak merk termasuk ke dalam aset tidak berwujud, yang sewaktu-waktu bisa diperjualbelikan ketika ada tawaran atau pelaku usaha tidak mau berbisnis lagi.

"Jadi, dengan adanya pendaftaran hak merk, sangat membantu untuk pengembangan bisnis," ucapnya.

Makanya, Nasrul mengajak pelaku usaha terutama.para pelaku UMKM, segera mendaftarkan hak merk mereka agar punya payung hukum sekaligus membangun tingkat kepercayaan konsumen.

Menurut dia, biaya pendaftaran hak merek di DJKI cukup terjangkau, yakni sebesar Rp1,8 juta untuk jangka waktu sepuluh tahun.

Ia pun mengapresiasi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Kepri, karena aktif jemput bola dan melakukan pendampingan dari awal proses pendaftaran hingga selesai, dengan cepat dan mudah.

"Prosesnya selesai sekitar enam bulan," sebutnya.

Sementara, Analis Kekayaan Intelektual Muda Kanwil Hukum Kepri Amry Novaldy menyebutkan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk hak merk sangat mudah, murah dan transparan.

Seluruh tahapan pendaftaran itu bahkan bisa dipantau secara online melalui website https://merek.dgip.go.id.

Amry memaparkan tahapan pendaftaran hak merk, meliputi pemeriksaan administrasi, lalu pengumuman merk yang didaftarkan di berita acara permohonan merk selama dua bulan.

Apabila setelah dua bulan tak ada pihak keberatan terhadap pendaftaran merk itu, maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.

"Dari awal daftar sampai terbitnya sertifikat hak merk, kurang lebih enam bulan," ungkap Amry.

Ia menambahkan biaya pendaftaran hak merk terdiri dua kategori, yaitu pemohon menggunakan kategori umum dengan biaya sebesar Rp1,8 juta.

Sedangkan bagi pemohon menggunakan kategori UMKM biayanya sebesar Rp500 ribu, setelah dapat dispensasi atau pemotongan dari pemerintah.

"Kami terus menyebarkan informasi HAKI melalui media massa, media sosial serta penerima manfaat guna mendorong lebih banyak lagi pelaku usaha mendaftarkan hak merk, khususnya di Kepri," demikian Amry.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) resmi membuka pendaftaran Seleksi Masuk ( SIMAK ) Kelas Khusus Internasional (KKI) Gelombang 1 Tahun 2026. Pendaftaran akan dimulai pada 2 Maret 2026 dan ditutup pada 2 April 2026.

Calon mahasiswa yang ingin mendaftar dapat mengakses laman resmi penerimaan mahasiswa baru UI di enrollment.ui.ac.id.

Jalur ini menjadi salah satu pintu masuk favorit bagi siswa yang ingin merasakan pengalaman kuliah bertaraf internasional di kampus ternama Indonesia tersebut.

Kelas Khusus Internasional (KKI) merupakan program sarjana yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam seluruh kegiatan perkuliahan. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa bersaing di tingkat global dengan kurikulum berstandar internasional serta kesempatan studi ke luar negeri.

Program SIMAK KKI 2026

Program KKI UI terbagi menjadi dua jenis, yaitu Single Degree (SD) dan Double Degree/Joint Degree (DD/JD).

Pada program Single Degree, mahasiswa menempuh seluruh perkuliahan di Universitas Indonesia dengan minimal satu semester studi di luar negeri. Setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh gelar dan diploma dari UI.

Sementara itu, program Double Degree atau Joint Degree memungkinkan mahasiswa meraih dua gelar dan/atau dua diploma setelah menyelesaikan perkuliahan di UI dan universitas mitra di luar negeri. Skema ini menjadi pilihan menarik bagi calon mahasiswa yang ingin memiliki kualifikasi akademik internasional sekaligus.

Proses pendaftaran jalur SIMAK S1 KKI dilakukan secara individu melalui ujian tertulis mandiri. Materi ujian SIMAK KKI meliputi Matematika Dasar, Bahasa Inggris, Logika, serta Penalaran Kuantitatif. Karena seluruh perkuliahan menggunakan bahasa Inggris, kemampuan bahasa asing menjadi salah satu aspek penting dalam seleksi.

Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran SIMAK UI S1 KKI yang berlaku di tahun 2026 sebesar Rp1.800.000.

Persyaratan dokumen SIMAK KKI UI 2026

Surat Komitmen (formulir disediakan oleh UI)

Surat Komitmen Pendanaan (formulir disediakan oleh UI)

Pernyataan Keaslian Dokumen (formulir disediakan oleh UI)

Sertifikat TOEFL/IELTS/FCE atau CAE yang sah dari Cambridge Main Suite Exams

Selain dokumen wajib tersebut, pelamar juga disarankan menyertakan hasil tes SAT sebagai nilai tambah dalam proses seleksi. Namun, bagi pelamar yang lulus dari sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris atau menggunakan kurikulum internasional, tidak diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris.

Tidak (akan) ada tambahan kuota, (dibuka kembali) hanya jika ada yang kosong saja

Serang (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Banten menutup sementara pendaftaran program mudik gratis 2026 untuk memprioritaskan proses verifikasi data peserta setelah seluruh kuota terisi dalam waktu kurang dari 24 jam sejak dibuka, Rabu (18/2).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo di Kota Serang, Banten, Kamis, mengatakan pendaftaran mulai dibuka pukul 00.01 WIB melalui laman jawaramudik.bantenprov.go.id. Antusiasme masyarakat terlihat dari cepatnya kursi di sejumlah rute tujuan terisi pada jam-jam awal.

“Untuk tujuan ke Surabaya, Solo, Yogyakarta, Banyumas dan Tasik jam 01.00 sudah habis, untuk tujuan lain sampai jam 12.00 (sudah habis) dan tadi sore tinggal dari Bandung ke Banten 5 seat,” kata Tri.

Ia menjelaskan penutupan sementara dilakukan untuk memastikan validitas identitas dan pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan KTP Provinsi Banten serta kepastian peserta tidak terdaftar pada program serupa di daerah lain.

“Tidak (akan) ada tambahan kuota, (dibuka kembali) hanya jika ada yang kosong saja,” ujarnya menegaskan.

Program mudik gratis tahun ini menyediakan 900 kursi untuk arus mudik dari Banten menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dengan dukungan 20 unit bus. Untuk arus balik, disiapkan 180 kursi menggunakan empat unit bus penjemputan dari luar daerah menuju Banten.

Rute keberangkatan dari Serang mencakup Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kabupaten Banyumas atau Purwokerto dan Kota Surakarta (Solo) di Jawa Tengah, Kota Surabaya (Jawa Timur), serta Kota Tasikmalaya dan Kota Cirebon (Jawa Barat). Untuk tujuan DI Yogyakarta, disediakan tiga bus dengan total 135 kursi.

Sementara rute arus balik meliputi Kota Bandung, Jawa Barat, dan Kota Yogyakarta, masing-masing dilayani dua bus berkapasitas 90 kursi. Seluruh perjalanan diberangkatkan dari Serang melalui jalur tol utama hingga terminal tujuan di masing-masing kota.

Dishub Banten juga menyiapkan sanksi bagi peserta yang membatalkan keberangkatan mendekati hari pelaksanaan, termasuk larangan mengikuti program mudik gratis Provinsi Banten pada 2027 bagi pembatalan H-2, sebagai bagian dari upaya menjaga komitmen dan ketertiban pelaksanaan program.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali bersiap membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 3 dan 4. Jadwal rekrutmennya pun dinanti oleh masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pada seleksi PPPK 2026 mendatang, BGN akan membuka masing-masing 32.460 formasi pada tahap 3 dan tahap 4.

Pernyataan itu disampaikan Dadan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pekan lalu, dikutip dari YouTube DPR RI, Senin (26/1/2026). Meski begitu, dalam forum tersebut Dadan belum merinci jadwal pasti pelaksanaan rekrutmen PPPK tahap lanjutan tersebut.

Kendati jadwal belum diumumkan, Dadan memastikan proses persiapan sudah berjalan. BGN, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait rencana seleksi PPPK tahap 3 dan 4.

Terkait dengan jumlah formasi, Dadan menjelaskan, kuota formasi seleksi PPPK Tahap 3 dan 4 akan dibuka dengan jumlah formasi masing-masing 32.460 orang.

Seleksi lanjutan ini dibutuhkan seiring dengan penambahan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang ditargetkan mencapai 358 KPPG di berbagai daerah. Penambahan unit layanan tersebut otomatis menuntut penguatan sumber daya manusia di lapangan.

Saat ini, jumlah SDM yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sudah mencapai 73.207 orang. Angka itu terdiri dari berbagai latar belakang dan peran strategis.

Rinciannya, terdapat 32.712 orang dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang meliputi 20.937 kepala SPPG dan 11.755 peserta magang. Selain itu, BGN juga melibatkan 20.310 akuntan serta 20.185 tenaga ahli gizi.

Tak hanya tenaga formal, BGN juga menggandeng relawan dalam jumlah besar. Hingga kini, tercatat 825.936 relawan telah terlibat di seluruh Indonesia dan bekerja di SPPG. Mereka mengisi berbagai peran penting, mulai dari kepala juru masak, pemorsian, persiapan makanan, pencuci food tray, pengemudi, kepala lapangan, petugas keamanan, hingga kebersihan.

Menariknya, mayoritas relawan tersebut merupakan warga lokal di sekitar SPPG, dan sebagian besar adalah kaum perempuan, yang menjadi tulang punggung operasional pelayanan gizi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga menjelaskan perkembangan status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional , yang terbagi dalam tiga komponen pegawai di setiap SPPG.

Untuk PPPK tahap 1, BGN telah merekrut dan menguji 2.080 orang, yang resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung sejak 1 Juli 2025.

Sementara itu, pada tahap 2, BGN melakukan seleksi terhadap 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang berasal dari lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Adapun 750 formasi lainnya dibuka untuk umum, yang kemudian diisi oleh 375 akuntan dan 375 tenaga ahli gizi.

Seluruh peserta tahap 2 telah melalui proses pendaftaran dan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Saat ini, mereka tengah memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta pengusulan Nomor Induk PPPK.

Mereka akan mulai resmi menjadi PPPK per 1 Februari 2026.

JAKARTA - Informasi pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) 2026 tengah beredar di masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh pun memberikan klarifikasi atas isu ini.

Unggahan seleksi CPNS Kemenkes tersebut mencantumkan klaim pembukaan seleksi Kemenkes 2026 untuk formasi tenaga kesehatan yang dilengkapi besaran penghasilan, hingga tautan pendaftaran yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.

Unggahan tersebut juga menyebutkan seleksi CPNS Kemenkes 2026 terbuka untuk lulusan SMA dan SMK serta lulusan D3 dan S1 dengan masa pendaftaran 12 Januari hingga 28 Februari 2026.

Menanggapi hal ini, Kepala BKN Prof Zudan menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pembukaan seleksi CPNS Kemenkes 2026 adalah tidak benar.

"Informasi pembukaan seleksi Kemenkes Tahun 2026 beserta daftar formasi dan besaran gaji adalah tidak benar alias hoaks, dan bukan bagian dari proses rekrutmen ASN," dikutip dari Instagram BKN @bkngoidofficial, Kamis (22/1/2026).

Masyarakat diingatkan agar selalu waspada terhadap modus penipuan berkedok seleksi ASN yang kerap mencantumkan iming-iming gaji besar dan tautan pendaftaran tidak resmi.

“Cara termudah untuk mengecek apakah informasi tersebut valid atau tidak, yakni dengan selalu melakukan verifikasi lewat portal resmi BKN, SSCASN, dan website/media sosial resmi instansi pemerintah. Kalau belum ada informasi apa pun pada situs-situs resmi pemerintah tersebut, informasi yang beredar patut diwaspadai,” pesan Kepala BKN .

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah.

Dia meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik guna mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.

"Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa terbukti efektif, khususnya dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan.

“Bapak/Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” katanya.

Sementara itu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menilai bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis.

Oleh karena itu, persiapan program KKN tahun 2026 perlu dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran.

“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar keinginan Pak Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih tepat. Dengan demikian tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Ossy.

Sedangkan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.

Program ini akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.

Program tersebut mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Cek jurusan kuliah yang dibutuhkan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) yang membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 mulai 7 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja strategis Kemenham.

Seleksi PPPK Kemenham 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, termasuk latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan jabatan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id.

Kuota dan Lokasi Penempatan PPPK Kemenham 2026

Total 500 kuota PPPK Kemenham 2026 akan ditempatkan di beberapa unit kerja, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal

2. Inspektorat Jenderal

3. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia

4. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

5. Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

6. Kantor Wilayah Kemenham di 38 wilayah kerja di seluruh Indonesia

Syarat Umum PPPK Kemenham 2026

Beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang jabatan

4. IPK minimal 2,74

5. Memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lain yang ditetapkan panitia

Daftar Jabatan dan Jurusan PPPK Kemenham 2026

Berikut rincian jabatan beserta jurusan yang dibutuhkan dalam seleksi PPPK Kemenham 2026:

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Kuota: 242

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ilmu Administrasi Negara

S-1 Administrasi Publik

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Manajemen Publik

S-1 Manajemen

S-1 Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Administrasi Negara

D-IV Administrasi Publik

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Manajemen Publik

D-IV Manajemen

D-IV Ilmu Pemerintahan

2. Perencana Ahli Pertama

Kuota: 82

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ekonomi

S-1 Ekonomi Pembangunan

S-1 Manajemen

S-1 Administrasi Publik

S-1 Administrasi Negara

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Hukum

S-1 Ilmu Politik

S-1 Statistika

S-1 Data Sains

S-1 Sistem Informasi

S Manajemen Informasi

S-1 Manajemen Aset

D-IV Ekonomi

D-IV Ekonomi Pembangunan

D-IV Manajemen

D-IV Administrasi Publik

D-IV Administrasi Negara

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Hukum

D-IV Ilmu Politik

D-IV Statistika

D-IV Data Sains

D-IV Sistem Informasi

D-IV Manajemen Informasi

D-IV Manajemen Aset

3. Apoteker Ahli Pertama

Kuota: 2

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Farmasi disertai sertifikat profesi/kompetensi Apoteker

4. Penata Layanan Operasional

Kuota: 108

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Semua jurusan

5. Pengelola Layanan Operasional

Kuota: 66

Jurusan yang dibutuhkan:

D-3 Semua jurusan

Cara Pendaftaran PPPK Kemenham 2026

Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online melalui portal resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id dengan mengikuti seluruh tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026. Pendaftaran dibuka pada 7 hingga 23 Januari untuk lulusan D3 dan S1.

"Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025," dikutip dari Instagram @kementerian_ham, Sabtu (3/1/2026).

Informasi lengkap mengenai tahapan, persyaratan, dan ketentuan pelaksanaan seleksi dapat diakses melalui tautan laman resmi https://kemenham.go.id/pppk-kemenham-2025.

Selain melalui halaman resmi tersebut, dokumen pengumuman dan berkas pendukung juga dapat diakses melalui tautan berikut https://s.kemenham.go.id/hub/pppk-kemenham-2025.

Kementerian HAM membuka 500 formasi PPPK di awal 2026 ini untuk lima jabatan dengan syarat jurusan sebagai berikut.

Jabatandan Jurusan

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ilmu Administrasi Negara

S-1 Administrasi Publik

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Manajemen Publik

S-1 Manajemen

S-1 Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Administrasi Negara

D-IV Administrasi Publik

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Manajemen Publik

D-IV Manajemen

D-IV Ilmu Pemerintahan

Kuota: 242

2. Perencana Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ekonomi

S-1 Ekonomi Pembangunan

S-1 Manajemen

S-1 Administrasi Publik

S-1 Administrasi Negara

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Hukum

S-1 Ilmu Politik

S-1 Statistika

S-1 Data Sains

S-1 Sistem Informasi

S-1 Manajemen Informasi

S-1 Manajemen Aset

D-IV Ekonomi

D-IV Ekonomi Pembangunan

D-IV Manajemen

D-IV Administrasi Publik

D-IV Administrasi Negara

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Hukum

D-IV Ilmu Politik

D-IV Statistika

D-IV Data Sains

D-IV Sistem Informasi

D-IV Manajemen Informasi

D-IV Manajemen Aset

Kuota: 82

3. Apoteker Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan: S1 farmasi engan disertai sertifikat profesi/kompetensi poteker

Kuota: 2

4. Penata Layanan Operasional

Jurusan yang dibutuhkan: S1 Semua jurusan

kuota: 108

5. Pengelola Layanan Operasional

Jurusan yang dibutuhkan: D3 Semua jurusan

Kuota: 66

Persyaratan

1. WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Usia minmal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

3. Pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang dilamar

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap

5. 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah);

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

8. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

9. Tidak berstatus sebagai Peserta lulus seleksi calon ASN (CPNS/PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

10. Pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN (CPNS/PPPK) dan/atau setelah memperoleh nomor induk, sepanjang masih berada dalam masa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

11. Pelamar belum pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025.

12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan :

a. Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan IPK serendah-rendahnya 2,75

b. Bagi Lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah dan konversi IPK yang telah diseterakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan

teknologi;

14. Sehat jasmani dan rohani adalah keadaan tubuh yang bugar dan sehat, mampu mengelola emosi, berpikir positif dan dapat berinteraksi sosial

Tata Cara Pendaftaran

1. Buka laman https://sscasn.bkn.go.id untuk buat akun dengan mengisi formular yang disediakan

2. Catat dan ingat username dan password pada akun pendaftaran

3. Tidak boleh mendaftar lebih dari 1 jabatan dan atau 1 unit penempatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda karena dianggap gugur atau dikenakan sanksi

4. Cetak kartu pendaftaran

Jadwal Seleksi PPPK Kementerian HAM 2026

1. Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 s.d 14 Januari 2026

2. Pendaftaran Seleksi: 7 s.d 23 Januari 2026

3. Seleksi Administrasi: 8 s.d 29 Januari 2026

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Januari 2026

5. Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari s.d 2 Februari 2026

6. Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 1 s.d 3 Februari 2026

7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026

8. Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Kompetensi (CAT): 8 s.d 10 Februari 2026

9. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 s.d 17 Februari 2026

10. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT): 24 s.d 26 Februari 2026

11. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 7 s.d 16 Maret 2026

12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 s.d 31 Maret 2026

13. Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 11 April 2026

14. Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 s.d 14 April 2026

15. Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 12 s.d 15 April 2026

16. Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 26 April 2026

17. Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April s.d 11 Mei 2026

18. Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 s.d 25 Mei 2026.

Demikian informasi seleksi PPPKKementerian HAM yang pendaftarannya akan dibuka mulai 7 Januari 2026. Semoga bermanfaat.